Penulis: News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya kembali menggulirkan Gerakan Pangan Murah (GPM) saat bulan Ramadan 2025. Pada awal Ramadan 2025, GPM dilaksanakan di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Rabu (5/3). Nantinya, selama Ramadan 2025, pemkot akan masif menggelar GPM dan pasar murah atau operasi pasar.

Selama Ramadan 2025, GPM akan dilaksanakan sebanyak dua kali di lokasi berbeda. Sebab, GPM biasanya digelar sebulan sekali secara bergantian di masing-masing kecamatan. Sedangkan pasar murah, Pemkot Surabaya melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dikopumdag) akan menggelarn pada 6 dan 20 Maret 2025 serentak di seluruh kecamatan.

Kepala Bidang (Kabid) Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Dwi Suryaning Endah Yanie mengatakan, GPM merupakan salah satu upaya pemkot dalam memastikan ketersediaan pangan serta mengantisipasi lonjakan harga menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

“Tujuan kita untuk menjaga ketersedian pasokan dan stabilisasi harga pangan kepada masyarakat. Karena akhir-akhir ini beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan, seperti cabai, dan bawang merah. Alhamdulilah, GPM menyediakan harga komoditi pangan dibawah harga pasar,” kata Dwi.

Karena itu, GPM akan digelar lagi pada 19 Maret 2025 di Kecamatan Tandes Surabaya. Sebab, berdasarkan arahan pemerintah pusat, pemerintah daerah diminta semakin masif menggelar GPM maupun operasi pasar. “Ini arahan pusat, kita harus intens melaksanakan GPM maupun operasi pasar atau pasar murah,” ujar dia.

Dalam pelaksanaan GPM di awal Ramadan 2025 ini, tersedia beragam komoditi pangan. Di antaranya, beras premium Setra Ramos @5kg (100 zak) dengan harga Rp68.000, beras medium Runduk Padi @5kg (100 zak) dengan harga Rp62.500, minyak goreng Kita Premium @1lt (120 lt) dengan harga Rp17.000, Minyakita Botol @1lt (240 lt) dengan harga Rp15.500, dan gula manis Kita @1kg (50 kg) dengan harga Rp17.000.

Selanjutnya, Minyakita sebanyak 1.200 ltr dengan harga Rp14.700 per liter, bawang merah @175gr (100 pack) dengan harga Rp5.000, bawang putih @250gr (100 pack) dengan harga Rp10.000, lombok merah @90gr (100 pack) dengan harga Rp5.000, lombok kecil @65gr (100 pack) dengan harga Rp5.000, gula dengan harga Rp16.00 per kg, serta menyediakan produk daging ayam dan sapi olahan.

“Untuk gelaran GPM awal Ramadan ini, kita juga mendapat dukungan dari para petani dan nelayan. Mereka ikut memasarkan hasil pertanian seperti sayur, hingga semangka. Lalu ada juga yang menjual ikan lele, kepiting, dan udang,” terangnya.

Dwi menyebut, komoditi pangan berupa beras dan minyak goreng paling diminati oleh warga. “Itu dipicu karena beras SPHP sementara tidak dijual di kepada masyarakat, tapi kita menyediakan beras medium yang setara dengan SPHP,” sebutnya.

DKPP Surabaya memastikan bahwa ketersedian bahan pangan di Kota Pahlawan sangat tercukupi hingga Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. Masyarakat juga diimbau agar tidak panik buying sehingga bisa lebih bijak dalam berbelanja. 

“Ketersedian pangan di Kota Surabaya lebih dari cukup untuk warga seluruh kota. Stok pangan di Surabaya aman sampai lebaran sehingga jangan punic buying, konsumsi secukupnya agar tidak menimbulkan food waste,” imbaunya.

Sementara itu, Fitri warga Jalan Pagesangan mengaku, GPM menyediakan kebutuhan pangan dengan harga murah daripada di pasar. Ia pun membeli sejumlah komoditas pangan, yakni gula, beras, hingga beberapa olahan daging. 

“Terima kasih Pemkot Surabaya sudah mengadakan acara ini. Warga sangat terbantu sekali, karena beberapa harga kebutuhan pokok agak naik menjelang lebaran, tapi di sini harganya lebih murah daripada di pasar,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

TULUNGAGUNG-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2025–2030 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Tulungagung,  Selasa (4/3) malam.

Sertijab dilakukan dari Penjabat (Pj) Bupati Tulungagung Heru Suseno kepada Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharudin yang ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Gubernur Khofifah dan Purna Pj. Bupati Tulungagung.

Dalam Sertijab ini, Khofifah meminta Bupati dan Wabup untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paling lambat 6 bulan setelah pelantikan. Ia menekankan perlunya sinkronisasi program dari pusat, provinsi dengan program dari kabupaten. Sehingga tidak ada progam yang terputus di tingkatan kabupetan/kota.

“Jangan sampai ada program dari pusat yang terputus di kabupaten. Harus sinkron antara program dari kabupaten, provinsi hingga pusat,” tegasnya.

Untuk itu, Khofifah menegaskan pentingnya keberseiringan dalam pembangunan daerah antara RPJMN dengan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kab/Kota. Juga, RKPD dan RKP hingga keselarasan APBD dan APBN.

Hal ini, sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang ditetapkan oleh Bupati dan Wabup Tulungagung. Yakni ‘Tulungagung Yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia Sepanjang Masa’ yang dijabarkan dalam delapan Misi.

Implementasi visi dan misi ini, diharapkan sinkron dengan program Nawa Bhakti Satya milik Pemprov Jatim dan Asta Cita oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

“Visi yang disampaikan oleh Bupati Tulungagung perlu dilakukan sinkronisasi atau diberseiringkan sehingga perlu ada Quick Win,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Khofifah mengajak Bupati Tulungagung untuk menangkap peluang dimana pemerintah pusat akan meluncurkan Sekolah Rakyat yang dikomandoi oleh Menteri Sosial sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Kami baru berkoordinasi dengan Mensos yang menyatakan tengah mempersiapkan proses peluncuran Sekolah Rakyat. Sekolah pada jenjang SD, SMP dan  SMA akan mulai dirintis pada tahun ajaran ini sesuai arahan Presiden,” ungkapnya.

Khofifah menjelaskan, keberadaan Sekolah Rakyat ini, akan membuat peluang bagi daerah. Karena akan mendapat dukungan dana pembangunan sebanyak Rp100 milliar.

Nantinya, sekolah rakyat akan diperuntukkan bagi pelajar dari keluarga yang terindikasi  miskin dan miskin ekstrem. Untuk itu, dalam waktu dekat akan dilakukan pemetaan yang akan menjadi program cepat bersama.

Khofifah mengkalkulasi jika setiap kabupaten/kota di Jatim bisa mendapatkan program Sekolah Rakyat, berarti terdapat 38 sekolah plus 2 Sekolah Rakyat di tingkat provinsi, totalnya 40 maka terdapat anggaran sekitar Rp4 triliun. Angka ini jika beredar di Jatim bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja baru. Sementara secara strategis jangka panjang penyiapan SDM.berkualitas.

Bedasarkan data BPS tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim pada bulan Agustus 2024 sebesar 4,19 persen. Angka ini lebih kecil dibandingkan angka nasional pada bulan Agustus 2024 yang mencapai 4,91. Sementara, untuk di Kab. Tulungagung 4,12 persen.

“Kalau ini (Sekolah Rakyat) bisa dilakukan di Jatim akan memberi kontribusi bagi terciptanya lapangan sekaligus menyerap kerja baru. Sedangkan jangka panjangnya adalah untuk menyiapkan SDM.berkualitas menjemput Indonesia Emas 2045 ,” sebutnya.

“Setiap daerah diharapkan menyediakan  area 5 hektar dan akan dibangun oleh pemerintah. Program ini merupakan program strategis jangka panjang menyiapkan SDM berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Sementara itu Bupati Tulungagung Gatut Sunu mengatakan, untuk mewujudkan visi dan misinya 5 tahun ke depan membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan inovatif. Untuk itu, ia bertekad membangun sinergitas antara pemerintah pusat dengan Pemprov Jatim demi mendukung pembangunan daerah yang ada di Tulungagung. 

“Selain sinergi dengan pemerintah pusat dan pemprov, kami juga akan membangun sinergi dengan forkopimda dan masyarakat Tulungagung,” terangnya.

Dengan sinergi dan kolaborasi kami mampu mengatasi kendala yang terjadi. Kami akan terus memberikan pelayanan terbaik bagi Masyarakat Tulungagung yang sangat dicintai.

“Sinergi kerjasama, kolaborasi dan koordinasi inilah yang akan menghadirkan  perubahan positif sesuai dengan visi kami Terwujudnya Masyarakat Tulungagung Yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia Sepanjang Masa,” tutupnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pelaksanaan program-program kerakyatan ke depan akan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya terkait pengelolaan fiskal. Untuk itu, Pemkot Surabaya telah menginventarisasi berbagai program pembangunan yang akan dijalankan pada periode 2025-2030.

Dalam pidatonya pada rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Senin (3/3), Wali Kota Eri Cahyadi memaparkan salah satu tantangan utama pembangunan infrastruktur adalah penanganan banjir.

“Hingga saat ini, terdapat 3.764 usulan pekerjaan terkait banjir, dengan 90 persen di antaranya merupakan usulan skala kampung. Total anggaran yang diperlukan untuk proyek ini mencapai Rp9,6 triliun,” kata Eri Cahyadi.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga telah merancang pembangunan infrastruktur jalan. Termasuk di antaranya proyek Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), underpass Taman Pelangi, serta peningkatan kualitas jalan pada 64 ruas skala kota dan 2.998 skala kampung. “Tak hanya itu, pelebaran Jalan Wiyung juga masuk dalam daftar prioritas, dengan total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp10,6 triliun,” imbuhnya.

Demikian pula sektor Penerangan Jalan Umum (PJU),  tidak luput dari perhatian Pemkot Surabaya. Eri mengungkap bahwa pemasangan 5.740 titik PJU di 29.853 lokasi yang direncanakan membutuhkan anggaran Rp280 miliar.

“Sementara program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) telah mengantongi daftar antrean sebanyak 8.176 unit dengan kebutuhan anggaran Rp286 miliar,” tambahnya.

Pemkot Surabaya juga berkomitmen memperbaiki 171 balai RW dengan anggaran Rp34 miliar. Di sektor pendidikan, alokasi mandatory spending sebesar 20 persen dari APBD atau sekitar Rp2,5 triliun tidak bisa diganggu gugat. “Dalam kurun waktu 2025-2030, Pemkot Surabaya berencana membangun 10 SMP dan 4 SD baru dengan anggaran Rp128 miliar,” ungkap dia.

Pada sektor kesehatan, Pemkot mengalokasikan Rp2,7 triliun untuk penguatan layanan Puskesmas dan rumah sakit. Selain itu, program beasiswa sarjana bagi lebih dari 3.600 anak muda dari keluarga miskin dan pra-miskin akan mendapatkan anggaran Rp55 miliar.

Pemkot Surabaya juga menargetkan penuntasan kemiskinan bagi 69.389 jiwa dari keluarga miskin dan 293.596 jiwa dari keluarga pra-miskin, dengan anggaran Rp1,551 triliun.

Sementara insentif bagi tenaga kontrak, RT, RW, LPMK, penggali makam, guru agama, tenaga kesetaraan, pengurus rumah ibadah, dan berbagai elemen pelayan publik lainnya dialokasikan Rp1,4 triliun per tahun.

“Berbagai program pembangunan lainnya juga akan dikembangkan, termasuk dukungan untuk UMKM, ketahanan pangan, pariwisata, olahraga, dan kesenian,” katanya.

Eri menekankan bahwa berbagai tantangan pengelolaan fiskal, diperlukan skala prioritas dalam pengerjaan program-program pembangunan. “Program kerakyatan terutama aspek pendidikan dan kesehatan, harus berjalan beriringan dengan program infrastruktur skala menengah-besar yang membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan perekonomian,” tuturnya.

Dengan demikian, Surabaya diharapkan dapat menjaga level pertumbuhan ekonominya. Pun demikian bagaimana pertumbuhan ekonomi tidak hanya berdampak pada kesejahteraan warga, tetapi juga memastikan keberlanjutan fiskal pemerintah untuk melanjutkan pembangunan bagi masyarakat.

“Ini semata-mata agar warga Surabaya bisa merasakan dampak pembangunan secara lebih cepat, sekaligus ikhtiar solusi di tengah tantangan pengelolaan fiskal yang tidak mudah,” kata dia.

Maka dari itu, Eri menyoroti perlunya pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Termasuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga melampaui rata-rata.

Hal ini sebagaimana target pertumbuhan ekonomi cepat sebesar 8 persen sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tak luput menjadi perhatian utama. “Itulah mengapa kita perlu terus bergerak kolaboratif. Pemerintah kota tak bisa bekerja sendirian,” ujar Eri.

Menurutnya, paradigma pembangunan kota telah berubah total dibanding sebelumnya. Jika dulu pemerintah mengatur pembangunan untuk warga (governing for citizen), tetapi sekarang pembangunan dilakukan bersama warga (governing with citizen).
“Maka peran DPRD sangat krusial,” imbuhnya.

Demikian dengan pembangunan berbasis batas administrasi wilayah. Dimana pembangunan di Surabaya kini berorientasi pada konsep kawasan dan aglomerasi, bukan lagi berbasis batas administrasi wilayah. “Seperti pada aspek transportasi publik yang membutuhkan integrasi antar-daerah, dan infrastruktur antara Surabaya dan kabupaten/kota di sekitarnya,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menilai semangat gotong royong yang ditunjukkan Wali Kota Eri dalam membangun Kota Pahlawan perlu terus dilanjutkan.

“Saya menangkap pesan yang sangat baik dari Pak Wali Kota Surabaya untuk mulai pemerintahan yang baru di periode kedua itu dengan semangat gotong royong, sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya dalam periode pertama,” kata Adi.

Adi mencontohkan bagaimana Kota Surabaya berhasil bangkit dari pandemi Covid-19 melalui semangat kebersamaan dan gotong royong antara pemerintah dengan masyarakat. “Semangat (gotong royong) ini betul-betul ditunjukkan oleh Wali Kota Surabaya,” ujarnya.

Namun, Adi juga mencermati besarnya kebutuhan anggaran untuk merealisasikan berbagai program pembangunan 2025-2030. Berdasarkan APBD Surabaya tahun 2025 yang telah disahkan Rp12,3 triliun, jumlah ini dinilai belum mumpuni untuk mendukung keseluruhan program.

“Dari total APBD Rp12,3 triliun, kebutuhan belanja sudah mencapai sekitar Rp9 triliun. Sementara sektor pendidikan memerlukan Rp2,5 triliun, ditambah dengan berbagai item lain yang harus diprioritaskan,” jelas Adi. 

Untuk itu, Adi menegaskan bahwa DPRD Surabaya akan berdiskusi lebih lanjut dengan Wali Kota Eri untuk menentukan prioritas pembangunan yang dapat direalisasikan dalam keterbatasan anggaran.

“Nanti Pak Wali Kota akan bertemu dengan DPRD Surabaya untuk mengkonsultasikan kira-kira apa hal yang menjadi prioritas dikerjakan,” tandasnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri paparan visi-misi dan program prioritas Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati (Wabup) Mimik Idayana. Pemaparan visi-misi dan program prioritas tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa, (4/3). 

Wali Kota Eri Cahyadi bersama Bupati Sidoarjo membahas berbagai hal terkait rencana meningkatkan pembangunan daerah aglomerasi. Wali Kota Eri mengatakan, rencana tersebut telah disepakati bersama oleh masing-masing kepala daerah pada saat retreat lalu. 

“Jadi sepakat pada waktu retreat kemarin bagaimana membangun daerah aglomerasi. Karena Surabaya itu terhubung dengan Sidoarjo, Gresik, dan Bangkalan, maka saya ingin mengetahui visi-misi itu sehingga kegiatan aglomerasi itu bisa berjalan,” kata Eri Cahyadi. 

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, lanjut Eri, masing-masing daerah harus bisa bergerak dan membangun bersama.
“Jadi bagaimana kita bisa bersama antar daerah memberikan kesejahteraan masing-masing wilayahnya. Itu yang disampaikan Pak Presiden pada waktu pelantikan dan retreat,” ujarnya. 

Wali kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu menyampaikan, salah satu rencana kolaborasi antara Surabaya dan Sidoarjo ke depanya adalah pembangunan infrastruktur jalan. Ia menginginkan, adanya rencana tersebut masing-masing wilayah tersebut bisa saling terhubung satu sama lain. 

“Seperti ketika membangun MERR (Middle East Ring Road), atau pembangunan di titik lainnya, nah itu bagaimana Sidoarjo bisa terhubung,” jelas Cak Eri. 

Tidak hanya itu, ia juga ingin Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo bekerjasama meningkatkan sektor ekonomi melalui UMKM ke depannya. Ia mencontohkan, petani padi, udang, hingga jagung di Sidoarjo, nantinya juga bisa bekerjasama dengan restoran dan hotel di Surabaya. 

“Itu mungkin bisa kita koneksikan dengan hotel-hotel maupun restoran yang ada di tempat kami dengan kualitas yang sama. Kami akan melakukan MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemkot Surabaya,  Pemkab Sidoarjo, Pemkab Gresik, dan Pemkab Bangkalan, masing-masing kebutuhan apa yang bisa kita penuhi ke depannya, sehingga pergerakan ekonomi aglomerasi masing-masing wilayah berjalan,” paparnya. 

Disamping itu, Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan, ada beberapa hal yang akan dikolaborasikan bersama antara Pemkot Surabaya dengan Pemkab Sidoarjo ke depannya. Di antaranya adalah terkait kebutuhan pokok, infrastruktur konektivitas jalan, layanan transportasi kereta lintas Juanda, Sidoarjo – Surabaya – Gresik, dan sebagainya. 

“Jadi dalam waktu dekat ini kita sudah ada kerjasama. Nanti suplainya juga tergantung kebutuhan, misal kebutuhannya apa, kemampuan kita untuk Surabaya apa,” kata Subandi. 

Subandi berharap, adanya kolaborasi ini bisa ditindaklanjuti antar kepala daerah. “Mudah-mudahan ada tindak lanjut dari hasil retret yang diperintahkan Pak Prabowo ke depannya,” harapnya. (Dwi Arifin)

BOJONEGORO-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengunjungi Baitul Maal Wa Tamwil Nahdlatul Ulama (BMT NU) Ngasem Bojonegoro, Selasa (4/3).

BMT Ngasem yang terletak di Jalan Raya Ngasem – Kalitidu, Dukoh Kidul, Kecamatan Ngasem Bojonegoro ini memiliki 5 lantai yang masing-masing lantai terdapat layanan-layanan yang tersedia bagi masyarakat umum.

Lantai 1 untuk gudang, parkir, dan gym, lantai 2 ada pusat informasi, swalayan, rumah cantik, barbershop, food court, pijat refleksi dan management office. Kemudian ruang rapat dan perpustakaan digital ada di lantai 3.  Ballroom, guest house hotel syariah, dan food court di lantai 4. Sedang kolam renang dan play ground di lantai 5.

Gubernur Khofifah mengapresiasi beragam  bentuk usaha dan berbagai  fasilitas yang terdapat di tiap-tiap lantai Gedung BMT NU Ngasem Bojonegoro. Menurutnya, gedung ini benar-benar dimanfaatkan untuk perniagaan yang bisa diadopsi banyak pihak utamanya para pelaku koperasi.

“Saya rasa item-item yang bisa dilakukan terutama jasa dan perdagangan ya, yang ada di BMT NU Ngasem ini sesuatu banget. Oleh karena itu ini akan menjadi referensi bagi pelaku-pelaku koperasi yang lain, bahwa koperasi bisa seperti ini,” ujarnya.

BMT sendiri merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. BMT Ngasem telah berdiri sejak pertengahan tahun 2012 dengan modal awal sebesar Rp67 Juta.

“Memang kalau modal itu bisa dikumpulkan dalam jumlah besar signifikan dia lebih banyak inisiatif,” ucapnya.

Di tahun 2023, aset dari BMT NU Ngasem sudah mencapai Rp201 miliar lebih dan saat ini telah mencapai 300 miliar  tanpa bantuan dari perbankan. Saat ini sudah ada 31 cabang yang tersebar di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Ngawi dengan lebih dari 170 pengelola operasional harian.

“Di sini holding koperasi, kita biasa mengenal holding company. Jadi bisnis serupa kemudian ada holdingnya, nah ini holding koperasi,” katanya.

Khofifah juga menyampaikan bahwa Pemprov Jatim sangat terbuka untuk melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk koperasi dan BMT NU Ngasem ini. Tentunya melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemprov Jatim.

“Kalau koperasi ada proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan badan hukum, apa yang mungkin bisa disinergikan kita sinergikan,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu konsumen swalayan BMT NU Ngasem, Suparti (65) merasa sangat senang dan terbantu dengan adanya BMT NU ini. Ia menyebut swalayannya menjual berbagai kebutuhan yang lengkap dengan harga yang terjangkau.

“Alhamdulillah di sini lebih murah. Saya beruntung sekali ada tempat ini, belanja lebih enak, nyaman, dekat dari rumah. Saya kan juga penjual makanan kalau butuh apa-apa bisa cepat kesini, seperti air atau apapun bisa cepat karena dekat, alhamdulillaah sekali,” ungkapnya. (Dwi Arifin)