Penulis: News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan tim khusus guna merumuskan regulasi yang akan menjadi jalan tengah dari fenomena dan kegiatan sound horeg di Jatim.

Penyiapan tim dan regulasi ini disiapkan sebagai hasil dari rapat koordinasi yang digelar Gubernur Khofifah dan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak bersama Karo Ops Polda Jatim Jimmy Agustinus Anes, Kabidkum serta Intelkam Polda Jatim,   Sekretaris MUI Jatim M. Hasan Ubaidillah beserta Kepala OPD Jatim di Gedung Negara Grahadi, Kamis (24/7) malam.

Dalam rapat ini, dilakukan pembahasan penyusunan aturan mengenai penggunaan sound horeg yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan pembentukan tim khusus untuk mencari jalan tengah agar bisa merumuskan kebijakan terbaik untuk semua pihak.

“Malam ini kami mendengarkan paparan tentang sound horeg dari berbagai sudut pandang, menghadirkan MUI Jatim, Polda Jatim dan Perangkat Daerah lainnya,” kata Khofifah.

“Kami melihat tinjauan aspek agama, lingkungan, budaya, hukum bahkan kesehatan untuk mencari jalan tengah supaya bisa memberikan solusi terbaik bagi semua pihak,” sambungnya.

Khofifah menyebut sound horeg banyak tersebar di Tulungagung, Banyuwangi, Pasuruan , Jember,  Malang dan lainnya. Menurutnya, Pemerintah membutuhkan payung regulasi baik Pergub, Surat Edaran atau Surat Edaran Bersama.

“Kita butuh payung regulasi nanti silakan diidentifikasi bentuknya apa tapi harus segera kita putuskan payung regulasinya” tegasnya.

“Apakah nanti itu bentuknya Pergub, Surat Edaran atau Surat Edaran Bersama, konsiderannya harus dibuat yang komplit. Jadi kalau komplit, kita tidak sebut horeg kalau tidak tinggi skala desibelnya,” imbuhnya.

Sound horeg ditegaskan Khofifah berbeda dengan sound system. Rata-rata dalam kegiatan sound horeg memperdengarkan suara diatas 85 atau bahkan diatas 100 desibel. Sedangkan, tidak mungkin orang hanya mendengarkan hanya 15 menit kalau sebuah perhelatan pasti di atas satu jam. Secara ketentuan baik WHO, efek lingkungan maupun kesehatan ada alat pengukurnya.

“Sehingga kualifikasi seperti itu harus dicantumkan di dalam regulasi yang akan kita putuskan bersama. Ini mendesak karena bertepatan dengan bulan Agustus adalah bulan  HUT Kemerdekaan, maka diharapkan  1 Agustus ini sudah harus final,” terangnya.

Ia menambahkan, payung regulasi yang akan dikeluarkan memang ditunggu oleh Kabupaten Kota. Pertimbangan-pertimbangan hasil pendalam jajaran POLRI,  bahtsul masail MUI, masukan berbagai elemen masyarakat menjadi penting karena praktek tersebut menimbulkan dampak sosial, ekonomi, juga kesehatan.

Tim khusus yang dibuat Pemprov Jatim melibatkan berbagai lembaga baik Polda Jatim, MUI Jatim, Kanwil Hukum, Dokter dan lainnya.

Senada dengan gubernur, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menuturkan Gubernur Khofifah secara langsung mengawal rapat koordinasi sound horeg agar bisa memberikan kebijakan berupa aturan atau panduan khusus.

“Arahan Gubernur yang mengawal dari awal sampai akhir rapat, beliau secara tegas sudah memutuskan bahwa tim ini akan menerbitkan suatu panduan apakah itu peraturan atau surat edaran, ini yang nanti dipastikan oleh tim yang bekerja intensif dengan Polda,” kata Emil.

“Intinya masyarakat butuh kepastian, jadi ini diatur. Sound system itu boleh, terminologi horeg itu masih ada perbedaan pandangan satu sama lain mengenai apa yang disebut horeg. Maka kita kembali kepada aturan dan regulasi, apa yang diperkenankan dalam konteks tersebut,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Sekjen DPP Partai Golkar M Sarmuji secara resmi melantik jajaran pengurus DPD Partai Golkar Jawa Timur periode 2025–2030. Pelantikan dilakukan di kantor DPD Partai Golkar Jatim, Jl A.Yani Surabaya, Jumat (26/7).

Sarmuji berharap Golkar Jatim makin maju di bawah kepemimpinan Ali Mufthi. Tidak hanya mempertahankan capaian prestasi kepengurusan sebelumnya, tapi harus mampu melampaui.

Menurut Sarmuji, ia ke Jatim ini rasanya seperti pulang ke rumah sendiri. Maklum, sebelumnya ia menjadi Ketua DPD Partai Golkar Jatim periode 2020-2025.

“Saya percaya pengurus Golkar Jatim yang sekarang bisa lebih baik dari saya. Mereka bisa membawa Golkar lebih maju dan menutup kekurangan yang dulu pernah ada,” kata Sarmuji dalam pidatonya.

Pada kesempatan tersebut Sarmuji mengungkapkan hasil kerja politiknya selama lima tahun memimpin  Partai Beringin Jatim. Di Pemilu 2024, Golkar berhasil menambah dua kursi di DPR RI dari semula 11 menjadi 13 kursi.

Selain itu, di tingkat DPRD Provinsi, mengalami kenaikan dari 13 kursi  menjadi 15 kursi. Demikian pula di DPRD Kabupaten/Kota se-Jatim, Golkar mencatat tambahan akumulatif 30 kursi.

Namun, kata Sarmuji, angka itu masih belum cukup. Di bawah komando Ali Mufthi, ia berharap perolehan kursi Golkar dapat melonjak lebih tinggi lagi.

Bahkan, ia yakin kursi di DPRD Jatim bisa naik jadi 17 kursi. Syaratnya, DPD Golkar harus memetakan ulang daerah-daerah yang berpotensi menghasilkan kursi, seperti di Madiun dan Banyuwangi.

“Nanti akan kita hitung berdasar peta statis dan dinamis, baik untuk DPR RI, provinsi, maupun kabupaten/kota,” ujar Sarmuji.

Kendati demikian, anggota DPR RI dari Dapil VI Jatim ini mengakui adanya tantangan besar yang dihadapi. Pasalnya, secara genealogis Jawa Timur bukanlah wilayah basis tradisional Partai Golkar.

Basis kuat Partai Golkar  selama ini justru berada di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatra, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat.

“Karena itu, saya minta pengurus Golkar Jatim yang baru di bawah komando Mas Ali.Mufthi harus lebih solid. Kita menghadapi zaman baru, tantangannya juga baru. Maka, tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara lama,” tegas Ketua Fraksi Golkar DPR RI ini.

Sementara Ketua DPD Partai Golkar Jatim yang baru, Ali Mufthi, berjanji akan memenuhi harapan Sarmuji selaku Sekjen DPP Partai Golkar.

Didampingi Sekretaris DPD Blegur Prijanggono, Ali Mufthi menyebut bahwa susunan kepengurusan kali ini dirancang inklusif dan representatif terhadap berbagai lapisan masyarakat di Jawa Timur.

“Di Golkar hari ini ada tokoh NU, Muhammadiyah, pengusaha, kepala daerah, hingga tokoh muda. Semua segmentasi sosial masyarakat kami akomodasi,” ungkap Ali Mufthi.

Dia lantas menyebut salah satu tokoh kepala daerah yang masuk dalam jajaran pengurus, yakni Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo. Menurutnya, keberadaan kepala daerah aktif ini penting untuk menguatkan sinergi antara struktur partai dan kekuasaan pemerintahan di daerah.

Ali Mufthi mengatakan, strategi ke depan bukan sekadar memperluas jaringan, melainkan juga memperkuat akar partai di masyarakat. Karena itu, kehadiran Golkar dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi warga Jatim dinilai sangat penting.

Ali Mufthi yakin, dengan kerja keras, Golkar akan makin besar dan dipercaya masyarakat. “Kami ingin Golkar benar-benar hadir dan melayani seluruh lapisan masyarakat,” katanya. 

Ali Mufthi juga menyampaikan bahwa setiap partai politik tentu punya mimpi, punya target, punya harapan agar di tiap event politik harus ada kenaikan target suara dan kursi.

“Karena itu perintah Sekjen akan kita jalankan sebaik mungkin. Ukurannya nambah suara, nambah kursi,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN:  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa  mengajak seluruh elemen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk bersama-sama mewujudkan kedaulatan pangan dari Jawa Timur untuk Indonesia.

Hal ini disampaikan Gubernur Khofifah dalam acara pelantikan 38 Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-Jawa Timur masa bakti 2025–2030 yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Kamis (24/7).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 107.141-177/IPD/DPNHKTI/VI/2025 yang dibacakan oleh Sekretaris DPD HKTI Jatim Budi Sasongko.

Gubernur Khofifah yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina DPD HKTI Jatim menegaskan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremoni, melainkan momentum strategis untuk membangun solidaritas dan kekuatan kolektif dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya di sektor pangan.

“Jawa Timur tidak hanya siap dalam ketahanan pangan, tetapi kita  sudah bergerak menuju kedaulatan pangan. Ini adalah bagian dari semangat besar Astacita Bapak Presiden RI Prabowo Subianto,” tegasnya.

Khofifah mengatakan, kedaulatan pangan bisa diraih karena peran, dukungan serta kekompakan serta kerja keras seluruh bupati, wali kota, Gapoktan termasuk HKTI.

“Saat virtual bersama Presiden RI Prabowo Subianto, saya sampaikan bahwa  Luas Tambah Tanam Jatim paling luas dari semua provinsi di Indonesia. Itu karena komitmen panjenengan semua sehingga produktifitasnya juga paling tinggi diantara semua provinsi,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah turut menyaksikan penanaman pohon Indigofera secara serentak di 38 provinsi dengan perwakilan tiga kabupaten melalui virtual zoom, yakni Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sumenep.

Dilanjutkan dengan penyerahan bibit indigofera kepada 38 Ketua DPC HKTI Se- Jawa Timur dan 1 Perwakilan Pemuda Tani oleh Gubernur Khofifah selaku Ketua Dewan Pembina DPD HKTI Jatim berupa benih indigofera sejumlah 26.000 dan Bibit Indigofera.

Melalui penanaman indigofera, Gubernur Khofifah menerima piagam penghargaan MURI dan Medali yang diserahkan Perwakilan MURI Jusuf Ngadri. Penanaman tanaman tersebut menjadi yang terbanyak dilakukan selama ini.

Khofifah mengatakan Jatim sudah menanam indigofera sudah lama. Namun bibitnya relatif  mahal dan tidak mudah mencarinya. Saat ini Jatim menerima penghargaan MURI dunia, maka yang memiliki peternakan agar menanam indigofera karena proteinnya tinggi.

Penanaman pohon indigofera menjadi tonggak sejarah karena masuk dalam pemecahan rekor MURI dunia bagi Jatim yang menurut Perwakilan MURI Jusuf Ngadri tentang indigofera memiliki banyak manfaat bagi sektor pertanian peternakan sekaligus pewarna alami untuk tekstil.

“Pakan murah yang berkualitas sekaligus ketersediaan pakan ternak yang berkelanjutan dan pemeliharaan kesuburan tanah untuk mewujudkan ketahanan pangan,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan penyerahan bantuan ternak kambing kepada 38 Ketua DPC HKTI, masing-masing menerima satu ekor kambing jantan dan dua ekor betina.

Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur Khofifah juga menyerahkan hadiah kepada DPC terbaik dalam kategori jumlah peserta terbanyak dan kerapian barisan. Juara I mendapatkan 1 ekor sapi muda, Juara II mendapatkan 1 ekor domba, Juara III mendapatkan 1 ekor kambing. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2025, Pemkot Surabaya menggelar serangkaian kegiatan edukatif dan menyenangkan bagi anak-anak. Salah satu agenda utamanya adalah mengajak puluhan siswa dari jenjang TK dan SD mengunjungi Mini Agrowisata yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Rabu (23/7).

Anak-anak yang hadir tampak antusias saat dikenalkan dengan berbagai jenis tanaman, hewan ternak, hingga proses bercocok tanam. Mereka diajak menjelajahi peternakan ayam, kolam ikan, hingga budidaya kepiting soka.

Tak hanya itu, mereka juga memanen langsung aneka sayuran dan buah, seperti cabai, brokoli, kabocha atau labu Jepang, melon, bahkan padi.

Ketua Bunda PAUD Kota Surabaya Rini Indriyani mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan anak-anak pada sumber pangan dan pentingnya makanan bergizi sejak dini.

“Kita adakan di (Mini Agrowisata) DKPP untuk mengenalkan bagaimana makan bergizi, makanan ikan yang tentunya mengandung protein cukup banyak dan bagus untuk perkembangan anak-anak usia dini,” kata Bunda Rini.

Bunda Rini menekankan pentingnya menanamkan nilai menghargai makanan sejak usia dini. Dengan melihat dan merasakan langsung proses menanam dan memanen, anak-anak diharapkan lebih memahami jerih payah para petani dan peternak.

“Kita berikan mereka pengetahuan yang luar biasa yang mungkin belum pernah mereka dapatkan. Ada panen padi, panen melon, panen brokoli. Mereka biar tahu, sehingga mereka akan menghargai makanan yang dibuatkan oleh orang tuanya,” tuturnya.

Bunda Rini berharap edukasi semacam ini bisa membentuk karakter anak-anak yang lebih peduli dan bertanggung jawab. Dengan begitu, ia meyakini ke depan mereka akan menjadi anak-anak yang hebat karena mempunyai karakter luar biasa.

“Dan ini nggak bisa sekejap mata, harus kita didik, harus kita biasakan mulai dari usia dini,” ujar Bunda Rini, yang sekaligus Ketua Forikan (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan) Surabaya.

Setelah mengenal berbagai jenis tanaman dan hewan, anak-anak kemudian diajak untuk makan bersama Bunda Rini. Menu utama mereka adalah ikan dan telur, sebagai sumber protein penting bagi tumbuh kembang anak.

Sebagai bagian dari rangkaian Peringatan HAN 2025 di Surabaya, sebelumnya Bunda Rini juga mengajak ratusan siswa senam bersama di SDN Kedung Baruk. Kegiatan ini menjadi bagian dalam rangkaian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah Anak.

“Hari ini kebetulan Hari Anak Nasional bertepatan dengan baru masuknya anak-anak sekolah. Jadi MPLS, ada senam bersama kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi selain dia sehat, dia cinta tanah air,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Bunda Rini sekaligus memperkenalkan “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” yang telah diterapkan di seluruh TK dan SD se-Kota Surabaya.

“Ini kita laksanakan di seluruh sekolah, TK maupun SD. Jadi (hari ini) di masing-masing wilayah ada Bunda PAUD kecamatan dan Bunda PAUD kelurahan yang menemani,” imbuhnya.

Di waktu yang sama, Kepala DKPP Kota Surabaya Antiek Sugiharti menyatakan bahwa edukasi ke Mini Agrowisata ini menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan sumber-sumber pangan sehat kepada anak-anak.

“Ini adalah satu upaya mengedukasi anak-anak sejak dini tentang pentingnya makanan sehat, makanan bergizi. Mereka tentunya harus dibekali tahu bahwa makanan bergizi itu asalnya dari mana,” jelas Antiek.

Menurutnya, anak-anak harus tahu bahwa makanan seperti nasi berasal dari proses panjang, mulai dari penanaman padi hingga panen.

“Kami mencoba mengedukasi adik-adik sejak dini, anak-anak kita mulai mengenal berbagai jenis tanaman, sayuran, hewan, dan ikan, bahwa itu adalah sumber dari makanan bergizi,” jelasnya.

Antiek  menambahkan bahwa Mini Agrowisata DKPP kini menjadi rujukan edukasi yang banyak dikunjungi oleh pelajar dari TK hingga mahasiswa. DKPP Surabaya pun bekerja sama dengan Perangkat Daerah (PD) terkait untuk menjadwalkan kunjungan rutin setiap harinya. “Jadi setiap hari pasti ada kunjungan dari anak-anak sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya Ida Widayati menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan status Surabaya sebagai bagian dari Child Friendly Cities Initiative (CFCI).

“Sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah kota itu adalah bagaimana pemerintah hadir untuk melakukan pemenuhan hak anak. Ada hak untuk pendidikan, hak untuk kesehatan, hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik dari orang tuanya. Nah, kita bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan itu,” ujar Ida.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak, termasuk melalui kebijakan jam malam anak yang menjadi bagian dari edukasi kolektif.

“Anak nakal itu tidak ada sebetulnya. Jadi bagaimana orang tua itu bisa mengasuh anak-anaknya untuk menjadi anak yang hebat,” tuturnya.

Karena itu, Ida menyatakan bahwa kegiatan di Mini Agrowisata ini merupakan bagian dari pemenuhan hak anak atas kesehatan, dengan menyediakan makanan bergizi yang dikenalkan secara langsung.

“Kegiatan hari ini juga merupakan edukasi pemenuhan hak anak, bahwa dia mendapatkan hak untuk mendapatkan kesehatan. Nah, makan bergizi itu adalah salah satu bagian dari itu,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Kota Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Strategi dan Dukungan Pemerintah Kota Surabaya dalam Menghadapi Dinamika Regulasi di Dunia Usaha”. Acara ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Anna Fajriatin dan  dihadiri Kepala Disperinaker Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro di Graha Sawunggaling, Rabu (23/7).

Dalam sambutannya, Anna Fajriatin menekankan pentingnya kolaborasi dan kontribusi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menciptakan sinergi luar biasa di Kota Pahlawan. “Intinya FGD ini adalah kolaborasi, kontribusi. Bagaimana menciptakan sebuah strategi di Pemerintah Kota Surabaya antara pemerintahnya, antara pelaku usahanya saling bersinergi, saling berkolaborasi untuk menuju sebuah kekuatan yang luar biasa,” katanya.

Anna juga mendorong para pelaku usaha untuk menyampaikan kendala dan masukan mereka dalam FGD tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pelaku usaha.

“Tidak mungkin Pemerintah Kota Surabaya itu berjalan sendiri, tanpa berdampingan dengan teman-teman ini di pelaku usaha semuanya. Karena tujuan bersama kita adalah melayani warga Surabaya,”tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disperinaker Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro dalam paparannya menyoroti bagaimana regulasi di tingkat nasional dan daerah terus mengalami perubahan. Termasuk melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan reformasi kebijakan lainnya.

“Tentu, dinamika ini membawa tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Surabaya,” jelas Hebi.

Menurutnya, sebagai kota besar dan pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, Surabaya harus mampu menyesuaikan, mengembangkan, dan merumuskan kebijakan lokal yang inovatif, adaptif, dan solutif. FGD ini menjadi wadah strategis untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai strategi serta dukungan Pemkot Surabaya dalam menghadapi dinamika regulasi.

Ada empat poin konkret yang diharapkan dari FDG ini, yaitu menyusun strategi responsif terhadap perubahan regulasi yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, memperkuat sinergi lintas sektor, baik internal OPD, mitra kerja, maupun masyarakat sipil.

“Mengidentifikasi kebutuhan dukungan kebijakan dan sumber daya dalam penerapan regulasi baru, dan mendorong lahirnya inovasi kebijakan di tingkat lokal yang tetap selaras dengan kerangka hukum nasional,” terangnya.

Hebi menambahkan, acara FGD kali ini diikuti oleh 500 peserta, terdiri dari 466 pelaku usaha dan 34 perwakilan asosiasi. Mereka berpartisipasi aktif dalam diskusi yang memaparkan tiga materi penting, antara lain hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan, disampaikan oleh Arif Sumanto, Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Jawa Timur.

Kedua, Arah Pembangunan Ekonomi Kota Surabaya ke Depan, disampaikan oleh Prof. Dr. Dra. Ignatia Martha Hendrati, Guru Besar Ekonomi Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Kemudian, materi ketiga mengenai Strategi dan Dukungan Pemerintah Kota Surabaya dalam Menghadapi Dinamika Regulasi di Dunia Usaha, disampaikan oleh tim dari Disperinaker Kota Surabaya Ibrahim Zaky, S.T. (Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja), Chairani Agustiana, S.E. (Kepala Bidang Industri), serta Tranggono Wahyu Wibowo (Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek).

“Kami berharap acara FGD ini  dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang memperkuat kapasitas Pemkot Surabaya dalam menjawab berbagai dinamika regulasi ke depan. Demi terwujudnya Surabaya yang semakin nyaman dan sejahtera bagi masyarakatnya,” harap Hebi. (Dwi Arifin)

kl

Pemkot Surabaya Gelar FGD, Bahas Dinamika Regulasi di Dunia Usaha

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Kota Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Strategi dan Dukungan Pemerintah Kota Surabaya dalam Menghadapi Dinamika Regulasi di Dunia Usaha”. Acara ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Anna Fajriatin dan  dihadiri Kepala Disperinaker Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro di Graha Sawunggaling, Rabu (23/7).

Dalam sambutannya, Anna Fajriatin menekankan pentingnya kolaborasi dan kontribusi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menciptakan sinergi luar biasa di Kota Pahlawan. “Intinya FGD ini adalah kolaborasi, kontribusi. Bagaimana menciptakan sebuah strategi di Pemerintah Kota Surabaya antara pemerintahnya, antara pelaku usahanya saling bersinergi, saling berkolaborasi untuk menuju sebuah kekuatan yang luar biasa,” katanya.

Anna juga mendorong para pelaku usaha untuk menyampaikan kendala dan masukan mereka dalam FGD tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pelaku usaha.

“Tidak mungkin Pemerintah Kota Surabaya itu berjalan sendiri, tanpa berdampingan dengan teman-teman ini di pelaku usaha semuanya. Karena tujuan bersama kita adalah melayani warga Surabaya,”tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disperinaker Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro dalam paparannya menyoroti bagaimana regulasi di tingkat nasional dan daerah terus mengalami perubahan. Termasuk melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan reformasi kebijakan lainnya.

“Tentu, dinamika ini membawa tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Surabaya,” jelas Hebi.

Menurutnya, sebagai kota besar dan pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, Surabaya harus mampu menyesuaikan, mengembangkan, dan merumuskan kebijakan lokal yang inovatif, adaptif, dan solutif. FGD ini menjadi wadah strategis untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai strategi serta dukungan Pemkot Surabaya dalam menghadapi dinamika regulasi.

Ada empat poin konkret yang diharapkan dari FDG ini, yaitu menyusun strategi responsif terhadap perubahan regulasi yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, memperkuat sinergi lintas sektor, baik internal OPD, mitra kerja, maupun masyarakat sipil.

“Mengidentifikasi kebutuhan dukungan kebijakan dan sumber daya dalam penerapan regulasi baru, dan mendorong lahirnya inovasi kebijakan di tingkat lokal yang tetap selaras dengan kerangka hukum nasional,” terangnya.

Hebi menambahkan, acara FGD kali ini diikuti oleh 500 peserta, terdiri dari 466 pelaku usaha dan 34 perwakilan asosiasi. Mereka berpartisipasi aktif dalam diskusi yang memaparkan tiga materi penting, antara lain hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan, disampaikan oleh Arif Sumanto, Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Jawa Timur.

Kedua, Arah Pembangunan Ekonomi Kota Surabaya ke Depan, disampaikan oleh Prof. Dr. Dra. Ignatia Martha Hendrati, Guru Besar Ekonomi Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Kemudian, materi ketiga mengenai Strategi dan Dukungan Pemerintah Kota Surabaya dalam Menghadapi Dinamika Regulasi di Dunia Usaha, disampaikan oleh tim dari Disperinaker Kota Surabaya Ibrahim Zaky, S.T. (Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja), Chairani Agustiana, S.E. (Kepala Bidang Industri), serta Tranggono Wahyu Wibowo (Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek).

“Kami berharap acara FGD ini  dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang memperkuat kapasitas Pemkot Surabaya dalam menjawab berbagai dinamika regulasi ke depan. Demi terwujudnya Surabaya yang semakin nyaman dan sejahtera bagi masyarakatnya,” harap Hebi. (Dwi Arifin)

kl