Partai Politik

Ketika krisis global dan moneter mengancam, banyak bandit dan badut serta bandar politik sedang bersiap menjadi brutus politik: menikam presiden dari belakang jika kesempatan itu datang.

Oleh: Daniel Mohammad Rosyid

KEMPALAN: Banyak politikus yang tidak menyangka bahwa partai politik adalah satu organisasi yang paling berbahaya di planet ini. Begitulah sinyalemen Noam Chomski seorang pengamat kebijakan politik luar negeri AS selama lebih dari 50 yahun terakhir.

Wapres Moh. Hatta tidak pernah bermimpi saat menerbitkan Maklumat X pada 3/11/1945 yang menganjurkan pembentukan partai politik untuk menyiapkan diri menghadapai Pemilu pada Januari 1946.

Di Indonesia partai yang berbahaya itu adalah PKI di era Soekarno, Golkar di era Soeharto, Demokrat di era SBY, dan PDIP di era Jokowi. Saat ini kita mewaspadai Gerindra binaan Prabowo Subianto.

Dan, masa depan kita perlu mewaspadai PSI yang dibina Joko Widodo. Potensi merusak partai politik ini sangat dipahami Prabowo Subianto saat mendirikan Gerindra. Sebelumnya Prabowo adalah Golkarian seperti Wiranto, dan Surya Paloh.

Pelajaran pahit era Orde Baru, membuka jalan bagi era multi-partai pada era Reformasi.

Apalagi setelah UUD 10/8/2002 memberi posisi istimewa bagi partai-partai politik ini: menjadi satu-satunya lembaga yang berhak mengajukan pasangan Capres-cawapres.

Diksi partai politik tiba-tiba muncul di UUD 10/8/2002 jatuh dari langit, padahal tidak pernah disebut sekalipun dalam UUD 18/8/1945. Monopoli politik ini telah terbukti membuat partai-partai politik tersebut menjadi organisasi yang sangat berpengaruh atas jagad politik tanah air.

Mulyadi Tadampali menunjukkan bahwa arsitektur rumah politik NKRI sejak UUD baru itu berlaku dihuni oleh para bandit, badut, dan bandar politik di mana duit adalah oksigen di jagad itu.

Ketiga pemain utama jagad politik kemudian sering memainkan peran gendham, glembuk dan copet politik atas massal masyarakat yang telah mengalami mutasi cepat menjadi homo cobongensis dan homo kampretensis.

Partai politik bukanlah lembaga negara yang pemimpin-pemimpinnya telah dipilih melalui mekanisme pemilu. Elit parpol dipilih melalui mekanisme internal parpol yang sering dikendalikan oleh feodalisme partai dan dinasti partai.

Bahkan demokratisasi jarang terjadi dalam internal partai politik. Elit parpol dipilih karena kedekatannya dengan pendiri partai dan penyedia logistiknya, bukan juga secara meritokratik.

Anggota DPR sekalipun tidak leluasa berbicara, karena terancam oleh mekanisme recall.

Demokrasi yang diimpikan oleh kaum reformis kini berkembang pesat menjadi parpolikrasi yang bersimbiosis dengan korporatokrasi di mana uang berbicara lebih lantang daripada argumen, akal sehat, dan hikmah.

Karena duit menjadi oksigen di jagad politik ini, maka hukum dan regulasi dapat diperjualkan untuk harga yang cocok. Hukum jadi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maladministrasi publik merajalela dimana regulasi dibuat untuk kepentingan elite, bukan untuk kepentingan publik.

Fitur parpolikrasi yang paling dibanggakan kaum reformis seperti Saiful Mujani, Bahrawi dan Ray Rangkuti serta Fery Amsari adalah pemilihan pasangan capres dan cawapres secara langsung di bilik suara.

Bagi parpol ini, pilpres langsung ini adalah kesempatan ndagang sapi, dan bagi konsultan politik seperti Mujani ini adalah proyek besar. Padahal pilpres model ini tidak benar-benar langsung oleh pemilih karena pasangan yang maju nyapres adalah hasil transaksi para elit parpol.

Ketika krisis global dan moneter mengancam, banyak bandit dan badut serta bandar politik sedang bersiap menjadi brutus politik: menikam presiden dari belakang jika kesempatan itu datang.

Kapal NKRI yang sedang memutar haluan di tangan Prabowo perlu diperlambat, mungkin dengan melewati krisis ini justru haluan baru ini makin jelas tujuannya: melepaskan diri dari jerat kapitalisme-ribawi global, kembali ke arah kompas UUD 18/8/1945 menuju bangsa yg merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

There is no such thing as free lunch on this planet under the sun. Barangkali ini adalah kebangkitan nasional yang sesungguhnya.

*) Daniel Mohammad Rosyid, @Rosyid College of Arts, Guru Besar Departemen Teknik Kelautan ITS, PTDI Jawa Timur

Catatan: Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.