Lili

Banyak yang kecewa oleh perkembangan ini. Para pegiat anti-korupsi mendesak Dewan Pengawas untuk tetap menggelar sidang etik untuk mengungkap siapa pemberi suap dan apakah Lili terbukti menerima suap. Kalau semuanya terbukti, kasusnya bisa dinaikkan sebagai kasus pidana yang bisa ditangani oleh lembaga penegak hukum lain.

Sayangnya Dewan Pengawas menganggap kasus sudah selesai dan tidak punya hak lagi untuk mengadili Lili. Case closed. Akibatnya, kasusnya menjadi gelap dan tidak terungkap secara jelas kepada publik. Maunya, Dewan Pengawas ingin melindungi marwah KPK, tapi para pegiat anti-korupsi justru menganggap Dewan Pengawas telah mencoreng marwah KPK.

BACA JUGA: Benteng Oligarki

Integritas KPK dipertanyakan sejak lama. Kasus dugaan gratifikasi pernah menjerat ketua KPK Firli Bahuri yang diduga mendapat diskon khusus untuk mempergunakan fasilitas helikopter dalam kunjungan yang bersifat pribadi. Diketahui bahwa salah satu petinggi perusahaan persewaan helikopter itu pernah dipanggil KPK sebagai saksi dalam sebuah kasus korupsi.

Firli mengaku membayar sewa kepada perusahaan persewaan helikopter itu. tetapi, biaya sewa yang disodorkan Firli jauh di bawah harga normal, selisihnya mencapai Rp 140 juta. Hal ini menjadi indikasi adanya gratifikasi. Firli juga menunjukkan gaya hidup hedonis yang tidak selayaknya dipamerkan oleh seorang ketua KPK.

Dewan Pengawas tidak menganggap hal itu sebagai pelanggaran etika yang serius, dan hanya menyebutnya sebagai pelanggaran ringan. Kasus ini dilaporkan juga ke polisi tetapi tidak ada pemeriksaan terhadap Firli berkaitan dengan kasus itu.

BACA JUGA: MyPertamina

Definisi korupsi menjadi sempit karena hanya dikaitkan dengan suap-menyuap dan aktivitas yang merugikan keuangan negara. Dalam bahasa Yunani korupsi disebut sebagai “coruptio” yang berarti pembusukan. Semua tindakan yang menyebabkan pembusukan sistem masuk dalam kategori korupsi. Tindakan-tindakan yang melanggar etika bisa masuk dalam kategori korupsi moral.

Firli menjadi sorotan lagi karena memberi penghargaan kepada istrinya sendiri yang menciptakan lagu mars KPK. Firli menganggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar dan tidak melanggar aturan apa pun. Tetapi, ada prinsip nepotisme yang dipertanyakan dalam kasus itu. Memberi penghargaan kepada istri sendiri sangat dipengaruhi oleh unsur subjektifitas dan potensial memunculkan nepotisme.

Beberapa waktu belakangan Firli sering mengutip salam “FBI” dalam tulisan-tulisannya di media sosial. Hal ini memunculkan kritik dari beberapa pengamat yang menganggap Firli bermain politik. Di beberapa daerah sempat muncul spanduk bertuliskan FBI, singkatan dari “Firli Bahuri untuk Indonesia” lengkap dengan foto Firli.

Ada dugaan Firli punya ambisi politik untuk maju pada perhelatan pemilihan presiden 2024. Salam FBI dianggap sebagai bagian dari pencitraan untuk tujuan politik. Firli menyanggah dan mengatakan tidak ada yang salah dengan salam itu. Ia menciptakannya sebagai ekspresi kebanggaan terhadap KPK.

BACA JUGA: Booster

Firli sempat berbicara mengenai presidential threshold, ambang batas pencalonan kepresidenan 20 persen yang tengah ramai menjadi perbincangan politik. Menurut Firli ambang batas itu menjadi salah satu pintu masuk kasus-kasus korupsi yang melibatkan beberapa kepala daerah. Firli diduga punya kepentingan politik pribadi dengan pernyataannya itu.

Rangkaian kejadian ini menunjukkan wajah KPK yang banyak berubah. Diawali dengan pelemahan melalui revisi undang-undang KPK oleh DPR. Firli kemudian memberhentikan tim buser, buru sergap, para raja OTT (operasi tangkap tangan) di bawah kepemimpinan penyidik Novel Baswedan. Pemberhentian ini dengan memakai mekanisme tes wawasan kebangsaan ini diragukan objektifitasnya.

KPK sudah kehilangan taji dan wajahnya sudah banyak dipermak. KPK sebagai hasil dari perjuangan Reformasi 1998 telah kehilangan wajah aslinya. (*)

Editor: Reza Maulana Hikam