Gubernur Khofifah Lepas 3.600 Lulusan SMK dan LKP Kerja ke Luar Negeri

Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Ketua Komisi E DPRD Jatim, dan Kepala Dinas Pendidikan Jatim melepas 3.600.lulusan SMK dan LKP kerja ke luar negeri, Rabu (20/5).

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melepas 3.600 lulusan SMK dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari berbagai daerah untuk bekerja di luar negeri. Pelepasan dilakukan di Gedung Islamic Center Surabaya, Rabu (20/5).

Menurut Khofifah, para lulusan tersebut merupakan bagian dari generasi muda yang dipersiapkan untuk bersaing di pasar kerja global sekaligus membawa nama baik Indonesia.

“Seperti Bung Karno bilang, gantungkan cita-citamu setinggi langit karena kalau jatuh akan jatuh di antara bintang-bintang. Anak-anak adalah para bintang, anak-anak adalah para champion, dan anak-anak hari ini bersiap menjadi pahlawan devisa bangsa,” kata Khofifah dalam sambutannya.

Ia berpesan agar para lulusan mampu menjaga nama baik bangsa dan menunjukkan kapasitas terbaik selama bekerja di luar negeri.

“Bawalah merah putih, kibarkan setinggi-tingginya, harumkan nama bangsa Indonesia, dan teruslah dalam hati tanamkan merah putih, dalam pikiran kuatkan merah putih, dalam gerakan juga laksanakan misi merah putih di mana pun anak-anak nanti akan bertugas, bekerja, dan mengabdi,” pintanya.

Khofifah menjelaskan, kualitas lulusan SMK di Jawa Timur terus menunjukkan daya saing, bahkan sebagian telah menembus pasar internasional melalui produk maupun keterampilan yang dimiliki.

“Produk SMKN 1 Buduran sudah pernah didisplay di Hongkong dan sudah dipakai oleh model-model internasional,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan, program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan lulusan SMK agar siap kerja, baik di dalam maupun luar negeri

Sebanyak 3.000 lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 600 lulusan lembaga pelatihan kerja (LPK) resmi dilepas untuk merintis karier di luar negeri melalui program penempatan berbasis pendidikan vokasi.

Momentum bersejarah ini sekaligus ditandai dengan peluncuran kelas kebekerjaan luar negeri SMK “3+1”, sebuah skema baru yang dirancang agar siswa lebih siap menguasai pasar kerja global.

​Menurut Abdul Mu’ti, program ini merupakan langkah konkret dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden. Tujuannya agar lulusan pendidikan vokasi tidak hanya menjadi penonton di dalam negeri, melainkan mampu bertarung di ranah internasional.

​Dikatakan, pemerintah saat ini tengah membangun paradigma baru yang tidak sekadar berfokus pada kompetensi teknis semata. Kesiapan mental dan keahlian dalam menghadapi dinamika industri global yang bergerak cepat menjadi poin utama.

Dalam strategi transformasi tersebut, skema SMK 3+1 dihadirkan sebagai pilar utama.
​“Ini merupakan usaha kami untuk menyiapkan lulusan SMK dapat memasuki dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri,” katanya.

​Pada tahun tambahan tersebut, para siswa digembleng secara intensif. Mereka tidak hanya memperoleh pendalaman materi teknis, tetapi juga merasakan atmosfer dunia kerja yang nyata lewat program magang, penguasaan bahasa asing, hingga pengenalan budaya negara penempatan.

​“Mereka bisa belajar dari SMK yang tiga tahun, kemudian menambah satu tahun untuk penyiapan masuk dunia kerja dengan kemitraan perusahaan dan juga kemitraan berbagai agensi, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri,” ucapnya.

​Penguatan komunikasi internasional dinilai menjadi kunci krusial dalam mendongkrak kelas lulusan vokasi tanah air. Guna mendukung hal itu, pemerintah bergerak cepat memperluas program pelatihan bahasa di berbagai wilayah. Sehari sebelum acara pelepasan, pihak kementerian telah meresmikan program serupa di 136 SMK di Indonesia.

“Tadi malam di Tangerang saya juga meresmikan program pelatihan bahasa untuk 136 SMK di Indonesia, yang memang mereka menyiapkan para muridnya bisa bekerja di luar negeri dengan kemampuan bahasa asing di negara-negara tujuan,” ungkap Abdul Mu’ti.

Selain bahasa, calon pekerja migran juga dibekali pemahaman tentang budaya kerja, aturan hukum, hingga sistem sosial negara tujuan. Pemerintah ingin memastikan tenaga kerja Indonesia tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu beradaptasi dengan lingkungan baru secara profesional.

“Dan mereka ini bekerja di sektor-sektor profesional dan juga telah memiliki kontrak dengan lembaga-lembaga resmi, sehingga insyaAllah mereka akan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Mereka memiliki kemampuan bahasa, memiliki kemampuan dan wawasan kebudayaan, serta kesiapan untuk memasuki negara di mana mereka berada,” katanya.

Dalam proses keberangkatan, pemerintah juga memberikan pendampingan administratif kepada peserta, termasuk pengurusan dokumen keimigrasian seperti paspor dan visa. Langkah ini dilakukan agar calon pekerja migran tidak terbebani persoalan biaya maupun prosedur administrasi.

“Berbagai hal menyangkut kesiapan keimigrasian juga kita dampingi, sehingga mereka tidak ada kesulitan. Termasuk kesulitan finansial ketika harus misalnya mengurus paspor, mengurus visa, dan kelengkapan dokumen untuk mereka berangkat,” ucap Abdul Mu’ti.

Ia memastikan program tersebut juga dilaksanakan melalui koordinasi lintas kementerian guna menjamin perlindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja di luar negeri.

“Sudah ada MoU dengan Kementerian P2MI terkait dengan program-program yang kami laksanakan ini. Sehingga insyaallah mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang dinilai aktif mendukung pengembangan pendidikan vokasi dan penyiapan tenaga kerja internasional.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang selama ini telah menjadi mitra penting kami dalam menyusun program ini,” tuturnya.

Mayoritas dari Jawa Timur

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin menjelaskan, mayoritas peserta pelepasan tahap pertama berasal dari Jawa Timur. Namun program tersebut juga melibatkan lulusan dari sejumlah provinsi lain di Indonesia.

“Untuk periode ini kebanyakan dari Provinsi Jawa Timur. Tapi karena sekalian dia bersamaan dengan yang lain, maka juga ada dari provinsi-provinsi lainnya,” jelas Tatang.

Ia menyebut, pelepasan tenaga kerja luar negeri akan dilakukan secara bertahap oleh provinsi lain dalam beberapa bulan mendatang sesuai kesiapan masing-masing daerah.

Menurut Tatang, kebutuhan tenaga kerja Indonesia di luar negeri cukup beragam dan disesuaikan dengan permintaan negara tujuan. Jepang dan Korea Selatan, misalnya, masih membutuhkan tenaga kerja di sektor caregiver, pertanian, dan manufaktur.

“Kalau dilihat dari job order yang ada, memang tergantung pada negaranya. Seperti misalnya Jepang, Korea, itu banyaknya untuk caregiver. Tapi di samping itu juga memang kebutuhan untuk di pertanian dan kebutuhan manufaktur juga ada,” ujarnya.

Sementara di Turki, peluang kerja lebih banyak tersedia pada sektor hospitality yang dinilai cocok dengan karakter pekerja Indonesia.
“Kalau misalnya di Turki, banyaknya untuk hospitality. Di sana mereka sangat percaya dengan tenaga kerja Indonesia,” jelasnya.

Untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp115 miliar bagi pengembangan SMK di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur.
“Untuk SMK kami Rp115 miliar untuk seluruh Indonesia, Jawa Timur salah satunya,” ucapnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Timur, daerah penyumbang peserta terbanyak berasal dari Kabupaten Tulungagung dengan 1.628 peserta dari 11 SMK. Disusul Madiun 431 peserta dari dua SMK, Sidoarjo 358 peserta dari 17 SMK, Kabupaten Pasuruan 329 peserta dari delapan SMK, Kota Malang 320 peserta dari 12 SMK, dan Kabupaten Tuban 314 peserta dari enam SMK.

Sedang bidang kompetensi peserta meliputi teknik mesin, teknik listrik, farmasi, teknik komputer dan jaringan, tata boga, teknik sipil, serta agribisnis dan agroteknologi.

Kepala Dindik Jawa Timur Aries Agung Paewai menyebut tingginya partisipasi Jawa Timur dalam program kerja luar negeri tidak lepas dari penguatan strategi pentahelix serta link and match antara kurikulum SMK dengan kebutuhan industri global.

Menurut Aries, Dindik Jatim terus mendorong sekolah memperkuat empat pilar pengembangan pendidikan, yakni peningkatan kualitas pembelajaran, akselerasi sertifikasi kompetensi berstandar global, penguatan bahasa asing, serta perluasan kerja sama dengan industri internasional.

Program pelepasan ribuan lulusan vokasi ke luar negeri tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem pendidikan vokasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri global. (Dwi Arifin)