PKI dan TNI

KEMPALAN: Anak dan keturunan anggota PKI boleh mendaftar menjadi anggota TNI. Itu keputusan terbaru dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sebuah keputusan terobosan yang cukup berani, karena sudah pasti keputusan itu akan memantik pro dan kontra.

Komunisme masih tetap menjadi isu yang super sensitif di Indonesia. Apa saja yang berbau komunisme pasti akan menjadi santapan empuk untuk menjadi bahan perdebartan yang tiada henti.

Biasanya, isu-isu mengenai komunisme selalu muncul—atau dimunculkan—pada September sehingga lebih cepat merantak karena bertepatan dengan momentum peristiwa 30 September. Kali ini isu itu muncul menjelang Ramadan, a perfect timing, waktu yang sangat tepat untuk memunculkan perdebatan mengenai komunisme versus Islam.

Apap pun isu yang berbau komunisme dan PKI selalu laris disantap menjadi kontrovesrsi. Tahun lalu, pemindahan patung diorama fragmen peristiwa 30 September di markas Kostrad memicu perdebatan luas secara nasional sampai berhari-hari. Isu yang berkembang adalah penyusupan faham komunisme di lingkungan TNI.

BACA JUGA: Jokowi, Uraa..

Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat) menjadi simbol perlawanan terdepan terhadap PKI pada peristiwa 1965. Dari tempat itulah Letjen Suharto menyusun strategi serangan balik melawan PKI yang dituduh berada di balik penculikan tujuh jenderal TNI yang anti-komunis.

Dari markas Kostrad itulah Suharto bersama Sarwo Edhie Wibowo merancang operasi penangkapan dan pengejaran tokoh-tokoh PKI. Di tengah kevakuman pimpinan Angkatan Darat akibat penculikan, Suharto muncul sebagai salah satu jenderal yang paling serius dalam mengambil alih kendali kepemimpinan dan melakukan serangan balik terhadap PKI.

Pembersihan dan perburuan terhadap PKI terjadi secara masif. Tentara di  bawah kepemimpinan Suharto berhasil memobilisasi rakyat, terutama umat Islam, untuk menjadi milisi perlawanan terhadap anggota-anggota PKI. Kelompok Islam–yang secara ideologis menjadi musuh utama PKI dan sering menjadi korban agitasi dan kekerasan PKI—memanfaatkan momentum itu untuk memburu dan membersihkan anggota-anggota PKI.

BACA JUGA: Madrasah

Baniir darah terjadi di banyak daerah di Jawa dan Bali.  Mereka yang dicurigai sebagai anggota PKI dan simpatisannya diburu dan dan disembelih. Dalam waktu tidak terlalu lama PKI dibersihkan di level grass root. Pada level politik elite Suharto berhasil mendapatkan mandat dari Presiden Soekarno melalui Surat Perintah 11 Maret 1966. Dengan surat sakti itu Suharto punya kewenangan untuk membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai partai terlarang.

PKI bisa dihancurkan, dan sisa-sisa anggota maupun simpatisan yang lolos dari penyembelihan ditangkap lalu dipenjarakan ke kamp konsentrasi Pulau Buru. Suharto mengamankan kekuasan dan dilantik menjadi presiden setahun kemudian.