Rabu, 20 Mei 2026, pukul : 23:51 WIB
Surabaya
--°C

Siapkan Pemimpin ASN Masa Depan, Pemprov Jatim Perkuat Pemetaan Talent DNA Berbasis AI

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono saat membuka Leadership Update Forum (LUF) Seri 2 Tahun 2025.

SURABAYA-KEMPALAN: Pemprov Jatim komitmen menyiapkan pemimpin Aparatur Sipil Negara (ASN)  masa depan demi terwujudnya pelayanan publik prima dan kebijakan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat. 

Ini dibuktikan dengan diselenggarakannya Leadership Update Forum (LUF) Seri 2 Tahun 2025 yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Jatim di Surabaya, Selasa (15/7).

Forum yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono ini menghadirkan Founder ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian. Hal ini untuk memandu sesi pemetaan DNA Kepemimpinan bagi para pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jatim.

Dalam sambutannya, Adhy Karyono menegaskan pentingnya memperkuat kualitas kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN), terutama pada level pejabat tinggi pratama, guna menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

“Kita tidak lagi bicara soal pelatihan teknis semata, tetapi bagaimana memahami kekuatan, bakat, motivasi, serta nilai-nilai yang diyakini oleh ASN,” katanya.

Pemetaan talent DNA, kata Adhy, menjadi langkah strategis dalam memastikan setiap pejabat tinggi pratama menempati posisi yang tepat dan berkembang sesuai potensinya.

“Konsep the right man in the right place hanya bisa tercapai kalau kita tahu talent seseorang. Kalau posisinya sudah sesuai, untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara, pasti akan sangat mudah” tegasnya.

Mimpi besar Indonesia Emas 2045, menurutnya, hanya bisa tercapai jika dipimpin oleh sosok yang cakap, berintegritas, dan mampu membaca zaman. 

Karena itu, Jatim sebagai provinsi dengan jumlah ASN terbanyak di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kualitas kepemimpinan birokrasi pada setiap lini.

“Transformasi birokrasi tidak bisa dilepaskan dari penguatan karakter, pelayanan publik berbasis digitalisasi, serta keberlanjutan sistem merit,” tambahnya.

Lebih lanjut, Adhy menjelaskan bahwa Pemprov Jatim telah menjadikan manajemen talenta sebagai prioritas dalam sistem pengembangan SDM aparatur. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim disebut telah melakukan uji kompetensi bagi seluruh ASN, termasuk pejabat tinggi pratama (eselon II), dengan hasil yang dinilai positif.

Kegiatan ini sekaligus merupakan tindak lanjut amanat UU No. 20 tahun 2023 tentang ASN, yang menekankan pentingnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, sekaligus bukti komitmen kuat Pemprov Jatim dalam memperkuat ekosistem birokrasi berbasis talenta dan karakter.

“Kami ingin memastikan bahwa sistem birokrasi kita tidak hanya adaptif, tetapi juga kompetitif. Untuk itu, penguatan program berbasis Good Governance dan Sustainability akan terus kita dorong,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov Jatim juga telah menjalin kolaborasi dengan ESQ Leadership Center di sektor pendidikan. Sejak Mei 2025, sekitar 200 guru bimbingan konseling (BK) dari SMA/SMK telah mengikuti Talent DNA Hero untuk menggali potensi siswa dan mempersiapkan mereka memilih jurusan perkuliahan secara tepat.

“Transformasi SDM tidak bisa ditunda. Kita harus membentuk ekosistem birokrasi yang sehat, modern, dan berdaya saing tinggi,” ucapnya

Tandatangani Komitmen Bersama

Sementara itu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim Ramliyanto meyampaikan, kegiatan leadhership forum seri 2 diikuti oleh 216 peserta terdiri dari beberapa pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemprov Jatim serta Sekda se-kabupaten/kota. 

“Kegiatan ini merupakan salah satu ikhtiar menerjemahkan arahan Ibu Gubernur Khofifah bahwa para pimpinan birokrasi di Jawa Timur harus terus melakukan update dan update secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan lingkungan strategis,” pungkasnya

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Sekdaprov Jatim dengan jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Jatim serta Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur. 

Komitmen bersama tersebut terkait sinergi pengembangan kompetensi ASN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. (Dwi Arifin)

Gayeng! Jurnalis Lawan Al-Akbar FC di Masjid Al-Akbar Mini Soccer

Tim Waras Fc, Judes FC, dan Al-Akbar FC foto bersama sebelum trial mach.

SURABAYA-KEMPALAN: Sejak diresmikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada 2 Muharram 1447 H (28/6) lalu, Lapangan “Al-Akbar Mini Soccer” di sisi timur Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya selalu ramai dipadati pengunjung. Baik yang main bola maupun sekadar berfoto ria.

Beberapa tim sepak bola dari berbagai komunitas, seperti Tim Dinsos Jatim, Tim MPM Honda, Tim Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo, pernah mencoba lapangan “Al-Akbar Mini Soccer” yang cukup megah ini.

Bahkan, berapa tim jurnalis dari berbagai media pun tak ketinggalan ikut mencoba.
Misalnya, tim jurnalis yang tergabung dalam Waras FC dan Judes FC. Mereka menjajal lapangan Al-Akbar Mini Soccer dengan melakukan laga persahabatan melawan Tim Al-Akbar FC, Selasa (15/7) malam.

Laga persahabatan ini pun berlangsung gayeng.
“Namanya juga laga persahabatan, kalah atau menang tidak jadi soal. Yang penting fun, happy, dan sehat,”  kata Wawan, jurnalis KaMedia. id dari Tim Waras FC.

Hal serupa juga disampaikan Ricky. Kapten Tim Judes FC (Jurnalis DPRD Surabaya) ini mengaku  puas setelah menjajal fasilitas olah raga baru di kompleks Masjid Al Akbar Surabaya tersebut.

“Lapangannya enak, menyenangkan dan asik. Semoga ke depan kita bisa rutin berlatih di Al- Akbar Mini Soccer ini,” ujar jurnalis Diagram Kota. Com ini.

Sementara itu, Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS) H Helmy M Noor menjelaskan  bahwa fasilitas “Al-Akbar Sport Center” (ASC) yang dilengkapi dengan “Mini Soccer” ini diresmikan Gubernur Khofifah pada 2 Muharram 1447 H atau tanggal 28 Juni 2025.

Menurutnya, ini membuktikan bahwa masjid bukan hanya sebagai tempat dakwah. “Masjid juga bisa menjadi tempat pendidikan, ekonomi, olahraga, dan sosial-budaya, yang sekaligus bernilai dakwah. Karena itu kami merancang Mini Soccer ASC, yang bukan hanya berfungsi olahraga, tapi ada lima fungsi yang meliputi aspek pendidikan, dakwah, sosial, usaha/ekonomi, dan Qur’ani,” jelasnya.

Pertama, Aspek Pendidikan adalah ASC menjadi sarana Ekstrakulikuler Lembaga Pendidikan MAS, mulai dari KB/RA, MI, MTs, hingga STAI.

Kedua, Aspek Dakwah adalah ASC menjadi sarana dakwah yang kekinian dan sporty (Ngaji dan Olahraga Komunitas GenZi).

“Jadi, di ASC ada bal-balan atau sepak bola, tapi ada dakwah-nya, ada ngaji-nya. Tanggal 20 Juli pukul 06.00-07.00 WIB, kami akan meluncurkan Ngaji Soccer,” terang Helmy.

Ketiga, Aspek Sosial adalah ASC menjadi sarana olahraga komunitas anak yatim, marbot masjid dan santri dari pesantren, jurnalis, GenZI, atau juga komunitas tertentu yang mendaftar terlebih dulu.

Keempat, Aspek Ekonomi atau BUMM (Badan Usaha Milik Masjid) adalah ASC sebagai media olahraga masyarakat umum dalam rangka salah satu ikhtiar untuk kemandirian masjid melalui BUMM, karena ASC juga menyiapkan jadwal khusus kalangan bisnis untuk berolahraga dan juga partisipasi event di ASC.

Kelima, Aspek Qur’ani adalah ASC menyiapkan Akademi Tahfidz & Sepakbola untuk menciptakan Generasi Qur’ani yang sehat Jasmani, Rohani dan Profesional.

“Itulah lima fungsi ‘Mini Soccer’ yang dikembangkan ASC. Lima fungsi itu pula yang menjadi harapan Pemprov Jatim, sebagaimana disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar pelajar, mahasiswa, dan masyarakat di lingkungan Masjid Al-Akbar menjadi Generasi Qur’ani, yang bisa menjadi pemain bola yang andal, seperti Ronaldo atau Messi, tapi sekaligus juga bisa mengibarkan bendera merah putih dalam sepak bola dan tahfidz,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Pemkot Surabaya Akan Tambah Tiga RIAS Baru Khusus Perempuan di 2026

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat meninjau RiAS di Jalan Wonorejo Timur, Selasa (15/7).


SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya berencana menambah tiga unit Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS) baru pada tahun 2026. Rencana tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat meninjau fasilitas RIAS yang berlokasi di Jalan Wonorejo Timur, Selasa (15/7).

“Nanti insya Allah kita akan menambah lagi tempat-tempat untuk asrama ini ada tiga tempat lagi. Karena ini (RIAS Wonorejo Timur) untuk laki-laki, belum ada yang perempuan. Perempuan lagi kita siapkan, tempatnya. Jadi nanti insya Allah, ada tempat khusus perempuan,” kata Eri Cahyadi.

Dia menegaskan bahwa keberadaan RIAS merupakan bagian dari komitmen Pemkot Surabaya dalam mendidik dan membina anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal ini mengingat kapasitas RIAS di Wonorejo Timur yang sudah penuh.

“Karena kami tidak ingin kamarnya itu buat anak banyak. Jadi kamarnya itu tadi ada yang maksimal 12 anak, ada yang maksimal 18 anak dengan melihat luas kamarnya. Dan kita kasih AC sehingga mereka tidurnya juga nyaman,” jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 110 anak yang tinggal di RIAS Wonorejo Timur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 86 anak merupakan penghuni baru yang diterima tahun ini. Menariknya, pemkot juga telah mulai membuka akses untuk anak usia dini, khususnya siswa kelas 1 SD.

“Alhamdulillah hari ini kita menerima anak kelas 1 SD 10 orang. Dulu tidak ada kelas 1 SD, tapi sekarang sudah ada yang dititipkan orang tuanya 10 anak. Dan ini mungkin akan terus bertambah,” ungkapnya.

Meskipun pengelolaan RIAS berada di bawah Pemkot Surabaya, Wali Kota Eri tetap menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam proses pembinaan karakter anak-anak.

“Selagi masih bisa, orang tualah dengan kasih sayangnya yang bisa mengubah karakter anak. Tapi kami akan support bantuan terhadap pendidikannya, jangan sampai mereka tidak sekolah,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa proses seleksi penerimaan anak ke RIAS dilakukan melalui verifikasi kondisi sosial ekonomi keluarga. Anak-anak yang benar-benar membutuhkan akan diprioritaskan untuk masuk ke dalam asrama.

“Kalau sudah benar-benar (orang tua) angkat tangan, tidak mampu, nanti setelah kita cek kita masukkan di asrama ini,” ujarnya.

Terkait rencana pengembangan, Pemkot Surabaya telah menyiapkan beberapa titik lokasi strategis untuk pembangunan RIAS baru, khususnya untuk anak perempuan.

“Ada beberapa titik yang rencana kita bangun (RIAS) untuk perempuan. Kita masih menyiapkan, ada di sekitar Rungkut dan Wonorejo, nanti kita lihat mana yang pas,” katanya

Ia juga menekankan pentingnya pembentukan rasa percaya diri dan kebanggaan di kalangan anak-anak penghuni RIAS, yang kelak diharapkan mampu menjadi pemimpin masa depan.

“Saya ingin mereka memiliki keyakinan, mereka memiliki percaya diri, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, yang bisa mengubah nasib keluarganya,” harapnya.

Untuk itu, Eri Cahyadi berpesan kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan anak-anaknya di RIAS agar tidak merasa cemas atau khawatir.

“Saya menyampaikan kepada orang tua yang anaknya dititipkan di sini, jangan pernah khawatir, karena anak njenengan (anda) adalah anakku. Insya Allah anak njenengan pulang, maka njenengan akan bangga,” tegasnya. (Dwi Arifin)

Dinas Kominfo Jatim Gencarkan Sosialisasi Program Pemutihan PKB  2025

Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin (tengah) dalam diskusi program pemutihan PKB tahun 2025. (Foto: Dwi Arifin/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur bergerak cepat dalam menyukseskan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Untuk itu, Dinas Kominfo Jatim menggencarkan sosialisasi. Tak sekadar menyampaikan informasi, tapi juga menjadi jembatan yang memastikan bahwa pesan program sosial ini tepat sasaran dan dipahami berbagai lapisan masyarakat, khususnya warga kurang mampu.

Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin mengatakan, untuk pemutihan PKB ini Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah meneken dua Keputusan Gubernur (Kepgub) sekaligus. Yakni pembebasan pajak daerah dan keringanan dasar pengenaan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini tertuang dalam Kepgub Nomor: 100.3.3.1/435/013/2025 tentang pembebasan pajak daerah 2025.

“Ini bentuk perhatian Ibu Gubernur kepada masyarakat Jawa Timur,” kata Sherlita kepada wartawan di Kantor Dinas Kominfo Jatim, Selasa (15/7) sore.

Menurut dia, program pemutihan PKB ini meliputi bebas sanksi administratif atas keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk Wajib Pajak tertentu. Untuk pemutihan ini mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Agustus 2025.

Sedang bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya dapat dimanfaatkan bagi pemilik kendaraan roda dua wajib pajak kurang mampu yang datanya masuk dalam data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Juga bagi wajib pajak  sepeda motor roda 3 dengan PKB pokok maksimal sampai Rp 500.000. Dan pembayarannya hanya dapat dilakukan di Samsat Induk asal kendaraan.

Selain itu, bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk wajib pajak pelaku ojek online.Tidak untuk wajib pajak pemilik taksi online, karena pertimbangan faktor ekonomi yang dinilai lebih tinggi daripada ojek online roda dua.

“Tugas kami untuk memastikan tidak ada warga yang luput dari informasi ini. Bahwa Gubernur Jatim telah mengesahkan kebijakan pembebasan pajak demi meringankan beban hidup masyarakat,” kata Sherlita.

Dinas Kominfo, lanjut Sherlita, telah mengaktifkan seluruh kanal informasi milik pemerintah daerah mulai dari media sosial, layanan informasi publik, hingga sinergi media lokal untuk menggencarkan sosialisasi kebijakan pemutihan PKB ini.

“Kami sadar, program ini bukan hanya soal insentif fiskal, tapi juga bentuk kehadiran pemerintah di tengah tekanan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB Bapenda Jatim Hendrik Kristian  menambahkan bahwa kunci keberhasilan program pemutihan pajak juga terletak pada literasi dan partisipasi masyarakat. Karena itu, kerja kolaboratif antara instansi fiskal dan Kominfo menjadi faktor penentu.

“Alhamdulillah, dalam lima tahun terakhir, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan stabil di kisaran 85 persen.
Artinya, masyarakat atau wajib pajak yang patuh masih lebih tinggi daripada masyarakat yang tidak patuh,” kata Hendrik.

Tercatat sejak tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2024, pemutihan telah dimanfaatkan oleh wajib pajak dengan objek pajak sebanyak 11.896.769. Total pemberian insentif pajak mencapai Rp1.544.456.875.239 dan sebanyak 139.980 objek kendaraan dari luar provinsi pada akhirnya didaftarkan di Jatim.

Sementara pada tahun 2022, Pemprov Jatim juga telah memberlakukan pembebasan pokok PKB khusus bagi kendaraan bermotor yang dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat.
Kemudian, tahun 2025 ini Gubernur Khofifah kembali mengeluarkan Kepgub pemutihan yang  dimulai 14 Juli  hingga 31 Agustus.

Namun demikian, pembebasan pajak tahun ini lebih berbeda di banding tahun sebelumnya, karena mengutamakan masyarakat Jatim yang kurang mampu atau kurang beruntung, juga bagi pelaku usaha kecil. Seperti ojek online dan pelaku usaha kecil pengguna motor roda tiga. “Artinya, ada regulasi tertentu bagi wajib pajak di luar kriteria,” jelas Hendrik.

Pemprov Jatim secara keseluruhan memberikan apresiasi yang tinggi bagi wajib pajak yang patuh tersebut dan mendorong tingkat kepatuhan yang masih menjadi catatan tersisa. Ia berharap, sekitar 13-15 persen wajib pajak yang belum patuh itu nantinya akan patuh membayar pajak.

Di sisi lain secara kontribusi PAD, pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB pada tahun ini diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 691.913 objek dan diestimasikan akan diperoleh penerimaan sebesar Rp 194.669.313.368,00.
Kemudian pembebasan pengenaan PKB progresif, diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 1.619 objek dengan nilai pembebasan sebesar  Rp 1.190.207.491,00 dan diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar  Rp 2.888.471.543,00.

Pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda dua yang dimiliki oleh wajib pajak yang masuk dalam data P3KE, diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 152.523 objek pajak.

“Kami estimasi nilai pembebasan pajak untuk kategori P3KE sebesar Rp 8.910.649.388,00, diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp 29.534.527.222,” ungkapnya.

Berikutnya, pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda dua yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi online.

Ini diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 16.334 objek dengan nilai pembebasan sebesar Rp 2.216.072.170,00 dan diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp 3.291.729.000,00.

Sementara pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda tiga, diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 16.004 objek dengan nilai pembebasan sebesar  Rp 1.365.302.715,00 dan diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp 655.371.045,00.

“Total sebanyak 878.392 obyek diprediksi akan memanfaatkan kebijakan dengan nilai pembebasan pajak sebesar Rp13.682.231.763,00 dan diestimasikan akan diperoleh penerimaan sebesar Rp231.039.412.177,00,” kata Hendrik.

Selain itu, juga dikeluarkan Keputusan Gubernur Jatim nomor : 100.3.3.1/400/013/2025 tentang Keringanan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Keputusan ini diperpanjang mulai dari 1 Juli hingga 31 Desember 2025.

Dalam keputusannya, Khofifah mengeluarkan tambahan kebijakan bahwa PKB dan BBNKB kendaraan umum subsidi tidak mengalami kenaikan. Sementara untuk pembayaran PKB kendaraan bermotor umum yang belum dapat memenuhi persyaratan, juga diberikan keringanan sehingga pengenaan sama dengan kendaraan bermotor umum yang mendapatkan subsidi.

“Diberikan keringanan sehingga kendaraan plat kuning, orang atau penumpang pada saat membayar di Samsat akan sama dengan kendaraan umum yang mendapat subsidi pemerintah. Ini adalah upaya untuk mendorong iklim usaha yang lebih baik lagi sehingga dapat mengoptimalkan usahanya,” pungkas Hendrik. (Dwi Arifin)

Membangun Ekosistem Seni yang Sehat di Surabaya

KEMPALAN: Dalam pembangunan kebudayaan di suatu kota, seni merupakan salah satu pilar penting. Untuk menciptakan ekosistem seni yang sehat, diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, seniman, komunitas, pelaku industri dan masyarakat.

Sebagai kota metropolitan yang semakin industrialis yang ditandai oleh dinamika budaya yang semakin tinggi, ekosistem seni di Kota Pahlawan ini masih menghadapi berbagai tantangan.

Oleh sebab itu, perlu ada upaya sistematis untuk memperkuat fondasinya agar seni dapat berkembang secara berkelanjutan.

Masalah dalam Ekosistem Seni Surabaya

Harus diakui bahwa ruang ekspresi dan infrastruktur seni masih tergolong minim di kota ini.

Beberapa ruang seni seperti Gedung Cak Durasim, galeri seni House of Sampoerna dan Balai Pemuda memang telah dimiliki kota ini, tetapi akses terhadap fasilitas ini seringkali terbatas.

Banyak seniman muda masih kesulitan mendapatkan tempat untuk pameran, pertunjukan atau diskusi karena biaya sewa yang tinggi atau prosedur birokrasi yang rumit.

Untung saja ada Galeri DKS dan Galeri Merah Putih yang kebetulan berada di lingkungan Kompleks Balai Pemuda Surabaya, sehingga para pelukis bisa berpameran di tempat itu dengan biaya yang sangat terjangkau. Bahkan Galeri Merah Putih telah memprogram kegiatan pameran lukisan selama satu tahun. Di luar Balai Pemuda, juga masih ada Galeri Prabangkara di Taman Budaya Jawa Timur di Surabaya.

Kurangnya dukungan pendanaan dari pemerintah, juga menyebabkan sebagian besar seniman masih bergantung pada pendanaan mandiri atau sponsor yang tidak konsisten. Lembaga kesenian belum dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Apalagi terdengar kabar, sekarang ini dana pemerintah kota untuk kesenian hanya dapat disalurkan kepada lembaga yang telah memiliki SK Walikota. Pertanyaannya, bagaimana kemudian sanggar-sanggar seni yang menjadi salah satu mata rantai dari ekosistem seni ini hidup?

Membangun Ekosistem Seni yang Sehat

Membangun ekosistem kesenian yang sehat harus dilakukan secara bersama-sama. Di dalam ekosistem itu, tidak hanya seniman, galeri atau gedung pertunjukan, penikmat/penonton/pembeli termasuk kolektor, tetapi juga harus ada pemerintah sebagai regulator sekaligus fasilitator. Jika satu aja tidak ada dalam ekosistem itu, maka akan menjadi pincang.

Pemerintah kota, sebagai fasilitator, perlu memperbanyak ruang seni yang terjangkau dan mudah diakses. Program pendanaan yang transparan dan kompetitif harus diperluas, misalnya melalui hibah seni atau kemitraan dengan sektor swasta.

Penguatan komunitas dan kolaborasi perlu didorong untuk membuat lebih banyak program inkubasi seniman muda. Kolaborasi dengan kampus juga dapat memperkuat riset dan inovasi dalam seni.

Galeri komersial dan platform digital harus lebih aktif mempromosikan seniman lokal. Pameran reguler seperti festival seni dan sejenisnya bisa menjadi ajang untuk mengenalkan karya kepada kolektor dan masyarakat luas.

Edukasi dan apresiasi seni seperti kampanye seni melalui media sosial, workshop di sekolah atau program seni publik (seperti mural atau pertunjukan jalanan) pada dasarnya dapat meningkatkan minat masyarakat. Keterlibatan seniman dalam acara-acara kota, seperti Hari Jadi Surabaya dan perayaan lainnya juga penting untuk memperkenalkan seni sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Tema inilah yang akan diangkat oleh Forum Pegiat Kesenian Surabaya (FPKS) dalam program Juli 2025.
Bagi FPKS, membangun ekosistem seni yang sehat di Surabaya memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pemangku kepentingan.

Dengan memperbaiki infrastruktur, pendanaan, jejaring dan apresiasi masyarakat, Surabaya dapat menjadi kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, melainkan juga kaya akan ekspresi budaya.

Seni bukan hanya hiburan, melainkan investasi bagi identitas dan masa depan kota.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Surabaya berpotensi menjadi pusat seni yang dinamis, sejajar dengan kota-kota kreatif lainnya di Indonesia dan bahkan dunia.

Program FPKS akan berlangsung pada 21 Juli 2025, pukul 19.00, di Galeri DKS. Menampilkan dua genre seni; musik dan puisi dari beberapa komunitas seni (Jawiswara – Unesa, Gapus – Unair, SSS, POSS, Saung Indonesia, Sanggar Anak Merdeka Indonesia, dan Surabaya Music Time) di kota ini, dengan tetap mengusung penampilan lintas generasi serta semangat Budaya Arek, yakni terbuka dan gotong-royong atau dalam bahasa Suroboyo disebut rewang. Sementara Orasi Budaya akan diisi oleh Arif Afandi, mantan Wakil Walikota Surabaya yang akan mengangkat tema Membangun Ekosistem Kesenian yang Sehat Di Kota Surabaya.

Kami membuka donasi bagi siapapun yang peduli dan ingin berpartisipasi agar kegiatan yang direncanakan berjalan selama 12 bulan dapat terealisasi.

Jil Kalaran
Koordinator FPKS

Sambut Kepulangan Puteri Indonesia 2025 di Grahadi, Ini Pesan Khofifah!

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut kedatangan Puteri Indonesia 2025 sekaligus Puteri Indonesia Jawa Timur 2025 Firsta Yufi Amarta Putri di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (14/7) malam.

Kembalinya Fia sapaan karib Firsta Yufi Amarta Putri itu ke Bumi Majapahit tentu diharapkan akan menjadi angin segar bagi Jawa Timur utamanya di sektor pariwisata dan budaya. Untuk itu, Gubernur Khofifah mengajak agar Puteri Indonesia 2025 asal Jatim bisa menggaungkan pariwisata dan budaya Jawa Timur di panggung global.

“Harapannya nanti, Fia akan bisa terus berprestasi di berbagai ajang nasional dan internasional. Dan Mbak Fia nantinya juga dapat memberikan referensi pada dunia akan indahnya berwisata di Jawa Timur,” harap Gubernur Khofifah yang juga sebagai Pembina Yayasan Puteri Indonesia ini.

Selain itu, Gubernur Khofifah juga mengajak generasi muda di Jatim untuk bisa mencontoh semangat dan tiga Key Word dari Fia dalam menggapai cita-cita. Yakni kerja keras, konsistensi dan komitmen.

“Antara kerja keras, konsistensi dan komitmen, ini tiga Key Word yang bisa kita contoh dari Mbak Firsta,” ungkap Khofifah.

Secara rinci, beber Khofifah, kunci sukses kerja keras diyakini Khofifah bahwa tidak ada sukses tanpa kerja keras. Menurutnya juga hasil kerja keras tersebut tidak akan mengkhianati hasil.

Yang kedua, sikap konsisten di dalam meniti segala sesuatu yang sudah dibangun. Ditambah dengan kunci ketiga komitmen yang dapat menyempurnakan capaian impian atau cita-cita.

“Terkadang orang tahu suksesnya saja tetapi di baliknya ada kerja keras luar biasa. Ditambah dengan komitmen, maka ini akan menjadi _keyword_ bagi kita semua, anak-anak muda semua,” kata Khofifah.

Kepada Fia, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih dan bangga atas capaiannya sebagai puteri asli Jawa Timur di berbagai ajang nasional dan Internasional. Pasalnya, bukan hanya sebagai Puteri Indonesia 2025, Fia juga baru saja menyandang gelar sebagai Miss Supranational Asia and Oceania 2025.

“Tentunya bangga dan selamat kepada Mbak Firsta karena sudah menunjukkan kapasitas, kualitas dan kompetensinya dalam ajang Pemilihan Puteri Indonesia maupun Miss Supranational Asia dan Oceania 2025. Ini sungguh prestasi, ikhtiar dan kerja keras yang luar biasa,” ujarnya.

Tidak hanya kepada Fia, kepada juara Puteri Indonesia Lingkungan, Puteri Indonesia Pariwisata dan Puteri Indonesia Kebudayaan asal Jawa Timur, Gubernur Khofifah juga menyampaikan terima kasih karena telah mengharumkan nama Jatim.

Mereka diharapkan mempunyai misi yang tidak hanya melekat saat menjabat, tapi terus menjadi motor penggerak di bidangnya masing-masing setelahnya.

“Puteri Lingkungan bisa terus berperan menginisiasi, Puteri Pendidikan bisa turut andil dalam menjemput Indonesia Emas 2045 dan Puteri Kebudayaan bisa menjadi penguat peradaban Bangsa Indonesia. Apapun Crown nya ketika disandang oleh puteri dari Jatim mereka akan jadi speaker ke-Indonesiaan di mata dunia,” tuturnya.

Bukan tanpa alasan, Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara disebutnya sebagai episentrum bangsa Indonesia.

“Center of Gravity nya ada di Jawa Timur. Sehingga jika pemilihan Puteri Indonesia ada di Jatim, Insya Allah sudah benar tempatnya membentuk peradaban yang lebih kuat untuk menjemput Indonesia Emas 2045 melalui Jawa Timur,” pungkasnya.

Sementara itu, Puteri Indonesia 2025 Firsta Yufi Amarta Putri menyampaikan rasa terima kasih sekaligus bangganya sebagai warga Jawa Timur. Ia memulai perjalanan karirnya sebagai Raka Raki Jawa Timur merupakan pengalaman yang spesial dan sangat berkesan. Kemudian juga mengikuti program Misi Dagang Pemprov Jatim di berbagai provinsi di Indonesia.

“Saya bisa belajar banyak saat menjadi Raka Raki Jawa Timur. Terima kasih juga karena saya bisa keliling mengikuti Misi dagang bersama Ibu Gubernur Khofifah,” ungkapnya.

“Saya sangat bangga Bu saat menjadi perwakilan Indonesia di berbagai ajang internasional, utamanya juga sebagai warga Jatim. Disana, saya menyebarkan ke-Jawaan kita, utamanya daerah asal saya Banyuwangi,” kata Fia menambahkan.

Oleh sebab itu, Puteri Indonesia 2025 Firsta juga mengajak seluruh perempuan di Indonesia khususnya Jatim untuk tetap semangar dan terus berdaya. “Dengan semangat ini, saya ingin mengajak seluruh masyarakat khususnya perempuan di seluruh Indonesia dan Jatim untuk terus berdaya dengan kerja keras, konsistensi dan komitmen,” pungkasnya.

Pujian dan ucapan selamat juga turut disampaikan oleh Direktur Mustika Ratu Entertainment & Head of Communication Yayasan Puteri Indonesia dan PT Mustika Ratu TBK Mega Angkasa. Firsta Yufi Amarta Putri disebutnya sangat pantas menyandang gelar Puteri Indonesia 2025.

“Firsta merupakan perwakilan masyarakat Jawa Timur memiliki 3B yang jadi dasar penilaian yaitu Brain, Beauty dan Behavior, serta Brave dan Be Right yang juga jadi acuan,” katanya.

Tidak hanya itu, Jawa Timur juga disebutnya menjadi langganan juara. Oleh sebab itu, ia bahkan mengusulkan agar pelaksanaan pemilihan Puteri Indonesia 2026 bisa dipusatkan di Jawa Timur.

“Dengan seizin Ibu Gubernur semoga pelaksanaan Puteri Indonesia 2026 tahun depan bisa dipusatkan di Jawa Timur,” tegasnya.

Untuk diketahui, Fia merupakan Puteri Indonesia keempat yang berasal dari Jawa Timur, setelah sebelumnya Jatim berhasil meraih Juara 1 pada ajang yang sama pada tahun 2007, 2014 dan 2020. (Dwi Arifin)

390 Perenang Ramaikan Brawijaya Fun Swimming Series II di Kolam renang Brawijaya Surabaya 

SURABAYA-KEMPALAN: Sebanyak 390 perenang dari berbagai daerah dan klub di Jawa Timur tampil di Brawijaya Fun Swimming Series II Minggu (13/7) di Kolam Renang Brawijaya Surabaya.

Dari 390 atlet tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok umur (KU), 5 tahun hingga KU 20 tahun dan akan  memainkan 850 kategori perlombaan.

Ajang ini tidak hanya sekedar merebut juara tapi juga menjadi wadah pencarian bibit-bibit atlet renang masa depan. Selain itu juga sebagai sarana mempererat silaturahmi antar-klub serta membangun pengalaman bertanding sejak usia dini. Sorak sorai para pendukung dan orang tua atlet turut menambah semarak suasana pertandingan sejak pagi hingga sore hari.

Panitia pelaksana menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pelatih, serta pihak pendukung atas kelancaran acara ini. Brawijaya Fun Swimming Series II rencananya akan dijadikan kalender tahunan akuatik Jatim yang bisa berkontribusi pada pengembangan olahraga renang di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur.(Ambari Taufiq/M Fsachullisan)

Mayjend TNI Rudy Saladin M.A  Beri Apresiasi Tinggi Kepada Prajurit dan PNS yang Berprestasi Berangkat Umroh ke Tanah Suci Secara Gratis 

SURABAYA-KEMPALAN :  Sebagai bentuk apresiasi Panglima TNI kepada personil Kodam V Brawijaya yang telah berprestasi dan menunjukkan dedikasi serta kerja kerasnya dalam melaksanakan tugas, sebanyak 43 personel diberangkatkan untuk menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci oleh Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A.

Pelepasan yang dilakukan di masjid At Taqwa Komplek Makodam V/Brawijaya Surabaya pada Senin (14/07/2025) pagi itu, turut disaksikan oleh para PJU di lingkungan Kodam V Brawijaya.

Puluhan personel berprestasi tersebut, berasal dari Satuan jajaran yang ada di wilayah teritorial Kodam V/Brawijaya.

“Perlu saya sampaikan, pemberangkatan Umroh saat ini merupakan bentuk penghargaan dari Panglima TNI kepada prajurit dan PNS di lingkungan Kodam V Brawijaya yang berprestasi dan berintegritas tinggi,” jelas Pangdam.

Penghargaan itu, kata Pangdam, merupakan wujud nyata perhatian dan kepedulian pimpinan tertinggi TNI terhadap pembinaan mental dan spiritual personel atas dedikasi, pengabdian serta ketulusan mereka dalam menjalankan tugas.

“Para calon jamaah Umroh ini harus bisa memanfaatkan kesempatan mulia ini dengan sebaik-baiknya,” tegas Mayjen TNI Rudy.

Terdapat beberapa hal yang disampaikan oleh Pangdam sebelum pelepasan dilakukan. Diantaranya, untuk bisa menjaga nama baik, Satuan dan kehormatan bangsa.

“Sebab, mereka merupakan duta bangsa. Untuk itu, mereka harus bisa menjaga nama baik, serta kehormatan bangsa dan negara,”serta doa untuk kebaikan bangsa dan negara tandasnya. (Ambari Taufiq/M Fasichullisan)

Janji Itu Apa

KEMPALAN:;Janji adalah hutang, begitu kata pepatah lama yang diwariskan turun-temurun, sebagai pengingat akan pentingnya integritas dan tanggung jawab moral seseorang.

Ironisnya, dalam lanskap politik Indonesia, pepatah ini tampaknya mengalami pergeseran makna. Di tangan para politikus, janji berubah fungsi dari kewajiban moral menjadi sekadar alat retoris untuk meraih kekuasaan.

Setiap kali pemilihan umum digelar, masyarakat disuguhi beragam janji manis—dari pembangunan infrastruktur hingga kesejahteraan rakyat—yang sebagian besar berakhir dengan janji tinggal janji menjadi ibarat angin lalu.

Bagi politikus janji bukan lagi hutang, melainkan strategi. Dan inilah salah satu potret paling suram dari demokrasi elektoral di negeri ini.

Fenomena ini tidak lepas dari watak politik transaksional yang sudah mengakar dalam budaya politik Indonesia.

Politik tidak lagi dimaknai sebagai seni mengelola kekuasaan untuk kesejahteraan publik, tetapi lebih menyerupai kompetisi aktor-aktor elite dalam merebut sumber daya kekayaan negara

Janji-janji politik digunakan untuk membangun citra semu, menciptakan kesan peduli dan visioner, meskipun pada praktiknya kekuasaan yang diraih lebih sering digunakan untuk memperkuat posisi pribadi dan kelompok.

Dalam demokrasi yang matang, janji politik adalah kontrak sosial antara kandidat dan rakyat. Tapi di Indonesia, kontrak itu cenderung bersifat sepihak. Rakyat hanya menjadi objek, bukan subjek politik.

Janji politik di Indonesia tidak hanya mencerminkan krisis etika, tetapi juga menunjuk pada struktur relasi kuasa yang timpang antara elite dan rakyat.

Kita tidak sedang melihat pengkhianatan terhadap janji, melainkan perayaan dari politik kepura-puraan yang telah menjadi kebiasaan.

Janji yang dilontarkan tanpa niat untuk ditepati adalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam. Hilangnya penghormatan terhadap rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Namun, yang menarik, masyarakat Indonesia masih saja gemar mendengarkan dongeng-dongeng politik.

Setiap musim pemilu tiba, baliho-baliho bermunculan, kampanye dikemas layaknya pertunjukan hiburan, dan ribuan warga berkumpul untuk menyaksikan janji-janji dilontarkan dengan bahasa yang menggugah emosi.

Bukan hanya karena rakyat bodoh atau mudah ditipu, tetapi karena dalam banyak hal, harapan adalah satu-satunya hal yang tersisa.

Dalam masyarakat yang dililit kemiskinan, ketimpangan, dan akses terbatas terhadap pendidikan, janji adalah pelipur lara. Bahkan ketika janji itu palsu, ia masih bisa memberi secercah harapan, walau semu.

Dalam konteks ini, peran media massa dan teknologi komunikasi menjadi signifikan. Media sosial, misalnya, telah menjadi medan utama bagi produksi dan penyebaran janji politik.

Video kampanye dengan visual megah, pidato-pidato penuh optimisme, dan narasi perubahan disebar masif, menciptakan suasana emosional yang membius.

Politik kemudian menjadi panggung teatrikal, di mana substansi digantikan oleh sensasi.

Masyarakat menjadi penonton yang antusias, tetapi tidak memiliki ruang untuk mengontrol skenario yang dimainkan.

Di sinilah demokrasi kita pincang partisipasi berhenti pada pencoblosan, tanpa mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang memadai.

Secara sosiologis, janji politik juga bisa dibaca sebagai refleksi dari dinamika harapan dan keputusasaan masyarakat. Janji menjadi komoditas yang diperjualbelikan dalam pasar politik.

Masyarakat yang kehilangan kepercayaan pada institusi seringkali bersikap apatis, tetapi juga bisa menjadi sangat berharap pada tokoh baru yang tampil menjanjikan perubahan.

Siklus ini terus berulang: kekecewaan melahirkan apatisme, lalu muncul harapan baru, yang kemudian kembali berujung pada kekecewaan.

Ini menciptakan lingkaran setan yang melelahkan, tetapi terus berulang karena tidak ada alternatif struktural yang benar-benar dihadirkan.

Jika dilihat dari sudut pandang psikologi sosial, janji politik juga berfungsi sebagai alat legitimasi. Janji menciptakan narasi yang dibutuhkan untuk membenarkan proses perebutan kekuasaan.

Ia berfungsi membentuk konsensus semu antara rakyat dan elite. Ketika janji tidak ditepati, akan muncul pembenaran baru—alasan teknis, perubahan situasi, hingga pengalihan isu—yang membuat rakyat lupa atau setidaknya menerima kegagalan tersebut.

Inilah yang disebut sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu (1930 – 2002), sebagai bentuk “kekerasan simbolik” . Konsep “kekerasan simbolik” Bourdieu banyak dijelaskan dalam karya-karyanya seperti Distinction, Masculine Domination, dan Outline of a Theory of Practice.

Bagi Pierre Bourdieu kekuasaan bekerja secara halus melalui bahasa dan simbol, sehingga yang tertindas tidak merasa tertindas, dan yang dikhianati tidak merasa dikhianati.

Dalam dunia ideal, janji politik seharusnya menjadi fondasi dari kontrak sosial yang kokoh. Tetapi dalam praktiknya, ia lebih sering menjadi topeng yang menutupi wajah asli kekuasaan.

Membangun budaya politik yang sehat bukan hanya soal memilih pemimpin yang baik, tetapi juga membentuk masyarakat yang kritis dan tidak mudah dibuai.

Pendidikan politik menjadi kunci. Rakyat harus diajak untuk memahami bahwa suara mereka bukan sekadar angka dalam bilik suara, tetapi alat untuk menuntut pertanggungjawaban.

Janji harus dilihat bukan sebagai hiburan politik, tetapi sebagai komitmen moral dan legal yang bisa ditagih.

Dalam menghadapi realitas ini, kita butuh lebih dari sekadar reformasi sistem. Kita memerlukan kesadaran kolektif bahwa politik bukanlah panggung sandiwara, melainkan medan perjuangan untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih adil.

Masyarakat harus berhenti menjadi konsumen janji, dan mulai menjadi produsen tuntutan. Karena hanya dengan begitu, pepatah lama akan menemukan maknanya kembali, bahwa janji adalah hutang, dan hutang harus dibayar.

Oleh Bambang Eko Mei

                         *

Analisis

Selamat Datang Kembali

Masuk untuk bergabung dalam diskusi

Buat Akun Baru

Daftar sekarang dan mulai berdiskusi

Kata sandi akan dikirim ke email Anda.