Menjaga Pancasila dari Opium Ideologi: Mengembalikan Politik kepada Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Maka cara terbaik menjaga Pancasila bukanlah dengan menyakralkannya tanpa kritik, melainkan dengan terus mengujinya pada satu pertanyaan sederhana yang menjadi ruh seluruh perjuangan bangsa.

Oleh: M. Isa Ansori

KEMPALAN: Menjelang Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni, sekaligus memasuki Bulan Bung Karno, kita diajak untuk tidak sekadar mengenang sejarah lahirnya dasar negara, tetapi juga merenungkan kembali sejauh mana Pancasila masih hidup dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila lahir bukan untuk menjadi hafalan, slogan, atau mantra politik. Ia digali dari pengalaman panjang bangsa Indonesia yang hidup dalam penjajahan, dengan kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial.

Karena itu, tujuan utama dari Pancasila bukanlah membangun keseragaman tafsir atau kesetiaan simbolik, tetapi menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun dalam perjalanan sejarah bangsa, kita sering menyaksikan bagaimana Pancasila mengalami pasang surut.

Ia dipuji, dikutip, disakralkan, bahkan diperebutkan oleh berbagai kelompok. Ironisnya, semakin sering Pancasila dijadikan slogan, semakin besar pula risiko ia dijauhkan dari tujuan hakikinya.

Di sinilah pemikiran Raymond Aron menjadi relevan. Dalam bukunya The Opium of the Intellectuals, Aron mengkritik kecenderungan manusia modern menjadikan ideologi sebagai semacam agama baru yang tidak boleh dipertanyakan.

Ideologi kemudian berubah menjadi “opium” yang membuat orang lebih percaya pada narasi daripada kenyataan.

Ketika ideologi telah menjadi candu, masyarakat tidak lagi bertanya apakah rakyat semakin sejahtera, apakah ketimpangan berkurang atau apakah keadilan semakin merata. Yang menjadi ukuran hanyalah kesetiaan terhadap simbol, slogan, dan tafsir yang dianggap paling benar.

Dalam konteks Indonesia, gejala semacam itu bisa muncul saat ungkapan seperti “Saya Indonesia, Saya Pancasila” atau “NKRI Harga Mati” berhenti jadi komitmen moral dan berubah menjadi alat untuk mengukur loyalitas politik.

Padahal kecintaan kepada Indonesia dan Pancasila seharusnya tidak diukur dari seberapa keras seseorang meneriakkan slogan, melainkan dari seberapa besar keberpihakannya kepada nasib rakyat.

Pancasila menjadi kehilangan ruh ketika digunakan untuk menutup ruang kritik. Lebih berbahaya lagi saat ia dimonopoli oleh kelompok tertentu yang mengklaim dirinya sebagai pemilik tunggal tafsir kebangsaan.

Pada titik itu, Pancasila tidak lagi berfungsi sebagai alat koreksi kepada kekuasaan, melainkan menjadi instrumen legitimasi kekuasaan itu sendiri.

Kritik yang sama bisa dibaca melalui pemikiran Jürgen Habermas. Habermas telah mengingatkan bahwa masyarakat modern seringkali terjebak dalam suatu politik pencitraan dan pengelolaan persepsi. Ruang publik yang seharusnya jadi tempat dialog rasional berubah menjadi arena produksi citra dan slogan.

Akibatnya, masyarakat lebih banyak disuguhi narasi keberhasilan daripada diajak menguji hasilnya.

Yang diperdebatkan bukan lagi kualitas pendidikan, pemerataan kesejahteraan, akses kesehatan, atau ketimpangan ekonomi, tetapi siapa yang paling nasionalis, siapa yang paling pancasilais, dan siapa yang paling setia kepada negara.

Dalam situasi seperti itu, realitas perlahan menghilang di balik citra. Pertanyaan tentang kemiskinan dijawab dengan slogan. Pertanyaan tentang ketidakadilan dijawab dengan retorika. Pertanyaan tentang kesejahteraan dijawab dengan pencitraan.

Padahal bagi rakyat kecil, yang dibutuhkan tersebut bukanlah narasi tentang kesejahteraan, melainkan kesejahteraan itu sendiri.

Jika kita membaca sejarah Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi, kita dapat menemukan pola yang berulang. Setiap zaman memiliki slogan, jargon, dan tafsir ideologinya sendiri.

Namun satu pertanyaan mendasar seringkali terlupakan: apakah rakyat benar-benar semakin sejahtera dan semakin memperoleh keadilan sosial?

Karena itu, memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni, seharusnya bukan sekadar mengenang pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 saja. Yang lebih penting adalah menghidupkan kembali keberanian untuk menjadikan sila kelima sebagai ukuran bagi seluruh praktik politik dan pembangunan nasional.

Keadilan sosial bukan pelengkap Pancasila. Ia adalah tujuan akhirnya.

Keberhasilan suatu pemerintahan, partai politik, gerakan sosial, dan kebijakan ekonomi tidak seharusnya diukur dari seberapa pancasilais narasi yang dibangun, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat.

Apakah kemiskinan berkurang? Apakah pendidikan semakin bermutu dan dapat diakses semua anak bangsa? Apakah layanan kesehatan semakin merata? Apakah kesempatan hidup layak semakin terbuka? Apakah kesenjangan sosial semakin mengecil?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang sesungguhnya lebih pancasilais daripada seribu slogan kebangsaan.

Bulan Bung Karno seharusnya menjadi momentum untuk mengembalikan Pancasila kepada rumah asalnya: rakyat.

Sebab Bung Karno tidak menggali Pancasila untuk menjadi alat pemujaan dari kekuasaan, melainkan sebagai dasar bagi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, bermartabat, dan berkeadaban.

Pada akhirnya, Pancasila tidak membutuhkan lebih banyak slogan. Pancasila membutuhkan lebih banyak keberanian untuk menghadapkan ideologi pada kenyataan.

Karena, ketika ideologi tidak lagi diuji oleh realitas kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, saat itulah ia berisiko berubah menjadi opium.

Dan ketika rakyat kehilangan realitas, yang tersisa hanyalah simbol-simbol yang diperebutkan, sementara cita-cita besar kemerdekaan perlahan menjauh dari kehidupan mereka.

Maka cara terbaik menjaga Pancasila bukanlah dengan menyakralkannya tanpa kritik, melainkan dengan terus mengujinya pada satu pertanyaan sederhana yang menjadi ruh seluruh perjuangan bangsa.

Apakah Pancasila hari-hari ini telah benar-benar menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia?

*) M.Isa Ansori, Kolumnis, Pengajar Convergence dan New Era Media, Praktisi Transaksional Analisis, Dewan Penasehat LHKP PD Muhammadiyah Surabaya dan Wakil Ketua ICMI Jatim

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.