Rezim Jokowi Rezim Neo-Orde Baru

OLEH: Dr. Ing. Ridho Rahmadi, M.Sc.,
Ketua Umum Partai Ummat

KEMPALAN: Selama 32 tahun lamanya, Indonesia pernah dipimpin oleh rezim Orde Baru yang otoriter. Kala itu demokrasi hanyalah polesan kosmetik di permukaan wajah republik ini, karena sejatinya, rezim Orde Baru menjalankan politik autokrasi, one man show, di mana hampir semua keputusan di negeri ini, dibuat oleh atau atas persetujuan Presiden Soeharto.

Orde Baru melakukan deideologisasi terhadap perjuangan-perjuangan politik dan juga depolitisasi terhadap aktivitas politik di akar rumput. Kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan kebebasan pers dibatasi sedemikian rupa untuk mencapai stabilitas politik.

Bahkan jumlah partai politik pun dibatasi hanya tiga. Orde Baru, lebih jauh lagi, ingin menciptakan demokrasi tanpa oposisi.

Di zaman Orde Baru yang represif, berani mengkritik negara, berarti berani dipenjara atau bahkan siap bertaruh nyawa. Ingat peristiwa Tanjung Priok tahun 1984. Kritikan rakyat lewat pamflet bukan dibalas pemerintah dengan dialog, namun dengan tembakan timah panas dari aparat. Di dalam peristiwa itu, tercatat ada 23 orang meninggal, 55 luka, serta puluhan lainnya ditangkap dan ditahan tanpa proses hukum yang jelas. Ingat pula kejadian di Talangsari tahun 1989 yang menyebabkan 130 orang rakyat sipil meninggal! Dalam catatan yang lain, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) mengatakan ada 23 orang aktivis 97/98 ditangkap, di mana 13 diantaranya masih menghilang hingga saat ini. Ini adalah sebuah kezaliman kolosal yang dilakukan negara atas rakyatnya sendiri, menjadi satu titik kelam di dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dan dapat kita lihat dengan jelas, bagaimana pemerintah Orde Baru telah gagal membangun komunikasi dan membuka dialog dengan masyarakat.

Orde baru tidak memberi ruang kompromi untuk ide, gagasan, apalagi kritik. Kalaupun ada, ruang tersebut terlampau sempit dibatasi, baik bagi publik maupun pers. Waktu itu, tidak sedikit aktivis yang ditangkap. Beberapa diantaranya bahkan dinyatakan hilang hingga hari ini.

Puluhan media dibredel karena bersikap kritis terhadap program pemerintah, penggunaan anggaran, dan lain sebagainya. Ingat pembredelan tabloid Sendi pada 1972, karena mengulas proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah dan peran istri Soeharto; penutupan 12 media massa pada 1974 pasca peristiwa Malari; penutupan 14 koran dan pers mahasiswa menyusul unjuk rasa penolakan kebijakan normalisasi kehidupan kampus; pembredelan Tempo, pada 1994 karena memberitakan indikasi korupsi dalam pembelian kapal perang eks Jerman
Timur.

Orde baru juga kental dengan politik koncoisme dan patronase. Orang-orang dekat Soeharto mendapatkan hak-hak khusus di dalam berbagai macam pengelolaan bisnis, sumber daya alam dan juga pengadaan barang dan jasa, sehingga kebijakan ekonomi Indonesia saat itu diwarnai praktik monopoli yang akut, kolusi, korupsi, dan obskurantisme. Kita dengar beberapa nama konglomerat ada di lingkaran terdekat Soeharto. Bersumber dari Tempo 27 Juli 2018, tiga anak Soeharto pun juga masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Lebih jauh lagi, menurut
seorang pakar hukum dari Trisakti, Abdul Fikhar Hadjar, korupsi di zaman Orde Baru dilakukan secara sistemik, melalui peraturan Undang-Undang. Jadi korupsi diselimuti dengan aturan.

Reformasi 98

Reformasi tahun 1998 adalah sebuah letupan yang menjadi titik tolak bangsa ini menuju demokratisasi politik dan ekonomi, setelah 32 tahun lamanya hidup di dalam cengkeraman rezim Orde Baru yang otoriter. Perjuangan reformasi tersebut dimotori oleh beberapa tokoh seperti Amien Rais, Rizal Ramli, Adnan Buyung Nasution, Permadi, Goenawan Mohamad, Gus Dur, dan lain-lain, bersama segenap elemen masyarakat lainnya mulai dari mahasiswa, cendekiawan, akademisi, pelajar, dan berbagai macam organisasi masyarakat. Mahasiswa bersama kelompok masyarakat lainnya waktu itu, melakukan unjuk rasa besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia, hingga akhirnya pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri, menandai tumbangnya rezim Orde Baru.