Dari “Jangan Jadi Antek Asing” ke Direktur Asing Holding Negara

Jika jabatan-jabatan kunci terus diasosiasikan dengan kebutuhan akan figur asing, maka problem kita bukan hanya ekonomi. Problem kita adalah krisis kepercayaan terhadap diri sendiri sebagai bangsa besar.

Oleh: M. Isa Ansori

KEMPALAN: Artikel ini ditulis atas dasar kegelisahan akan kecintaan terhadap sikap nasionalisme yang dikumandangkan Presiden. “Nasionalisme negara”, “Kedaulatan ekonomi “, dan ” Jangan jadi antek-antek asing”.

Namun sayangnya, dalam praktiknya, dalam hal penunjukkan Direktur Utama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), Prabowo Subianto justru membangun  ironi yang sulit diabaikan dalam pengangkatan warga negara asing (WNA) sebagai Dirut PT DSI.

Di tengah pidato-pidato yang heroik lantang tentang kedaulatan nasional, tentang pentingnya berdiri di atas kaki sendiri, tentang tekad agar Indonesia tidak menjadi “antek asing”, justru holding strategis milik Negara ini dipercayakan kepada figur asing.

Ironi tersebut bukan semata soal siapa Luke Thomas Mahony sebagai individu. Persoalannya jauh lebih besar: tentang konsistensi arah nasionalisme ekonomi Indonesia.

Selama bertahun-tahun, pidato politik dipenuhi semangat anti ketergantungan. Rakyat diyakinkan bahwa Indonesia terlalu lama dijadikan pasar, terlalu lama sumber daya alamnya dikeruk asing, terlalu lama elit nasional menjadi suatu perpanjangan tangan kepentingan global.

Dalam narasi itu, nasionalisme bukan hanya jargon, tetapi janji politik untuk mengembalikan martabat bangsa.

Karena itu, ketika Danantara yang digadang menjadi instrumen strategis pengelolaan kekayaan negara, dipimpin figur asing, publik wajar bertanya: di mana batas antara nasionalisme dan pragmatisme?

Danantara bukan perusahaan swasta biasa. Ia dibangun dengan imajinasi besar tentang kedaulatan ekonomi. Negara ingin hadir lebih kuat dalam tata kelola sumber daya alam, perdagangan komoditas, hingga penguasaan rantai nilai strategis nasional.

Dalam kerangka itu, pengangkatan direksi bukan sekadar keputusan bisnis, tetapi juga pesan politik.

Dan pesan yang terbaca hari ini terasa begitu kontradiktif. Di satu sisi negara telah menyerukan kebanggaan nasional. Di sisi lain, jabatan strategis justru diserahkan kepada pihak asing. Seolah-olah bangsa sebesar Indonesia belum cukup percaya diri pada kemampuan anak bangsanya sendiri.

Pertanyaan yang muncul kemudian bukan sekadar administratif, melainkan secara psikologis dan ideologis: apakah kita benar-benar tidak percaya pada kapasitas nasional? Ataukah alam bawah sadar elit kita masih menyimpan keyakinan lama bahwa kualitas selalu datang dari luar negeri?

Inilah problem pascakolonial yang seringkali tidak disadari. Secara politik kita merdeka, tapi dalam banyak aspek masih menyimpan mentalitas inferior. Kita memuja nasionalisme di podium, namun sering meragukan kemampuan sendiri dalam praktik kekuasaan dan ekonomi.

Tentu akan ada pembelaan bahwa dunia sekarang bersifat global. Profesionalisme tidak mengenal kewarganegaraan. Banyak negara maju juga memakai tenaga asing di sektor strategis mereka. Argumentasi itu tidak sepenuhnya salah.

Namun Indonesia memiliki konteks berbeda. Nasionalisme ekonomi telah pula dijadikan fondasi legitimasi politik. Retorika “jangan jadi antek asing” bukan saja sekadar slogan kampanye, melainkan narasi ideologis yang terus diproduksi di ruang publik.

Maka ketika praktik kekuasaan justru menunjukkan ketergantungan pada figur asing, publik melihat adanya jurang antara kata dan tindakan.

Lebih dari itu, polemik ini memerlihatkan dilema besar pemerintahan nasionalis pada era kapitalisme global. Negara ingin tampak berdaulat, tetapi tetap (saja) membutuhkan jaringan modal, pasar, dan kepercayaan internasional. Akibatnya lahirlah nasionalisme yang ambigu: keras dalam pidato, lentur dalam praktik.

Danantara pada akhirnya menjadi cermin kegelisahan bangsa ini sendiri. Apakah nasionalisme kita sungguh-sungguh bertujuan membangun kapasitas nasional, atau hanya menjadi alat mobilisasi politik sementara pengelolaan ekonomi tetap berada dalam orbit elit global?

Pertanyaan itu penting karena menyangkut masa depan kedaulatan Indonesia. Karena, kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari siapa yang berkuasa secara formal, tapi juga dari siapa yang dipercaya mengendalikan sumber daya strategis bangsa.

Jika jabatan-jabatan kunci terus diasosiasikan dengan kebutuhan akan figur asing, maka problem kita bukan hanya ekonomi. Problem kita adalah krisis kepercayaan terhadap diri sendiri sebagai bangsa besar.

Dan mungkin, di situlah ironi paling menyakitkan dari semua pidato tentang nasionalisme yang disampaikan Presiden.

*) M. Isa Ansori, Kolumnis dan Pengajar Psikologi Komunikasi, Praktisi Transaksional Analisis, Wakil Ketua ICMI Jatim

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.