‘Agama Sampah’ Ala Pramono

Jakarta lawan sampah dengan konser musik. Sebab kadang rakyat lebih mudah digerakkan dangdut daripada kesadaran ekologis.

Oleh: Ahmadie Thana

KEMPALAN: Jakarta memang kota yang unik. Bahkan urusan sampah pun harus dibuka dengan panggung musik. Di kawasan Rasuna Said, saat pemerintah akan mencanangkan warga wajib memilah sampah mulai 10 Mei 2026, suasana dibuat meriah.

Musik berdentum, pengeras suara menggelegar, pejabat tersenyum, kamera pun berkelip seperti konser penyambutan artis Korea. Entah mengapa, di negeri ini, hampir semua kebijakan harus ditemani hiburan. Mungkin karena tanpa musik, rakyat keburu pingsan duluan mendengar kata “wajib”.

Padahal yang diumumkan bukan lomba karaoke RT, melainkan instruksi serius: warga Jakarta wajib memilah sampah dari rumah. Ya, “wajib”, begitulah suatu peraturan yang barusan diteken Gubernur Pramono Anung. Seolah sampah sudah menjadi agama baru.

Sampah wajib dipisah. Organik dipisah, anorganik dipisah. Wajib. Kalau tidak, siap-siap kena sanksi. Negara akhirnya sadar bahwa sampah tidak bisa terus diperlakukan seperti dosa masa lalu: dibuang, ditutup tanah, lantas pura-pura lupa.

Masalahnya memang sudah sampai stadium akhir. Bahwa di Jakarta setiap hari memproduksi delapan ribu ton sampah. Gunung sampah di Bantargebang sudah seperti monumen modern peradaban urban: tinggi, menggunung, berasap, dan terus tumbuh seperti ambisi politik menjelang pemilu.

Tinggi sampah sudah seperti gedung 12 tingkat, mengalahkan semua tinggi bangunan di sekitarnya. Kalau dibiarkan terus, mungkin suatu hari orang bisa mendaki Bantargebang sambil pasang tenda dan membuat konten “healing di atas bukit sampah”.

Karena itu pemerintah mulai memaksa warga memilah sampah dari sumbernya. Maksudnya, dari dapur, dari meja makan.

Dan sebenarnya, ide ini bukan barang baru. Negara-negara lain sudah melakukan sejak lama. Di Jepang, misalnya, orang bisa dimarahi tetangga hanya karena salah membuang botol plastik.

Seperti di Jerman, tempat sampah lebih banyak jenisnya daripada partai politik. Sementara di kita, selama ini, semua masuk satu kantong: sisa nasi, popok bayi, kabel rusak, sampai undangan nikahan mantan.

Namun menariknya, ketika aturan ini diumumkan, banyak warga langsung saja mengeluh. “Repot”. “Ribet”. “Enggak ada untungnya”. Kalimat yang terdengar sangat Indonesia sekali.

Kita ini memang bangsa yang ingin lingkungan bersih, tetapi tidak mau repot memegang sapu. Ingin sungai jernih, tapi bungkus gorengan tetap dilempar ke sana dari atas motor.

Bahkan kadang ada orang yang habis ikut seminar lingkungan, pulangnya meninggalkan gelas plastik di kursi seminar. Kesadaran ekologis kita sering berhenti di spanduk acara.

Tetapi pengalaman di Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, memberi pelajaran penting. Di sana warga mulai belajar memilah sampah rumah tangga. Awalnya juga sama: malas, bingung, merasa tidak ada manfaat langsung.

Sebab manusia modern memang aneh. Kalau disuruh memilah sampah demi bumi, dia malas. Tapi kalau disuruh antri tiga jam demi diskon kopi susu gula aren, dia sanggup sambil selfie.

Di Rorotan, praktiknya dibuat sesederhana mungkin agar warga tidak merasa sedang ikut ujian doktoral persampahan. Tak usah dipilah jadi lima dulu, agar rakyat tak terbebani. Sampah rumah tangga cukup dipisah dua: organik dan anorganik.

Sisa nasi, sayur, daun, kulit buah, dan limbah dapur dimasukkan ke ember khusus organik. Plastik, botol, kardus, dan kemasan dimasukkan ke wadah anorganik. Kebiasaan ini yang diistiqamahkan, agar nanti jadi tradisi.

Semua coba hendak digerakkan. Dari rumah-rumah warga, kader lingkungan, pengurus RW, PKK, hingga dasawisma diharap dan diminta rutin mengingatkan warga sambil memeriksa apakah pemilahan sudah dilakukan. Itu maunya dari gubernur.

Sampah organik kemudian juga maunya diangkut beberapa kali dalam sepekan menuju TPS 3R untuk diolah menjadi kompos atau bahan pengurai. Daun-daun kering diproses dengan mesin komposter di RPTRA.

Sementara sampah anorganik dikumpulkan untuk dipilah lagi, sebagian masuk bank sampah, sebagian dijual ke pengepul daur ulang.

Jadi, warga tidak diminta mendadak menjadi ilmuwan lingkungan. Mereka hanya diminta berhenti mencampur kulit pisang dengan botol air mineral dalam satu kantong yang nasib akhirnya sama-sama dibuang ke gunung sampah.

Tapi sistem seperti di Rorotan tidak mungkin berjalan hanya dengan modal imbauan dan spanduk “Ayo Pilah Sampah”. Pemerintah di level RT/RW harus benar-benar hadir secara konkret.

Minimal harus tersedia tong atau ember pemilahan di rumah-rumah, titik drop box sampah anorganik, tempat pengolahan sederhana untuk organik, jadwal pengangkutan yang berbeda antara sampah organik dan residu, serta petugas atau kader lingkungan yang rutin mendampingi warga.

RT/RW juga memerlukan area kecil untuk bank sampah atau TPS 3R sederhana, lengkap dengan tim pengelola yang dibayar atau diberi insentif. Biayanya sebenarnya tidak fantastis dibanding anggaran seremoni dan baliho pejabat.

Untuk satu RW berisi sekitar 300–500 rumah, penyediaan tong pilah, komposter sederhana, tim edukasi, gerobak terpisah, dan fasilitas bank sampah bisa dimulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah, tergantung skala dan kualitas fasilitasnya.

Itu jauh lebih murah dibanding biaya mengangkut ribuan ton sampah setiap hari ke Bantargebang sambil pura-pura masalahnya selesai hanya karena sampah sudah keluar dari depan rumah warga.

Secara perlahan keadaan pun diharap berubah. Ketika tersedia ember khusus, tong pemilahan, pengangkutan rutin, dan fasilitas pengolahan, warga mulai ikut bergerak.

Sampah organik diolah. Bau berkurang. Lingkungan terasa lebih sehat. Ternyata manusia bukan tidak peduli. Kadang mereka hanya perlu sistem yang jelas dan contoh nyata.

Di sinilah letak masalah terbesar negeri ini: kita terlalu sering membangun slogan, tetapi lupa membangun kebiasaan. Pemerintah rajin membuat jargon “go green”, “zero waste”, “smart city”, seolah semua persoalan bisa selesai dengan baliho dan seminar hotel berbintang.

Padahal perubahan perilaku itu tidak lahir dari spanduk. Ia lahir dari pembiasaan, keteladanan, fasilitas, disiplin, dan pengawasan yang konsisten.

Sebab sampah sejatinya bukan cuma urusan plastik dan sisa makanan. Ia cermin peradaban.

Cara sebuah masyarakat memperlakukan sampah menunjukkan cara mereka memperlakukan masa depan. Bangsa yang tak mampu mengurus sampah itu biasanya juga sulit mengurus korupsi, tata kota, bahkan moral publik. Semuanya menumpuk. Semuanya menunggu meledak.

Ironisnya, selama ini kita hidup dalam budaya “lempar”. Sampah dilempar ke sungai. Tanggung jawab dilempar ke pemerintah. Pemerintah melempar ke dinas. Dinas melempar ke petugas lapangan.

Akhirnya yang bekerja hanya truk sampah dan tukang sapu jalanan, sementara jutaan warga merasa dirinya sekadar penonton dalam drama ekologis nasional.

Padahal kalau mau jujur, sampah Jakarta bukan hanya berasal dari dapur rumah tangga. Ada sampah konsumtif, sampah industri, sampah gaya hidup, bahkan sampah politik.

Kota ini dipenuhi kemasan sekali pakai, pusat belanja raksasa, budaya belanja impulsif, dan festival konsumsi tanpa jeda.

Kita diajari membeli lebih banyak, memakai lebih cepat, membuang lebih sering. Kapitalisme modern memang punya bakat luar biasa: mengubah bumi menjadi tempat pembuangan dengan cicilan digital.

Karena itu, kewajiban memilah sampah sebenarnya bukan sekadar aturan teknis. Ia latihan peradaban. Latihan kecil agar manusia belajar bertanggung jawab atas jejak hidupnya sendiri. Sebab selama ini kita terbiasa menikmati barang tanpa mau memikirkan ke mana sisa-sisanya pergi.

Dan, mungkin itu sebabnya acara pencanangan harus dibuat meriah dengan musik. Karena melawan sampah memang butuh energi besar.

Ini bukan perang sehari dua hari. Ini perang melawan kebiasaan malas, budaya instan, dan mental “yang penting bukan saya”. Perang panjang antara kesadaran dan kenyamanan.

Maka jangan heran jika suatu hari sejarah mencatat: peradaban modern tidak runtuh karena perang nuklir, tetapi karena manusia kalah melawan kantong kresek dan bungkus mi instan.

*) Ahmadie Thaha, Kolumnis