Diskusi Masalah Gaji

KEMPALAN : Saat ngerumpi di luar tugas, orang Indonesia dan orang Eropa saling menanyakan perihal penghasilan masing-masing.

“Berapa gaji Anda dan untuk apa saja uang sejumlah itu?” tanya orang Indonesia mengawali pembicaraan.

Orang Eropa menjawab, “Gaji saya 3.500 euro; 1.000 euro untuk tempat tinggal, 1.500 euro untuk makan, 500 euro untuk hiburan.”

“Lalu sisa 500 euro untuk apa?” tanya orang Indonesia. Orang Eropa menjawab ketus, “Oh, itu urusan saya. Anda tidak perlu tahu !”

Kemudian orang Eropa balik bertanya, “Kalau penghasilan Anda, berapa? Dan untuk apa saja?”

“Gaji saya Rp 4.900.000; Rp 2.500.000 untuk makan, Rp 1.000.000 untuk sewa tempat tinggal, Rp 500.000 untuk sekolah anak, Rp 750.000 bayar cicilan motor, Rp 500.000 dikirim ke orang tua, Rp 350.000 untuk rekreasi, Rp 150.000 alokasi BPJ…S… “

Saat orang Indonesia nerocos menjelaskan, orang Eropa segera memotong dengan pertanyaan penuh heran, ” Stop ! Stop ! Uang itu jumlahnya sudah melampaui gaji Anda, sisanya dari mana??!! “

Orang Indonesia itu lantas menjawab dengan enteng, “Begini Mister … uang yang kurang, itu urusan saya… Anda tidak berhak bertanya-tanya… “

Sama-sama menjawab “itu urusan saya”, yang membedakan orang Eropa punya batasan jelas sampai dimana mereka mengalokasikan gajinya.

Sementara pengeluaran orang Indonesia sudah melewati gaji yang diterimanya setiap bulan, meski yang diterimanya sebatas UMR (upah minimum regional) yang “cuma” Rp 4.900.000 (untuk ukuran Surabaya) ini.

Alokasi gaji orang Eropa jelas lantaran mencukupi untuk hidup setiap bulan. Bahkan ada banyak orang yang bisa menabung.

Berbeda dengan gaji rata-rata orang Indonesia. Maka kekurangan itu bisa diperoleh dengan improvisasi (ngobyek atau ngutang). Atau bisa dengan menggabungkan gaji suami-istri bagi yang sama-sama berpenghasilan.

Atau bisa jadi melakukan korupsi bagi yang punya niat dan peluang.

Tentu saja orang sekelas buruh pabrik yang bergaji Rp 4.900.000 tidak punya peluang untuk korupsi (itupun gajinya banyak di bawah nominal tersebut). Biasanya, yang punya jabatan publiklah yang sering melakukan tindakan itu.
(Amang Mawardi).