SURABAYA-KEMPALAN: Gerakan Rakyat menyoroti ketimpangan kesejahteraan yang dialami oleh para tenaga pendidik di Indonesia. Isu tersebut kembali mencuat pasca kesaksian emosional dua orang dosen tetap non-ASN dalam sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (30/6/2026).
Juru Bicara Gerakan Rakyat, Mira Pane menegaskan bahwa kesaksian dua dosen non-ASN Cenuk Widiaystrisna Sayekti dari Universitas Airlangga di Surabaya dan Dinda Dinanti dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta di MK menjadi pembuka tabir gelap atas kekerasan finansial.
“Cenuk Widyastrisna Sayekti Ph.D, dosen tetap non ASN Universitas Airlangga bercerita pilu tentang kegetirannya sebagai dosen dengan gelar S3 dari Universitas ternama di Australia harus hidup dengan gaji pokok hanya 2,6 juta per bulan,” ujar Mira lewat pernyataannya di Jakarta, Jumat (3/7/2026).
“Sementara Dinda Dinanti, dosen UPN Jakarta juga tak mampu menahan tangisnya karena kegetiran nasib yang sama. Dia menceritakan ironi dirinya sebagai dosen di kota besar yang harus berjualan kue demi menutupi kebutuhan dan bertahan hidup,” lanjutnya.
Mira pun membandingkan kondisi Indonesia dengan negara-negara seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. Menurutnya, mereka berhasil bangkit dan memimpin ekonomi dunia bukan karena mengandalkan kekayaan alam, melainkan membangun masa depan lewat pendidikan.
“Indonesia telah memiliki batu bara, nikel, tembaga, emas, minyak, gas, dan kekayaan laut yang luar biasa. Namun kekayaan alam saja tidak pernah menjamin sebuah bangsa menjadi negara maju,” jelas Mira.
Gerakan Rakyat menilai ada kontradiksi besar antara visi megah pemerintah dengan realitas di lapangan. Pemerintah dinilai kerap menggaungkan narasi Indonesia Emas 2045, ekonomi digital, hingga kecerdasan buatan (AI), namun abai terhadap pemenuhan kebutuhan dasar para pendidik.
“Bagaimana mungkin kita berharap lahir ilmuwan kelas dunia jika dosennya sendiri harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup? Bagaimana mungkin kita berharap lahir generasi unggul jika gurunya belum memperoleh penghargaan yang layak?” ungkapnya.
“Tidak ada negara yang bisa menghasilkan pendidikan kelas dunia dengan guru yang hidup dalam kecemasan ekonomi. Tidak ada negara yang mampu menjadi pusat inovasi jika dosennya tidak didukung untuk meneliti dan berkarya,” tambah Mira.
Sebagai langkah konkret, Gerakan Rakyat mendesak agar reformasi pendidikan nasional segera dimulai dari hal paling mendasar, seperti jaminan kesejahteraan dan penghapusan diskriminasi status kerja.
“Negara harus berani menaikkan gaji guru dan dosen secara signifikan agar profesi pendidik menjadi profesi yang paling dihormati dan diminati oleh putra-putri terbaik bangsa,” tuturnya.
Atas nama Gerakan Rakyat, Mira merinci beberapa poin tuntutan dan solusi untuk pemerintah, di antaranya menaikkan gaji guru dan dosen agar profesi ini diminati oleh putra-putri terbaik bangsa. Kemudian menghapus jurang kesejahteraan antara guru ASN, PPPK, swasta, dan honorer, serta dosen ASN dan non-ASN.
“Karena sesungguhnya pendidikan bukanlah beban anggaran. Pendidikan adalah investasi yang memberikan keuntungan terbesar bagi sebuah bangsa,” pungkas Mira.
Selain itu, memperbesar anggaran penelitian agar kampus mampu melahirkan inovasi industri nasional, serta membangun ekosistem sekolah dan universitas guna memberikan kebebasan berpikir serta mendorong kreativitas.
“Maka jika kita sungguh-sungguh ingin mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, adil, dan makmur, jangan mulai dari proyek yang paling megah. Mulailah dari ruang kelas, mulailah dari sekolah, mulailah dari kampus, mulailah dengan memuliakan guru dan dosen. Karena ketika guru dimuliakan, ilmu pengetahuan akan berkembang,” tutupnya.
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi