Rezim Jokowi Rezim Neo-Orde Baru

Kemunduran Demokrasi

Sayangnya, dalam perjalanan 24 tahun setelah Reformasi 98, demokrasi di Indonesia mengalami stagnasi bahkan cenderung menurun. Dalam 8 tahun terakhir khususnya, Indonesia mengalami gejala-gejala yang mengindikasikan deteriorasi demokrasi.

Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang stabil namun rendah. Kalau kita perhatikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini memang membentuk kurva yang relatif datar.

Berbagai macam kajian ilmiah telah mengungkapkan korelasi antara demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi. Jika sehat iklim demokrasinya, maka kemungkinan besar pertumbuhan ekonominya juga signifikan. Begitu juga sebaliknya. Yang terakhir ini, agaknya yang sedang terjadi di Indonesia.

Yang kedua adalah kesenjangan ekonomi yang begitu menganga lebar. Rasio Gini–sebagai indikator ketimpangan–pada awal Pemerintahan Jokowi tahun 2014 adalah 0.41, yang secara teori, Rasio Gini di sekitaran 0.4 hingga 0.5 mengindikasikan jurang lebar ketimpangan ekonomi. Pada September 2021, Rasio Gini Indonesia adalah 0.38, membaik sekitar 0.03.

Sekalipun ada perbaikan, perlu diingat bahwa rezim Jokowi telah masuk periode kedua.

Seharusnya 8 tahun adalah waktu yang cukup untuk melakukan perbaikan yang signifikan, lebih dari sekedar perbaikan Rasio Gini yang hanya sebesar 0.03.

Yang ketiga, patronase politik yang begitu kental dipraktekkan oleh Pemerintah, di mana penunjukkan atau pemecatan seseorang untuk atau dari jabatan strategis dilakukan berdasarkan loyalitas partisan. Dari Kompas 31 Mei 2021, paling tidak ada 19 mantan relawan Jokowi pada Pilpres yang lalu, yang ditunjuk menjadi Komisaris BUMN. Angka ini belum termasuk yang ditunjuk sebagai Dubes dan Menteri. Padahal menempatkan seseorang tanpa kapabilitas dan kapasitas yang memadai atau tidak tepat pada suatu posisi yang penting, adalah bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu, membawa kegagalan atau bahkan kehancuran. Ini ibarat meminta seorang masinis untuk menjadi pilot, untuk menerbangkan pesawat. Tentu karena keahlian seorang masinis tidak dapat dipakai di ruang kokpit, maka probabilitas akan terjadi kecelakaan menjadi sangat tinggi.

Yang keempat adalah korupsi yang sudah jadi endemi dan membudaya di tubuh pemerintah dan lembaga tinggi lain. Data terakhir menunjukkan, ada 677 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK di antara tahun 2016 hingga 2021, di mana 312 diantaranya terjadi di pemerintahan kabupaten/kota, 180 kasus terjadi di Kementerian atau Lembaga, 82 kasus di pemerintahan provinsi, 66 kasus di BUMD dan BUMD, 35 kasus di DPR dan DPRD, dan seterusnya.