Sekelumit Demokrasi di Hongaria, Tidak Terlalu Demokratis untuk Negara Barat

BUDAPEST-KEMPALAN: Menurut laporan terbaru dari Freedom House, lembaga yang merangking akses penduduk terhadap hak politik dan kebebasan sipilnya untuk 210 negara memberikan angka 69 dari 100 poin yang membuat negara Eropa tersebut masuk ke dalam kategori negara semi-bebas, yang membuatnya lebih baik ketimbang India dan Ekuador tapi tidak bisa menyaingi Senegal dan Peru.

Angka tersebut tepat di bawah Peru yang mendapat skor 71 dan tepat di atas Republik Dominika dengan angka 67, adapun untuk masalah hak politik, Hongaria hanya mendapat skor 26 dari maksimum 40, sementara kebebasan sipilnya adalah 43/60. Total angka ini mengalami penurunan yang mana pada tahun 2020 mencapai titik 70/100.

Adapun lembaga tersebut menyatakan bahwa semenjak pemilu 2010 dimana Partai Fidesz yang dipimpin Perdana Menteri Viktor Orban mendorong perubahan konstitusional dan hukum yang memungkinkannya untuk memperkuat kendali atas lembaga independen negara.

Mereka menambahkan bahwa baru-baru ini, pemerintahan Fidesz ini telah beralih ke kebijakan lembaga yang menghambat jalannya kelompok oposisi, jurnalis, akademis dan organisasi non-pemerintah yang melakukan kritik terhadapnya atau yang dianggap mempunyai perspektif yang tidak menguntungkannya.

Adapun sejumlah perkembangan kunci yang menjadi penilaian dari Freedom House. Pertama adalah kasus virus korona yang menyebabkan sekitar 9.500 orang di Hongaria meninggal dan pemerintahnya menggunakan pandemi itu untuk memberi kekuasaan kepada Perdana Menteri untuk berkuasa melalui dekrit, tanpa perlu pengawasan parlemen, hingga waktu yang tak terbatas.

Sementara pada April 2020, parlemen mengamandemen KUHP-nya guna memperluas makna pelanggaran “menakut-nakuti” yang memasukkan informasi palsu atau sesat secara sengaja selama keadaan darurat dapat dihukum dengan hukuman penjara lima tahun.

Sedangkan pada Mei 2020, Pengadilan Uni Eropa memutuskan bahwa penggunaan “zona transit” untuk menahan pencari suaka saat memproses klaim mereka sama dengan penahanan yang melanggar hukum dan pelanggaran hukum Uni Eropa, hal ini ditanggapi Hongaria dengan menutup semua zona transip, meskipun kerangka hukum baru semakin membatasi akses ke suaka di negara itu.

Pada November 2020, parlemen mengesahkan hukum yang sangat membatasi kemampuan pasangan sejenis untuk mengadopsi anak, mendeklarasikan secara legal bahwa orang tua seorang anak haruslah pasangan laki dan perempuan.

Dalam perkara hak politik, Hongaria mendapatkan skor tiga dari skala maksimum empat untuk pemilihan pemimpin negara melalui anggota parlemen nasional yang memilih presiden dan perdana menteri, dimana Orban telah menjadi perdana menteri semenjak 2010. Sementara pemilihan langsung terselenggara untuk memilih anggota parlemen nasional sejumlah 199 kursi, yang pada gilirannya memberikan Hongaria skor 3/4  juga. Namun Fidesz menggunakan sumber daya pemerintah untuk mengangkat nama calonnya dalam pemilu Oktober 2020.

Sebuah misi pemantauan pemilu yang dilakukan oleh Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) mengatakan pemilu secara umum dikelola dengan baik, tetapi mencatat “tumpang tindih antara sumber daya negara dan partai yang berkuasa,” dan menambahkan bahwa keuangan kampanye yang tidak jelas, media bias, dan “retorika yang mengintimidasi dan xenofobia” menghambat kemampuan pemilih untuk membuat pilihan berdasarkan informasi.

Meskipun tidak ada bukti kecurangan pemilu yang dapat memengaruhi hasil pemilu, beberapa penyimpangan dilaporkan, dan OSCE menemukan bahwa kepatuhan yang kaku terhadap peraturan formal oleh Komisi Pemilihan Umum (NVB) berdampak membatasi akses ke upaya hukum.

Freedom House juga menyampaikan bahwa partai politik di Hongaria dapat berjalan dengan legal, tetapi menghadapi beberapa hambatan praktis dalam upayanya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Pada tahun 2020, pemerintah memotong dana partai dan setengah subsidi negara untuk partai politik untuk meningkatkan dana yang didedikasikan untuk memerangi pandemi COVID-19. Tindakan ini secara tidak proporsional mempengaruhi partai oposisi.

Parlemen selanjutnya mengamandemen kerangka pemilu untuk mewajibkan partai politik memasukkan kandidat di 71 (bukan 27) daerah pemilihan beranggota tunggal dalam satu daftar, memaksa partai-partai oposisi kecil untuk menggabungkan dan memasukkan satu daftar kandidat yang terkonsolidasi.

Oposisi sendiri terpecah sembari menghadapi hambatan untuk bersaing dengan Partai Fidesz yang kuat semenjak pemilu 2010. Hal ini dikarenakan akses yang tidak setara kepada media, audit yang dipolitisasi, dan lingkungan kampanye yang dipengaruhi mobilisasi sumber daya negara.

Berkenaan dengan kebebasan media, Daily News Hungary yang mengutip hasil penelitian Freedom House menyampaikan bahwa Partai Fidesz telah memperlemah jaminan negara akan kebebasan pers melalui peraturan-perundangan yang mempolitisasi regulasi media. Adapun para figur yang mendukung pemerintah dapat bagian yang besar dalam pasar media Hongaria. (Daily News Hungary/Freedom House, rez)