Khofifah Pastikan Program Pembangunan Pemerintah Daerah Inline dengan Pusat

waktu baca 3 menit

MAGELANG-KEMPALAN. Banyak materi berbobot didapat para kepala daerah selama mengikuti kegiatan retreat yang digelar di Akmil Magelang sejak 21 Februari 2025. Hal ini diakui oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Salah satunya adalah materi yang disampaikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bahkan materi yang disampaikan langsung ditindaklanjuti oleh Khofifah untuk dikoordinasikan dengan jajarannya di Pemprov Jatim.

“Kemarin kita mendapatkan materi yang sangat penting dan bermanfaat dari Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani. Beliau memberikan materi tentang innovative financing, efisiensi APBD, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan banyak lainnya yang sangat ditunggu kami sebagai peserta,” kata Khofifah, Senin (24/2).

“Beliau menekankan bahwa pemerintah daerah  seharusnya tidak  sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Ibu Menkeu, ada berbagai alternatif pendanaan yang bisa dijalin melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Juga memaksimalkan pendapatan dari BUMD,” lanjutnya.

Karena itu, usai mendapatkan pembekalan dari Menkeu, Khofifah segera menindaklanjuti dengan memberikan arahan pada jajarannya di Pemprov Jatim untuk menyiapkan strategi. Khususnya, terkait kebijakan efisiensi melalui Inpres No.1 Tahun 2025 dan juga SE Menkeu No 900/833/SJ. Sehingga, berbagai program pembangunan di daerah bisa inline dengan pemerintah pusat.

“Kami meminta Pak Wagub diskusikan dengan Sekda dan jajaran termasuk BUMD terkait innovative financing. Alhamdulillah, baik Pak Wagub maupun Sekda langsung respon cepat, dan segera ditindaklanjuti. Kita diskusi melalui group WA sampai dini hari, ” terang Khofifah.

Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, dalam menghadapi situasi keterbatasan anggaran. pemerintah daerah juga harus melakukan beberapa hal. Di antaranya menggenjot pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang tidak membebani masyarakat.

“Juga melakukan perbaikan belanja agar benar benar efektif dan efisien, serta melakukan innovative financing seperti yang diharapkan Ibu Menteri Keuangan tadi,” ujarnya.

Peningkatan PAD harus diupayakan di berbagai sektor untuk bisa menambal pos-pos anggaran dari pusat yang terkena efisiensi. Dengan harapan program-program untuk masyarakat bisa terus dimaksimalkan.

“Salah satu upaya innovative financing adalah dengan menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari berbagai pihak. Seperti Dunia Usaha, termasuk BUMN dan BUMD, pembiayaan dengan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), mengembangkan Dana Abadi Daerah,dan lain-lain,” terangnya.

Adapun, beberapa program innovative financing yang telah dilakukan Pemprov Jatim di antaranya Pembangunan Simtem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan, bantuan permodalan  Usaha Mikro kerjasama dengan BAZNAS, serta kegiatan lainnya yang dibantu melalui CSR dunia usaha dan BUMN/BUMD.

“Termasuk Pembangunan Penerangan Jalan Raya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Madiun juga dengan pola KPBU. Ke depan akan terus kita optimalkan pola- pola seperti ini,” tandasnya.

“Menghadapi kebijakan efisiensi ini, kami kemarin usai pelantikan pun juga sudah mengadakan rapat koordinasi dengan Pak Wagub, Pak Sekda, dan seluruh jajaran Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim. Intinya, kami siap dan segera menindaklanjuti terkait kebijakan pemerintah pusat,” kata Khofifah.

Meski begitu ia menegaskan efisiensi yang dilakukan oleh Pemprov Jatim tidak akan mengurangi sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan serta layanan publik maupun penyaluran bantuan sosial (Bansos).

“Kami pastikan juga efisiensi ini tidak akan mengganggu kinerja Pemprov Jatim, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat,” imbuh dia.

Khofifah juga meminta jajarannya untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan khususnya untuk memberikan rekomendasi yang terbaik untuk Jawa Timur.

Dalam kegiatan retreat ini, lanjut Khofifah, banyak materi serta narasumber yang sangat bermanfaat dengan penyiapan program dan kebijakan agar sejalan dengan pemerintah pusat. Ia pun mengapresiasi berbagai materi yang ada dalam retreat ini.

“Terima kasih Bu Menkeu, Pak Mendagri, dan seluruh jajaran kementerian yang memberikan materi dalam retreat. InsyaAllah materi yang disampaikan sangat bermanfaat,” pungkas Khofifah. (Dwi Arifin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *