Redefinisi Pemahaman Zonasi Memastikan PPDB Surabaya yang Berkeadilan

Sehingga bagi sebagian orang, pelaksanaan PPDB ini tidak adil, karena menurut mereka orang beli rumah itu tidak bisa memilih, terutama mereka kalangan menengah kebawah, mereka membeli rumah karena keterbatasan uang lalu menyesuaikan lokasi rumah yang bisa dibeli.

Dampaknya adalah mereka akan menyiasati tempat tinggal dengan cara memindahkan alamat tinggal sebagaimana persyaratan PPDB. Tentu saja ini menjadi contoh yang kurang baik.

Berdasarkan data di Kota Surabaya yang berjumlah 31 Kecamatan dan 154 kelurahan, tidak semua kecamatan dan kelurahan tersebut ternyata memiliki sekolah negeri terutama SMP, padahal perbandingan jumlah SD dan SMP, sekolah SD jauh lebih banyak, itu artinya daya tampung SMPN dibutuhkan lebih banyak, namun karena peraturan yang ada maka PPDB harus tetap mengacu pada pagu yang ditentukan.

Saya akan ambil satu contoh Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari. Anak – anak yang tinggal didaerah ini jangan pernah berharap bisa menikmati SMPN yang ada, kecuali melalui jalur prestasi akademis.

BACA JUGA: Surabaya Milik Kita, Ayo Kita Bantu Walikota

Mengapa? Karena memang didaerah ini tidak ada SMPN yang dibangun oleh pemerintah kota. Sehingga kalau sistem PPDB Zonasi dengan menggunakan jarak meter dari rumah sekolah, maka mereka hanya akan bisa berharap saja.

Tentu sistem zonasi dengan pemahaman ini akan melukai rasa keadilan dan bertentangan dengan semangat UU Sisdiknas.

Dampak selanjutnya adalah akan menjadikan anak – anak didaerah ini akan kehilangan motivasi belajar, karena bagi mereka buat apa belajar serius kalau nanti hasilnya pada saat PPDB yang dinilai bukan hasil belajarnya tapi jarak rumahnya.

Membangun sekolah baru demi memberi layanan yang baik kepada masyarakat tentu bukanlah hal yang mudah, karena butuh biaya dan memperhatikan kelangsungan sekolah sekolah swasta.

Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama adalah melakukan re definisi tentang zonasi dan implementasinya dan kedua meningkatkan kualitas sekolah swasta sebagai mitra agar masyarakat mempunyai pemahaman bahwa sekolah dimanapun itu sama, karena kualitasnya memang sama.

Redifinisi Pemahaman Zonasi

Tentu saja pemerintah kota mengalami dilema untuk mengadakan sekolah baru, baik itu dari sisi anggaran maupun dari sisi penghargaan kepada sekolah sebagai mitra.

Hal yang bisa dilakukan adalah melakukan redefinisi berkaitan dengan pemahaman zonasi.