Sidoarjo Kejar WTP Ke-14: Bupati Subandi Rombak Total Tata Kelola Aset dan Anggaran

SIDOARJO-KEMPALAN: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tancap gas melakukan perombakan total terhadap sistem tata kelola keuangan dan penatausahaan aset daerah. Langkah strategis ini diambil sebagai komitmen kuat untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diraih 13 kali berturut-turut sebelumnya. Evaluasi menyeluruh kini menyasar seluruh rantai pengelolaan anggaran, mulai dari pos pendapatan, belanja daerah, hingga penertiban aset di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas yang nyata. Ia menginstruksikan seluruh kepala OPD untuk bergerak cepat dan tanpa kompromi dalam menyelesaikan setiap catatan pembenahan.

“Opini WTP itu bukan tujuan akhir, tapi budaya kerja yang harus mendarah daging di Sidoarjo. Saya minta seluruh OPD segera bereskan administrasi pendapatan, belanja, proyek konstruksi, hingga aset tetap. Tidak boleh ada penundaan, semua harus tertib, transparan, dan akuntabel demi rakyat,” tegas Bupati Subandi saat memimpin rapat koordinasi penataan anggaran di Sidoarjo.

Langkah preventif ini diambil setelah proses evaluasi internal masih menemukan sejumlah celah yang memerlukan perhatian khusus. Pemkab Sidoarjo kini memperketat pengawasan internal (APIP) dan mendisiplinkan administrasi teknis guna meminimalisasi potensi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Penguatan difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar menjadi sumber pendapatan yang produktif, bukan sekadar beban pembukuan.

Apresiasi dan dorongan taktis juga datang dari Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Catur. Pihaknya menyatakan bahwa temuan dan rekomendasi pemeriksaan yang diberikan kepada Pemkab Sidoarjo didesain sebagai instrumen evaluasi yang konstruktif, bukan untuk mencari-cari kesalahan.

Menurut BPK, komitmen cepat dari pemerintah daerah dalam mengeksekusi rekomendasi, khususnya pada sektor administrasi pendapatan dan ketepatan pengelolaan belanja, menjadi variabel paling krusial untuk mengamankan kualitas laporan keuangan daerah yang kredibel.(Ambari Taufiq/M Fasichullisan)