PKI dan TNI

Tiga ideologi besar itu paling dominan di Indonesia. Dengan menyatukan tiga ideologi itu friksi politik Indonesia akan bisa diselesaikan, dan persatuan Indonesia akan bisa dicapai. Begitulah gagasan Bung Karno ketika menemukan konsep nasakom. Bung Karno terkesan menyederhanakan masalah, dan dia keliru.

Nasakom ditolak oleh kalangan Islam. PKI sudah berkembang semakin kuat setelah menjadi juara ketiga dalam pemuilu 1955 dan melihat Islam sebagai penghalang paling potensial. Lalu muncullah jenderal-jenderal yang anti komunis yang  melihat PKI sebagai ancaman serius. Para jenderal yang dikomandoi oleh Ahmad Yani sebagai pimpinan Angkatan Darat terlibat persaingan dingin melawan Bung Karno yang semakin dekat dengan komunisme.

BACA JUGA: ‘’Terkun’’ Terawan

Kompleksitas persaingan politik sangat rumit ketika itu, sehingga sulit untuk menyebut siapa yang harus bertanggung jawab terhadap penculikan tujuh jenderal pada 1965. Suharto memanfaatkan kompleksitas itu dengan cerdik dan akhirnya muncul sebagai pemenang.

Suharto jatuh setelah berkuasa 32 tahun. Komunisme yang ditekan habis-habisan selama masa kekuasaan Suharto pelan-pelan mulai bangkit. Gugatan agar pemerintah meminta maaf terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap PKI mengemuka. Tapi, tantangan muncul dari kalangan Islam dengan sangat keras.

Berbagai kontroversi yang terjadi setiap kali muncul isu mengenai PKI adalah wujud dari luka lama yang belum benar-benar sembuh. Sudah pernah ada upaya untuk melakukan rekonsiliasi nasional. Sudah pernah muncul gagasan dari pemerintah untuk meminta maaf terhadap anggota dan simpatisan PKI yang manjadi korban Orde Baru. Tetapi, gagasan itu mendapat tantangan sangat keras dari kalangan Islam dan akhirnya mentah dan hilang.

Keputusan Jenderal Andika Perkasa untuk memperbolehkan anak dan keturunan PKI mendaftar ke TNI memantik kontroversi lama. Di satu sisi, keputusan itu dianggap sebagai terobosan yang bisa memulihkan hak-hak sipil anak dan keturunan PKI. Tetapi, di sisi lain keputusan itu tidak sensitif terhadap umat Islam, dan keputusan itu kental dengan warna politik.

BACA JUGA: Jokowi dan Alim Markus

Jenderal Andika mengatakan bahwa yang dilarang dalam Tap MPRS adalah PKI dan ajaran komunisme. Tidak ada larangan bagi anak keturunan PKI untuk menjadi apapun yang diinginkan, termasuk untuk menjadi anggota TNI.

Logika Jenderal Andika terasa sederhana, tetapi menusuk ke jantung kontroversi yang paling dalam. Selama ini TNI dianggap menjadi benteng pertahanan terakhir dalam perlawanan melawan komunisme. Sekarang, benteng itu sudah dibuka lebar-lebar, dan musuh yang dianggap paling berbahaya sudah dipernolehkan masuk.

Menihilkan ancaman komunisme dan menganggapnya sebagai masa lalu adalah kesembronoan. PKI mungkin tidak akan bangkit lagi. Tapi, komunisme baru bisa saja menyusup melalui liberalisme dan sekularisme yang semakin keras gelombangnya di Indonesia.  Peran agama akan semakin terpinggirkan dan liberalisme-sekularisme yang ditunggangi kelompok kiri ini akan semakin kuat menancapkan berpengaruh.

Keputusan Jenderal Andika Perkasa ini akan memunculkan rasa keterkalahan yang makin besar dari kalangan umat Islam. (*)

Editor: DAD