Alibi Naikkan Cukai Rokok Untuk Tekan Perokok Pemula Dinilai Tidak Tepat, Ini Kata BHS

waktu baca 2 menit
Bambang Haryo Soekartono, Politisi Partai Gerindra/Istimewa

Jakarta – Politisi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai langkah pemerintah untuk menaikkan Cukai Hasil Rokok (CHT) sebagai upaya menekan jumlah perokok pemula tidak tepat.

“Perokok pemula itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan perokok aktif yang sudah memasuki usia dewasa. Karena apa, mereka itu belum mampu beli. Kalau pun beli, paling hanya ketengan,” kata BHS, demikian ia akrab dipanggil,Sabtu (15/6) dalam keterangan tertulisnya

Mirisnya, lanjut politisi Gerindra ini, perokok pemula itu lebih banyak yang berasal dari keluarga mampu.

“Artinya, walaupun naik, mereka tetap mampu untuk membeli rokok. Kalau menengah ke bawah, mereka memang tidak mampu untuk beli. Jangankan sebungkus, beli sebatang juga buat ramai-ramai,” tuturnya.

BHS menyatakan, cara yang paling tepat dalam menekan perokok pemula adalah dengan menegakkan aturan hukum.

“Harus ada regulasi, yang bisa memberikan efek jera. Misalnya, dengan memberikan sanksi kurungan penjara hingga denda sejumlah tertentu, yang membuat perokok di bawah usia yang ditentukan akan menjadi jera,” tuturnya lagi.

Dan tentunya, regulasi ini harus dibarengi dengan pengawasan yang konsisten dan teguh dalam penerapan.

“Jangan aturan yang ada dijadikan bahan untuk mencari keuntungan pribadi. Aturan tentang batas umur perokok ini harus diterapkan dengan tegas. Libatkan dan lakukan sosialisasi secara masif dengan melibatkan pihak sekolah dan orang tua,” kata BHS.

Cukai rokok yang menurut data, mencapai hingga sekitar Rp200 triliun pada tahun 2022, menurut BHS harus dialihkan ke sektor kesehatan dalam bentuk preventif. Yaitu sosialisasi terkait gaya hidup sehat.

“Cukai rokok itu hampir 75 persen dari harga rokok. Dalam sebatang rokok setidaknya ada tiga pendapatan negara yang dihasilkan yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cukai, dan pajak daerah atau pajak rokok. Rokok juga menyumbang Pajak Penghasilan (PPh) melalui setoran PPh pribadi jutaan buruh rokok serta PPh badan perusahaan,” urainya.

Sebagai gambaran, tarif cukai dipungut per batang berdasarkan golongan. Besaran tarif PPN ditetapkan 9,7 persen dari harga jual. Pajak rokok dihitung 10 persen dari tarif cukai sementara tarif PPh badan 2022 adalah 22 persen dari profit.

Besarnya sumbangan industri rokok kepada pendapatan negara terlihat dari penerimaan cukai selama 17 tahun terakhir yang hampir selalu melewati target. Dalam kurun waktu 17 tahun terakhir, cukai juga menyumbang sekitar 7,8 persen dari pendapatan negara secara keseluruhan. Kontribusi cukai ini jauh lebih besar dibandingkan setoran laba BUMN yang hanya 2,7 persen.

“Dengan adanya sosialisasi ini, para generasi muda itu dijadikan memahami bahaya merokok dengan mengajak mereka mengenal sendiri dan melihat data sendiri,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *