Revolusi Kebudayaan dan Kerasnya Mao Zedong, Perbincangan dengan Abdullah Dahana

Berkaitan dengan The Gang of Four, Dahana menyampaikan bahwa motif mereka adalah memperjuangkan agar cita-cita Mao sehubungan dengan terciptanya masyarakat komunis dapat terwujud.

Mereka juga ingin memastikan program-program Maois terlaksana, bahkan bila perlu dengan kekerasan. “Karena itu revolusi kebudayaan menjadi gerakan yang penuh dengan kekerasan,” ujarnya.

Salah satu konsep program yang dijelaskan Prof Dahana adalah Great Leap Forward yang merupakan program yang diprakarsai oleh Mao untuk meningkatkan produksi di segala bidang yang targetnya ialah untuk melewati hasil produksi negara-negara kapitalis, namun program itu gagal dan menimbulkan kekurangan pangan.

Sinolog tersebut juga menyepakati bahwa Mao Zedong adalah seorang diktator, yang mana segala hal yang diinginkan dan diperintahkannya harus dipatuhi oleh semua orang, ditambah dengan adanya pengkultusan pribadinya, sehingga semua orang takut padanya.

“Deng baru berani (me)lancarkan reformasi setelah Mao mati,” ujarnya seraya menambahkan bahwa apa yang terjadi di Tiongkok pada masa Mao sama dengan di Uni Soviet pada masa Stalin. Hal ini berkaitan dengan destalinisasi yang baru bisa dilakukan Khruschev pasca meninggalnya Josef Stalin.

Akan tetapi, di negara yang didominasi partai komunis itu, mulai ada kritik terhadap ajaran Mao, yang mana ia dituduh tidak bisa membedakan antara kawan dan lawan yang menyebabkan siapapun yang dianggap tidak mau mengikuti kemauannya akan dianggap lawan.

“Mao sangat terikat oleh teori kontradiksi, padahal menurut dia ada 2 macam kontradiksi: antagonistik dan non-antagonistik. Mao melihat semua kontradiksi sebagai antagonistik,” urainya berkaitan dengan pola pikir sang pemimpin revolusi komunis Tiongkok itu.

Namun, ia berpendapat, Tiongkok dewasa ini justru lebih mengikuti doktrin yang dicanangkan Deng Xiaoping.

“Itulah segi yang menarik. PKT penganut komunisme tapi ekonominya kapitalisme. Sesuai dengan motto yangg dikumandangkan Deng Xiaoping bahwa sosialisme bukan berarti kemiskinan,” jelasnya berkenaan dengan perbedaan ideologi politik dengan kebijakan ekonominya. (*)