Menu

Mode Gelap

Kempalpagi · 14 Okt 2021 08:50 WIB ·

Tentara Rakyat


					Lukisan dalam rangka memperingati HUT RI ke-40. (National Museum of World Cultures) Perbesar

Lukisan dalam rangka memperingati HUT RI ke-40. (National Museum of World Cultures)

KEMPALAN: Tentara milik rakyat atau milik presiden? Kalau percaya kepada Letjen Agus Widjojo, gubernur Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional), tentara itu bukan milik rakyat, tapi milik presiden. Pernyataan inilah yang sekarang bikin heboh, karena dianggap aneh dan nyeleneh. Sebaliknya, Agus mengatakan bahwa mereka yang percaya bahwa tentara milik rakyat adalah salah kaprah dan keblinger.

Kalau rakyat menjadi milik presiden, lantas siapa yang memilih presiden. Siapa yang mempunyai suara untuk memilih presiden, dan siapa yang punya daulat untuk menurunkan seorang presiden.

Seseorang tidak akan menjadi raja, sultan, presiden, atau apapun namanya, tanpa ada rakyat. Tidak akan ada sebuah negara tanpa ada wilayah, pemerintahan, dan rakyat. Syarat utama terbentuknya negara adalah adanya wilayah, lalu ada rakyat, baru kemudian ada pemerintahan.

Negara bisa dipimpin oleh raja, presiden, pemimpin agama, atau pun filosof. Terserah sistem apa yang dipakai. Kalau percaya bahwa kedaulatan negara adalah anugerah dari Tuhan, dan Tuhan akan menurunkan wahyu atau wangsit kepada seseorang yang dikehendaki, maka negara itu akan menjadi kerajaan atau negara teokrasi.

Kalau percaya bahwa rakyat berdaulat, rakyat yang punya kekuasaan untuk menentukan siapa yang memimpin negara, maka negara itu akan berbentuk demokrasi. Kepala negara dan pemerintahan dipilih oleh rakyat, masa jabatan kepala negara dibatasi, kekuasaannya juga terbatas dan dikontrol oleh lembaga-lembaga lain.

Kita sangat sering mendengar presiden mengatakan bahwa dirinya bekerja untuk kepentingan rakyat. Ia bertugas untuk menyejahterakan rakyat. Presiden melindungi kepentingan rakyat dan menjaga keselamatan rakyat. Kepentingan rakyat ini disebut sebagai kepentingan umum atau kepentingan publik.

Ada anggapan yang beredar luas bahwa negara merupakan sebuah lembaga netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdi kepada kepentingan umum. Dalam berbagai pidato, para pejabat mengumbar jargon-jargon itu untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah abdi rakyat, pelayan rakyat.

Sebagian ada yang mengungkapkan hal itu secara tulus. Tetapi, lebih banyak lagi yang mengungkapkannya sekadar retorika dan lips service. Hal itu wajar saja dilakukan supaya rakyat merasa nyaman untuk diperintah.

Kalau rakyat percaya…

Artikel ini telah dibaca 45 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Kidung Sukmawati

27 Oktober 2021 - 09:26 WIB

Superman LGBT

26 Oktober 2021 - 08:32 WIB

Akil Balig

25 Oktober 2021 - 08:31 WIB

Bill Gates dan Sukmawati

24 Oktober 2021 - 06:35 WIB

Kabinet Squid Game

23 Oktober 2021 - 07:59 WIB

Republik Celeng

22 Oktober 2021 - 07:54 WIB

Trending di Kempalpagi