KEMPALAN: Di sebuah desa yang tenang dan asri, di wilayah Sumbawa besar NTB. Kami berbincang dengan seorang sahabat wartawan senior , yang cukup dikenal dikalangan para pejabat tinggi baik tingkat propinsi atau kepala daerah wilayah NTB, beliau telah pensiun dari gemuruh berita kini menghabiskan waktunya bersama masyarakat desa. Ia tak lagi mengejar nara sumber atau menulis laporan kilat, tapi justru menjadi saksi diam dari realitas sosial yang berkembang di sekitarnya.
Dari mulut ke mulut, ia mendengar cerita para tetangga, sahabat, bahkan anak-anak muda yang tengah mencari arah dalam hidup. Narasi yang muncul nyaris senada: sulitnya bertahan dalam himpitan ekonomi.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi hampir di tiap sektor informal maupun formal, dan banyak pelaku usaha kecil maupun menengah mulai menggulung tikar karena tidak mampu menghadapi tekanan biaya produksi dan menurunnya daya beli masyarakat.
Ironisnya, di saat masyarakat mengeluhkan kenyataan hidup yang semakin keras, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto justru merilis kabar gembira bahwa Indonesia, saat kini memiliki cadangan pangan terbesar dalam sejarah republik ini.
Klaim ini dikemas dalam jargon pidato keberhasilan menuju swasembada dan kedaulatan pangan nasional.
Program pembangunan lumbung pangan (food estate) digadang-gadang sebagai lompatan strategis, dan berbagai kementerian bersahut-sahutan menyatakan kesiapan stok beras, jagung, hingga gula dalam jumlah yang mencengangkan.
Dua narasi besar ini menjadi dikotomi antara kesulitan ekonomi di tingkat akar rumput dan keberhasilan pemerintah dalam menjaga pasokan pangan—berjalan dalam rel yang terpisah.
Maka pertanyaannya menjadi semakin tajam, benarkah Indonesia tengah menuju swasembada pangan yang ideal, ataukah narasi tersebut hanya membentuk ilusi keberhasilan yang tak menyentuh substansi persoalan masyarakat?
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan pertama tahun 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 4,9%, turun dari capaian kuartal sebelumnya sebesar 5,1%.
Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh lesunya konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi motor penggerak utama pertumbuhan nasional.
Sektor manufaktur, khususnya tekstil dan elektronik, mengalami kontraksi hingga 6%, mengindikasikan penurunan produksi akibat lemahnya permintaan domestik maupun ekspor.
Dalam konteks ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 600 ribu kasus PHK terjadi sepanjang semester pertama 2025. Penyebab utamanya adalah efisiensi perusahaan dalam menghadapi beban produksi yang tinggi serta lemahnya likuiditas akibat minimnya subsidi dan insentif dari negara.
Beberapa sektor industri strategis bahkan mulai mengurangi operasionalnya karena biaya logistik yang belum membaik serta naiknya harga energi pasca penyesuaian tarif listrik dan BBM nonsubsidi.
Di sisi lain, laporan Kementerian Pertanian justru menyebut bahwa cadangan beras nasional per Juni 2025 mencapai 3,5 juta ton, sementara stok jagung menembus angka 2,1 juta ton.
Pemerintah juga mencatat keberhasilan menurunkan angka impor beras hingga 80% dibandingkan tahun 2023. Namun, fakta ini tidak otomatis berarti kesejahteraan bagi para petani atau konsumen.
Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tetap rendah, sekitar Rp4.200 per kilogram, jauh dari harga ideal yang mampu menutup ongkos produksi yang terus melonjak.
Akibatnya, petani justru banyak yang menjual lahan atau beralih profesi karena tak lagi mampu menghidupi keluarga dari sawahnya sendiri.
Prof. Dr. Iqbal Kurniawan, pakar ekonomi pertanian dari IPB University, menyoroti kondisi ini sebagai bentuk dikotomi antara “sukses makro” dan “derita mikro”.
Dalam sebuah wawancara ia menyebutkan, “Kita bisa memiliki stok pangan melimpah, tapi jika distribusi dan tata niaganya buruk, maka manfaatnya tidak terasa oleh masyarakat. Swasembada itu bukan sekadar soal ketersediaan, tapi juga soal keterjangkauan dan keadilan harga di tingkat produsen dan konsumen.”
Ia menambahkan bahwa pemerintah sering terjebak dalam pendekatan statistik dan lupa melihat wajah konkret rakyat di lapangan yang sedang berjuang bertahan hidup.
Kemungkinan besar, kondisi paradoks ini muncul dari dua faktor utama: pertama, dampak ekonomi global yang masih belum pulih sepenuhnya pasca ketegangan geopolitik dan krisis energi internasional.
Kedua, kebijakan efisiensi pemerintah yang terlalu menekankan rasionalisasi anggaran tanpa mempertimbangkan aspek kerentanan sosial.
Misalnya, pemotongan subsidi energi dan pembatasan kredit usaha rakyat memang menghemat anggaran negara, namun sekaligus memukul sektor usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Pemerintahan Prabowo tampaknya lebih fokus pada pembangunan proyek strategis berskala besar—termasuk infrastruktur pangan dan pertahanan—namun kurang memberi perhatian pada program-program padat karya, bantuan sosial adaptif, atau insentif langsung bagi UMKM.
Dalam jangka panjang, pendekatan ini bisa menciptakan jurang sosial yang semakin dalam antara narasi kemajuan negara dan kenyataan hidup warganya.
Solusi dari persoalan ini tentu tidak bisa hanya dengan menambah cadangan pangan atau menurunkan angka impor.
Pemerintah perlu melakukan pembenahan dalam rantai distribusi dan sistem tata niaga agar stok pangan yang tersedia benar-benar sampai ke tangan masyarakat dengan harga yang wajar.
Di saat bersamaan, kebijakan stimulus ekonomi yang menyasar sektor informal dan UMKM harus segera diluncurkan, agar rakyat kecil tidak hanya menjadi penonton dalam agenda besar pembangunan nasional.
Di tengah dikotomi realitas ini, suara wartawan tua sahabat saya itu kembali relevan.
Ia tidak sedang menyampaikan breaking news, tapi menyuarakan keresahan diam masyarakat yang makin terpinggirkan dalam euforia pencapaian negara.
Sebuah suara yang seharusnya didengar oleh mereka yang sedang berkuasa—karena di balik klaim swasembada, ada ribuan suara lirih yang bertanya: “Kami kenyang karena data, tapi apakah perut kami sudah benar-benar terisi?” ()
Oleh: Bambang Eko Mei
