Penulis: News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar pemotongan belanja, melainkan optimalisasi sistem kerja berbasis smart governance. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat menyatakan bahwa pasca pandemi Covid-19, pemkot telah banyak belajar dalam menyusun anggaran yang efektif dan efisien.

“Kenapa motto kita Surabaya Hebat? Karena salah satunya adalah efektif dan efisien. Kita benar-benar menyusun anggaran yang berdampak kepada masyarakat. Inilah alasan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Surabaya meraih penghargaan AA, satu-satunya di Indonesia,” ujar Irvan, Senin (3/3).

Irvan menekankan bahwa efisiensi tidak selalu berarti pemangkasan anggaran, tetapi lebih kepada optimalisasi pola kerja yang tepat sasaran. “Smart governance tidak selalu berarti aplikasi, tetapi bagaimana kita memastikan anggaran digunakan secara tepat guna dan menghasilkan efektivitas pembangunan daerah,” paparnya.

Selain itu, Irvan memastikan bahwa efisiensi anggaran di Surabaya tidak akan mengubah atau mengurangi alokasi untuk belanja wajib di tahun 2025. Termasuk di antaranya untuk pelayanan dasar, penurunan kemiskinan hingga beasiswa pendidikan.

“Belanja wajib ini merupakan mandatory. Termasuk program penurunan kemiskinan, stunting beasiswa dan sebagainya itu tidak akan kita pangkas karena belanja wajib,” beber Irvan.

Sementara anggaran yang dialokasikan untuk belanja prioritas, akan ditentukan berdasarkan kebutuhan kota. Misalnya jika prioritasnya untuk penanganan banjir, maka anggaran terbesar dialokasikan untuk bidang tersebut.

“Begitu juga jika fokusnya pada perbaikan kampung, penerangan jalan umum (PJU) atau infrastruktur lainnya,” katanya.

Irvan menambahkan bahwa Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, menargetkan seluruh permasalahan infrastruktur di kampung harus tuntas di tahun 2026. Dengan demikian, pada tahun berikutnya, pembangunan infrastruktur dapat difokuskan pada skala kota. “Sehingga berikutnya sampai 2030 kita berfokus pada pembangunan skala kota,” jelas dia.

Menurutnya, Surabaya merupakan salah satu kota dengan tingkat kemandirian fiskal tertinggi di Indonesia. Karena ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup kuat, sehingga Surabaya tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Karena ada beberapa kabupaten/kota, provinsi itu yang banyak bergantung dari dana transfer pemerintah pusat, termasuk sampai perjalanan dinas pun ada daerah yang bergantung dari pemerintah pusat. Kami bersyukur kemandirian fiskal Surabaya tinggi, ini semua berkat masyarakat,” tuturnya.

Bahkan, kata dia, Pemkot Surabaya juga mengoptimalkan kerja sama dengan sektor swasta dalam berbagai program sosial. “Misalnya dalam penanganan stunting, ada perusahaan yang ingin membantu 100 anak melalui program CSR-nya. Kami tinggal menghubungkan dengan data yang ada,” ujar Irvan.

Irvan menuturkan bahwa Pemkot Surabaya memiliki satu data berbasis by name by address. Data ini mencakup informasi keluarga miskin, pra-sejahtera, hingga masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
“Kami juga memiliki database sekitar 10.000 perusahaan di Surabaya. Jadi kalau ada (perusahaan) mau bantu di wilayah mana, berapa orang, kami tinggal connect-kan dengan kegiatan CSR mereka,” papar Irvan.

Selain berkolaborasi dengan sektor swasta, Irvan mengungkapkan bahwa konsep gotong-royong yang diinisiasi oleh Wali Kota Eri Cahyadi juga diterapkan dalam skala kampung melalui program Kampung Madani.

“Kita harapkan tidak hanya di skala kota, tapi skala kampung pun timbul kegotongroyongan dan kepedulian terhadap sesama,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya Wiwiek Widayati menilai bahwa komponen-komponen yang termuat dalam Inpres 1 Tahun 2025 sebagian besar merupakan penunjang.

“Kita lihat bahwa dari sekian komponen dalam Inpres 1 Tahun 2025, itu sebenarnya adalah sesuatu hal atau lebih banyak penunjang, artinya bukan prioritas utama,” ujar Wiwiek.

Karena itu, Wiwiek menegaskan bahwa dalam penganggaran, Pemkot Surabaya tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan yang bersifat belanja wajib dan prioritas. “Jadi kita penuhi yang mandatory belanja wajib dulu, setelah itu kita penuhi yang belanja prioritas,” katanya.

Menurut dia, belanja wajib ini mencakup kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah terkait dengan pendidikan. “Artinya, pendidikan anak-anak kita wajib sekolah, itu bisa terpenuhi,” jelas Wiwiek.

Sedangkan belanja prioritas, mencerminkan visi dan misi kota. Di mana program-program yang harus segera diselesaikan menjadi perhatian utama.

“Sehingga di satu tahun anggaran ini, berlanjut di tahun berikutnya dan sebagainya. Jadi belanja prioritas mencerminkan visi misi kota ini,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) Barang Kebutuhan Pokok Penting (Bapokting) di Pasar Tambahrejo Surabaya, Senin (3/3). Sidak yang dilakukan bersama Satgas Pangan serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) ini untuk memastikan ketersediaan pangan serta mengantisipasi lonjakan harga menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah.

Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Distribusi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya Agung Supriyo Wibowo mengatakan, sidak dilakukan di lima wilayah Surabaya, yakni pusat, utara, barat, selatan, dan timur.

“Untuk sidak kali ini kami lakukan di Pasar Tambahrejo. Sidak ini bertujuan untuk menjaga keamanan pangan dan mencegah lonjakan harga bahan pokok,” ujar Agung, Senin (3/3).

Ia menjelaskan bahwa tren kenaikan harga pangan biasanya terjadi menjelang Idul Fitri. Oleh karena itu, Pemkot Surabaya melakukan pemantauan untuk mengetahui komoditas yang mengalami kenaikan harga.

“Makanya kami lakukan sidak apa saja yang naik sehingga kita akan bisa melihat, melakukan operasi pasar,” sambungnya.

Dalam sidak kali ini, tim gabungan tidak hanya menyasar Bapokting di Pasar Tambahrejo, tetapi juga Greensmart Kapas Krampung Plaza (Kaza) Mall Surabaya. Selain itu, ketersediaan LPG (Liquefied Petroleum Gas) juga tak luput dari pemantauan tim. “Karena kemarin ada sedikit gejolak, makanya kita juga perlu memastikan ketersediaan LPG,” jelasnya.

Dari hasil pemantauan, Agung mengungkap bahwa terdapat komoditas bahan pokok mengalami kenaikan dan penurunan harga. Pertama adalah cabai rawit merah di Pasar Tambahrejo yang mengalami kenaikan dari Rp90 ribu per kilogram menjadi Rp120 ribu per kilogram.

Selain itu, harga telur di Pasar Tambahrejo juga terpantau mengalami kenaikan dari Rp29 ribu per kilogram menjadi Rp32 ribu per kilogram. Sementara harga daging ayam terpantau mengalami penurunan dari Rp36 ribu per kilogram menjadi Rp35 ribu per kilogram.

“Alhamdulillah untuk beras saat ini tidak ada kenaikan, cuma memang untuk beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dari pemerintah itu sementara ini masih kosong,” kata Agung.

Nah, untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Pemkot Surabaya bersama stakeholder terkait akan menggelar Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Ketika ditanya soal langkah yang akan diambil jika ditemukan pelanggaran oleh pedagang, Agung menjelaskan bahwa dalam sidak kali ini pihaknya lebih mengedepankan pendekatan persuasif.

“Kami sifatnya imbauan, tapi kalau nanti ada temuan kadaluarsa seperti di supermarket, kami kumpulkan nanti dari BBPOM akan dimusnahkan di sana,” terangnya.

Agung berharap pengawasan ini dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memastikan pasokan tetap aman bagi masyarakat. “Sidak kami laksanakan sampai akhir Ramadan atau minggu keempat Maret 2025,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

MADIUN-KEMPALAN: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak minta kepada Wali Kota Madiun Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun untuk langsung tancap gas bekerja menyejahterakan masyarakat. Utamanya, melanjutkan program-program yang sudah berjalan, sekaligus menyelaraskan program dengan pemerintah pusat dan provinsi. 

Permintaan Wagub Emil tersebut disampaikan seusai menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Walikota dan Wakil Wali Kota Madiun periode 2025–2030, di Kantor DPRD Kota Madiun, Senin (3/3). 

Emil mengatakan, terdapat pekerjaan yang harus segera dikerjakan tanpa harus mengulang dari nol dan bisa dieksekusi di Bulan Ramadan.

Menurutnya, tugas Wali Kota Madiun dalam waktu dekat harus memastikan harga harga bahan pokok stabil hingga momentum lebaran yang harus dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi daerah.

“Sertijab antara Pj. WaliK ota dan Wakil Wali Kota Madiun terpilih ini telah berjalan mulus dan mudah-mudahan bisa langsung segera Tancap Gas di Bulan Suci Ramadan,” terangnya. 

Wagub Emil mengatakan, Kota Madiun sebagai daerah yang sangat strategis harus mengambil peran dalam mengembangkan pembangunan kotanya, sehingga bisa menarik banyak kunjungan wisata. 

“Daerah lain terdekat dengan Kota Madiun, seperti Magetan, Ponorogo sampai Solo terus berbenah dan menjadi tujuan wisata atau masyarakat pada momen mudik lebaran mendatang,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, Kota Madiun harus berpacu dan berinovasi menjadi daerah yang lebih maju sehingga menjadi peluang bagi peningkatan ekonomi maupun pendapatan daerah. 

“Setiap daerah pasti akan saling berkompetisi yang sehat. Atau saling berkolaborasi antar daerah sehingga menjadi peluang bagi peningkatan pendapatan daerah bagi Kota Madiun,” sebutnya. 

Dalam kesempatan ini, Emil berpesan agar Wali Kota dan Wawali Kota Madiun menyelaraskan misi yang diusung dengan program kerja provinsi maupun pusat.

Menurutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah bersifat indikatif berpedoman pada RPJMD dan RPJMN. 

“Perlu ada keselarasan antara RPJMD milik Kota Madiun dengan RPJMD milik Provinsi Jatim,” tegasnya. 

Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan,  dalam rangka membangun daerah mengusung visi terwujudnya pemerintahan maju bersih berwibawa bersama masyarakat membangun kota mendunia. 

Sementara untuk misi, terdapat 8 misi yang terangkum dalam Madiun Kota Pintar, Madiun Kota Melayani, Madiun Kota Membangun, Madiun Kota Peduli, Madiun Kota Terbuka, Madiun Kota Anti Korupsi, Madiun Kota Inovasi dan Madiun Kota Berbudaya. 

Sebagai langkah mewujudkan komitmen pihaknya telah merumuskan program 100 hari kerja di antaranya  parkir alun alun, membangun Trac ATV di Kawasan Wisma Pondok Lansia, Rehab Lantai Tugu Nol Kilometer, Melakukan Gerakan Sosial, Integrasi Layanan Terpadu. 

“Kami telah merumuskan program 100 hari kerja sebagai langkah awal mewujudkan komitmen politik kami dalam membangun Kota Madiun,” harapnya. 

“Mari kita bersama-sama membangun tanah kelahiran kita. Perbedaan pilihan politik semasa Pilkada lalu, biarkanlah berlalu. Sekarang, kita semua satu dan bersatu untuk membangun Kota Mendunia,” tandasnya.  (Dwi Arifin)

PROBOLINGGO-KEMPALAN:  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wali Kota Probolinggo Aminuddin dan Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari di Ballroom Paseban Sena, Kota Probolinggo, Senin, (3/3). 

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah mengajak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo agar menerapkan innovative financing melalui berbagai potensi lokal seperti industri bordir. Ia optimistis ekonomi kreatif dari sektor ini akan terus tumbuh ke depannya.

“Zaman almarhum Ibu Siti Hartinah atau yang akrab dipanggil Ibu Tien Soeharto langganan bordirnya  kota Probolinggo. Saya rasa potensi itu ada lalu bagaimana kemudian ada ekonomi-ekonomi kreatif yang memberseiringi,” ujarnya.

Khofifah menambahkan, Innovative financing salah satu referensi untuk membuka peluang bagi pemerintah dan masyarakat di Kota Probolinggo dengan memanfaatkan industri bordir.

“Ketika pergi ke Cina banyak wisatawan  membeli bordir bernuansa great wall. Kalau Bromo mau ambil seruni 1 atau 2, Bukit Teletubbies, ambil pasir berbisik betapa indahnya dan kita punya kemampuan itu,” ungkapnya.

“Kalau dulu desain susah, sekarang pakai artificial intelligence (AI), ketemu Bromo bisa langsung menjadi desain bordir. Sekarang lebih mudah,” tambah Khofifah.

Menurut Khofifah, dinamika regional dan global bergerak cepat sekali. Maka innovative financing bisa diterapkan antara lain melalui pengembangan industri bordir di Probolinggo. Sebab, inovative financing bisa memberi harapan sumber pekerjaan bagi masyarakat sekaligus sumber PAD.

“Basic skill masyarakat Probolinggo cukup kuat  untuk menyiapkan produk gift  ketika wisatawan dalam dan luar negeri datang,” tuturnya.

Khofifah menegaskan innovative financing merupakan referensi yang bisa digunakan salah satunya melalui bordir. Menurutnya, inovasi tersebut mampu mempertahankan capaian kinerja yang sudah diraih Kota  Probolinggo, yakni turunnya angka kemiskinan dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Khofifah menyebut, angka kemiskinan jauh di bawah rata-rata provinsi dan nasional, yang mana tahun 2024 angka kemiskinan di Kota Probolinggo berada di angka 6,18 dan menjadikan Kota Probolinggo sebagai 10 Kab/Kota dengan persentase penduduk miskin terendah di Jawa Timur.

Sedangkan rata-rata IPM di atas provinsi dan nasional. Selama 2020–2024, IPM Kota Probolinggo rata-rata meningkat sebesar 1,32 persen per tahun, dari 74,81 pada tahun 2020 menjadi 77,79 pada tahun 2024. 

“Model untuk bisa menyongsong Indonesia emas 2045 serta modal dasar bagi walikota dan wakil walikota untuk menggerakkan seluruh energi positif di kota Probolinggo,” tuturnya.

Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan soal RPJMD kabupaten maupun kota harus inline dengan RPJMD provinsi dan RPJMN. Artinya, kata dia, ada Asta Cita pemerintah pusat, Nawa Bhakti satya provinsi dan kemudian lima misi di Kota Probolinggo.

“Supaya apa yang menjadi program di tingkat pusat itu nendang karena semuanya inline,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

PASURUAN-KEMPALAN; Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Masjid KHAS Krampyangan di Kawasan Taman Makkah Kota Pasuruan, Senin (3/3).

Khofifah mengatakan, hadirnya masjid yang berada di kawasan Taman Makkah ini merupakan hasil kerja sama antara masyarakat, pemerintah dan pihak lain. Nantinya, akan menjadikan kawasan ini sebagai pusat edukasi keislaman.

“Saya optimis, keberadaan masjid ini akan menjadi pusat edukasi, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperkuat kebersamaan antar umat,” ujarnya usai meresmikan Masjid KHAS Krampyangan.

Disampaikan Khofifah, keberadaan Masjid KHAS Krampyangan yang menjadi miniatur Masjidil Haram akan menjadi pusat ibadah yang nyaman bagi umat Islam, sekaligus simbol keagungan ajaran Islam.

“Di sini, kita dapat mengenalkan kepada masyarakat Pasuruan dan para wisatawan dari luar daerah, pentingnya nilai-nilai kehidupan yang diajarkan dalam Islam,” kata Khofifah.

Lebih lanjut, Masjid di kawasan Taman Makkah ini menjadi media edukasi yang dapat menyampaikan pesan-pesan moral, budaya dan sejarah Islam dengan cara yang menyentuh hati.

“Masjid ini tentunya menjadi sarana untuk memperkenalkan sejarah Masjidil Haram dan Kota Makkah sebagai tempat yang penuh berkah bagi umat Islam di seluruh dunia,” tuturnya.

“Selain itu, kawasan Taman Makkah ini akan menjadi salah satu _landmark_ yang dapat menarik wisatawan karena aman, nyaman, mendidik serta membawa manfaat bagi kemajuan daerah Pasuruan,” ungkap Khofifah menambahkan.

Khofifah berharap kepada seluruh pemerintah dan masyarakat Kota Pasuruan untuk memanfaatkan masjid di Kawasan Taman Makkah sebaik-baiknya, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama, sosial, dan budaya.

“Karena masjid tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang datang beribadah, tetapi juga bagi mereka yang datang untuk belajar dan menggali nilai-nilai kehidupan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah turut menyerahkan bantuan tiga alat bantu disabilitas, bantuan uang tunai ASPD, 10 PKH Plus, 50 Zakat Produktif Usaha Ultra Mikro dan santunan kepada 250 orang anak yatim.

Merespon bantuan yang diberikan Gubernur Khofifah, Rantimah (80) warga Bugul Kidul, mengucapkan rasa syukurnya. Ia mengaku sangat terbantu dengan bantuan yang didapat mengingat ia dan suami yang sudah tidak kuat bekerja.

“Alhamdulillah bisa bersalaman dengan Ibu Gubernur. Terima kasih Ibu Khofifah,” ucapnya. (Dwi Arifin)