MUI dan Islamisme

Episode persaingan kedua berlanjut pada pilpres 2019 dengan skala yang lebih luas. Kubu Jokowi sangat mengantisipasi gelombang islamisme dan politik identitas, dan memutuskan untuk melamar Kiai Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden.

Pengamat politik Australia Ben Bland menyebut tindakan Jokowi ini sebagai bukti bahwa Jokowi adalah manusia yang kontradiktif, ‘’Man of Contradictions’’ (2020). Di satu isi ia mengecam politik aliran, tetapi di sisi lainnya ia memainkan politik aliran dengan merangkul Ma’ruf Amin sebagai ‘’running mate’’.

BACA JUGA: Oki dan KDRT

Jokowi juga dianggap pragmatis dan tidak terlalu teguh dalam menghadapi gerakan politik identitas, sehingga ‘’melepas’’ Ahok dan mengorbankannya untuk masuk penjara selama dua tahun. Ahok menjadi tumbal untuk menyelamatkan nasib politik Jokowi dari serangan kalangan islamis.

Jokowi-Ma’ruf memenangkan pilpres 2019 melawan Prabowo-Sandi melalui kemenangan yang tipis dan tidak meyakinkan. Kemenangan sekitar 52 persen tidak cukup memberi legitimasi mutlak kepada Jokowi untuk melakukan ‘’political vendetta’’, dendam politik, terhadap Islam politik.

Tetapi itulah yang dilakukan oleh Jokowi. Sejak tahun pertama kemenangannya Islam politik menjadi target operasi. MUI yang disebut sebagai salah satu benteng islamisme segera dibersihkan. Kelompok Din Syamsudin dibersihkan untuk memberi tempat kepada Kiai Miftachul Akhyar yang apolitis. Posisi Din sebagai ketua dewan pertimbangan diganti oleh Kiai Ma’ruf Amin.

BACA JUGA: Jurnalisme Tuyul

Perburuan terhadap gerakan islamisme dilakukan Jokowi dengan membubarkan FPI (Front Pembelas Islam) dan memenjarakan tokoh-tokohnya seperti Habib Rizieq Shihab dan Munarman. Sebelumnya, pada 2017 Jokowi sudah membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang dianggap anti-Pancasila karena memperjuangkan khilafah.

MUI di bawah duet Kiai Mif dan Kiai Ma’ruf ternyata tidak sejinak yang dibayangkan. MUI masih sering menyuarakan sikap yang tidak sejalan dengan keinginan rezim. Beberapa personel MUI seperti KH Anwar Abbas sangat vokal terhadap kebijakan rezim yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan Islam.

Kekosongan kepemimpinan MUI sepeninggalan Kiai Mif pasti akan menjadi ajang power play. Pemeritahan Jokowi pasti tidak akan membiarkan MUI dikuasai kalangan islamis, dan akan memilih orang yang dianggap lebih jinak. (*)

Editor: Freddy Mutiara