Api Korupsi Tak Kunjung Padam

waktu baca 3 menit
tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (*)

Korupsi telah lama menjadi penyakit kronis yang menggerogoti Indonesia, sebuah negeri yang sering digambarkan sebagai “gemah ripah loh jinawi,” atau tanah yang kaya dan makmur.

Namun, realitas yang dihadapi rakyatnya seringkali jauh dari gambaran tersebut, dengan penderitaan yang terus berlanjut akibat praktik korupsi yang merajalela.

Sejak era pasca-kolonial, Indonesia dihadapkan pada tantangan baru berupa neokolonialisme, di mana ketimpangan ekonomi semakin tajam; yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin terpuruk.

Korupsi seolah menjadi wabah yang menular dari satu rezim ke rezim berikutnya, hadir dalam berbagai bentuk dan modus operandi.

Ada kesan bahwa praktik ini dibiarkan karena para koruptor seringkali menjadi “mesin pencetak uang” bagi para pemimpin atau pejabat berkuasa dan Partai politik

Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan kasus korupsi di Pertamina yang mencapai ratusan triliun rupiah bahkan diduga bisa capai ribuan trilun

Perusahaan energi milik negara ini tampaknya telah lama menjadi “sarang penyamun,” mulai dari era pemerintahan Soeharto hingga Jokowi.

Kasus-kasus seperti ini menambah panjang daftar skandal korupsi yang melibatkan BUMN strategis, yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Data menunjukkan bahwa tren korupsi di Indonesia terus meningkat. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 791 kasus korupsi selama tahun 2023 dengan 1.695 tersangka, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang mencatat 579 kasus dengan 1.396 tersangka.

Data-data ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Budayawan dan filsuf Franz Magnis Suseno menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi Indonesia saat ini, menyebutnya sebagai negara paling korup di dunia.

Ia menyoroti bahwa meskipun Indonesia telah merdeka selama hampir 80 tahun, korupsi yang meluas telah menghambat upaya menyejahterakan rakyat secara menyeluruh, dengan 50% populasi masih hidup dalam kondisi kurang sejahtera dan 9% di antaranya berada dalam kemiskinan.

Pengamat hukum dan pemerintahan, Shri Hardjuno Wiwoho, menilai bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat meluas secara sistemik, merasuk ke semua sektor di pusat dan daerah, melibatkan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Korupsi telah menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, menghambat pembangunan, merusak kepercayaan publik, dan memperlebar kesenjangan sosial.

Harapan dan Tantangan”

Dalam setiap pidatonya, Prabowo Subianto selalu bersemangat menyuarakan komitmennya untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

Namun, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah masih lemahnya sistem penegakan hukum, di mana banyak kasus korupsi yang mandek di tingkat penyidikan atau penuntutan, atau bahkan tidak tersentuh sama sekali karena adanya intervensi politik atau jaringan mafia.

Selain itu, budaya korupsi yang masih mengakar kuat di masyarakat juga menjadi hambatan serius dalam pemberantasan korupsi.

Meskipun korupsi di Indonesia dinilai semakin menggila, absennya korupsi bukanlah sekadar angan-angan kosong.

Beberapa negara seperti Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru telah berhasil menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan, dengan tingkat korupsi yang sangat rendah.

Hal ini membuktikan bahwa absennya korupsi bukanlah utopia, melainkan sebuah visi yang diwujudkan dengan komitmen dan kerja keras.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan terpadu yang melibatkan semua elemen masyarakat.

Pemerintah harus memperkuat sistem penegakan hukum dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif.

Masyarakat sipil juga harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, melaporkan indikasi korupsi, dan menuntut pertanggungjawaban dari para pejabat publik.

Korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Dengan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, harapan untuk Indonesia yang bebas dari korupsi bukanlah sebuah mimpi
       ***
Oleh Bambang Eko M

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *