Lili

KEMPALAN: LILI Pintauli Siregar, anggota KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK karena diduga menerima gratifikasi. Kasusnya tidak terungkap dengan jelas karena Lili terlebih dahulu mengundurkan diri sebelum diadili oleh Dewan Pengawas.

Kasus Lili Pintauli membuka borok yang terjadi di KPK. Sebagai lembaga anti-rasuah KPK seharusnya diisi oleh orang-orang bersih dari korupsi. Seharusnya orang-orang yang duduk sebagai komisioner di dalamnya menjadi duta anti-korupsi yang memberi teladan kepada publik. Ibarat sapu yang dipakai untuk membersihkan lantai harus bersih dulu sebelum membersihkan lantai. Kalau sapu kotor terkena air comberan maka seluruh lantai akan bau.

Lili diadukan ke Dewan Pengawas KPK karena dicurigai menerima gratifikasi tiket dan akomodasi untuk menonton balapan MotoGP di Mandalika Maret lalu. Sebelumnya, Lili juga sudah diadili karena diduga berhubungan dengan seorang tersangka kasus korupsi, mantan walikota Tanjung Balai, M. Syahrial. Lili diduga menyodorkan nama seorang pengacara untuk membantu memudahkan urusan tersangka. Lili juga diduga mempergunakan pengaruhnya untuk kepentingan seorang kerabatnya yang menjadi ASN di Tanjung Balai.

BACA JUGA: Kurban 024

Dalam kasus lain, Lili diduga dihubungi seorang calon kepala daerah yang berkepentingan agar lawan politiknya segera dieksekusi KPK untuk memuluskan jalan memenangkan Pilkada. Kasus ini terjadi di Pilkada Labuhan Batu dimana salah satu calon diduga punya kasus korupsi.

Kasus-kasus yang menjerat Lili menunjukkan bahwa secara moral dan etika Lili sangat tidak layak untuk menduduki kursi terhormat sebagai komisioner KPK. Kasus yang berhubungan dengan dua Pilkada bisa dikategorikan sebagai “kasus berat”, dan dua kasus gratifikasi tiket MotoGP dan bantuan untuk kerabat bisa masuk dalam kategori “kasus ringan”. Tetapi, hal ini justru menunjukkan bahwa mentalitas Lili korup, karena kasus-kasus berat sampai kasus receh pun dia langgar.

Standar moral yang diterapkan KPK sangat tinggi, dan publik juga sudah mematok standar yang sangat tinggi bagi komisioner KPK. Banyak cerita yang berkembang bagaimana komisioner KPK menolak pemberian suvenir kecil dalam sebuah acara. Para anggota KPK tidak bersedia dijemput oleh panitia acara untuk menjaga integritas. Tapi, standar tinggi itu kelihatannya tidak berlaku bagi Lili Pintauli.

BACA JUGA: Rajapaksa

Sungguh sulit dibayangkan bagaimana seorang anggota KPK meminta tiket kepada panitia balapan MotoGP dan minta disediakan akomodasi. Bagaimana mungkin seorang anggota KPK merasa tidak bersalah ketika dengan terang-terangan meminta tiket sebuah perhelatan olahraga. Betapa memprihatinkannya patokan standar moral semacam ini.

Dewan Pengawas KPK yang mestinya punya tugas mengawasi para komisioner KPK terlihat tidak menjalankan fungsinya secara maksimal. Dalam kasus yang berhubungan dengan M. Syahrial Dewan Pengawas sudah melakukan sidang etika terhadap Lili dan menemukan kesalahannya. Sanksi yang dijatuhkan adalah pemotongan gaji.

Sanksi disiplin semacam ini lebih cocok dijatuhkan kepada karyawan pabrik yang kedapatan sering membolos kerja. Sanksi semacam ini terbukti tidak mengefek ketika diterapkan kepada komisioner KPK seperti Lili. Sanksi ini sama sekali tidak memberi efek jera, terbukti Lili tidak kapok dan malah semakin nekat dengan menerima gratifikasi tiket dan hotel gratis.

BACA JUGA: Ibrahim

Lili mangkir dalam sidang etik pertama. Rupanya Lili belajar dari taktik para koruptor yang menjadi pasien KPK. Banyak di antara mereka yang mengulur waktu dengan tidak menghadiri pemanggilan KPK. Lili menerapkan taktik yang sama dengan mangkir dari sidang etik oleh Dewan Pengawas. Sidang dijadwal ulang, tapi Lili tetap mangkir.

Tidak ada mekanisme jemput paksa seperti yang diterapkan oleh KPK terhadap tersangka. Lili mengulur waktu tapi pressure publik semakin keras. Akhirnya Lili memilih tidak menghadiri sidang dan mengajukan pengunduran diri. Dewan Pengawas merasa tugasnya sudah selesai setelah Lili mundur.

Banyak yang kecewa…