Smart City: Harus Sampai pada Keamanan, Kenyamanan, dan Kesejahteraan

KEMPALAN: Adalah Sheriff William Teasel, Kepala Polisi Kota Hope – Washington, sangat berdedikasi dalam menjaga keamanan wilayahnya karena sadar bahwa gajinya berasal dari pajak yang dibayar warga kota. Namun satu saat aksinya berlebihan yang justru membuat tidak nyaman seorang veteran perang, John Rambo.

Jadilah Kota Hope yang harusnya aman malah membara di malam hari. Berangkat dari serial ini pada gilirannya memunculnya jawaban John Rambo, ketika ada pertanyaan di antara anak-anak sekolah dasar, siapakah pahlawan Amerika? Hal yang tidak berbeda dengan di kita ketika ada pertanyaan siapakah pahlawan Indonesia, kemudian dijawab Jaka Sembung.

Semangat yang dibangung oleh Sheriff William Teasel sebenarnya sudah tepat, sesuai tupoksi-nya menciptakan dan menjaga keamanan kota. Dua hal lain yang perlu dibangun dalam pembangunan perkotaan adalah kenyamanan dan kesejahteraan. Berbagai inovasi terus dilakukan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan ekonomi perkotaan; keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan.

Gerakan Menuju 100 Smart City, membangun kota pintar (smart city) pada kawasan wisata prioritas dengan enam pilar; smart environment, smart economy, smart branding,  smart government, smart society, smart living. Agenda Kemkominfo inilah yang saat ini sedang seru-serunya dibangun.

Mencermati pilar-pilar smart city yang didahului dengan penyiapan kawasan wisata prioritas agar menjadi kawasan yang bersih, bebas sampah, tertib, tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya. Kemudian memastikan implementasi TIK dalam proses transaksi (cashless) dapat berjalan di kawasan wisata prioritas tersebut juga pemerintah daerah di sekitarnya.

Membantu pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisata. Diikuti dengan adanya kepastian pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkualitas dalam upaya pelayanan publik yang baik.

Juga memastikan masyarakat di tujuan wisata prioritas dan kawasan sekitarnya memiliki kapasitas unggul dan mampu menjadi tuan rumah yang baik, dan yang terakhir mendorong situasi kawasan wisata prioritas yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan, melalui penyediaan transportasi, logistik yang tentram, aman, dan ramah. Memahamai pilar-pilar tersebut dapat dipastikan bahwa Smart City baru dapat dimungkinkan penerapannya di metropolitan, oleh karenanya saat ini baru terdapat 7 kota Smart City: Bandung, Jakarta,  Surabaya, Makassar, Semarang, Yogyakarta, dan Denpasar.

Berangkat dari pemikiran yang demikian, saat sekarang di beberapa kota tersebut telah bermunculan penerapan layanan-layanan berbasis teknologi, SPBE. Smart government yang ternyata maju lebih dahulu; layanan-layanan publik mulai parkir, pembayaran berbagai jenis pajak, surat-surat keterangan kependudukan dan sejenisnya, semuanya sudah menjelma menjadi berbasis elektronik.

Tentu saja untuk sampai pada Smart City yang sebenarnya harus berhadapan dengan yang namanya biaya tinggi. No APBD No Smart City, tag-line ini sepertinya sudah tersenyum lebar menghadang kota/kabupaten yang sudah siap-siap ber-Smart City. Belum lagi kendala kesiapan sumber daya manusia dan komitmen bersama untuk maju bersama di Smart City ini.

Merujuk pada terminal akhir pembangunan perkotaan yaitu keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan, Smart City sepertinya baru menjangkau kenyamanan. Pada pilar smart government ini pemerintah kota yang sudah menerapkan  Smart City menunjukkan kelasnya dalam memberikan layanan publik yang lebih baik.

Bagaimana dengan keamanan? Selama di kota tersebut masih terdapat laporan kriminalitas, kehilangan barang, kekerasan, dan sejenisnya berarti  tujuan pembangunan perkotaan untuk terciptanya keamanan boleh disimpulkan belum terjadi. Kesejahteraan?

Pada 7 Smart City tersebut, jika masih terdapat perolehan negatif indikator-indikator makro ekonomi seperti masih terdapatnya pengangguran, masih terdapatnya penduduk berpendapatan di bawah upah minimum, masih terdapat penduduk miskin, decreasing pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain, maka boleh disimpulkan bahwa kota itu belum juga pada capaian keseahteraan.

Akhir 2020 catatan peredaran jumlah uang beredar (M2) sekitar Rp  6.900,00 triliun yang berarti naik 12,4% y-o-y. Peningkatan likuiditas ini lebih tinggi dibanding capaian dari bulan sebelumnya, November ke Desember yang sebesar 12,2%. Dari jumlah tersebut dalam catatan Kadin 70% peredaran uang ada di Jakarta, untuk ukuran kemampuan transaksi tentu saja yang demikian ini kurang sehat.

Jakarta sebagai salah satu Smart City adalah kota no 17 dari 200 kota di seluruh dunia dengan kinerja ekonomi terbaik namun kelas ekonominya tidak merata,  kesenjangannya boleh dibilang tinggi.

Secara kasat mata dapat dilihat di satu sisi memang terdapat kelompok yang sangat berkecukupan namun kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan babak belur ekonominya juga masih banyak. Tampak bahwa perputaran uang yang besar ternyata belum mampu mengatasi masalah kemiskinan.

Memahami hal yang demikian maka konsep kota cerdas sebagai sebuah konsep untuk membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Dan merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi serta  komunikasi dalam tata kelola sehari-hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga ini, sepertinya masih perlu waktu dan perlu pembenahan yang lebih serius lagi untuk sampai pada 3 tujuan suatu kota; keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan.

Akhirnya, jika smart city ada di metropolitan, bagaimana dengan kota/kabupaten di pinggiran?  Salam. (Bambang Budiarto – Dosen Ubaya & Pengamat Ekonomi ISEI Surabaya)