Kabarnya Oligarki Tiap Minggu Bertemu di Singapura, Muslim Arbi: Prabowo Bisa Digoyang

JAKARTA-KEMPALAN: Pengamat Politik dan Hukum Muslim Arbi melontarkan pernyataan keras terkait isu beredarnya pertemuan sejumlah oligarki Indonesia di Singapura yang disebut berlangsung rutin setiap pekan.

Menurutnya, dinamika tersebut tidak bisa dipandang sebagai isu biasa karena ini berpotensi menjadi bagian dari konsolidasi kekuatan ekonomi-politik yang merasa terganggu oleh arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Muslim Arbi menilai bahwa jika kabar tersebut benar adanya, maka situasi itu dapat menjadi sinyal bahwa ada kekuatan besar yang sedang membaca ulang peta politik nasional pasca pergantian kekuasaan dari era Joko Widodo menuju pemerintahan Prabowo.

“Kalau benar ada pertemuan rutin oligarki setiap minggu di Singapura, ini tentu harus dibaca sebagai konsolidasi kepentingan ekonomi dan politik. Prabowo bisa digoyang bila kekuatan modal besar merasa kepentingannya terganggu,” ungkap Muslim Arbi kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).

Menurut Muslim Arbi, Singapura selama ini bukan sekadar pusat bisnis di Asia Tenggara, tapi juga menjadi tempat berkumpulnya jaringan modal internasional yang memiliki pengaruh besar terhadap dinamika ekonomi kawasan.

Muslim bahkan menyebut negeri tersebut sebagai basis kepentingan Barat dan kekuatan global di kawasan ASEAN.

Karena itu, ia melihat isu pertemuan oligarki di Singapura tidak bisa dilepaskan dari perubahan kebijakan pemerintah Indonesia yang mulai menyentuh kepada kepentingan kelompok-kelompok ekonomi besar.

Muslim Arbi mengaku mendapatkan informasi bahwa sejumlah kalangan oligarki mulai berani menunjukkan ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan Presiden Prabowo, terutama terkait penataan aset dan lahan serta kebijakan denda besar terhadap korporasi tertentu.

“Informasi yang saya terima, ada oligarki yang kecewa karena kebijakan Prabowo dianggap terlalu keras terhadap penguasaan tanah dan aset. Ada juga kebijakan denda besar yang membuat mereka merasa tertekan,” ujarnya.

Ia mengatakan, selama ini kelompok oligarki merasa memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, terutama dalam membuka lapangan kerja dan menggerakkan investasi.

“Dari sudut pandang mereka, mereka itu merasa punya jasa terhadap negara. Mereka merasa membangun ekonomi, juga menyediakan lapangan pekerjaan, membayar pajak, dan ikut menjaga pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Namun di sisi lain, pemerintahan Prabowo disebut sedang mencoba membangun citra sebagai pemerintahan yang lebih kuat dalam mengendalikan sumber daya nasional dan tidak terlalu memberi ruang dominan kepada kekuatan pemilik modal besar.

Langkah itu, menurut Muslim, berpotensi menimbulkan resistensi politik dari kelompok yang selama ini memiliki pengaruh kuat terhadap kekuasaan.

Muslim Arbi juga menyoroti adanya dugaan bahwa sebagian oligarki dinilai lebih nyaman dengan model kepemimpinan pada era Jokowi. Menurutnya, hubungan antara kekuasaan dan pengusaha besar pada masa itu dianggap relatif stabil dan saling menguntungkan.

Karena itu, Muslim Arbi menduga, ada kemungkinan sebagian kekuatan ekonomi mulai mempersiapkan skenario politik jangka panjang, termasuk membuka ruang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi figur utama pada Pemilihan Presiden 2029 mendatang.

“Tidak tertutup kemungkinan mereka lebih nyaman terhadap Jokowi dan mulai menyiapkan Gibran untuk masa depan politik Indonesia,” katanya.

Meski demikian, Muslim Arbi menilai langkah tersebut tidak akan mudah karena posisi Prabowo saat ini masih sangat kuat secara formal maupun politik. Selain menguasai pemerintahan, Prabowo juga memiliki dukungan koalisi besar dan basis kekuatan di sektor pertahanan serta nasionalisme.

Namun, ia mengingatkan bahwa dalam sejarah politik Indonesia, kekuatan ekonomi kerap menjadi faktor penting dalam menentukan stabilitas kekuasaan.

Dalam pandangan Muslim, situasi yang berkembang saat ini bisa dibaca sebagai fase awal pertarungan antara kekuatan negara dengan oligarki ekonomi. Muslim menyebut pemerintahan Prabowo tampak ingin memperlihatkan posisi negara lebih dominan dibanding kekuatan modal.

“Kalau negara mulai mengambil alih kontrol yang selama ini terlalu dikuasai oleh oligarki, maka pasti akan ada reaksi. Politik Indonesia memang selalu dipengaruhi pertarungan antara kekuasaan negara dan kekuatan modal,” tegasnya.

Ia menambahkan, publik perlu mencermati arah dinamika tersebut karena bisa berdampak terhadap stabilitas politik dan ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut Muslim Arbi, jika ketegangan antara pemerintah dan oligarki terus membesar, maka potensi manuver politik di belakang layar juga akan meningkat, termasuk melalui pengaruh media, jaringan politik, hingga kekuatan finansial.

Meski melontarkan kritik dan analisis keras, Muslim mengingatkan agar seluruh pihak tetap menjaga stabilitas nasional. Ia menilai perbedaan kepentingan antara negara dan pengusaha tidak boleh berkembang menjadi konflik terbuka yang bisa merugikan rakyat.

“Yang penting jangan sampai pertarungan elit dan oligarki membuat ekonomi terganggu atau rakyat menjadi korban. Stabilitas nasional harus tetap dijaga,” pungkasnya. (*)