MUI Jangan Melegalisasi Manipulasi

Qurban adalah ibadah bukan sarana kampanye untuk memenuhi ambisi. Jangan paketkan dengan MBG dan KMP. Setelah dagang nasi, lalu koperasi, kini dagang sapi.

Oleh: M Rizal Fadillah

KEMPALAN: Hari ini tanggal 11 Dzulhijjah atau hari tasyrik saat masih dibenarkan menyembelih hewan qurban. Tasyrik sendiri itu maknanya menjemur di bawah matahari asal kata syarraqa.

Dahulu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah hari-hari menjemur hewan setelah disembelih. Tentu relevan dengan ibadah qurban atau hadyu bagi yang berhaji. Qurban yang bersandar pada kemampuan (istitho’ah) tentu tidak bermasalah.

Persoalan muncul ketika seorang Presiden tidak menggunakan dana pribadi untuk melaksanakan ibadah qurban, tapi dana APBN. Ia membeli 1.098 ekor sapi qurban lalu dibagikan ke seluruh Indonesia.

Mengulang tahun lalu yang berjumlah 985 ekor. Sebagian sapi itu ditulis nama Prabowo bukan APBN. Rakyat banyak yang memrotes penggunaan dana APBN untuk qurban apalagi dikesankan itu sebagai ibadahnya Prabowo Subianto.

Sayangnya MUI menyampaikan pandangan bahwa penggunaan anggaran APBN untuk qurban bagi seorang Presiden tidaklah masalah atas pendekatan mashlahat bagi orang banyak.

Pendapat yang bukan fatwa tersebut tentu saja menimbulkan kontroversi. MUI menggampangkan syari’at semata maslahat. Lupa bahwa qurban itu adalah wujud ketaatan atau kepatuhan kepada Allah.

Mashlahat tersebut implikasi atau hikmah, bukan hakiki. Jikapun tidak terasa manfaatnya maka tidaklah menggugurkan syari’at. Qurban itu dilakukan oleh pribadi bukan instansi atau institusi.

Kategori hukum sunnah mu’akkadah menunjuk kepada subyek hukum yang perseorangan atau mukallaf.

Dalih MUI yang bersandar pada HR Bukhori dipertanyakan relevansinya. Tidak ditemukan Hadits Bukhori yang eksplisif tentang penggunaan dana baitul mal untuk qurban pribadi ataupun sebagai bantuan imam.

Rosulullah SAW dan Khulafa’ur Rasyidin tidak ada yang berani menggunakan dana baitul mal untuk berqurban pribadi.

MUI mengaitkan HR Bukhori tentang disunnakan imam membeli hewan qurban dari baitul mal. Harusnya ini yang diperjelas apakah imam mukallaf atau imam simbolik?

Samakah dana syar’i baitul mal dengan APBN yang bersumber dari bermacam-macam? Bolehkah itu disebut qurban personal Prabowo?

MUI tentu tidak tahu detail tentang permainan harga, prosedur, atau pengawasan dari pelaksanaan penggunaan dana Bantuan Presiden dimaksud itu, apalagi motif. Jika itu bagian dari kampanye pencitraan, maka turut berdosalah MUI yang telah melegalisasi.

Pandangan MUI menjadi pegangan umat, akibatnya pendapat apalagi fatwa yang ditangkap salah dapat menyesatkan umat. MUI telah melegalisasi manipulasi.

Prabowo harus buktikan bahwa ia mukallaf yang mampu sehingga berqurban atas nama ia atau keluarganya sendiri. Jangan seenaknya pakai uang rakyat.

APBN bukan dana untuk qurban, tapi bantuan kemasyarakatan dan jika dibelikan sapi untuk disembelih lalu dibagikan dagingnya, maka itu bukan qurban tapi MBG (Makan Berdaging Gratis) atau KMP (Korban Manipulasi Peribadahan).

Bukan Atraksi Politik

Historis qurban adalah perintah kepada kedua putera Nabi Adam As, Qabil dan Habil. Qurban Habil dierima karena menjalankannya dengan ikhlas dan penuh ketakwaan, sedangkan Qabil ditolak karena sebaliknya.

Qurban itu kegiatan ibadah untuk mendekatkan diri kehadirat Allah SWT.

Begitu juga dengan Qurban hewan kambing (qibas) sebagai pengganti Ismail As yang diperintahkan Allah untuk disembelih oleh Ibrahim As, ayahnya. Ada nilai keikhlasan, kesabaran, dan ketakwaan atau ibadah.

Ibrahim As dan keluarga Adam As berqurban bukan untuk kepentingan duniawi apalagi atraksi politik.

Berbeda dengan “Qurban Prabowo” sejumlah 1.098 ekor sapi kemarin ternyata diketahui itu bukan dana pribadi tetapi APBN. Menurut Jubir Partai Gerindra itu dana Bantuan Kemasyarakatan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sendiri menyatakan tidak tahu menahu. Jadi ini Qurban dana yang perlu klarifikasi.

Dengan kata lain itu bukan hewan qurban tetapi hewan bantuan dana APBN. Yang masuk surga bukan Prabowo atau Prasetyo Hadi tetapi APBN.

Kalau Prabowo mempersonifikasi diri dengan APBN maka ia telah mencuri atau korupsi uang negara untuk menguntungkan orang lain. Qurban hanya alat dan bisa saja Rp 100 miliar itu juga hasil mark up.

Benar pandangan bahwa qurban tersebut bersifat individual bukan institusional. Karenanya seseorang yang tidak mampu boleh tidak menyembelih. Dapat pula berqurban atas nama satu keluarga. Yang tidak boleh adalah jika beli sapi dana APBN tetapi klaim bahwa itu qurban Prabowo.

Menipu sesama dan menipu Allah.

Sapi itu hewan yang bisa menyeret ke kasus korupsi. Ingat Menteri Luthfi Ishaak dan Bachtiar Chamsah dahulu. Apakah sapi qurban sekarang juga harus menyeret Mensesneg Prasetyo bahkan Prabowo? 

Atau, Prabowo beralibi sedang piknik ke Paris sehingga tidak tahu-menahu soal 1098 sapi qurban? Kita dengar penjelasan yang tidak jelas dari Teddy Indra Wijaya nanti dari Paris.

Dugaan atraksi politik Prabowo atau partainnya mungkin saja terjadi. Angka 1.098 adalah angka “mistik”, yakni tahun 2029 nomor 8 lagi. Angka 8 itu diakui sebagai nomor keberuntungannya. Sejak di militer Prabowo dipanggil dengan sandi 08.

Menjadi Presiden ke-8 menambah keyakinan tersebut. Tapi siapa tahu gara-gara memainkan agama, maka 1098 adalah angka yang bakal menjerumuskannya. Bukankah tahun 1998 terjadi peristiwa naas yang telah menimpanya?

Prabowo diberhentikan dari tentara, TNI!

Qurban adalah ibadah bukan sarana kampanye untuk memenuhi ambisi. Jangan paketkan dengan MBG dan KMP. Setelah dagang nasi, lalu koperasi, kini dagang sapi.

Jika itu atraksi politik dagang sapi maka nanti rakyat akan membuat opsi untuk kebaikan negeri, yaitu korbankan Prabowo, sembelih kekuasaan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Ini merupakan paket hemat. Pahe he he he….

*) Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.