Yona Bagus: Siapa Berhak Disebut Arek Suroboyo?

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko..

SURABAYA-KEMPALAN:  Siang itu, ruang rapat Komisi A DPRD Surabaya tak sekadar dipenuhi adu argumen. Ada kegelisahan yang terasa, mengendap di antara pembahasan formal yang seharusnya rutin. Selasa, 21 April 2026, Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang awalnya membahas maraknya aksi sweeping dan intimidasi terhadap juru parkir, justru berbelok menjadi perenungan yang lebih dalam—tentang identitas dan rasa memiliki sebuah kota.

Isu bermula dari keresahan atas tindakan sekelompok orang yang melakukan penertiban sepihak terhadap juru parkir. Cara-cara yang digunakan dinilai intimidatif, bahkan menyerupai praktik premanisme. Komisi A pun turun tangan, mencoba mencari solusi atas persoalan yang meresahkan warga itu.

Namun di tengah pembahasan, Ketua Komisi A Yona Bagus Widyatmoko yang akrab disapa Yebe, justru mengajukan pertanyaan yang tak biasa—sederhana, tapi menggugah.

Ia bercerita tentang dirinya. Lahir dan besar di Surabaya, tetapi memiliki orang tua dari Solo dan Jombang. Lalu ia melempar pertanyaan retoris: apakah itu membuatnya tak layak disebut Arek Suroboyo?

Ruang rapat sejenak terasa hening.Pertanyaan itu seperti menggantung di udara, menantang cara pandang lama yang masih kerap mengukur identitas dari garis keturunan.

Bagi Yebe, menjadi Arek Suroboyo bukan soal darah. Bukan pula soal logat. Tetapi soal hidup, tumbuh, dan berkontribusi di kota ini. Siapa pun yang menetap, memiliki identitas sebagai warga, dan ikut menjaga Surabaya—dialah bagian dari kota ini. “Semua punya tanggung jawab yang sama menjaga Surabaya,” katanya.

Di sinilah persoalan menjadi lebih kompleks. Dalam kehidupan sehari-hari, masih ada kecenderungan mengotakkan warga berdasarkan latar belakang budaya atau cara bicara. Dialek Madura, misalnya, kerap memunculkan stigma tertentu. Padahal, banyak dari mereka yang berlogat demikian justru lahir dan besar di Surabaya.

Fenomena ini mencerminkan adanya bias sosial yang belum sepenuhnya hilang. Sebuah cara pandang yang, tanpa disadari, bisa melukai rasa memiliki seseorang terhadap kotanya sendiri.

Pembahasan pun meluas, menyentuh sejarah panjang Surabaya. Yebe mengajak semua yang hadir mengingat kembali tahun 1945—masa ketika kota ini menjadi simbol perlawanan. Saat itu, Surabaya tidak dibela oleh satu kelompok saja. Berbagai latar belakang—Ambon, Sulawesi, Madura, Jawa, hingga Sumatera—melebur menjadi satu, berjuang bersama melawan penjajah. Mereka dikenal dengan satu nama: Arek-arek Suroboyo.

Sejarah itu menjadi pengingat bahwa kota ini sejak awal dibangun oleh keberagaman, bukan keseragaman.

Di tengah konteks tersebut, aksi sweeping dan intimidasi terhadap juru parkir terasa ironis. Alih-alih menjaga ketertiban, tindakan itu justru berpotensi memecah belah dan menebar ketakutan.

Komisi A menegaskan, penertiban harus dilakukan dalam koridor hukum, bukan lewat tindakan sepihak yang melampaui kewenangan.

RDP siang itu pun meninggalkan satu benang merah yang kuat: Surabaya adalah rumah bersama. Tempat di mana perbedaan bukan untuk dipersoalkan, tetapi dirawat.

Dan mungkin, pertanyaan sederhana yang sempat menggantung itu akan terus relevan—bukan untuk membatasi, melainkan untuk memperluas makna, Siapa Arek Suroboyo?

Barangkali jawabannya bukan tentang siapa yang paling asli. Tetapi tentang siapa yang memilih untuk peduli, menjaga, dan mencintai kota ini. (Andra Jatmiko)