Prof Bagir Manan: Krisis Intelektual dan Ancaman Kemerdekaan Pers dari RUU KUHP

Sebelum berpulang, Almarhum Prof Azyumardi Azra memuji kumpulan tulisan itu: ” Sangat bagus bagi Dewan Pers, konstituennya dan komunitas/warga jurnalis.” Begitu antara lain, nota Ketua Dewan Pers itu kepada Prof Bagir tanggal 4 Juli 2022.

“Oleh Bung Wina Armada kumpulan tulisan itu dikemas jadi buku,” tutur Prof Bagir.

ANCAMAN RUU KUHP ATAS PERS

Wina Armada, yang tampil sebagai moderator dalam peluncuran dan bedah buku itu, menyatakan semua catatan Prof Bagir penting dan berharga untuk diketahui insan pers serta publik. “Prof Bagir itu rendah hati aja. Dia memberi judul Tujuh Catatan Awam tentang Pers.” Padahal, sebenarnya tulisan itu adalah tulisan atau telaah pakar hukum dan pakar pers.

Mantan Sekjen PWI Pusat itu pun kemudian menggarisbawahi pelbagai catatan kritis Prof. Bagir terkait problematik pers. Termasuk salah satunya yang bisa menjadi ancaman serius–jika masukan Dewan Pers dinafikan DPR–yaitu, Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). RUU ini awal Juli 2022 telah diserahkan pemerintah ke DPR. Dan sekarang masih dalam proses finalisasi di DPR.

Dewan Pers sendiri, menurut Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pers Agung Darmajaya, Agustus lalu, sudah menyerahkan masukan berupa daftar inventaris masalah (DIM) berkaitan dengan RUU KUHP kepada DPR. “Kami meminta DPR mereformulasi 14 pasal dalam RUU itu,” katanya.

Agung menyatakan, Dewan Pers mengapresiasi hasil kerja Tim Perancang RUU KUHP, yang sekarang mau pun yang sebelumnya. Sebab, apa pun KUHP sekaarang merupakan KUHP buatan anak bangsa sendiri.