Selasa, 19 Mei 2026, pukul : 00:58 WIB
Surabaya
--°C

Hadiri Sertijab Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo, Gubernur Khofifah Pesankan Keberseiringan Program SAE dengan Nawa Bhakti Satya dan Asta Cita

KAB. PROBOLINGGO– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo periode 2025–2030, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin (3/3).

Sertijab dilakukan dari Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto kepada Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo, dr. Muhammad Haris dan Fahmi Ahz, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Gubernur Jatim Khofifah dan Purna Pj. Bupati Probolinggo.

Dalam Sertijab ini, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya keberseiringan antara RPJMN, RPJMD Provinsi hingga RPJMD Kab/Kota.

Hal ini, sebagai upaya untuk mewujudkan visi-misi Kab. Probolinggo dalam Program SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing) yang di Breakdown dalam lima Misi dan 22 program unggulan. Dimana, diharapkan bisa sejalan dengan Nawa Bhakti Satya oleh Pemprov Jatim dan Asta Cita oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

“Tugasnya adalah menyinkronkan, memberseiringkan dengan RPJMN yang di dalamnya ada Asta Cita serta 8 Quick Win,” tegas Khofifah.

Guna mencapai keberseiringan tersebut, Khofifah juga mengatakan bahwa RPJMD Pemprov Jatim akan dikejar dalam waktu tiga bulan. Hal ini mengingat dari total enam bulan waktu yang diberikan, harapannya dapat memberikan waktu bagi Kab/Kota untuk merefer RPJMD Provinsi.

“Jadi RPJMD provinsi memang harus lebih cepat selesai. Supaya ini dipastikan inline antara RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD kab/Kota,” tuturnya.

“Dengan keberseiringan visi misi pemerintah pusat dan daerah, diharapkan juga dapat dilakukan identifikasi terhadap berbagai masalah, sekaligus langkah improvement nya di Kab. Probolinggo,” imbuhnya.

Berdasarkan data BPS Jatim, jumlah penduduk miskin di Kab. Probolinggo baik secara prosentase maupun kualitatif berada pada peringkat 4 tertinggi di Jawa Timur. Jumlah penduduk miskin di Kab. Probolinggo pada tahun 2024 mencapai 191.110 jiwa. Secara presentase mencapai 16,45 persen. Angka tersebut tercatat turun dari sebelumnya 17,19 persen di tahun 2023.

“Walau mengalami penurunan, kemiskinan di Kab. Probolinggo terkesan pelan atau lambat. Jadi harus menjadi atensi Pemkab Probolinggo untuk melakukan intervensi lebih masif. Hal ini mengingat bahwa penurunan kemiskinan juga masuk pada Asta Cita ke 6,” ucap Gubernur Khofifah.

Tingginya angka kemiskinan juga berdampak pada angka pertumbuhan ekonomi Kab. Probolinggo Tahun 2024 sebesar 4,72 persen yang turun 0,01 Persen dari tahun 2023. Pertumbuhan Ekonomi Kab. Probolinggo pada tahun 2024 cenderung lebih rendah dari nasional dan provinsi.

Kemudian terkait nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gubernur Khofifah menyoriti data BPS Jatim dimana IPM Kab. Probolinggo berada di posisi empat terbawah dari seluruh Kab/Kota di Jatim. Ia meminta agar pada RPJMD Kab. Probolinggo nantinya dapat mengacu pada Asta Cita ke 4, yaitu meningkatkan SDM kita melalui pendidikan, sains dan teknologi.

“Ini artinya ketika mengintervensi peningkatan IPM di Kab. Probolinggo, maka bisa nyekrup dengan Jatim Cerdas dan Jatim Sehat di Nawa Bhakti Satya serta masuk program no. 1 dalam Quick Win yaitu Program Makan Bergizi Gratis,” lanjutnya.

Untuk itu, Gubernur Khofifah mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun pondasi yang terukur pergerakannya. Hal ini sebagai upaya untuk menurunkan AKI, AKB dan stunting sehingga bisa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Kab. Probolinggo.

“Banyak hal yang kita harus bersinergi secara rutin dan intensif. Saya rasa punya semangat yang sama untuk mewujudkan Kab. Probolinggo yang semakin SAE,” pungkasnya.

Sistem BPJS Kesehatan Terganggu! Penyebab Antrean di RSUD Dr Soewandhie

SURABAYA-KEMPALAN: RSUD Dr. Mohamad Soewandhie bergerak cepat menangani antrean pasien rawat jalan yang terjadi, Senin (3/3). Antrean terjadi lantaran sistem yang terkoneksi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami gangguan. 

Direktur Utama RSUD Dr Soewandhie dr Billy Daniel Messakh menjelaskan bahwa antrean pasien pada hari ini, terjadi sekitar 30 menit pada proses pendaftaran dan fingerprint. Dampaknya pasien harus menunggu lama untuk penerbitan surat eligibilitas pasien (SEP) menyebabkan antrean dan penumpukan pasien sebelum masuk ruang pemeriksaan atau Poli. 

“Sekitar pukul 09.00-09.30 WIB pagi ini, ada penumpukan pasien di loket pendaftaran. Setelah kami lihat terjadi persoalan pada proses singkronisasi data pada sistem fasilitas kesehatan (Faskes) yang terkoneksi dengan BPJS.  Jadi untuk SEP ini butuh tanda tangan BPJS melalui sidik jari pasien. Nah, proses ini yang mengalami kendala karena data pasien tidak bisa masuk ke sistem BPJS. Pasien BPJS itu yang datang wajib menggunakan sidik jari untuk memastikan bahwa peserta itu memang benar yang bersangkutan,” terang dr Billy.

Atas kejadian tersebut, pihak RSUD Dr Soewandhie segera melakukan tindakan cepat berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan menambah tenaga dokter di setiap ruang pemeriksaan. Setelahnya, antrean mulai terurai sehingga pasien bisa langsung mendapatkan tindakan pemeriksaan. 

“Kami berusaha supaya tidak terjadi penumpukan, kalau sudah menumpuk di  RSUD Soewandhie akan berlanjut. Pertama antrean di pendaftaran lalu di poli masing-masing, jika sudah begitu jam 11.00 atau 12.00 WIB akan menumpuk di farmasi sehingga akan menyebabkan ketidaknyaman dalam pelayanan,” terang dr Billy. 

Dokter Billy menjelaskan, gangguan sistem yang terkoneksi dengan BPJS sangat berpengaruh kepada alur pelayanan di RSUD Dr Soewandhie,  sebab dalam 30 menit saja sudah ada ratusan pasien yang dating untuk berobat.

“Kami sudah hubungi BPJS, mereka memohon maaf atas gangguan sistem yang terjadi. Terlambat 30 menit saja pasien yang datang sudah 200 hingga 300 pasien sehingga terjadi penumpukan,” ujarnya. 

Meski terjadi keterlambatan sistem, Billy memastikan pelayanan di RSUD Dr Soewandhie tetap berjalan lancar dan nyaman bagi semua pasien. Terlebih, pada setiap  ruang pemeriksaan ditambahkan tenaga dokter agar pasien segera tertangani. 

“Pasti dilayani, tidak nyaman untuk beberapa saat ini. Penumpukan di Poli sudah ada di wilayah kami, dokternya juga ditambah untuk setiap poli  supaya pasien segera tertangani,” tandasnya. 

Terakhir, dr Billy menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pasien saat proses pendaftaran hari ini.

“Mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini. Hal ini, terjadi karena adanya perbaikan atau troubleshoot yang dikontrol oleh BPJS Kesehatan,” kata dr Billy. (Dwi Arifin)

Harapan Indonesia Jadi Lebih Baik Hanya Fatamorgana

KEMPALAN: Negeri kita yang konon berlandaskan Pancasila serta nilai-nilai religius justru menjadi panggung drama korupsi kelas dewa. Paradoks! Betapa tidak, survei internasional menempatkan Indonesia sebagai negara paling religius namun sekaligus negara dengan tingkat korupsi yang iblis saja tak berani melakukan. Seolah-olah moral hanya plastik sementara tangan-tangan koruptor terus menjarah kekayaan negeri.

Di galeri Badri Banjarmasin terdapat lima belas lukisan karya Rokhyat dipamerkan. Salah satu yang mencolok berjudul “Tikus Garuda”. Sebuah metafora yang terlalu jujur mungkin terlalu menusuk bagi mereka yang gemar “nggangsir” brankas negara. Tikus dengan tenang bersarang di tubuh garuda sebagai simbol kebangsaan digerogoti sepanjang waktu.

Kasus demi kasus korupsi yang terbongkar kini bukan lagi sekadar puluhan atau ratusan miliar. Kita bicara tentang angka triliunan, bahkan kuadriliun! Gila!
Di mana aparat keamanan? Apa kerja intelijen? Mengapa gurita korupsi ini bisa menjalar begitu bebas? Ataukah sapu yang seharusnya membersihkan justru lebih kotor dari debu yang ingin dibersihkan?

MORAL BANGKRUT

Mari kita telisik satu per satu. Dimulai dari kasus Pertamina, mega korupsi yang merugikan negara Rp 193,7 triliun per tahun dan sudah berlangsung sangat lama. Modusnya? Manipulasi impor minyak mentah dan BBM. Bahkan perdebatan antara Kejaksaan Agung dan Pertamina soal “blending” BBM hanya menjadi hiburan picisan untuk mengalihkan perhatian dari perampokan sesungguhnya.

Ada kasus Antam. Dugaan korupsi tata kelola emas 109 ton senilai Rp 1 triliun. Pertanyaannya, siapa yang punya nyali untuk menangkap tikus-tikus berdasi ini?

Belum lagi kasus timah. Kerugian lingkungan di Bangka Belitung mencapai Rp 271 triliun. Alam dihancurkan, hutan dilucuti dan ekosistem dihabisi demi pundi-pundi segelintir elite. Negeri ini tidak hanya miskin secara finansial tetapi juga moralnya juga bangkrut.

HUKUM MACET

Kita sudah terlalu sering mendengar janji reformasi hukum, pembenahan sistem juga wacana pemberantasan korupsi. Hasilnya? Wacana undang-undang perampasan aset semakin basi sedangkan jaringan koruptor tetap berpesta pora. Hukuman mati bagi koruptor? Hala… hanya bualan badut berita.

Di negeri ini maling ayam bisa dihakimi massa tapi perampok negara bisa duduk tenang di kursi empuk sambil menyeruput kopi di hotel bintang lima. Aneh tapi nyata!

Percayalah, esok akan ada lagi kasus korupsi yang lebih besar, lebih mengejutkan, lebih mengiris hati. Selama tikus-tikus ini masih bersarang dalam tubuh garuda, selama sapu yang kotor masih digunakan untuk membersihkan, selama hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka harapan Indonesia menjadi lebih baik hanya fatamorgana. Rakyat sudah tidak bisa membedakan hari ini dan esok atau kemarin, sama saja.

Rokimdakas
Wartawan & Penulis
3 Maret 2025

Agama dan Spiritualitas

KEMPALAN: Dalam kehidupan manusia, agama dan spiritualitas menjadi dua konsep fundamental yang membimbing individu dalam memahami makna hidup, nilai moral, serta kebenaran tentang baik dan buruk.

Meskipun sering dianggap serupa, keduanya memiliki perbedaan signifikan, terutama dalam cara menyampaikan kebenaran.

Agama cenderung bersifat dogmatis dengan aturan-aturan yang baku, sedangkan spiritualitas lebih fleksibel dan menekankan kebenaran yang bersifat universal.

Perbedaan ini tidak hanya bersifat filosofis, tetapi juga memengaruhi cara individu menjalani kehidupan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. .

Agama Kebenaran Terstruktur

Agama secara umum adalah sistem kepercayaan yang terorganisir dengan seperangkat aturan, ritual, dan ajaran yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Agama menawarkan kerangka kerja moral yang jelas dengan batasan yang tegas tentang apa yang dianggap benar dan salah.

Dalam konteks ini, kebenaran yang diajarkan oleh agama sering kali bersifat absolut, di mana pemeluknya diharapkan menerima ajaran tersebut tanpa banyak mempertanyakan.

Karen Armstrong, seorang sejarawan agama terkemuka, dalam bukunya The Case for God, menjelaskan bahwa:
“Agama pada dasarnya adalah tentang praktik dan perilaku, bukan hanya tentang keyakinan. Namun, seiring waktu, banyak tradisi agama yang lebih menekankan dogma daripada praktik spiritual.”

Pendapat Armstrong menunjukkan bahwa agama tidak hanya menawarkan pedoman moral, tetapi juga membentuk identitas sosial dan budaya.

Kebenaran dalam agama sering kali disampaikan melalui kitab suci dan ajaran para pemimpin agama, yang dianggap memiliki otoritas dalam menafsirkan ajaran tersebut.

Namun, pendekatan dogmatis ini terkadang dianggap kaku oleh sebagian orang, terutama di era modern yang semakin terbuka terhadap perbedaan pandangan.

Dogma agama yang bersifat absolut sering kali tidak memberi ruang bagi interpretasi individu, sehingga menimbulkan jarak antara individu dengan pengalaman spiritual yang lebih personal.

Spiritualitas Kebenaran Universal

Di sisi lain, spiritualitas lebih menekankan pada pengalaman pribadi dalam mencari makna hidup dan hubungan dengan yang transenden. Spiritualitas tidak terikat pada aturan atau lembaga tertentu, melainkan membuka ruang bagi pencarian individu terhadap kebenaran universal.

Deepak Chopra, seorang tokoh spiritual dunia, pernah mengatakan:
“Spiritualitas adalah perjalanan menuju penemuan diri, di mana kita menyadari bahwa kebenaran sejati melampaui batas-batas agama dan budaya.”

Dalam pandangan Chopra, spiritualitas lebih menekankan pada transformasi batin daripada kepatuhan pada aturan eksternal.

Seseorang yang menempuh jalan spiritual biasanya lebih terbuka terhadap berbagai tradisi dan ajaran, tanpa merasa terikat pada satu dogma tertentu.

Spiritualitas juga mendorong individu untuk mengembangkan nilai-nilai universal seperti cinta, kasih sayang, kedamaian, dan toleransi.

Kebenaran dalam spiritualitas bersifat subjektif, di mana setiap orang memiliki kebebasan untuk menemukan kebenaran melalui pengalaman langsung, meditasi, atau refleksi mendalam.

Antara Agama dan Spiritualitas

Meskipun memiliki perbedaan, agama dan spiritualitas sebenarnya tidak saling bertentangan. Keduanya bisa saling melengkapi dalam membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih bermakna.

Agama memberikan kerangka moral dan komunitas yang mendukung, sedangkan spiritualitas memperkaya pengalaman batin individu.

Dalam praktiknya, banyak orang menjalani kehidupan beragama sekaligus menempuh jalan spiritual.

Mereka mengikuti ritual keagamaan sambil tetap terbuka terhadap pemahaman spiritual yang lebih luas.

Dalam hal ini, agama berfungsi sebagai fondasi, sementara spiritualitas menjadi jembatan menuju pengalaman transendental yang lebih mendalam.

Kebenaran Universal Era Modern

Dalam dunia yang semakin terhubung dan pluralistik, kebenaran universal yang diajarkan oleh spiritualitas semakin relevan.

Konflik dan perpecahan yang sering kali disebabkan oleh perbedaan agama menunjukkan pentingnya nilai-nilai universal seperti cinta kasih, perdamaian, dan toleransi.

Spiritualitas membantu individu melihat persamaan di balik perbedaan, serta mendorong kesadaran bahwa semua agama pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai yang sama.

Dalam hal ini, spiritualitas menjadi jembatan yang mempertemukan berbagai tradisi keagamaan dalam semangat harmoni dan saling pengertian.

Perbedaan antara agama dan spiritualitas terletak pada pendekatan mereka dalam menyampaikan kebenaran tentang baik dan buruk.

Agama menawarkan aturan dan dogma yang terstruktur, sementara spiritualitas menekankan pengalaman pribadi dan nilai-nilai universal.

Pendapat para ahli seperti Karen Armstrong dan Deepak Chopra memperkuat gagasan bahwa spiritualitas melengkapi agama dengan menawarkan kebebasan individu untuk menemukan kebenaran melalui pengalaman langsung.

Dalam dunia yang semakin kompleks, harmoni antara agama dan spiritualitas menjadi semakin penting.

Keduanya memiliki peran dalam membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih bermakna, di mana kebenaran universal tentang cinta, kasih sayang, dan toleransi menjadi landasan bagi perdamaian global.

Pada akhirnya, baik agama maupun spiritualitas memiliki tujuan yang sama: membawa manusia lebih dekat kepada kebenaran tertinggi, yang melampaui batas-batas dogma dan tradisi.

Oleh Bambang Eko Mei

Program Makan Bergizi Gratis Perlu Diperkuat Keppres

KEMPALAN: Pemberian makanan bergizi kepada murid sekolah bukanlah hal baru di dunia. Banyak negara telah lama mengimplementasikannya sebagai bagian dari strategi nasional dalam membangun generasi unggul.

Di Eropa, negara seperti Inggris, Norwegia, Finlandia, Swedia, Denmark, dan Prancis telah menjadikan program ini sebagai kebijakan utama. Di Amerika Serikat dan Brasil, program serupa telah berjalan mapan. Sementara di Asia, Jepang dan India sedangkan Korea Selatan telah melaksanakan sejak tahun 1980-an. Ini menunjukkan betapa pentingnya intervensi gizi bagi keberlangsungan sumber daya manusia suatu bangsa.

Indonesia, meskipun baru mengawali langkah ini, telah menunjukkan komitmen melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, program ini masih dalam tahap uji coba dan belum sepenuhnya memiliki dasar hukum yang kuat.

Dalam diskusi bertajuk “Peran Stakeholder dan Media dalam Mendukung Program Makanan Bergizi Gratis” di Rumah Kopi Tiga Pohon jl. Kombes Duryat Surabaya, Kamis, 27 Februari 2025, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Lutfil Hakim menegaskan perlunya landasan hukum yang lebih kokoh agar program ini dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

MANDAT NASIONAL

Saat ini MBG berpayung hukum pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus 2024. Peraturan ini berfungsi sebagai dasar koordinasi dan pengawasan pelaksanaan MBG. Namun, Lutfil menilai regulasi tersebut belum cukup kuat untuk memastikan keberhasilan program di seluruh daerah.

“Presiden harus mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang mewajibkan semua kepala daerah untuk menyukseskan program ini,” tegasnya. Dengan adanya Keppres, implementasi MBG tidak lagi bergantung pada kesediaan masing-masing daerah, melainkan menjadi mandat nasional yang harus dijalankan dengan serius.

Lutfil juga menyoroti peran pers dalam menyukseskan program ini. Media, menurutnya, bukan hanya berfungsi sebagai penyampai informasi tetapi juga sebagai elemen kontrol dan edukasi publik. Wartawan perlu memahami aspek teknis dan regulasi yang menaungi MBG agar dapat memberikan masukan yang konstruktif.

“Pers harus turun tangan jika ada kendala di lapangan, baik terkait distribusi maupun kualitas gizi yang disajikan. Ini bukan sekadar soal logistik, tetapi memastikan bahwa yang dikonsumsi benar-benar memenuhi standar gizi yang dibutuhkan anak-anak,” ujar Lutfil.

BERKELANJUTAN

Keberhasilan program serupa di negara-negara lain menunjukkan bahwa dukungan regulasi yang kuat sangat diperlukan. Misal di Jepang, program makan siang sekolah dikelola dengan ketat oleh pemerintah pusat dan daerah, memastikan bahwa setiap anak mendapatkan asupan gizi yang seimbang. Di Brasil, program makanan gratis tidak hanya bertujuan mengatasi kelaparan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memprioritaskan bahan pangan dari petani setempat.

Belajar dari pengalaman tersebut, Indonesia perlu memastikan bahwa MBG tidak hanya berjalan sebagai kebijakan populis tetapi sebagai strategi jangka panjang yang berkelanjutan. Keppres yang mewajibkan pelaksanaan program ini di seluruh daerah akan menjadi langkah strategis dalam membangun generasi unggul di masa depan.

Diskusi yang berlangsung hingga tengah hari itu juga dihadiri oleh Fetti Fadilah, Corporate Communication Manager Frisian Flag, yang bertindak sebagai sponsor acara, serta Prof. Dr. Sandra Fikadewi dari Universitas Indonesia, dan Cicik Swi Antika, Kepala Seksi KGM Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Acara kerja bareng LKBN Antara Jatim dengan Jatimkini.com dipandu oleh Rahmat Hidayat.

Makan Bergizi Gratis bukan sekadar proyek coba-coba melainkan investasi besar bagi masa depan bangsa. Dengan payung hukum yang lebih kuat, sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif media dan masyarakat, Indonesia dapat memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk tumbuh sehat dan cerdas.

Oleh: Rokimdakas
Wartawan & Penulis
28 Februari 2025

Hadiri Pelantikan Ketua TP PKK dan Pembina Posyandu Kab/Kota se-Jatim, Gubernur Khofifah Ajak Tingkatkan SDM, Turunkan Stunting dan Sukseskan MBG

SURABAYA– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2025 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (2/3).

Total sebanyak 36 Ketua TP PKK Kab/Kota dan Ketua TP Posyandu se-Jatim dilantik oleh Ketua TP PKK Jatim yang juga Ketua Pembina Posyandu Jatim, Arumi Bachsin Emil Dardak. Sedangkan dua kabupaten yakni Magetan dan Pamekasan masih menunggu pelantikan Kepala Daerah.

Pelantikan ini berdasarkan SK Ketua TP PKK Jatim Nomor:01/KEP/PKK PROV./II/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua TP PKK pada 36 Kab/Kota dan SK Ketua Tim Pembina Posyandu Jatim Nomor:001/KEP/POSYANDU.Prov/II/2025 tentang Pelantikan Ketua TP Posyandu Kab/ Kota di Provinsi Jatim.

Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penurunan kasus stunting dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi fokus yang harus dikerjakan bersama tahun ini.

Untuk itu, ia mengajak Ketua TP PKK dan Posyandu kab/kota se-Jatim untuk dapat bersinergi bersama menyukseskan tiga isu yang menjadi fokus Pemprov Jatim tersebut. Menurutnya, sinergitas inilah menjadi kunci mencapai hal tersebut.

“Bagaimana PKK bisa bersinergi dengan program pemkab/pemkot bagaimana menurunkan stunting dan mendukung program nasional MBG. Tentunya juga harus didukung oleh Bupati/Walikotanya. Sehingga kedua program ini bisa sukses di Jatim,” ujar Khofifah.

Khofifah mengatakan, baik stunting dan MBG sangat berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas SDM. Sehingga diperlukan sinergi, koordinasi dan keberseiringan antar pihak. Ia berharap baik PKK maupun Bupati/Walikota dapat melakukan koordinasi baik dengan Dinas Kesehatan maupun Badan Gizi Nasional. Termasuk dengan program Kemenkes seperti cek kesehatan gratis.

Selama ini yang masih menjadi persoalan, ungkap Khofifah, adalah adanya perbedaan data stunting antara Survei Status Gizi Indonesia dan Bulan Timbang. Oleh karena itu, ia berharap perlu adanya diskusi bersama terkait hal ini.

“Antar bupati walikota dengan PKK dan pembina posyandu bagaimana bulan timbang berseiring dengan format yang mestinya dijadikan referensi oleh Kemenkes. Maka yang harus dilakukan adalah proses evaluasi dan koreksi bersama,” terang Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah mengatakan bahwa pelantikan Ketua TP PKK dan Pembina Posyandu Kab/Kota ini dilakukan secara serentak karena waktu yang terbatas. Sedangkan masing-masing harus segera memberikan pemenuhan kebutuhan dan memberseiringi percepatan layanan kepada masyarakat.

“Kepada seluruh Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota yang baru saja dilantik, selamat sukses dalam menjalankan amanah baru yang diemban,” kata Khofifah.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak mengimbau Ketua Tim PKK kota/Kab untuk peka terhadap kondisi sosial masyarakat. Untuk itu, ia mendorong agar program PKK disetiap kota/kab wajib berfokus pada program prioritas yang memiliki dampak langsung pada masyarakat.

Seperti kesehatan mental anak, pengentasan stunting, pendidikan, peningkatan kualitas keluarga, pembentukan karakter, dan ketahanan keluarga.

“Harapan saya, semua upaya bisa kita maksimalkan dan saya optimis kita bisa memperbaiki semua permasalahan itu,” pungkas Arumi.

Turut hadir dalam pelantikan ini Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak, Sekda Provinsi Jatim Adhy Karyono, Kepala Perangkat Daerah (PD) Jatim dan Bupati/Walikota se Jatim.

Ribuan Masyarakat Ikuti Tasyakuran dan Doa Bersama di Grahadi, Gubernur Khofifah Ajak Bersatu Guyub Rukun Wujudkan Jatim Gerbang Baru Nusantara

SURABAYA– Ribuan masyarakat tumpah ruah mengikuti Tasyakuran dan Doa Bersama dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak di Halaman Depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (2/3) sore.

Di hadapan ribuan orang yang hadir, Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukurnya bisa kembali mengabdi bagi masyarakat Jatim bersama Wagub Emil Dardak. Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada masyarakat karena telah berkontribusi dalam Pilkada serentak 2024 lalu.

Khofifah menegaskan, Pilkada telah usai. Oleh karenanya, perbedaan politik yang timbul saat Pilkada mari ditanggalkan dan bersama-sama ia mengajak masyarakat untuk guyub rukun mewujudkan Jatim Gerbang Baru Nusantara.

“Saya dan Mas Emil menyampaikan terima kasih kepada panjenengan semua. Yang memilih nomor 1 adalah masyarakat Jawa Timur, yang memilih nomor 2 juga masyarakat Jawa Timur, yang memilih nomor 3 juga masyarakat Jawa Timur. Sekarang tidak ada nomor yang ada adalah masyarakat Jawa Timur,” kata Khofifah.

“Untuk itu, mari kita bersatu padu, kita bergotong-royong, kita bergandengan tangan, kita bersama-sama guyub rukun membangun Jawa Timur dan mewujudkan Jatim Gerbang Baru Nusantara,” lanjut dia.

Khofifah pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun Jawa Timur dengan kerja keras, kerja produktif dan energi positif yang dimiliki masing-masing.

Termasuk kepada partai politik. Ia menyebut, kondisi politik Jawa Timur membaik. Tidak ada lagi sekat dan persaingan, semua melebur menjadi satu, maju bersama demi pembangunan Jatim.

“Dulu kami didukung 15 partai, namun hari ini yang datang ada 16 partai, artinya saat ini partai politik di Jawa Timur sudah menjadi kekuatan pilar demokrasi yang menyatu dengan kepentingan membangun Jawa Timur ” ucap Khofifah.

Sambutan Khofifah pun ditutup dengan pantun. Isinya tentang awal kepemimpinannya pada periode kedua yang ditandai dengan Bulan Ramadan. Ia mengajak seluruhnya maju bersama, mewujudkan kejayaan bagi Jawa Timur.

“Saya punya satu pantun. Di hadapan kita kini bulan Ramadan, bulan penuh berkah dan mulia. Terima kasih atas semua kepercayaan, mari bersama membangun Jawa Timur Jaya luar biasa,” kata Khofifah.

“Terima kasih semuanya, salam guyub rukun untuk semuanya. Sekali lagi mari sama-sama kita bangun Jatim menuju Gerbang Baru Nusantara,” imbuh dia.

Senada dengan itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa komitmennya bersama Gubernur Khofifah adalah mewujudkan visi-misi Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara.

“Gerbang Baru Nusantara ini adalah visi misi kami, adalah cita-cita dari masyarakat Jawa Timur. Ibu Gubernur selalu meminta bahwa strategi pembangunan kita harus bisa menangkap peluang dari pusat,” kata Emil.

Emil juga mengingatkan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk selalu mengikuti trend yang berkembang baik di nasional maupun dunia. Hal ini patut dilakukan sebagai modal bagi Jatim dalam bersaing ditengah era globalisasi.

Tidak hanya itu, Emil juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi bersama. Tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat Jatim.

“Kita juga ingin Jawa Timur ini majunya berkeadilan. Berkeadilan bagi yang tua maupun muda, yang tinggal di gunung maupun di pantai, yang laki-laki maupun yang perempuan. Semuanya termasuk saudara-saudaraku yang punya kebutuhan khusus semuanya diperhatikan oleh ibu Gubernur kita,” pungkas Emil

Di akhir gelaran tersebut, Khofifah-Emil melakukan buka puasa bersama masyarakat Jatim di halaman depan Grahadi. Serta dilanjutkan dengan Salat Maghrib dan Salat Tarawih berjamaah.

Sementara masyarakat turut disuguhi pertunjukan seni barongsai, Reog Ponorogo, dan alunan musik Tong-Tong khas Sumenep. Serta tausyiah oleh Imam Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, KH. A Muzakky Alhafidz.

Turut hadir Sekdaprov Jatim Adhy Karyono bersama jajaran Forkopimda Jatim, Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim, jajaran instansi vertikal, BUMD, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Wagub Emil Saksikan Sertijab dan Penyampaian Visi-Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang

MALANG-KEMPALAN: Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyaksikan prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wali Kota Malang Terpilih Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin sebagai Wakil Wali Kota Malang untuk masa jabatan 2025-2030 di Gedung DPRD Kota Malang, Minggu (2/3).

Selain itu, Emil juga menyimak jalannya sidang Paripurna penyampaian Visi-Misi oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kkota Malang yang menandai awal kepemimpinan baru di Kota Malang. Acara ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan pembangunan yang selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional.

Dalam sambutannya, Wagub Emil menekankan pentingnya penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2025-2030 dengan RPJMD Jawa Timur serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ).

Hal ini diperlukan agar kebijakan yang diterapkan lebih terarah dan memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Terlebih lagi Jawa Timur ingin mewujudkan cita-cita menjadi Gerbang Baru Nusantara. 

Menurutnya, penyelarasan ini sangat penting, karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana  enam bulan setelah dilantik, Bupati/Walikota berkewajiban menyusun dokumen perencanaan lima tahunan atau RPJMD yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN/RPJMN, RPJPD/RPJMD dan RTRW Provinsi. Dengan demikian terdapat penyelarasan perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

“Sekali lagi saya tekankan, dalam menyusun RPJMD Kota Malang agar berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030. Dalam RPJMD tersebut telah ditetapkan visi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yaitu: “Bersama Jawa Timur Yang Adil, Makmur, Unggul, Dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045,” kata Emil. 

Untuk itu, Emil menegaskan bahwa visi pembangunan Jawa Timur ini harus diimplementasikan dalam berbagai program daerah, yang mana perwujudannya dijabarkan dalam sembilan misi melalui Nawa Bhakti Satya, yakni Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas, Jatim Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah-Amanah, Jatim Agro, Jatim Harmoni dan Jatim Lestari. Visi dan Misi pembangunan Jatim ini juga memiliki keselarasan dengan Asta Cita yang diusung pemerintah pusat. 

“Sebagai Gerbang Baru Nusantara, Jawa Timur akan mengokohkan konektivitas ekonomi terutamanya dengan wilayah timur Indonesia, dengan mengintegrasikan penguatan rantai nilai ekonomi baik di sektor perindustrian maupun perdagangan, dalam mengantisipasi pertumbuhan yang lebih pesat di daerah-daerah wilayah timur Indonesia,” urainya. 

Di sisi lain, Emil juga mengingatkan bahwa kepala daerah perlu melakukan identifikasi terhadap program-program yang sudah berjalan, agar tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi kebijakan. Menurutnya, langkah ini penting agar anggaran daerah dapat digunakan secara efisien dan efektif.

“Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memperhitungkan kesinambungan program sebelumnya. Bukan hanya sekadar mengganti kebijakan lama dengan yang baru,” tuturnya

Emil juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pemerintahan daerah. Ia mendorong kepala daerah untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan konvensional dalam menyelesaikan tantangan pembangunan, tetapi juga berani mengadopsi solusi berbasis teknologi dan data.

“Pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. Menurut Emil, pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat akan lebih berdampak jika masyarakat dilibatkan dalam prosesnya.

Karena itu, ia mendorong kepala daerah untuk membuka ruang dialog dengan warga, akademisi, dan pelaku usaha guna mendapatkan masukan yang lebih komprehensif.

Emil juga menyinggung sektor-sektor prioritas yang perlu menjadi perhatian kepala daerah, seperti pendidikan, infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Menurutnya, program di sektor-sektor ini harus disesuaikan dengan tantangan yang ada di masing-masing daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Selain fokus pada pembangunan fisik, Emil juga mengajak kepala daerah untuk memperhatikan pembangunan sumber daya manusia. “Investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja sangat penting untuk memastikan masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja saat ini,” ujarnya.

Dalam hal ekonomi, Emil mengingatkan pentingnya mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Ia mendorong kepala daerah untuk menciptakan kebijakan yang ramah bagi pelaku usaha serta membuka akses yang lebih luas terhadap permodalan dan pasar. “Jika UMKM berkembang, maka ekonomi daerah juga akan ikut tumbuh,” tegasnya.

Tak hanya itu, Emil juga mengajak kepala daerah untuk memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan. Karena itu, ia mendorong penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam setiap program daerah.

Di akhir pernyataannya, Emil menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berdampak luas. 

“Kolaborasi adalah kunci utama. Jika kita semua bergerak bersama dengan arah yang jelas, maka pembangunan yang kita rancang akan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat,” tandasnya. (Dwi Arifin)

Kembali Pimpin Jatim, Khofifah-Emil Gelar Tasyakuran dan Doa Bersama di Grahadi

SURABAYA-KEMPALAN: Terpilih kedua kalinya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk periode kedua, Khofifah Indar Parawansa bersama Emil Elestianto Dardak mewujudkan rasa syukur dengan menggelar tasyakuran dan doa bersama di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (2/3).

Ratusan warga tampak hadir di acara ini. Mereka berbondong-bondong mengikuti tasyakuran dan doa bersama menyambut kembalinya Khofifah-Emil ke Gedung Grahadi.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun menebarkan senyum bahagia, tepat 50  menit menjelang momen berbuka puasa.

Tampak hadir, Pengasuh Ponpes Tebu Ireng KH Abdul Hakim Mahfud, anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono, Ketua Pramuka Jatim Arum Sabil, instansi vertikal,  dan perwakilan 16 partai politik.

Khofifah lantas  menyampaikan pidato sambutan yang cukup singkat, namun penuh makna. Isinya sebagian besar adalah ucapan terima kasih dan rasa syukur. “Dulu kami didukung 15 partai, namun hari ini yang datang 16 partai,” kata Khofifah.

Artinya, menurut Khofifah, tak ada lagi sekat dan persaingan. Semua melebur menjadi satu, maju bersama demi pembangunan.

Selama satu tahun tujuh hari, masa pemerintahan Jatim dikomandoi oleh Adhy Karyono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jatim. Khofifah tak lupa mengucapkan terima kasih. Kini Khofifah telah kembali sebagai petahana memimpin Jatim bersama wakilnya Emil Dardak untuk periode kedua.

“Semoga semua proses yang dilakukan Bapak Pj Gubernur Adhy bisa menjembatani kami lima tahun ke depan,” tutur Khofifah.

Begitu pula kepada seluruh masyarakat maupun tim pemenangan, serta tim hukum yang mengawal proses sengketa Pilgub di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga memenangkan putusan. Khofifah begitu tulus mengucapkan rasa terima kasih.

Dan kini, duet Khofifah-Emil, ibarat kapal yang akan menggerakkan seluruh roda di Jatim agar berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama.

“Kemenangan ini bukan kemenangan Khofifah-Emil, tapi kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat Jatim,” kata Khofifah.

Khofifah kemudian menutup sambutan dengan sebuah pantun:

Di hadapan kita kini bulan Ramadan, bulan penuh berkah dan mulia. Terima kasih atas semua kepercayaan, mari bersama membangun Jawa Timur jaya luar biasa.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak turut menyampaikan sambutan saat acara Tasyakuran dan Doa Bersama Menyambut Gubernur Jatim Khofifah dan Emil Elestianto Dardak di Gedung Negara Grahadi.

“Satu tahun tujuh hari, Ibu Gubernur dan saya pamit dari Grahadi. Dan hari ini kami kembali Insya Allah sampai lima tahun ke depan,” kata Emil.

Emil memastikan untuk selalu melakukan perubahan berkelanjutan demi mewujudkan misi Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara.

Berbagai macam prestasi didapatkan oleh pemerintah provinsi, namun demikian tidak boleh terlena. Pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Khofifah-Emil memastikan untuk tetap mencermati program pusat dan mendeteksi tren terbaru di tingkat dunia.

Menurutnya, Gubernur Khofifah selalu melihat lima sepuluh tahun ke depan. “Suatu kehormatan besar bagi saya, bahwa beliau berkenan. Kita memiliki gubernur yang bukan hanya peduli, tapi juga visioner dan tidak berhenti untuk mendoakan warganya. Inilah ikhtiar langit,” ujar Emil.

Keduanya optimistis bersama mewujudkan Jatim maju berkeadilan dari ujung ke ujung. Dari perkotaan hingga wilayah kepulauan. “Insya Allah beliau tetap sehat, terus berinovasi dan membimbing kita semua. Kami tidak akan mengecewakan, mendampingi Ibu menjadi pemimpin yang dicinta masyarakat Jatim,” lanjut Emil.

Menurut Emil, Khofifah Indar Parawansa adalah pemimpin empat zaman hingga Gen Z. Khofifah- Emil dilantik pada 20 Februari 2025. Khofifah kemudian mengikuti Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah,  sampai 28 Februari 2025. (Dwi Arifin)

Analisis

Selamat Datang Kembali

Masuk untuk bergabung dalam diskusi

Buat Akun Baru

Daftar sekarang dan mulai berdiskusi

Kata sandi akan dikirim ke email Anda.