Hattanomics Menjawab Disrupsi Ekonomi Global

Prinsip ekonomi Hatta yang diamanahkan dalam UU D45 lenyap tak berbekas. Deformasi kehidupan berbangsa dan benegara terjadi di mana-mana, sementara maladministrasi publik melahirkan regulasi yang melayani kepentingan para pemodal besar, bukan melayani kepentingan publik. Polri berubah menjadi institusi kekuasaan yang makin brutal dan mematikan, bukan pelindung dan pengayom masyarakat, sementara hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah. TNI hanya menjadi agnostik secara politik.

Dari perspektif perencanaan pembangunan, di luar sektor maritim, yang belum digarap secara pragmatis oleh Wijoyo dan Habibie adalah memastikan bahwa international trade and commerce berlangsung berkeadilan bebas-riba.

BACA JUGA: Ibu Kota Hantu? 

Tentu mengherankan bahwa sejak Nixon membebaskan USDollar dari emas, lalu mencetak USD out of thin air, AS dan sekutu Baratnya bisa dibiarkan mengeruk keuntungan illicitly seperti ini. Ketimpangan pendapatan dan konsumsi energi perkapita antara negara miskin dan sedang berkembang dengan negara maju bertahan buruk. Hanya Rusia dan China yang kini cukup berani menghadapi unfair trade and commerce ini dengan meninggalkan US Dollar dalam transaksi internasional mereka, terutama di bidang energi. Ketimpangan energi ini sejatinya bisa dikurangi dengan PLTN, namun penguasaan teknologi PLTN menjadi isu yang sangat politis secara internasional.

Kini dunia pasca-pandemi menghadapi resesi yang dalam, perang nuklir dan keruntuhan lingkungan akibat emisi karbon yg tidak terkendali.