Reformasi Kepemimpinan Sekolah Sidoarjo: Bebas Transaksi, Berbasis Domisili

SIDOARJO-KEMPALAN: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo resmi menuntaskan seluruh rangkaian seleksi pengisian jabatan Kepala Sekolah (KS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Langkah strategis ini diambil untuk mengisi kekosongan kepemimpinan definitif yang selama ini diemban oleh Pelaksana Tugas (Plt) akibat gelombang purna tugas para kepala sekolah terdahulu.

Plt Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo, Dr. Netty Lastiningsih, M.Pd., menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam menjaga integritas proses ini. Usai menerima arahan dari Bupati Sidoarjo Subandi, S.H., dan Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Fenny Apridawati, M.Kes., di Opsroom Sekretariat Pemkab Sidoarjo, Rabu (3/6), Netty menjamin seluruh proses rekrutmen bersih dari praktik penyimpangan.
“Kami menggaransi tidak ada praktik titipan atau jual beli jabatan dalam proses seleksi ini. Semua berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Netty secara lugas.
Seluruh tahapan seleksi, mulai dari verifikasi administrasi hingga uji wawancara, dipimpin langsung oleh Sekda Sidoarjo selaku Ketua Tim Penilai Kinerja (TPK) Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain aspek integritas, TPK menerapkan kebijakan humanis dengan memprioritaskan penempatan pejabat baru sedekat mungkin dengan domisili mereka. Langkah ini dirancang secara presisi guna mengoptimalkan efisiensi kerja dan keseimbangan hidup para pendidik.

Namun, Dikbud Sidoarjo melansir adanya tantangan geografis. Distribusi sekolah yang kosong tidak sepenuhnya selaras dengan persebaran tempat tinggal para calon kepala sekolah. Akibatnya, tidak semua pejabat dapat diakomodasi di dekat rumah masing-masing.
Berdasarkan data resmi Dikbud Sidoarjo, terdapat disparitas angka kebutuhan pada jenjang SD negeri. Dari total 172 posisi lowong, kuota calon kepala sekolah yang tersedia hanya 111 orang. Artinya, Sidoarjo masih mengalami defisit 61 kepala sekolah SDN. Sebaliknya, dinamika berbeda terjadi pada jenjang SMP negeri. Sebanyak 15 posisi lowong dipastikan terisi penuh karena jumlah kandidat telah memenuhi kuota.
Secara teknis, rekrutmen ini mengombinasikan dua mekanisme formal:
Jalur Reguler: Program linier Kementerian Pendidikan melalui seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Jalur ini meloloskan 14 orang untuk tingkat SD dan 3 orang untuk tingkat SMP.
Jalur Non-Reguler: Mekanisme pemenuhan sisa kuota yang merujuk pada Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2025. Jalur ini tetap menerapkan standardisasi administrasi yang ketat dan uji wawancara mendalam.
Kini, seluruh proses seleksi substantif telah rampung. Dikbud Sidoarjo tengah memasuki fase finalisasi untuk menerapkan prinsip the right man at the right place, mengingat kebijakan ini berkelindan erat dengan skema mutasi dan promosi jabatan vertikal.
Pasca-pengukuhan dan pelantikan resmi, seluruh data pejabat baru akan diintegrasikan ke dalam sistem aplikasi KSPS-TK (Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah – Tenaga Kependidikan). Sinkronisasi digital ini menjadi prasyarat mutlak sebelum Dikbud Sidoarjo membuka kembali rekrutmen gelombang berikutnya demi menambal sisa kekosongan jabatan yang ada. (M Fasichullisan/ Ambari Taufiq)