Gerakan Rakyat Lebih dari Sekadar Partai Politik (Bag-1)

Kebanyakan ikut berbisnis, memburu kekayaan, jabatan dan popularitas hingga lupa peran dan fungsi sebenarnya. Semua semu, hanya formalitas, aksesoris dan pemanis seolah-olah negara ada dan berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh: Yusuf Blegur

KEMPALAN: Kelahiran Partai Gerakan Rakyat akan menjadi partai politik yang sesungguhnya.

Ketika rakyat tak memiliki kedaulatan. Kerap dirundung kemarau panjang yang tandus akan keadilan dan kesetaraan. Mungkinkah kelahiran Partai Gerakan Rakyat akan menjadi partai politik yang sesungguhnya?

Meminjam istilah Bung Karno, rakyat seperti tak berkesudahan menjadi korban dari eksploitasi bangsa atas bangsa dan eksploitasi manusia atas (diri) manusia (exploitation nation par nation and exploitation I’homme par I’homme).

Seiring penjajahan yang tak pernah usai dari masa ke masa. Dari populasi dengan wajah dan tubuh yang berganti. Serta dari kultur dan struktur rezim yang selalu berbeda.

Sejatinya rakyat masih tetap menjadi korban penghisapan yang tragis. Intens mengalami kemunduran dan keterbelakangan peradaban. Itupun juga tak luput dari bangsa asing yang kolonialis dan imperialis menjadikan sebagian bangsa sendiri sebagai penjilat dan pengkhianat.

Dijarah habis-habisan kekayaan alamnya. Ketiadaan kedaulatan. Kehilangan harga diri dan martabat sebagai sebuah bangsa dalam pergaulan global. Indonesia tidak ubahnya menjadi negara merdeka sekaligus negara jajahan.

Rakyat mayoritas masih terbelenggu kebodohan dan kemiskinan. Mental budak. Ironisnya, segelintir orang menjadi kelompok “the have”, dominan dan hegemoni serta menjadi komprador asing. Minoritas yang menindas, mayoritas yang terhempas.

Seiring perilaku korup, manipulatif dan represif. Mengebiri rakyat dengan jual-beli hukum. Politik dijadikan alat pukul dan teror yang menghantui setiap waktu dan tempat. Ekonomi diperas.

Kehidupan sosial dan budaya absurd. Sejadi-jadinya sebagian besar rakyat dilanda frustasi dan kehilangan harapan hidup. Mirisnya itu berlangsung di tengah yang lain menjalani gaya hidup hedon dan amoral, menjadi liberal, sekuler dan (juga) materialistis.

Tak ubahnya masyarakat tanpa negara, rakyat terus didera penderitaan panjang akibat para pemangku kepentingan publik kian telanjang dan menyeluruh telah menampilkan penyimpangan. Bukan kepemimpinan, yang ada hanya kekuasaan.

Penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan yang ugal-ugalan, nyaris dan pasti secara perlahan membawa Indonesia pada situasi sebagai bangsa dan negara tanpa kepribadian yang berkarakter, tanpa kehormatan dan bisa juga tanpa Ketuhanan meskipun banyak agama.

Kebanyakan ikut berbisnis, memburu kekayaan, jabatan dan popularitas hingga lupa peran dan fungsi sebenarnya. Semua semu, hanya formalitas, aksesoris dan pemanis seolah-olah negara ada dan berjalan sebagaimana mestinya.

Konstitusi dan demokrasi hanya menjadi instrumen dan sistem negara yang kerap dimanipulasi.

Dari fenomena dan anomali itu, semua bersumber dari partai politik. Jika itu kerusakan sekaligus kehancuran, maka partai politik yang paling bertanggung jawab. Hanya partai politik yang bisa menjalankan proses dan kelahiran sistem termasuk produk pemimpin di dalamnya.

Trias politika yang berisi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif itu besutan partai politik. Baik buruknya pemerintahan, menjadi baik buruknya partai politik.

Sayangnya partai politik yang ada selama ini hanya pantas disebut partai koruptif, partai kartel, partai pragmatis, partai nepotistik dan partai sarat “state capture.” (Bersambung Bag-2)

*) Yusuf Blegur, Kolumnis dan Mantan Presidium GMNI

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.