Kamis, 21 Mei 2026, pukul : 00:52 WIB
Surabaya
--°C

Mayjend TNI Rudy Saladin M.A  Beri Apresiasi Tinggi Kepada Prajurit dan PNS yang Berprestasi Berangkat Umroh ke Tanah Suci Secara Gratis 

SURABAYA-KEMPALAN :  Sebagai bentuk apresiasi Panglima TNI kepada personil Kodam V Brawijaya yang telah berprestasi dan menunjukkan dedikasi serta kerja kerasnya dalam melaksanakan tugas, sebanyak 43 personel diberangkatkan untuk menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci oleh Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A.

Pelepasan yang dilakukan di masjid At Taqwa Komplek Makodam V/Brawijaya Surabaya pada Senin (14/07/2025) pagi itu, turut disaksikan oleh para PJU di lingkungan Kodam V Brawijaya.

Puluhan personel berprestasi tersebut, berasal dari Satuan jajaran yang ada di wilayah teritorial Kodam V/Brawijaya.

“Perlu saya sampaikan, pemberangkatan Umroh saat ini merupakan bentuk penghargaan dari Panglima TNI kepada prajurit dan PNS di lingkungan Kodam V Brawijaya yang berprestasi dan berintegritas tinggi,” jelas Pangdam.

Penghargaan itu, kata Pangdam, merupakan wujud nyata perhatian dan kepedulian pimpinan tertinggi TNI terhadap pembinaan mental dan spiritual personel atas dedikasi, pengabdian serta ketulusan mereka dalam menjalankan tugas.

“Para calon jamaah Umroh ini harus bisa memanfaatkan kesempatan mulia ini dengan sebaik-baiknya,” tegas Mayjen TNI Rudy.

Terdapat beberapa hal yang disampaikan oleh Pangdam sebelum pelepasan dilakukan. Diantaranya, untuk bisa menjaga nama baik, Satuan dan kehormatan bangsa.

“Sebab, mereka merupakan duta bangsa. Untuk itu, mereka harus bisa menjaga nama baik, serta kehormatan bangsa dan negara,”serta doa untuk kebaikan bangsa dan negara tandasnya. (Ambari Taufiq/M Fasichullisan)

Janji Itu Apa

KEMPALAN:;Janji adalah hutang, begitu kata pepatah lama yang diwariskan turun-temurun, sebagai pengingat akan pentingnya integritas dan tanggung jawab moral seseorang.

Ironisnya, dalam lanskap politik Indonesia, pepatah ini tampaknya mengalami pergeseran makna. Di tangan para politikus, janji berubah fungsi dari kewajiban moral menjadi sekadar alat retoris untuk meraih kekuasaan.

Setiap kali pemilihan umum digelar, masyarakat disuguhi beragam janji manis—dari pembangunan infrastruktur hingga kesejahteraan rakyat—yang sebagian besar berakhir dengan janji tinggal janji menjadi ibarat angin lalu.

Bagi politikus janji bukan lagi hutang, melainkan strategi. Dan inilah salah satu potret paling suram dari demokrasi elektoral di negeri ini.

Fenomena ini tidak lepas dari watak politik transaksional yang sudah mengakar dalam budaya politik Indonesia.

Politik tidak lagi dimaknai sebagai seni mengelola kekuasaan untuk kesejahteraan publik, tetapi lebih menyerupai kompetisi aktor-aktor elite dalam merebut sumber daya kekayaan negara

Janji-janji politik digunakan untuk membangun citra semu, menciptakan kesan peduli dan visioner, meskipun pada praktiknya kekuasaan yang diraih lebih sering digunakan untuk memperkuat posisi pribadi dan kelompok.

Dalam demokrasi yang matang, janji politik adalah kontrak sosial antara kandidat dan rakyat. Tapi di Indonesia, kontrak itu cenderung bersifat sepihak. Rakyat hanya menjadi objek, bukan subjek politik.

Janji politik di Indonesia tidak hanya mencerminkan krisis etika, tetapi juga menunjuk pada struktur relasi kuasa yang timpang antara elite dan rakyat.

Kita tidak sedang melihat pengkhianatan terhadap janji, melainkan perayaan dari politik kepura-puraan yang telah menjadi kebiasaan.

Janji yang dilontarkan tanpa niat untuk ditepati adalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam. Hilangnya penghormatan terhadap rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Namun, yang menarik, masyarakat Indonesia masih saja gemar mendengarkan dongeng-dongeng politik.

Setiap musim pemilu tiba, baliho-baliho bermunculan, kampanye dikemas layaknya pertunjukan hiburan, dan ribuan warga berkumpul untuk menyaksikan janji-janji dilontarkan dengan bahasa yang menggugah emosi.

Bukan hanya karena rakyat bodoh atau mudah ditipu, tetapi karena dalam banyak hal, harapan adalah satu-satunya hal yang tersisa.

Dalam masyarakat yang dililit kemiskinan, ketimpangan, dan akses terbatas terhadap pendidikan, janji adalah pelipur lara. Bahkan ketika janji itu palsu, ia masih bisa memberi secercah harapan, walau semu.

Dalam konteks ini, peran media massa dan teknologi komunikasi menjadi signifikan. Media sosial, misalnya, telah menjadi medan utama bagi produksi dan penyebaran janji politik.

Video kampanye dengan visual megah, pidato-pidato penuh optimisme, dan narasi perubahan disebar masif, menciptakan suasana emosional yang membius.

Politik kemudian menjadi panggung teatrikal, di mana substansi digantikan oleh sensasi.

Masyarakat menjadi penonton yang antusias, tetapi tidak memiliki ruang untuk mengontrol skenario yang dimainkan.

Di sinilah demokrasi kita pincang partisipasi berhenti pada pencoblosan, tanpa mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang memadai.

Secara sosiologis, janji politik juga bisa dibaca sebagai refleksi dari dinamika harapan dan keputusasaan masyarakat. Janji menjadi komoditas yang diperjualbelikan dalam pasar politik.

Masyarakat yang kehilangan kepercayaan pada institusi seringkali bersikap apatis, tetapi juga bisa menjadi sangat berharap pada tokoh baru yang tampil menjanjikan perubahan.

Siklus ini terus berulang: kekecewaan melahirkan apatisme, lalu muncul harapan baru, yang kemudian kembali berujung pada kekecewaan.

Ini menciptakan lingkaran setan yang melelahkan, tetapi terus berulang karena tidak ada alternatif struktural yang benar-benar dihadirkan.

Jika dilihat dari sudut pandang psikologi sosial, janji politik juga berfungsi sebagai alat legitimasi. Janji menciptakan narasi yang dibutuhkan untuk membenarkan proses perebutan kekuasaan.

Ia berfungsi membentuk konsensus semu antara rakyat dan elite. Ketika janji tidak ditepati, akan muncul pembenaran baru—alasan teknis, perubahan situasi, hingga pengalihan isu—yang membuat rakyat lupa atau setidaknya menerima kegagalan tersebut.

Inilah yang disebut sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu (1930 – 2002), sebagai bentuk “kekerasan simbolik” . Konsep “kekerasan simbolik” Bourdieu banyak dijelaskan dalam karya-karyanya seperti Distinction, Masculine Domination, dan Outline of a Theory of Practice.

Bagi Pierre Bourdieu kekuasaan bekerja secara halus melalui bahasa dan simbol, sehingga yang tertindas tidak merasa tertindas, dan yang dikhianati tidak merasa dikhianati.

Dalam dunia ideal, janji politik seharusnya menjadi fondasi dari kontrak sosial yang kokoh. Tetapi dalam praktiknya, ia lebih sering menjadi topeng yang menutupi wajah asli kekuasaan.

Membangun budaya politik yang sehat bukan hanya soal memilih pemimpin yang baik, tetapi juga membentuk masyarakat yang kritis dan tidak mudah dibuai.

Pendidikan politik menjadi kunci. Rakyat harus diajak untuk memahami bahwa suara mereka bukan sekadar angka dalam bilik suara, tetapi alat untuk menuntut pertanggungjawaban.

Janji harus dilihat bukan sebagai hiburan politik, tetapi sebagai komitmen moral dan legal yang bisa ditagih.

Dalam menghadapi realitas ini, kita butuh lebih dari sekadar reformasi sistem. Kita memerlukan kesadaran kolektif bahwa politik bukanlah panggung sandiwara, melainkan medan perjuangan untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih adil.

Masyarakat harus berhenti menjadi konsumen janji, dan mulai menjadi produsen tuntutan. Karena hanya dengan begitu, pepatah lama akan menemukan maknanya kembali, bahwa janji adalah hutang, dan hutang harus dibayar.

Oleh Bambang Eko Mei

                         *

Tinjau Siswa di Hari Pertama Masuk Sekolah Rakyat, Ini Komitmen Gubernur Khofifah!

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau siswa di hari pertama masuk Sekolah Rakyat (SR) jenjanf SMP di Kota Probolinggo, Senin (14/7).

PROBOLINGGO-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau siswa di hari pertama masuk Sekolah Rakyat (SR) jenjang SMP dan SMA di Kota Probolinggo, Senin (14/7).

Berlokasi di Rusun Sederhana Kota Probolinggo, Gubernur Khofifah menyapa sebanyak 100 siswa dari keluarga prasejahtera yang hari ini memulai hari baru menyongsong masa depan pendidikan inklusif berkeadilan dan berkualitas melalui  Sekolah Rakyat.

Tak hanya bersapa dengan para siswa, guru dan juga para wali murid, namun Khofifah juga meninjau fasilitas kelas, dapur, hingga ruang kesehatan yang disiapkan di lokasi Sekolah Rakyat.

“Hari ini bukan sekadar awal masuk sekolah, tetapi awal dari harapan besar bangsa bagi generasi penerus. Sekolah Rakyat adalah manifestasi nyata kehadiran negara dalam menjangkau anak-anak bangsa yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal,” kata Khofifah.

Lebih lanjut Khofifah menegaskan bahwa ada 12 lokasi Sekolah Rakyat yang memulai operasional hari pertama di Jatim. Total ada sebanyak 1.183 siswa yang hari ini memulai pembelajaran di Sekolah Rakyat Jawa Timur mulai jenjang SD, SMP, dan SMA.

“Di hari pertama ini, para siswa di Sekolah Rakyat diajak untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, pengenalan lingkungan sekolah, hingga orientasi nilai-nilai dasar pendidikan dan kebangsaan,” tegas Khofifah.

Tampak di lokasi, para orang tua turut hadir dan diberi kesempatan untuk melihat langsung fasilitas sekolah serta berinteraksi dengan tenaga pengajar. Hal ini penting karena konsep Sekolah Rakyat adalah boarding school di mana para siswa wajib tinggal dalam asrama.

Selain itu di hari pertama ini, para siswa dan keluarga juga turut didampingi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping sosial, serta Jatim Social Care.

Tak hanya itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Sosial RI juga telah menyiapkan beragam perangkat pendukung kegiatan belajar-mengajar. Termasuk Buku Pintar SR, buku siswa, panduan pelaksanaan MPLS, hingga modul pembelajaran khusus.

“Cara paling efektif memutus mata rantai kemiskinan adalah lewat sekolah, lewat pendidikan, lewat belajar. Jika kita berbicara soal pemutusan kemiskinan secara strategis jangka panjang, maka harus dimulai dari penguatan SDM setiap anggota keluarga. Dan Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah solutif,” ujarnya.

Pemprov Jatim sendiri terus berupaya memenuhi kebutuhan para siswa. Setiap anak, kata Khofifah, akan mendapatkan layanan penuh, termasuk makan tiga kali sehari, perlengkapan mandi, dan kebutuhan pribadi lainnya secara gratis. Hal ini bertujuan agar para siswa dapat belajar dengan nyaman tanpa terbebani persoalan logistik.

“Dengan dukungan fasilitas dan tenaga pengajar yang mumpuni, kami pastikan proses pembelajaran berjalan lancar. Segala kebutuhan siswa benar-benar akan dipenuhi secara optimal selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan, Jatim tercatat sebagai provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak secara nasional dalam tahap awal pelaksanaan. Dari total 63 sekolah yang direncanakan Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan, 12 di antaranya berada di Jawa Timur.

Dari 12 Sekolah Rakyat tersebut, tiga lokasi berada di atas lahan milik Pemprov Jatim, yakni UPT PPSPA Batu (Dinsos Jatim) dengan 6 rombongan belajar (rombel) jenjang SMP, Balai Diklat BPSDM Jatim Kampus Kawi di Kota Malang dengan 3 rombel jenjang SMA, serta SMKN Maritim Lamongan dengan 3 rombel jenjang SMA.

Sementara 9 lokasi lainnya tersebar di berbagai daerah, yakni Kabupaten Mojokerto (2 rombel SMP), Kota Malang (4 rombel SMP), Kabupaten Banyuwangi (1 rombel SD, 2 SMP, 2 SMA), Kabupaten Pasuruan (3 rombel SMP, 3 SMA), dan Kota Surabaya (4 rombel SMA).

Berikutnya, ada Kabupaten Jombang (2 rombel SMP, 2 SMA), Kabupaten Kediri (4 rombel SMA), dan Kabupaten Pacitan (4 rombel SMA). Khusus di Kota Probolinggo, terdapat 2 rombel SMP dan 2 rombel SMA dengan total 100 siswa.

“Program Sekolah Rakyat Tahap 1A Tahun Ajaran 2025/2026 di Jatim dimulai dengan total 1.183 siswa dan 12 sekolah. Namun, tiga siswa mengirim surat sakit, sehingga hari ini dimulai dengan 1.180 siswa,” tandas Khofifah.

“Sebanyak 12 Sekolah Rakyat kita didukung oleh 12 kepala sekolah, 175 guru, dan 137 tenaga kependidikan. Ini membuktikan bahwa Jatim siap menjadi pionir Sekolah Rakyat di Indonesia,” tegasnya.

Pemprov Jatim pun telah menyiapkan pelaksanaan Tahap 1B yang dijadwalkan akan dimulai akhir Juli 2025. Tahap lanjutan ini akan mencakup 7 lokasi tambahan, yakni di Kabupaten Ponorogo, Jember, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Pamekasan, dan Kota Pasuruan, dengan total sekitar 600 siswa baru.

“Sepanjang Tahun Ajaran 2025/2026 ini, total akan ada 19 Sekolah Rakyat, bahkan bisa lebih, karena akan ada Tahap 1C yang dimulai pada bulan September,” ungkapnya.

Menurutnya, hal ini merupakan komitmen dalam mengawal visi besar Presiden RI Prabowo Subianto untuk memutus kemiskinan melalui pendidikan. Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo.

“Ini adalah bagian dari tekad kami untuk mengawal penuh program nasional Presiden RI Bapak Prabowo Subianto agar benar-benar menyentuh anak-anak yang membutuhkan. Bapak Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Pemprov Jatim Berlakukan Pemutihan PKB Mulai 14 Juli hingga 31 Agustus 2025. Ini Syaratnya!

Kepala Bapenda Jatim Bobby Soemiarsono (tengah) memberi keterangan terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kamtor Bapenda Jatim, Senin (14/7) pagi.

SURABAYA-KEMPALAN: Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor. Ini merupakan tradisi tiap tahun dan kali ini memasuki tahun keenam.

Selain untuk meringankan beban masyarakat Jatim, pemutihan kali ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono mengatakan, terkait pemutihan kendaraan bermotor tersebut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah meneken dua Keputusan Gubernur (Kepgub) sekaligus. Yakni pembebasan pajak daerah dan keringanan dasar pengenaan pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).


“Seperti tahun-tahun sebelumnya, kegiatan ini atas perintah Ibu Gubernur. Ini bentuk perhatian beliau kepada masyarakat Jawa Timur,” kata Bobby Soemiarsono dalam keterangannya di Kantor Bapenda Jatim, Senin (14/7) pagi.

Menurut Bobby, pemutihan tahun ini menyasar masyarakat yang terdata dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan pengemudi ojek online (ojol). Khususnya pemilik sepeda motor roda dua dan roda tiga dengan PKB di bawah Rp 500 ribu.

“Kami paham banyak masyarakat kurang mampu punya iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya, tetapi karena kekuatan ekonominya terbatas, maka diberikan jalan oleh Ibu Gubernur melalui keputusan ini,” jelas Bobby.

Ia menjelaskan, pembebasan berlaku untuk tunggakan pokok dan denda tahun 2024 ke bawah, sehingga wajib pajak hanya perlu membayar pajak tahun 2025. “Jadi bisa dua tahun, tiga tahun, 10 tahun, atau lebih dibebaskan. Hanya tahun berjalan saja yang harus dibayar,” ujarnya.

Bobby menegaskan, kebijakan ini tidak berlaku untuk kendaraan roda empat, karena dinilai bukan termasuk kategori warga tidak mampu. “Kalau punya mobil, artinya sudah masuk kategori mampu,” ucapnya.

Terpisah, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang ditemui pada hari yang sama mengatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor ini bukan yang pertama kali dilakukan, tetapi rutin setiap tahun ada.

“Tahun ini merupakan tahun keenam penyelenggaraan pemutihan. Semoga bisa meringankan beban masyarakat Jatim,” kata Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Menurut Khofifah, kebijakan ini diambil untuk dapat meringankan beban masyarakat Jawa Timur, mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor yang telah mengalami peralihan hak kepemilikan kendaraan, serta untuk  meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Alhamdulillah keputusan gubernur telah saya tanda tangani. Ini berkaitan dengan pembebasan pajak daerah dan keringanan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi masyarakat Jawa Timur,” jelasnya.

Kebijakan ini tertuang dalam Kepgub Nomor: 100.3.3.1/435/013/2025 tentang pembebasan pajak daerah 2025. Pembebasan pajak daerah atau biasa yang dikenal dengan pemutihan ini meliputi bebas sanksi administratif atas keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk Wajib Pajak tertentu. Untuk pemutihan ini mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Agustus 2025.

Untuk bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya dapat dimanfaatkan bagi pemilik kendaraan roda dua wajib pajak kurang mampu yang datanya masuk dalam penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) serta wajib pajak kendaraan bermotor sepeda motor roda 3 dengan PKB pokok maksimal sampai Rp500.000. Selain itu bebas denda dan pokoktunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk wajib pajak ojek online (ojol).

“Yang ini mulai berlaku tanggal 14 Juli hingga 31 Agustus 2025, jadi masyarakat Jawa Timur bisa segera memanfaatkan. Terutama bagi wajib pajak ojek online, yang masuk dalam P3KE, serta sepeda motor roda tiga pelaku usaha” terang Khofifah.

Dia optimistis, pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB, diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 691.913 objek dan diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp194.669.313.368,00.

Kemudian pembebasan pengenaan PKB progresif, diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 1.619 objek dengan nilai pembebasan sebesar  Rp1.190.207.491,00 dan diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar  Rp2.888.471.543,00.

Lebih lanjut, pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda dua yang dimiliki oleh wajib pajak yang masuk dalam data P3KE, diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 152.523 objek dengan nilai pembebasan sebesar Rp8.910.649.388,00, diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp29.534.527.222,00.

Selanjutnya, pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda dua yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi online. Diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 16.334 objek dengan nilai pembebasan sebesar Rp2.216.072.170,00 dan diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp3.291.729.000,00.

Sementara pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda tiga, diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 16.004 objek dengan nilai pembebasan sebesar  Rp1.365.302.715,00 dan diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp655.371.045,00.

“Total sebanyak 878.392 obyek diprediksi akan memanfaatkan kebijakan dengan nilai pembebasan pajak sebesar Rp13.682.231.763,00 dan diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp 231.039.412.177,00,” ungkap Khofifah.

Selain itu juga dikeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 100.3.3.1/400/013/2025 tentang Keringanan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Keputusan ini diperpanjang mulai dari 1 Juli hingga 31 Desember 2025.

Dalam keputusannya, Khofifah mengeluarkan tambahan kebijakan bahwa PKB dan BBNKB kendaraan umum subsidi tidak mengalami kenaikan. Sementara untuk pembayaran PKB kendaraan bermotor umum yang belum dapat memenuhi persyaratan, juga diberikan keringanan sehingga pengenaan sama dengan kendaraan bermotor umum yang mendapatkan subsidi.

“Ini berlaku 1 Juli hingga 31 Desember, akan lebih baik jika masyarakat segera memenuhi persyaratan yang telah ditentukan,” kata Khofifah.

Terkait pembayaran, kata Khofifah, dapat dilakukan melalui banyak gerai yang ada di sekitar masyarakat sehingga lebih memudahkan bagi masyarakat yang terkendala jarak dan waktu untuk mengunjungi KB Samsat.

“Banyak tempat bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran, bisa melalui banyak platform juga, saya rasa ini akan lebih memudahkan dan meringankan masyarakat,” katanya.

Informasi lebih lanjut bisa diakses oleh masyarakat Jawa Timur di Kantor Bersama Samsat terdekat. Masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih rinci dan jelas terkait pembebasan pajak daerah dan keringanan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

“Informasi lebih detail bisa diakses di masing-masing kantor Samsat terdekat, lebih jelas lebih detail, Insya Allah seperti itu,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Kreativitas Arif Rofiq Dalam Opera ‘Petualangan Timun Emas’

KEMPALAN : Ada 3 cerita folklore yang saya hafal judul dan jalan ceritanya, yaitu : Kancil Nyolong Timun, Bawang Merah & Bawang Putih, dan Timun Emas — yang operanya saya tonton sore kemarin 13 Juli di Gedung Cak Durasim, Taman Budaya Jawa Timur, Surabaya.

Opera ini diproduksi oleh Raff Dance Company dan disutradarai oleh Arief Rofiq, didukung penata musik Firman Fuadi, serta ratusan pemain dan kru.

Cerita Timun Emas sebagaimana saya ingat narasinya, mengisahkan Mbok Rondo yang pingin sekali punya anak.

Namun ini mustahil, mengingat Mbok Rondo hidup sendirian, karena suaminya sudah lama meninggal dunia.

Saking kepinginnya punya anak, ia bermimpi ketemu Buto Ijo. Di mimpi itu Buto Ijo bilang, “jika esok kamu bangun, datanglah di bawah pohon besar di tepi hutan. Kamu akan menemukan sesuatu sebagaimana kamu inginkan.”

Saat bangun, Mbok Rondo masih bisa mengingat pokok-pokok mimpinya. Maka pergilah ia ke tepi hutan sebagaimana pesan di mimpinya itu. Namun betapa kecewanya Mbok Rondo, ternyata kain bungkusan yang ditemui di bawah pohon di tepi sungai itu, bukan seorang bayi — melainkan hanya sebiji (bukan sebuah) timun yang dimasukkan ke dalam potongan bambu lantas dibungkus kain.

Tiba-tiba muncul di depan Mbok Rondo itu Buto Ijo. Mbok Rondo pun ketakutan.

“Mbok, gak usah takut. Aku nggak akan memakanmu. Aku nggak doyan daging alot tubuhmu,” kata Buto Ijo seraya menggeratakkan giginya. “Eits, tapi jangan dibuang ya winih(biji) ini, kalau kamu pingin punya anak. Tanam di halaman rumahmu. Kelak kamu akan memperoleh jabang bayi, ngerti?!”

Mbok Rondo masih dengan ketakutannya, lantas pergi menjauh dari Buto Ijo.

Sampai di rumah winih itu lantas ditanamnya. Aneh, tanaman timun yang tumbuh makin besar dan subur, hanya berbuah satu, dan makin tumbuh gigantis (besar sekali), sebesar bayi.

Tiba-tiba datang Buto Ijo. “Di dalam timun itu, ada bayi. Belahlah, tapi hati-hati jangan sampai melukai.”

Benar saja, ada bayi cantik, berkulit kuning bagaikan warna emas.

“Kamu boleh memiliki bayi itu, tapi ada syaratnya. Saat usia menginjak 17 tahun serahkan ke saya, ngerti?!”.

Mbok Rondo menjawab dengan sedikit anggukan disertai rasa takut mencekam.

Setelah Buto Ijo pergi, Mbok Rondo pun terus memeras otak untuk memecahkan keanehan ini. Tapi tetap tak bisa menemukan solusinya.

‘Ah, sudahlah. Apa kata nanti. Yang penting bayi cantik ini akan menemani hidupku yang sepi.’

Dengan segenap kasih sayangnya, Mbok Rondo curahkan untuk mengasuh sang jabang bayi yang diberinya nama Timun Emas itu.

Yang dicemaskan Mbok Rondo pada hari-hari belakangan menjelma jadi kenyataan. Setelah menjadi gadis cantik ranum berkulit golden, Buto Ijo nagih janji : “Ojo sulaya, lho. Kowe wis janji karo aku…” kata Buto Ijo, yang artinya: jangan ingkar, kamu sudah berjanji kepadaku.

Beberapa hari jelang kedatangan Buto Ijo, Mbok Rondo bertemu dengan seorang pertapa, yang saat masih muda pertapa ini adalah sahabat (mendiang) suaminya.

Begitulah Sang Pemilik Hidup mengatur pertemuan Mbok Rondo dengan pertapa tersebut.

Untuk menyelamatkan Timun Emas, solusinya Mbok Rondo oleh pertapa diberi empat bungkusan daun jati, masing-masing berisi : biji timun, jarum, garam, dan terasi.

Cerita selanjutnya saya kira Anda semua –terutama generasi jadul macam saya– sudah tahu bahwa Timun Emas disuruh lari Mbok Rondo dari kejaran Buto Ijo untuk dilahap.

Dalam proses pengejaran, saat mendekatinya, Timun Emas melempar biji timun, maka akar tanaman timun yang maha luas itu, membelit tubuh Buto Ijo, memperlambat pengejaran.

Timun Emas lari makin jauh. Namun, saat lolos dari belitan tumbuhan timun, Buto Ijo kembali mengejar hingga mendekati Timun Emas, yang lantas perawan cantik ini melempar jarum, kemudian bimsalabim berubah hutan bambu. Tujuannya ya itu tadi, untuk menghindari ditangkap Buto Ijo.

Begitupun saat garam dilempar ke arah Buto Ijo, berubah jadi laut. Timun Emas lolos.

Akhirnya Buto Ijo tewas tenggelam di lautan lumpur, karena terasi yang dilempar ke arah Buto Ijo berubah jadi lautan lumpur.


Di tangan Arief Rofiq folklore Timun Emas menjadi tontonan yang menarik. Mewah, glamour (meski tak se-glamour Swara Mahardika-nya Guruh Sukarno Putra).

Rofiq juga memperlihatkan improvisasi kreativitas yang saya anggap masuk akal, misalnya tentang adegan puluhan bidadari (karena terlihat sayap di punggung). Bukankah cerita masa kecil(ku) ini pada akhirnya saya sadari bermuatan nilai-nilai spiritual dan moral?

Dan yang saya tidak nyangka, Timun Emas masa kecilnya juga memiliki dunia bermain. Di sinilah para pemain anak-anak dan para ABG mendapat porsi untuk menari dan menyanyi dengan riang gembira. ( Namanya saja opera 😃 ).

Maka lagu-lagu dolanan macam Buto-Buto Galak, Cublak-Cublak Suweng, dan apalagi ya (lupa saya 😉) — mengalun dengan indah dan nostaljik!

Satu lagi yang jadi catatan saya bahwa pertunjukan yang berlangsung sekitar 1 jam ini, apa jadinya tanpa peran Firman Fuadi sebagai penata musik. Firman rupanya paham betul psikologi musik anak-anak. Ia berhasil memainkan emosi, apalagi saat adegan opening dan closing opera ini : dinamis, sarat optimisme. Irama Mars digemakan dengan begitu patriotis.

Performance ini merupakan produksi ke-6 Raff Dance Company untuk jenis opera.


Btw, ini versi lain. Non-fiksi. Nyata.

Sekian puluh tahun lalu, sejumlah wartawan mengikuti kunjungan Gubernur Jawa Timur untuk melantik seorang bupati.

Bupati ini saya perkirakan usianya 50-an tahun. Tapi istrinya masih muda. Kira-kira separuh usia Bupati.

Cantik. Kuning. Tinggi sesampai.

Bisik-bisik di sejumlah wartawan. Intinya : Timun Emas.

“Maksudnya ?” saya tanya kepada wartawan senior yang pertama kali mengucapkan “Timun Emas” yang duduk di bagian kursi untuk wartawan.

“Anak angkatnya, dinikahi Pak Bupati. Istri Pak Bupati telah meninggal 3 tahun sebelum pelantikan ini”.

“O…gitu…” komen saya setelah dijelaskan wartawan senior tadi. (Amang Mawardi).

Tim Voli Indoor Putra Porprov IX Surabaya Terima Bonus Sunnah Rp 20 Juta dari Menejer 

SURABAYA-KEMPALAN : Menejer tim voli indoor putra Kota Surabaya H Aluwan memberikan apresiasi tinggi kepada para pemain voli indoor putra Surabaya yang berjuang di Porprov IX Jatim 2025 Malang Raya.

Apresiasi itu di serahkan langsung oleh sang menejer saat gelaran final turnamen bola voli Pela Gandong Gribin Cup I pada Sabtu malam (12/7)di lapangan terbuka Home Ground Gribin Volleyball Club Surabaya kawasan Griyo Benowo Indah Pakal Surabaya.

H Aluwan  mengatakan saya sudah berkomitmen untuk memberikan penghargaan kepada para pemain dan pelatih yang  berjuang dan mendapatkan medali di Porprov IX Jatim ini. Sejak awal saya sudah menyiapkan bonus sunnah ini untuk tim voli indoor putra. 

” Sejak awal kami sudah berkomitmen untuk memberikan penghargaan tinggi kepada para pemain dan pelatih voli indoor putra Surabaya yang berjuang membela di Kota Pahlawan Surabaya di Porprov IX Jatim di Malang Raya,” ucap H Aluwan Usai menyerahkan bonus sunnah di sela-sela Final Pela Gandong Gribin Cup I.

Lebih lanjut H Aluwan menjelaskan,  saya sudah berkomitmen untuk memberikan penghargaan yang layak kepada para pemain  yang sudah mengharumkan nama Kota Pahlawan Surabaya 

Di pesta olahraga multi event terbesar di Jawa Timur Porprov IX Jatim di Malang Raya tim voli indoor putra Surabaya berhasil meraih medali perunggu .(Ambari Taufiq/ M Fasichullisan)

Hari Pertama MPLS, LPA Jatim Dorong Wali Murid Surabaya Antar Anak

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat MPLS tahun 2024. (Foto: Dok Humas Pemkot Surabaya).

SURABAYA-KEMPALAN: Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur mendorong seluruh wali murid di Kota Surabaya untuk mengantar anak-anak mereka ke sekolah pada hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2025/2026.

Ajakan ini sebagai bentuk komitmen memperkuat sinergi antara orang tua, sekolah, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang layak anak.

MPLS tahun ini mengangkat tema “Sekolahku Rumahku, Guruku Orang Tuaku”. Tema tersebut selaras dengan visi Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak (KLA), sekaligus menegaskan pentingnya peran keluarga dalam mendampingi proses pendidikan.

Pengurus LPA Jatim M. Isa Ansori menyampaikan bahwa tema ini lahir dari hasil pertemuan antara Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya bersama para kepala bidang pendidikan, pengawas sekolah, Dewan Pendidikan, PGRI, hingga pemerhati pendidikan.

“Mereka menyepakati bahwa pendidikan bukan semata urusan sekolah, melainkan kerja bersama antara keluarga, sekolah, dan pemerintah kota,” ujar Isa Ansori, Minggu (13/7).

Dalam semangat itu, Isa menekankan bahwa sekolah seharusnya menjadi rumah kedua bagi siswa. Dimana menjadi tempat anak-anak merasa aman, diterima dan dapat tumbuh sebagai pribadi berkarakter.

“Sementara guru dianggap sebagai orang tua kedua, yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membimbing dengan kasih sayang dan keteladanan,” jelasnya.

Isa menegaskan bahwa Kota Surabaya telah menunjukkan keberpihakan pada hak tumbuh kembang anak melalui kebijakan dan lingkungan belajar yang harmonis antara rumah, sekolah, dan pemerintah kota.

“Karena itulah MPLS tidak boleh lagi menjadi ajang perpeloncoan atau formalitas belaka. MPLS harus menjadi ruang pertama yang menghangatkan, memeluk, dan memperkenalkan anak-anak kepada budaya belajar yang menyenangkan dan penuh nilai kemanusiaan,” tegasnya.

Isa juga menggarisbawahi filosofi pendidikan ala Ki Hajar Dewantara yang selama ini menjadi pijakan arah kebijakan Pemkot Surabaya. Menurutnya, filosofi itu masih sangat relevan untuk diterapkan.

“Nilai-nilai seperti ‘Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani’ menjadi dasar pembelajaran: guru memberi teladan, membangun semangat, dan mendorong kemandirian,” tutur Isa.

Tak hanya itu, Kota Surabaya juga dinilainya sudah mulai menerapkan konsep mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Konsep ini diyakininya dapat menciptakan suasana belajar yang tidak hanya mencerdaskan, tapi juga membentuk hati dan karakter siswa.

Untuk memperkuat kolaborasi antara rumah dan sekolah, Isa berharap kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar membuat kebijakan khusus. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong semua orang tua, baik Aparatur Sipil Negara (ASN), pekerja swasta, maupun pelaku UMKM, diberi keleluasaan mengantar anak mereka ke sekolah di hari pertama MPLS.

“Kebijakan ini akan menjadi simbol kuat bahwa pendidikan anak Surabaya adalah urusan bersama, bukan hanya tanggung jawab guru,” ujar Kolumnis dan akademisi STT Multimedia Internasional Malang tersebut.

Lebih dari itu, Isa bahkan menyarankan agar jam kerja instansi pemerintahan dan swasta diatur mulai pukul 09.00 WIB pada hari pertama MPLS. Ini diharapkan agar para orang tua memiliki cukup waktu untuk mengantar dan jika memungkinkan, menjemput anak-anak mereka.

“Ini bukan soal presensi. Ini adalah soal membangun ikatan awal yang hangat antara anak dan sekolah, serta memperlihatkan bahwa di Surabaya, anak adalah prioritas utama,” ujar Isa.

Dengan kebijakan tersebut, Isa meyakini Surabaya tidak hanya tampil sebagai Kota Layak Anak secara administratif, tetapi benar-benar menjadi kota yang berpihak secara nyata pada hak tumbuh kembang anak secara holistik.

“MPLS bukan sekadar perkenalan. Ia adalah awal peradaban. Ia adalah panggung pertama di mana anak-anak Surabaya disambut dengan cinta, bukan tekanan. Ia adalah penegasan bahwa di kota ini, pendidikan bukan beban, melainkan harapan dan kebersamaan,” pungkas Isa. (Dwi Arifin)

Tim Bola Voli Putra RW XIII dan Putri RW XII Juara Pela Gandong-Gribin Cup I 

SURABAYA-KEMPALAN:  Tim bola voli Putra RW XIII yang di perkuat pemain Porprov IX Surabaya Alhaqqu Rajasa Kertawardana tampil luar biasa di final menghadapi RW VII Kelurahan Babat Jerawat pada Sabtu 12 Juli 2025. 

Alifian Thoriq, Alhaqqu Rajasa Kertawardana, I Komang Yudhi, Septian,  Hariyono dkk menang mudah dengan tiga set langsung 25-10, 25-14, 25-23 sekaligus tampil sebagai juara I Pela Gandong Cup I. Sebagai juara tim voli indoor putra RW XIII selain mendapatkan trophy tetap dan trophy bergilir  Alhaqqu Rajasa dkk juga mendapat uang pembinaan serta hadiah dari sponsor.

Kebahagian RW XIII kian bertambah bangga setelah salah satu pemainnya yakni Alifian Thoriq di nobatkan sebagai pemain terbaik.Sebagai pemain terbaik Alifian Thoriq mendapatkan hadiah freshmoney sebesar Rp. 500 ribu.

Sedangkan posisi kedua Pela Gandong I milik RW VII mendapatkan trophy tetap, uang pembinaan plus hadiah tambahan dari sponsor.

Sementara posisi ketiga dan ke empat di tempati RW III dan RW XII yang masing-masing mendapatkan trophy dan hadiah tambahan dari sponsor. 

Sementara di sektor putri juara diraih oleh RW XII. pada babak final yang digelar di lapangan bola voli PBV Gribin volleyball Club Kawasan Griya Benowo Indah, Pakal Surabaya, Sabtu (12/7) Melyana cs mengalahkan tim voli putri RW IX dengan skor 3-0(25-16,25-19 dan 25-22). Sebagai juara tim voli putri RW XII berhak atas trophy bergilir dan trophy tetap serta uang pembinaan dan hadiah tambahan dari sponsor. Selain itu, tim voli putri RW XII juga mendapat hadiah istimewa dengan mendapatkan predikat pemain terbaik yang di raih Melyana. Melyana juga berhak atas uang pembinaan sebesar Rp 500 ribu.

Posisi kedua disektor putri ditempati oleh RW IX, RW VII peringkat ketiga dan RW VIII keempat yang  masing-masing mendapatkan trophy dan uang pembinaan plus hadiah tambahan dari sponsor.

Ketua Yayasan Pela Gandong Daswiar Chandra memberikan apresiasi ke para pantia yang sudah bekerja keras hingga turnamen kejuaraan bola voli antar RW se-wilayah Kecamatan Pakal itu berlangsung dengan tertib dan aman. 

Ia juga mengucapkan terimakasih karena seluruh peserta sudah bermain sebaik mungkin hingga turnamen yang diikuti 19 tim putra dan 9 tim putri berlangsung seru namun sportif. “Rencanannya turnamen bola voli Piala Pela Gendong akan kita gelar setiap dua tahun sekali,” katanya.

Sedangkan Camat Pakal Deddy Sjahrial Kusuma mengatakan, kegiatan semacam ini harus sering digelar karena bisa dijadikan ajang seleksi pemain jika ada  kejuaraan bola voli antar kecamatan. “Itulah mengapa saya berharap seluruh 34 RW yang ada di Kecamatan Pakal bisa ikut di turnamen ini, agar jika ada kejuaraan antar kecamatan se Surabaya, mereka yang juara bisa mewakili kecamatan Pakal,” katanya.

Selain itu event ini juga bisa jadi ajang silahturahmi antara warga. “Kegiatan ini juga menjadi ajang pertemuan warga, karena saya lihat mereka saling dukung tim masing-masing namun tetap tertib,” katanya.

 Sementara itu Ketua Penyelenggara H Aluwan juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan ini hingga berjalan dengan tertib dan aman. Sebab turnamen yang digelar setiap akhir pekan itu berjalan dengan baik dan mendapat sambutan luar biasa dari warga.

Terbukti disetiap pertandingan, ratusan warga memadati lapangan bola voli PBV Gribin volleyball Club.

 “Alhamdulillah turnamen bola voli Pela Gandong-Gribin Cup I berjalan lancar tanpa kendala dan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan ini hingga berjalan lancar, tertib dan aman,” katanya.(Ambari Taufiq/M Fasichullisan 

Wali Kota Eri: Porprov Jatim 2027 di Surabaya Harus Lebih Menggelegar!

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai menerima bendera petaka penunjukan Kota Surabaya sebagai tuan rumah Porprov Jatim 2027.

SURABAYA-KEMPALAN: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan kesiapan Kota Pahlawan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X tahun 2027. Berbagai persiapan akan dimatangkan, mulai dari koordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) hingga pembenahan venue pertandingan.

“Jadi kita nanti akan koordinasi dengan KONI Surabaya dan KONI Jawa Timur, venuenya apa saja. Karena seperti Porprov 2025, ada (venue) yang tidak disiapkan tapi muncul,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Minggu (13/7).

Menurutnya, KONI Jatim dan KONI Surabaya akan berperan penting dalam menentukan cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan di Kota Pahlawan. Karenanya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menyesuaikan kebutuhan venue berdasarkan keputusan tersebut.

“Nanti kita juga akan tentukan dengan KONI Jawa Timur dan KONI Surabaya, mana saja (venue) yang nanti akan ditampilkan di Porprov Surabaya, cabang olahraga apa saja,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh venue akan dikaji ulang, apakah perlu perbaikan atau peningkatan fasilitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan para atlet dan kelancaran pelaksanaan Porprov Jatim 2027.

“Nanti kita akan koreksi bersama, apakah perlu perbaikan atau perlu seperti apa. Kita akan tindaklanjuti segera. Sehingga nanti Insya Allah harapan kita di tahun 2027, semua cabor juga merasakan pas untuk melakukan pertandingan di Kota Surabaya,” harapnya.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini juga menekankan bahwa Porprov Jatim 2027 harus digelar lebih meriah dari pelaksanaan sebelumnya. Dimana pada Porprov Jatim pertama tahun 2007, Surabaya pernah menjadi lokasi penyelenggaraan. “Iya (Porprov Jatim 2027) harus lebih meriah, harus menggelegar,” tegasnya.
Mengenai lokasi penyelenggaraan Porprov Jatim 2027, Wali Kota Eri menyebutkan bahwa seluruh venue atau sarana olahraga yang ada di Surabaya akan dimanfaatkan. Beberapa cabor akan ditempatkan di venue sesuai karakteristik masing-masing.
“Seluruh sarana olahraga. Seperti (cabor) Hoki ada di Dharmawangsa. Setelah itu lari dan pertandingan yang lainnya juga ada di GBT (Gelora Bung Tomo). Lalu, pertandingan sepak bola ada di Lapangan Thor,” ujarnya.

Namun demikian, Wali Kota Eri kembali menegaskan bahwa keputusan akhir terkait penggunaan venue dalam Porprov Jawa Timur 2027, akan disesuaikan dengan arahan dari KONI Jatim dan KONI Surabaya.

“Jadi nanti kita lihat venue-venue yang kita siapkan apa saja. Nanti tergantung dari KONI Jatim dan KONI Surabaya, mana-mana yang harus kita siapkan untuk pertandingan semua cabor,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri juga mengungkap capaian kontingen Surabaya pada Porprov Jatim 2025. Dimana Kontingen Surabaya berhasil meraih 199 medali emas dari target sebanyak 200 emas. Meski demikian, ia memastikan seluruh atlet peraih medali tetap mendapatkan apresiasi dan bonus sesuai pencapaiannya.

“200 emas itu adalah target kita sebenarnya, kurang satu, jadi 199. Tapi sebenarnya yang (dapat) emas ya tetap, kita kasih (bonus) berapa, yang dapat perak bonus berapa, yang dapat perunggu bonus berapa. Jadi tidak ada pengaruh dengan jumlah,” ungkapnya.

Wali Kota Eri menambahkan, sebenarnya perolehan medali emas kontingen Surabaya sudah lebih dari target. Hanya saja, kata dia, terdapat kendala administratif yang membuat raihan medali emas Surabaya tidak tercatat sepenuhnya.

“Dari target 200 (emas), ternyata kemarin Alhamdulillah tercapai 199. Karena ada beberapa hal yang tidak diakui, seperti (cabor) anggar, kita dapat emas, tidak diakui, karena ada permasalahan internal yang akhirnya tidak diakui (cabor) anggar tadi,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Analisis

Selamat Datang Kembali

Masuk untuk bergabung dalam diskusi

Buat Akun Baru

Daftar sekarang dan mulai berdiskusi

Kata sandi akan dikirim ke email Anda.