Wagub Emil Minta Wali Kota Madiun Tancap Gas Sejahterakan Masyarakat
MADIUN-KEMPALAN: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak minta kepada Wali Kota Madiun Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun untuk langsung tancap gas bekerja menyejahterakan masyarakat. Utamanya, melanjutkan program-program yang sudah berjalan, sekaligus menyelaraskan program dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Permintaan Wagub Emil tersebut disampaikan seusai menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Walikota dan Wakil Wali Kota Madiun periode 2025–2030, di Kantor DPRD Kota Madiun, Senin (3/3).
Emil mengatakan, terdapat pekerjaan yang harus segera dikerjakan tanpa harus mengulang dari nol dan bisa dieksekusi di Bulan Ramadan.
Menurutnya, tugas Wali Kota Madiun dalam waktu dekat harus memastikan harga harga bahan pokok stabil hingga momentum lebaran yang harus dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi daerah.
“Sertijab antara Pj. WaliK ota dan Wakil Wali Kota Madiun terpilih ini telah berjalan mulus dan mudah-mudahan bisa langsung segera Tancap Gas di Bulan Suci Ramadan,” terangnya.
Wagub Emil mengatakan, Kota Madiun sebagai daerah yang sangat strategis harus mengambil peran dalam mengembangkan pembangunan kotanya, sehingga bisa menarik banyak kunjungan wisata.
“Daerah lain terdekat dengan Kota Madiun, seperti Magetan, Ponorogo sampai Solo terus berbenah dan menjadi tujuan wisata atau masyarakat pada momen mudik lebaran mendatang,” katanya.
Untuk itu, lanjutnya, Kota Madiun harus berpacu dan berinovasi menjadi daerah yang lebih maju sehingga menjadi peluang bagi peningkatan ekonomi maupun pendapatan daerah.
“Setiap daerah pasti akan saling berkompetisi yang sehat. Atau saling berkolaborasi antar daerah sehingga menjadi peluang bagi peningkatan pendapatan daerah bagi Kota Madiun,” sebutnya.
Dalam kesempatan ini, Emil berpesan agar Wali Kota dan Wawali Kota Madiun menyelaraskan misi yang diusung dengan program kerja provinsi maupun pusat.
Menurutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah bersifat indikatif berpedoman pada RPJMD dan RPJMN.
“Perlu ada keselarasan antara RPJMD milik Kota Madiun dengan RPJMD milik Provinsi Jatim,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, dalam rangka membangun daerah mengusung visi terwujudnya pemerintahan maju bersih berwibawa bersama masyarakat membangun kota mendunia.
Sementara untuk misi, terdapat 8 misi yang terangkum dalam Madiun Kota Pintar, Madiun Kota Melayani, Madiun Kota Membangun, Madiun Kota Peduli, Madiun Kota Terbuka, Madiun Kota Anti Korupsi, Madiun Kota Inovasi dan Madiun Kota Berbudaya.
Sebagai langkah mewujudkan komitmen pihaknya telah merumuskan program 100 hari kerja di antaranya parkir alun alun, membangun Trac ATV di Kawasan Wisma Pondok Lansia, Rehab Lantai Tugu Nol Kilometer, Melakukan Gerakan Sosial, Integrasi Layanan Terpadu.
“Kami telah merumuskan program 100 hari kerja sebagai langkah awal mewujudkan komitmen politik kami dalam membangun Kota Madiun,” harapnya.
“Mari kita bersama-sama membangun tanah kelahiran kita. Perbedaan pilihan politik semasa Pilkada lalu, biarkanlah berlalu. Sekarang, kita semua satu dan bersatu untuk membangun Kota Mendunia,” tandasnya. (Dwi Arifin)
