SIGAPURA-KEMPALAN : Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, M. A., mengunjungi Komando Divisi 6 Markas Besar Sense and Strike (6th Division/HQ SS) di Singapura. Dengan didampingi oleh Kapok Sahli Pangdam V/Brawijaya, Brigjen TNI Singgih Pambudi Arianto dan Asops Kasdam V/Brawijaya Kolonel Inf Eko Setyawan. Kamis (23/07/2025). Kunjungan ini bertujuan mempererat kerja sama militer antara Indonesia dan Singapura.
Di markas Divisi 6/HQ SS, Pangdam V/Brawijaya disambut oleh Brigadir Jenderal (BG) Anand Sathi Kumar. Pertemuan ini membahas strategi pertahanan modern dan pertukaran informasi intelijen. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman regional. Kedua negara berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan melalui Senior Officer Visit Program (SOPV).
Selain mengunjungi Divisi 6/HQ SS, Pangdam V/Brawijaya juga bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat Singapura (Chief Of Army Singapura), Major General Cai Dexian. Pertemuan ini menjadi forum penting untuk bertukar pandangan tentang isu-isu strategis. Kedua jenderal membahas perkembangan teknologi militer dan taktik pertempuran modern.
Melalui dialog ini, Pangdam V/Brawijaya dan Kepala Staf Angkatan Darat Singapura sepakat untuk meningkatkan latihan bersama dan berbagi teknologi, bertukar wawasan tentang kekuatan militer kedua negara khususnya matra darat. Langkah ini menunjukkan dedikasi kedua negara dalam menjaga perdamaian.
Tujuan kunjungan adalah memperkuat kerja sama bilateral Indonesia-Singapura. Pertemuan membahas peningkatan kapabilitas angkatan darat, strategi latihan bersama, dan respons ancaman keamanan. Kedua pihak sepakat kolaborasi vital untuk stabilitas kawasan.
Dengan terjalinnya kerja sama yang erat ini, diharapkan Indonesia dan Singapura dapat semakin solid dalam menghadapi tantangan keamanan di kawasan. Kemitraan strategis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi stabilitas dan perdamaian regional.(Ambari Taufiq/M Fasichullisan)
NGANJUK- KEMPALAN: Universitas Negeri Surabaya (UNESA) terus memperkuat kiprahnya dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Pada Sabtu, 26 Juli 2025, tim dosen Unesa menyelenggarakan program PKM bertajuk “Peningkatan Kesehatan dan Karakter Santri melalui Olahraga Petanque” di Pondok Pesantren Miftahul Ula, Nglawak, Kabupaten Nganjuk.
Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB dan dibuka secara resmi oleh pengasuh Pondok Pesantren, Prof. Dr. KH. Muhammad Toyib, M.Pd.I. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya sinergi antara pendidikan agama dan pembinaan karakter melalui aktivitas fisik.
“Santri harus kuat secara spiritual dan jasmani. Kehadiran Unesa hari ini menjadi langkah penting dalam memperkuat dua hal tersebut,”ujar beliau.
Sambutan selanjutnya disampaikan oleh ketua tim PKM, Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd., yang juga merupakan dosen Fakultas Vokasi Unesa. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa olahraga Petanque merupakan salah satu bentuk inovasi pendidikan karakter yang aplikatif dan menyenangkan. “Petanque mampu melatih konsentrasi, kedisiplinan, dan kerja sama tim, yang semuanya relevan dalam membangun karakter santri,” jelas Hafidz.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara pihak Unesa dan Pondok Pesantren Miftahul Ula, sebagai wujud komitmen jangka panjang untuk mendukung pembinaan karakter dan kesehatan di lingkungan pesantren.
Sesi materi inti disampaikan oleh Prof. Dr. Nurkholis, M.Pd., yang memaparkan dasar-dasar olahraga Petanque, sejarah, serta manfaatnya dalam konteks pendidikan dan pembentukan karakter. Ia menyampaikan bahwa Petanque cocok diterapkan di lingkungan pesantren karena tidak memerlukan fasilitas kompleks, mudah dipelajari, dan bisa dimainkan oleh berbagai usia.
Setelah sesi pemaparan, peserta yang terdiri dari guru-guru pesantren MA Miftahul Ula dan tamu undangan dari luar, termasuk perwakilan guru dari MAN 1 Nganjuk, mengikuti sesi praktik langsung olahraga Petanque. Kegiatan mencakup pengenalan alat, pelatihan teknik dasar, serta simulasi pertandingan dalam format regu tunggal dan ganda. Kegiatan berlangsung aktif dan antusias, dengan bimbingan langsung dari tim dosen dan mahasiswa Unesa.
Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan dokumentasi, diiringi kesan positif dari para peserta. Perwakilan dari MAN 1 Nganjuk mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan ini dan berharap agar pelatihan olahraga seperti Petanque dapat diperluas ke satuan pendidikan lain, termasuk madrasah.
Program ini diharapkan dapat menjadi embrio pembinaan olahraga dan karakter yang lebih sistematis di lingkungan pesantren, serta memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, sekolah, dan lembaga keagamaan. Melalui kegiatan ini, Unesa menunjukkan bahwa inovasi pendidikan karakter dapat dikemas secara menarik, aplikatif, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.(Ambari Taufiq/M Fasichullisan)
SURABAYA-KEMPALAN: Kebun Raya Mangrove (KRM) Surabaya kini telah genap berusia dua tahun. Meski terbilang muda, KRM Surabaya telah mencatatkan prestasi membanggakan di level internasional. Kawasan konservasi di Surabaya ini telah menjadi bagian dari dua organisasi dunia, yaitu World Mangrove Center (WMC) dan Botanic Gardens Conservation International (BGCI).
Untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyelenggarakan berbagai kegiatan edukatif dan rekreatif pada 26-27 Juli 2025. Kegiatan ini dipusatkan di kawasan KRM Gunung Anyar dan Rungkut Surabaya.
Diawali dengan acara Workshop Nasional bertema “Kebun Raya Mangrove Surabaya Kurangi Emisi Karbon dan Mendukung Ketahanan Pangan untuk Negeri”, Sabtu (26/7).
Workshop Nasional ini dibuka oleh Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksamana Madya TNI (Purn) Amarulla Octavian, Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN R. Hendrian, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Ristianto Pribadi, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Tak hanya itu, pada momen HUT ke-2 ini, KRM Surabaya juga menerima piagam penghargaan dari Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN. Penghargaan ini diberikan oleh BRIN atas dedikasi dan upaya yang membanggakan dalam mengembangkan KRM Surabaya.
Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN R. Hendrian mengatakan bahwa peluang keterlibatan Indonesia dalam World Mangrove Center (WMC) sangat besar. Hal itu karena Indonesia memiliki luas hutan mangrove terbesar di dunia.
“Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Rehabilitasi Mangrove, saya kira keterlibatan Kebun Raya Mangrove Surabaya harus dilihat sebagai peluang yang sangat baik, bukan hanya bagi KRM Surabaya, tetapi juga bagi Indonesia,” ujar Hendrian.
Selain menjadi bagian dari WMC, Hendrian menyebut bahwa KRM Surabaya juga secara resmi masuk sebagai anggota organisasi dunia BGCI. Dengan demikian, pada usia ke-2 ini, KRM Surabaya telah masuk ke dalam dua platform internasional.
“Jadi di momen ke-2 tahun ini, ada dua platform internasional yang sudah melibatkan Kebun Raya Mangrove Surabaya. Yakni, World Mangrove Center (WMC) Botanic Gardens Conservation International (BGCI),” tegasnya.
Menurut Hendrian, keterlibatan KRM Surabaya dalam forum internasional bukan hanya mewakili Kota Surabaya, tetapi juga Indonesia. Oleh karena itu, BRIN berharap peluang ini bisa dimanfaatkan Pemkot Surabaya sebaik mungkin.
“BRIN sebagai pembina kebun raya di Indonesia tentu berharap, kesempatan ini dapat dimaksimalkan oleh Pemkot Surabaya dan KRM, untuk membawa nama Indonesia ke panggung dunia,” katanya.
Pada momen ini, Hendrian juga mengapresiasi kemajuan KRM Surabaya dalam dua tahun terakhir. Menurutnya, Pemkot Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), telah berhasil mengubah kawasan mangrove menjadi lebih optimal dalam waktu singkat.
“Luas lahan terbangun dan termanfaatkan saat ini sudah cukup luas. Ini merupakan salah satu prestasi yang layak diapresiasi,” ujar Hendrian.
Di samping itu, dari segi infrastruktur dan pengunjung, ia menilai bahwa KRM Surabaya juga menunjukkan kemajuan yang membanggakan. Baginya, keberhasilan KRM Surabaya ini bukan hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga keterlibatan aktif dalam jejaring kerja sama internasional.
“Nah, semua prestasi itu, kami catat, kami amati, dan kami menyimpulkan bahwa Kebun Raya Mangrove Surabaya memang layak untuk mendapatkan apresiasi dan catatan yang istimewa,” katanya.
Hendrian pun menggarisbawahi bahwa meski baru berusia dua tahun, capaian KRM Surabaya telah melampaui ekspektasi. Kolaborasi antara Pemkot Surabaya dengan berbagai pihak, dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan kawasan konservasi ini.
“Sekali lagi saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Pemkot Surabaya, khususnya kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) atas prestasi ini,” imbuhnya.
Di waktu yang sama, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI, Ristianto Pribadi menyampaikan bahwa memasuki usia ke 2 tahun bagi KRM Surabaya adalah capaian yang luar biasa. Karena itu, ia mengharapkan KRM Surabaya ke depan dapat menjadi pusat pengetahuan mangrove dunia.
“Nah, Kebun Raya Mangrove Surabaya ini harapannya akan menjadi perpustakaan mangrove dunia. Karena Kebun Raya Mangrove (Surabaya) ini sekarang sudah memiliki 74 spesies mangrove, dan itu sangat sulit,” katanya.
Menurut dia, upaya pelestarian dan pengembangan KRM yang dilakukan Pemkot Surabaya telah membuka jalan bagi pengakuan internasional. Ia pun menilai KRM Surabaya sebenarnya telah menjadi perpustakaan mangrove terbaik saat ini.
“Sehingga ke depan ini akan terus kami dorong, tentunya Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Kota Surabaya akan selalu bersama-sama mengembangkan terus Kebun Raya Mangrove di Surabaya ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan rasa syukur atas bimbingan dan dukungan dari BRIN dan Kemenhut RI. Ia menilai keanggotaan KRM di BGCI menjadi motivasi bagi pemkot untuk terus menjaga dan mengembangkan kawasan konservasi mangrove. “Kami bisa mendapatkan keanggotaan secara internasional, ini menjadi penyemangat kami agar KRM menjadi perpustakaan mangrove dunia dan pusat pengurangan karbon,” ujar Wali Kota Eri. Eri juga mengungkapkan bahwa pengembangan KRM Surabaya ke depan akan difokuskan pada ketahanan pangan dan pengurangan emisi karbon. Nah, salah satu langkah konkret dalam mendukung program ketahanan pangan itu adalah dengan menggandeng BRIN dalam riset pengembangan silvofishery di kawasan tersebut.
“Kami juga mengembangkan silvofishery, kolaborasi antara mangrove dan perikanan serta tambak sekitar. Ketika alam dijaga, Surabaya akan menjadi kota yang bersih dan tenang,” tuturnya.
Wali Kota Eri pun mengapresiasi peran dan dukungan semua pihak dalam pengembangan Kebun Raya Mangrove. Seperti di antaranya United Tractors, Wahana Visi Indonesia, Bumi Bhakti Foundation dan stakeholder terkait yang terus mendukung pengembangan KRM Surabaya.
“Selalu saya katakan bahwa Surabaya berubah, khususnya di Kebun Raya Mangrove ini bukan karena wali kotanya, tapi karena seluruh warga Kota Surabaya, karena semua pihak dan semua elemen itu bersatu,” tegas Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini.
Ia berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin ini terus terjaga dan mampu membawa nama KRM Surabaya ke kancah internasional sebagai simbol keberhasilan pelestarian lingkungan kota.
“Saya matur nuwun sanget (terima kasih banyak) kepada semuanya. Semoga kolaborasi ini, sinergi ini, bisa menjadikan Kebun Raya Mangrove dikenal secara internasional dan bisa menjaga alam yang ada di Surabaya,” pungkasnya.
Sebagai diketahui, selain menerima penghargaan dari BRIN, Workshop Nasional dalam rangka peringatan HUT ke-2 KRM Surabaya juga diwarnai peluncuran buku sejarah mangrove Surabaya, pelepasan burung endemik, serta penyerahan bantuan bibit mangrove. (Dwi Arifin)
SURABAYA-KEMPALAN: Kota Surabaya kembali terpilih sebagai tuan rumah ajang pertandingan olahraga internasional. Kali ini, Surabaya menjadi tempat penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Voli Wanita U21 FIVB 2025.
Kejuaraan Dunia Voli Wanita U21 FIVB ini digelar pada 7-17 Agustus 2025. Pertandingan piala dunia voli wanita ini akan menggunakan dua venue, yakni Gelanggang Olahraga (GOR) Pancasila dan DBL Arena.
Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, serta Pariwisata (Disbudporapar) Hidayat Syah mengatakan, Kejuaraan Dunia Voli Wanita U21 FIVB ini pertama kalinya digelar di Kota Pahlawan. Sebelum pertandingan dimulai, Pemkot Surabaya melalui Disbudporapar telah melakukan sejumlah persiapan, mulai dari penyesuaian ruangan, perbaikan AC Central, hingga perbaikan toilet.
“Jadi ada beberapa penyesuaian ruangan dan AC Central, lalu perbaikan toilet, penambahan shower, seperti itu. Kami melakukan perbaikan bersama teman-teman di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (DPRKPP),” kata Hidayat.
GOR Pancasila yang akan digunakan sebagai salah satu venue pertandingan.
Hidayat menyebutkan, dua venue tersebut tidak hanya disiapkan sebagai tempat pertandingan, akan tetapi juga untuk tempat latihan para ofisial. “Tanggal 28 Juli mereka (ofisial) sudah pada datang. Mereka nanti latihan dahulu di situ (GOR Pancasila dan DBL Arena) sebelum acara pertandingannya dimulai,” ujar Hidayat.
Dalam kesempatan ini, Hidayat mengajak seluruh masyarakat terutama pecinta voli untuk tidak melewatkan pertandingan voli wanita kelas dunia tersebut. Menurutnya, kejuaraan dunia voli ini bukan sekadar turnamen olahraga, akan tetapi juga sebagai penyemangat talenta muda voli di Indonesia, khususnya di Kota Surabaya.
Adanya kejuaraan dunia voli ini, ia berharap, Kota Surabaya bisa menarik lebih banyak lagi event olahraga, baik di skala nasional maupun internasional ke depannya.
“Kami berkomitmen bisa menarik sebanyak mungkin event olahraga ke Surabaya. Termasuk itu nasional maupun internasional. Tujuannya yaitu untuk semakin menguatkan Surabaya sebagai Kota Olahraga,” harapnya.
Dia menambahkan, Kejuaraan Dunia Voli Wanita U21 FIVB 2025 ini juga bersamaan dengan kegiatan pameran seni rupa ARTSUBS di Balai Pemuda. Diketahui, pameran seni rupa ini berlangsung selama satu bulan mulai 2 Agustus – 7 September 2025.
“Nah, karena bersamaan dengan event besar skala internasional ini diharapkan penonton atau ofisial ketika di sela-sela pertandingan bisa menikmati Kota Surabaya. Salah satunya mengunjungi ARTSUBS,” pungkasnya. (Dwi Arifin)
Kongres PSI Di Tutup, ketua Umum PSI Terpilih, Kaesang Pangarep mengungkapkan rasa syukurnya atas terselenggaranya Kongres PSI 2025 di Solo, Jawa Tengah pada 19-20 Juli 2025.
Dalam sejarah politik Indonesia, Munas (Musyawarah Nasional) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada pertengahan Juli 2025 menandai babak baru dalam demokrasi internal partai.
Dengan melibatkan sekitar 187.306 kader yang terdaftar sebagai pemilih sah, PSI menyelenggarakan sistem Pemilu Raya yang memungkinkan seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke memberikan suara secara langsung melalui platform e‑voting
Pemungutan suara yang berlangsung antara 12 hingga 18 Juli 2025, melalui situs vote.psi.id, mencerminkan implementasi digitalisasi demokrasi modern yang inklusif.
Partisipasi mencapai lebih dari 50 persen dari daftar pemilih tetap—yang artinya sekitar 137 ribu kader benar-benar memberi suara .
Hasilnya: Kaesang Pangarep, petahana dan putra bungsu Presiden ke‑7 Joko Widodo, kembali terpilih sebagai Ketua Umum PSI periode 2025–2030 dengan meraih 65,28 persen suara, mengungguli dua kandidat lainnya, yaitu Ronald A. Sinaga (Bro Ron) dan Agus Mulyono Herlambang, yang masing‑masing mendapatkan 22,23 % dan 12,49 % suara .
PSI kemudian resmi mengganti citra menjadi “Partai Super Terbuka” (Super Tbk), sebagai simbol bahwa kontrol atas partai tidak lagi dikuasai oleh elite lama, melainkan tersebar pada basis kader yang memiliki hak suara setara .
Dari sisi pengamat, langkah ini dipandang sebagai sindiran tak langsung (atau semboyan progresif) terhadap partai politik tradisional yang masih mengandalkan mekanisme aklamasi dalam pemilihan ketua umum partai.
Dalam banyak partai besar di Indonesia, ketua umum ditentukan oleh beberapa elite dan tidak pernah menghadapi kompetisi dari bawah. Sistem e‑voting PSI disituasikan sebagai kritik implisit pada budaya itu.
Citra Institute melalui pengamat politiknya, Efriza, menilai bahwa PSI telah berhasil menerjemahkan narasi partai terbuka ke dalam praktik nyata.
Ia menekankan bahwa sistem e‑vote mencerminkan semangat kesetaraan suara dan mengolok-olok praktik partai lama yang hanya memberi ruang bagi segelintir elite dalam menentukan ketua umum .
Dari aspek keamanan dan teknologi, PSI tak menyepelekan tantangan. Pakar cyber security, Muhammad Salahuddien, menyatakan bahwa aplikasi e‑voting yang digunakan telah diuji dan diaudit selama seminggu sebelum digunakan, dan dinyatakan aman, stabil, serta memenuhi standar internasional.
Ia menekankan transparansi, kerahasiaan pemilih, dan penyimpanan data yang aman menjadi aspek utama sistem ini.
Pernyataan ini memperkuat klaim PSI bahwa pelaksanaan Pemilu Raya berjalan secara kredibel dan profesional .
Namun, kritik terhadap PSI juga tidak absen. Menurut pengamat UGM Dr. Arie Sudjito, demokrasi digital seperti ini tidak otomatis memastikan meritokrasi sejati.
Ada risiko bahwa kontrol pada platform, algoritma, dan informasi tetap berada di tangan elit atau pengelola sistem.
Jika struktur e‑voting semata dijadikan legitimasi atas keputusan elit tertentu, sistem ini kehilangan substansi dan menjadi “kosmetik demokrasi” semata .
Contohnya, proses kaderisasi PSI yang belum sepenuhnya meritokratis—Kaesang, meskipun baru bergabung sejak 2023, langsung menjadi ketua umum.
Ini memicu pertanyaan tentang seberapa kuat pondasi struktural partai benar‑benar dari bawah, bukan dari dinamika elit atau politik dinasti.
Tetapi dari sisi demokrasi partai, langkah e‑voting PSI layak diapresiasi sebagai referensi dan inspirasi.
Dengan memberikan kesempatan langsung kepada anggota biasa—dari DPP hingga DPD—PSI mengubah paradigma bahwa yang menentukan nasib partai bukan hanya pimpinan pusat atau elite internal.
Andy Budiman, Wakil Ketua Umum DPP PSI sekaligus Ketua Steering Committee, menyebut bahwa konsep ini terinspirasi dari partai internasional seperti Podemos (Spanyol), Five Star Movement (Italia), dan Partai Buruh (Inggris).
Dari segi nilai praktikal, pemilihan digital ini juga memberikan efisiensi, menjangkau kader dari daerah terpencil dan mengurangi biaya fisik pertemuan.
Namun, PSI menyadari kelemahan jaringan internet di beberapa wilayah, terutama bagian timur Indonesia—oleh karena itu, sosialisasi dan verifikasi ulang keanggotaan menjadi prioritas agar semua kader memiliki akses memilih.
Bagi demokrasi di Indonesia secara keseluruhan, PSI telah menorehkan satu bab baru yakni tindakan konkret membuka akses kader biasa untuk menentukan ketua umum.
Ini bukan sekadar retorika, melainkan ujian lapangan bagi ide demokrasi partai yang berlandaskan inklusivitas.
Salah satu indikator suksesnya adalah partisipasi lebih dari separuh anggota, penerapan teknologi yang telah diaudit, serta hasil pemilihan yang diumumkan transparan.
Apakah ini model sempurna? Tidak. Tantangan seperti dominasi elite digital, potensi manipulasi algoritma, atau ketergantungan pada satu figur dominan tetap ada.
Kaesang misalnya, menang telak di atas calon lain, tetapi proses pendaftaran calon sendiri dikontrol lewat persyaratan elit seperti dukungan DPW dan DPD.
Ini menimbulkan pertanyaan: apakah partai benar‑benar terbuka untuk kandidat dari basis akar rumput tanpa koneksi elite?
Namun—dengan mengakui keterbatasan—PSI setidaknya telah menyediakan ruang formal bagi kader untuk berkompetisi dalam proses politik partai, sesuatu yang jarang terjadi di partai lain.
Dari sudut nilai demokrasi, PSI telah membuktikan bahwa digitalisasi partai bukan hanya soal modernisasi teknis, tapi juga soal keadilan internal dan desentralisasi kekuasaan.
Narasi “Partai Super Terbuka” bukan klaim kosong, melainkan telah dijalankan dalam praktik Pemilu Raya.
Langkah ini membuka harapan bahwa partai politik lain dapat mengadopsi praktik serupa, menurunkan tirai eksklusivitas elite, dan memperluas ruang partisipasi demokrasi dalam politik partai.
Munas PSI dan Pemilu Raya dengan e‑voting memberikan pelajaran bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemilu nasional, tetapi juga soal bagaimana partai internal bekerja secara inklusif dan modern.
Meskipun belum sempurna, PSI telah mengambil langkah nyata menuju kultur politik baru: keterbukaan, partisipasi, dan digitalisasi yang bermakna.
Ini bukan sekadar politik simbolik, melainkan pijakan untuk membangun internal partai yang lebih demokratis dan adaptif terhadap tuntutan zaman.
Dengan hasil yang transparan dan partisipasi cukup tinggi, PSI telah menunjukkan bahwa internal partai juga dapat menjadi laboratorium demokrasi.
Semoga, langkah ini menjadi inspirasi untuk demokrasi yang lebih sehat dari dalam tubuh partai, bukan hanya di lembaga politik atau parlemen, tetapi di struktur internal partai itu sendiri.
KEMPALAN : Saat ngerumpi di luar tugas, orang Indonesia dan orang Eropa saling menanyakan perihal penghasilan masing-masing.
“Berapa gaji Anda dan untuk apa saja uang sejumlah itu?” tanya orang Indonesia mengawali pembicaraan.
Orang Eropa menjawab, “Gaji saya 3.500 euro; 1.000 euro untuk tempat tinggal, 1.500 euro untuk makan, 500 euro untuk hiburan.”
“Lalu sisa 500 euro untuk apa?” tanya orang Indonesia. Orang Eropa menjawab ketus, “Oh, itu urusan saya. Anda tidak perlu tahu !”
Kemudian orang Eropa balik bertanya, “Kalau penghasilan Anda, berapa? Dan untuk apa saja?”
“Gaji saya Rp 4.900.000; Rp 2.500.000 untuk makan, Rp 1.000.000 untuk sewa tempat tinggal, Rp 500.000 untuk sekolah anak, Rp 750.000 bayar cicilan motor, Rp 500.000 dikirim ke orang tua, Rp 350.000 untuk rekreasi, Rp 150.000 alokasi BPJ…S… “
Saat orang Indonesia nerocos menjelaskan, orang Eropa segera memotong dengan pertanyaan penuh heran, ” Stop ! Stop ! Uang itu jumlahnya sudah melampaui gaji Anda, sisanya dari mana??!! “
Orang Indonesia itu lantas menjawab dengan enteng, “Begini Mister … uang yang kurang, itu urusan saya… Anda tidak berhak bertanya-tanya… “
Sama-sama menjawab “itu urusan saya”, yang membedakan orang Eropa punya batasan jelas sampai dimana mereka mengalokasikan gajinya.
Sementara pengeluaran orang Indonesia sudah melewati gaji yang diterimanya setiap bulan, meski yang diterimanya sebatas UMR (upah minimum regional) yang “cuma” Rp 4.900.000 (untuk ukuran Surabaya) ini.
Alokasi gaji orang Eropa jelas lantaran mencukupi untuk hidup setiap bulan. Bahkan ada banyak orang yang bisa menabung.
Berbeda dengan gaji rata-rata orang Indonesia. Maka kekurangan itu bisa diperoleh dengan improvisasi (ngobyek atau ngutang). Atau bisa dengan menggabungkan gaji suami-istri bagi yang sama-sama berpenghasilan.
Atau bisa jadi melakukan korupsi bagi yang punya niat dan peluang.
Tentu saja orang sekelas buruh pabrik yang bergaji Rp 4.900.000 tidak punya peluang untuk korupsi (itupun gajinya banyak di bawah nominal tersebut). Biasanya, yang punya jabatan publiklah yang sering melakukan tindakan itu. (Amang Mawardi).
SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya integrasikan Bus Trans Jatim dengan berbagai moda transportasi yang ada di Kota Pahlawan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, konektivitas ini akan dilakukan tanpa mematikan trayek angkutan umum yang sudah beroperasi.
“Jadi kita akan koordinasikan, tapi yang pasti saya tidak ingin ada yang lewat (moda tranportasi lain) itu tidak berfungsi,” ujarnya, Jumat (25/7).
Eri Cahyadi menjelaskan, integrasi yang akan dilakukan tidak hanya berfokus pada bus, tetapi juga memanfaatkan moda transportasi lain seperti Kereta Api (KA) Lokal atau Surabaya Regional Railway Line (SRRL) yang akan segera dibangun.
Anfkutan Suro Boyo Bus
“Kita dengan Provinsi Jawa Timur, Alhamdulilah akan ada SRRL juga kan. Jadi, tidak semuanya hanya lewat bus saja, tapi bisa melalui kereta,” tambahnya.
Menurut Wali Kota Eri Cahyadi, penumpang dari Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya nantinya bisa memanfaatkan SRRL sebagai salah satu pilihan transportasi terintegrasi.
Namun, ia menekankan prinsip utama dalam integrasi ini adalah tidak mematikan transportasi yang sudah ada. “Tidak mungkin ketika ada yang lewat di sana trayeknya tiba-tiba dimasukin yang baru,” tegasnya.
Ia melanjutkan, jika integrasi sudah berjalan, penumpang Bus Trans Jatim bisa turun di titik tertentu dan kemudian dijemput oleh angkutan lain seperti Wira-Wiri untuk melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir. Skema tersebut, sedang dalam koordinasi intensif antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jawa Timur.
Angkutan Wira-Wiri Suroboyo.
Sementara itu, terkait sistem bagi hasil yang akan diterapkan, Eri Cahyadi menyebut bahwa hal itu akan dihitung secara detail. “Nanti kita akan hitung, misalnya Rp 2.000 itu sampai mana?, oh ternyata batas opernya di sini dan lain-lainnya,” jelasnya.
Dalam proses perhitungan nantinya, akan melibatkan komunikasi antara Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.
Eri Cahyadi meyakini bahwa integrasi ini akan sangat menguntungkan masyarakat. “Buat saya integrasi itu bagus, sehingga penumpang itu tidak bingung, yang penting ditampung di mana,” katanya.
Meskipun detail teknis seperti skema bagi hasil masih dibahas di tingkat dinas terkait, Eri Cahyadi memastikan bahwa konsep integrasi akan segera disepakati. “Sudah ketemu, kalau yang di Surabaya dengan di Jawa Timur antar Dishubnya,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa integrasi ini bukan tentang “kalah menang”, melainkan menciptakan sistem yang menguntungkan masyarakat yang ingin masuk atau keluar Surabaya tanpa menghilangkan transportasi yang sudah ada. Masyarakat bisa menggunakan tiket terusan yang memungkinkan perpindahan antar moda transportasi.
“Integrasi ini mengutamakan bagaimana orang itu nyaman ketika akan masuk Surabaya, ketika akan keluar Surabaya terintegrasi dengan transportasi yang ada. Transportasi yang ada itu apa? Bisa Trans Jatim, bisa bus, bisa Wira-Wiri, bisa SRRL nantinya,” pungkasnya. (Dwi Arifin)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kadis Pemdidikan Jatim Aries Agung Paewai membantu memasangkan jaket kontingen pada salah seorang siswa.
SIDOARJO-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimistis siswa-siswi SMK Jawa Timur dapat kembali menjadi juara umum dalam Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Pendidikan Menengah (Dikmen) Tingkat Nasional Tahun 2025. Jika target ini tercapai, maka akan menjadi yang ketiga kalinya berturut-turut sejak tahun 2023, atau hattrick sebagai Juara Umum LKS Dikmen Tingkat Nasional.
Optimisme ini ditunjukkan Gubernur Khofifah saat melepas kontingen Provinsi Jawa Timur pada LKS Dikmen Tingkat Nasional Tahun 2025 di Hotel Swiss Bell Juanda, Sidoarjo, Jumat (25/7).
“Kami ikut mengiringi semangat juang anak-anakku SMK Jatim. Mudah mudahan kontingen Jatim pada LKS bisa memberikan dedikasi terbaiknya, konsentrasi terbaiknya,” ujar Khofifah
“Kalau ada yang dilakukan dengan kerja kelompok lakukan dengan penuh soliditas, solidaritas, dan kekompakan. Bismillah kita berdoa semoga semua kontingen diberikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa membawa pulang prestasi terbaik juara umum ketiga kalinya ke bumi Majapahit,” sambungnya.
Pada LKS tingkat nasional tahun ini, lanjut Khofifah, sebanyak 46 siswa SMK menjadi kontingen LKS Provinsi Jatim. Mreka akan mengikuti 38 bidang lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai tanggal 26 Juli hingga 1 Agustus 2025.
“LKS Dikmen 2025 adalah bagian dari penguatan vokasi, bagian dari penguatan dedikasi dan bagian dari prestasi yang akan membawa manfaat barakah serta nama baik Jawa Timur,” lanjutnya.
“Selamat berjuang semuanya. Salam sehat sukses semuanya. Bawa prestasi setinggi-tingginya, kembali ke Jawa Timur membawa juara umum. Dengan ridha dan barakah Allah SWT, kontingen LKS Dikmen tahun 2025 saya nyatakan siap resmi diberangkatkan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kehadiran Gubernur Khofifah untuk melepas kontingen Provinsi Jawa Timur pada LKS Dikmen Tingkat Nasional Tahun 2025.
“Siswa-siswa hebat ini akan mewakili Jawa Timur berlaga ditingkat nasional, alhamdulillah Ibu Gubernur hadir membersamai sekaligus ingin memotivasi langsung kepada anak-anak. Beliau ingin bersama kita dan memberikan semangat buat anak-anak kita,” ucap Aries.
“Alhamdulillah dua tahun berturut-turut Jawa Timur memperoleh juara umum lomba LKS Dikmen tingkat nasional. Insya Allah dengan motivasi dan doa dari Ibu Gubernur kita bisa memperjuangkan dan kembali merebut juara umum,” imbuhnya.
Aries menyebut seluruh peserta kontingen siswa LKS menyatakan kesiapannya untuk bertempur, bertanding, dan siap mengharumkan nama Jawa Timur.
“Insya Allah sukses persiapan, sukses pelaksanaan, dan sukses prestasi. Kami bentuk tim sukses terdiri dari kepala sekolah, guru pendamping juga wali murid agar anak-anak bisa terpacu semangatnya mengikuti pertandingan lomba yang akan diikuti,” tambahnya.
“Kami optimis prestasi di LKS Jatim ditingkat nasional bisa membawa fokasi di Jawa Timur harus menjadi kiblat nasional. Ini tentu motivasi kita semua agar ditahun 2025 ini kita bisa melakukan langkah-langkah yang lebih strategis,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Gubernur Khofifah juga melakukan penyematan dan pemasangan jaket kontingen kepada perwakilan penyematan jaket LKS kontingen Jawa Timur.
Turut hadir dalam pelepasan ini Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jatim, para kepala sekolah, guru pendamping, peserta siswa LKS SMK, dan para orang tua siswa. (Dwi Arifin)
NEW YORK, USA – KEMPALAN: Belum lama ini, Kempalan menerima Press Release dari sebuah komunitas diaspora yang tergabung dalam sebuah FORUM yang bernama FORUM DIASPORA INDONESIA (FDI).
FDI merupakan salah satu wadah berkumpulnya warga negara Indonesia yang berada di hampir seluruh dunia, yang mana mereka sangat peduli dengan Indonesia, termasuk kasus ijazah palsu dan HAM (Hak Asasi Manusia).
Indonesia kembali menjadi perhatian dunia atas kasus ijazah palsu yang melibatkan nama Jokowi sebagai mantan presiden Indonesia selama dua periode yang mana sebelumnya juga ramai diperbincangkan oleh masyarakat Internasional dengan OCCRPnya. Kasus ini menjadi perhatian dunia luar karena terjadi perseteruan antara rakyat Indonesia melawan orang yang berkuasa selama sepuluh tahun, yang dalam hal ini dari pihak rakyat terwakili oleh beberapa orang antara lain Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo, dr. Tifa, bahkan dalam perkembanhan terakhir ada dua belas nama yang dikabarkan dilaporkan ke Bareskrim.
Hal ini memancing perdebatan dan diskusi panjang di berbagai kalangan bahkan sudah merembet ke masalah HAM, karena masyarakat menilai ada kesan keberpihakan dari aparat hukum kepada salah satu pihak yang bersengketa.
Press Release dari FDI
PRESS RELEASE For Immediate Release. July 26th, 2025
Contact: Chris Komari /Chairman FDI Chris.komari@yahoo.com Agus Yunanto /Sekjen FDI Agusyunanto1957@gmail.com ……
RE: Fase Pertama (#1) International Campaign Exposing Pelanggaran Hak Konstitusional dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kepada Lembaga Internasional.
Kami, anggota Forum Diaspora Indonesia (FDI) yang tersebar di 25 negara diseluruh dunia, telah mengirim laporan fase pertama (#1) tentang abuse of power, pelanggaran hak azasi manusia, pelanggaran hukum dan pelanggaran hak konstitutional (HAM) rakyat Indonesia kepada lembaga Internasional.
Dibawah ini daftar nama-nama lembaga Internasional, NGOs Internasional dan pejabat pemerintah dalam dan luar negeri, yang sudah menerima surat dari anggota Forum Diaspora Indonesia (FDI), sbb:
3). President Donald J. Trump & Vice President J.D. Vance.
4). President Prabowo Subianto
5). U.S. State Department/Secretary of State, Marco Rubio.
6). Senator Alex Padilla (D) dari California.
7). Congressman Mark DeSaulnier (D), dari Congressional District 10th, California.
8). Congressman John Garamendi (D), dari district 10th, California.
9). Office of High Commissioner Human Rights di United Nations (PBB).
10). Tom Lantos Human Rights Commission di U.S. CONGRESS.
Kami para diaspora Indonesia yang berdomisili diluar negeri sangat prihatin dan kecewa dengan masalah sepele untuk membuktikan keaslian ijazah seorang PEJABAT PUBLIK menjadi polemik besar yang bertele-tele dan berlarut-larut.
Penegak hukum, dalam hal ini BARESKRIM dan POLDA METRO JAYA yang memiliki tugas dan tanggung-jawab untuk menegakkan hukum dan Konstitusi UUD 1945 yang seharusnya bersikap NETRAL, tetapi sangat terkesan berat sebelah, melindungi mantan Presiden Indonesia Joko Widodo.
●》BARESKRIM melakukan GELAR PERKARA KHUSUS tanpa menghadirkan IJAZAH ASLI yang menjadi issue utama dalam perkara.
●》POLDA METRO JAYA menaikkan perkara ke penyidikan hanya menggunakan bukti ijazah photo copy.
●》BARESKRIM dan POLDA METRO JAYA begitu takut menyita dan menghadirkan IJAZAH asli milik Joko Widodo.
●》Sekarang MAPOLRESTA di Solo mampu dan berani menyita IJAZAH milik Jokowi, sehingga ini adalah bukti bahwasanya selama ini BARESKRIM dan POLDA METRO JAYA telah melanggar proses hukum dan prosedur hukum itu sendiri.
Itu semua membuktikan BARESKRIM dan POLDA METRO JAYA tidak NETRAL, tidak menegakkan hukum dan memastikan persamaan hukum kepada semua warga negara (equality before the law to all citizens), dan terbukti berat sebelah dalam menegakkan hukum.
That is not acceptable …!!!
Dalam BAB 1, Pasal 1, Ayat 3, UU KIP No. 14 tahun 2008, disebutkan definisi badan publik, sbb:
(*3). Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah, sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
●》UGM adalah badan publik. ●》Danantara adalah badan publik. ●》Joko Widodo adalah pejabat publik.
Semua badan publik dan pejabat publik memiliki kewajiban terhadap publik secara hukum, untuk membuat laporan secara regular kepada publik dan memberikan dokumen kepada publik bila diminta.
Dalam kasus Ijazah mantan Presiden Indonesia Joko Widodo sudah sangat jelas, UGM dan Joko Widodo sebagai badan publik dan pejabat publik harus tunduk kepada hukum, yakni UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008.
Inilah hukum yang seharusnya ditegakkan oleh BARESKRIM dan POLDA METRO JAYA.
Menaikkan kasus ini kepenyidikan terhadap anggota masyarakat, akademisi, peneliti dan aktivis yang menjalankan hak konstitusional yang dijamin langsung oleh Konstitusi UUD 1945 dengan menuntut keterbukaan informasi publik terhadap badan publik (UGM) dan seorang pejabat publik (Joko Widodo), adalah pelanggaran HAM.
Tindakan BARESKRIM dan POLDA METRO JAYA itu jelas melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia (HAM), dan melanggar HAK IMMUNITAS KONSTITUSIONAL RAKYAT (constitutional immunity), yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi UUD 1945.
BARESKRIM dan POLDA METRO JAYA telah melanggar hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh Universal Declaration of Human Rights, tahun 1948 oleh PBB dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
Ketika badan publik melanggar hukum, pejabat publik melanggar hukum dan penegak hukum (BARESKRIM dan POLDA METRO JAYA) melanggar hukum dan tidak NETRAL, maka Pejabat Executive dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto seharusnya mengoreksi kesalahan ini dengan menggunakan Executive Power (Executive Order).
Bila Presiden Prabowo Subianto tidak sanggup melakukan itu, maka anggota DPR yang harus mengoreksinya dengan menggunakan Legislative Power.
Anggota DPR sebagai wakil-wakil rakyat di Parlemen bisa membentuk PANSUS dan menggunakan HAK SUBPOENA untuk mendapatkan ijazah asli dari mantan Presiden Indonesia Joko Widodo secara paksa.
Ketika Presiden Prabowo Subianto dan DPR, tidak juga mengambil sikap dan tindakan yang tegas untuk mengoreksi kesalahan itu dan abuse of power, tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap anggota masyarakat, khususnya para aktivis, akademisi dan peneliti terus berjalan, maka kami dari Forum Diaspora Indonesia (FDI) memiliki tanggung jawab untuk membela hak konstitusional rakyat (constitutional rights) dengan melawan semua bentuk abuse of power, pelanggaran HAM, tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap anggota masyarakat, kepada lembaga Internasional.
Tujuan kami hanya satu:
Semua bentuk abuse of power, pelanggaran HAM, tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap anggota masyarakat, aktivis, akademisi dan peneliti di Indonesia, harus segera dihentikan.
If they play hardball, we play hardball. Injustices are not sustainable and unacceptable…!!!
Internasional campaign yang kami lakukan baru fase pertama (#1).
Bila tindakan abuse of power, pelanggaran HAM, tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap anggota masyarakat, aktivis, akademisi dan peneliti tidak segera dihentikan, maka kami para anggota Forum Diaspora Indonesia (FDI) yang tersebar di 25 negara akan terus meningkatkan laporan pelanggaran HAM ini ke lembaga-lembaga Internasional secara regular dan lebih luas lagi.
Sebenarnya kita malu exposing this dirty laundry ke dunia international, but we have no choice.
Hal itu kami lakukan karena rasa tanggung-jawab, terpaksa dan dipaksa oleh keadaan. Karena rasa cinta terhadap tanah air, membela kebenaran, membela hak dan kedaulatan rakyat, untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak cukup pemerintah memberikan jaminan isi perut, kekuatan ekonomi dan kebebasan beragama, berbicara, berekpresi, berkumpul dan mengemukakan pendapat.
Menegakkan hukum dan keadilan adalah hal yang sangat penting dan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebab tanpa jaminan hukum dan keadilan, tidak akan pernah ada kedamaian.
There is no peace in the absence of justice. ……….
Apa, siapa dan bagaimana FDI?
Forum Diaspora Indonesia (FDI) adalah satu organisasi non-partisan, tidak terafiliasi terhadap organisasi apapun dan manapun, dan independent think-tank, anggotanya para diaspora Indonesia yang berdomisili diluar negeri tersebar di 25 negara diseluruh dunia dengan kantor pusat di California, USA.
Chris Komari, Ketua Umum FDI. Agus Yunanto, Sekretaris Jendral FDI
Secara umum FDI bergerak dalam bidang Riset & Analisis Kebijakan, Rekomendasi Kebijakan, Keterlibatan Publik dan Advokasi, Memberikan Masukan dan Nasehat Kepada Pemerintah dan Pengambil Keputusan, Kepemimpinan Dalam Pemikiran, Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas, Pemantuan dan Evaluasi.
Terima kasih.
—
Hampir semua di kalangan masyarakat menginginkan masalah ini cepat selesai dan salah satu caranya adalah Jokowi menunjukkan ijazahnya kehadapan publik.
Selain masyarakat umum, banyak tokoh juga yang berpendapat sama, yaitu rakyat berhak melihat ijazah mantan presiden mereka yang telah memimpin dengan waktu yang cukup lama. (Izzat)
