Selasa, 19 Mei 2026, pukul : 08:48 WIB
Surabaya
--°C

Atasi Macet, Wali Kota Eri Ingin Terapkan Tarif Progresif Parkir TJU

SURABAYA-KEMPALAN: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan tidak ada parkir liar di tahun 2025. Hal ini disampaikan Eri  Cahyadi saat mendengarkan paparan visi-misi inovasi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Surabaya Tundjung Iswandaru di ruang sidang wali kota, 7 Maret lalu. 

Eri Cahyadi mengungkapkan, masih banyak menerima laporan dari masyarakat soal adanya parkir liar di Surabaya. Seperti di Jalan Wonokromo yang sering dibuat ngetem kendaraan umum. 

“Parkir liar, kemudian soal lalu lintas, dan banyak yang parkir di tanda larangan parkir, itu masih ada. Bahkan di posisi itu, di tempat yang sama itu terjadi, seperti di Wonokromo. Itu banyak yang ngetem, kemudian di Jalan Ngaglik ada yang lawan arah. Nah, ini saya ingin ada kerjasama atau inovasi, karena Dishub tidak bisa menilang,” ungkap Wali Kota Eri, Selasa, (11/3).

Menurut data dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, ada sekitar 1.400 titik parkir resmi yang tersebar di Kota Pahlawan. Namun, Wali Kota Eri mengungkapkan, masih menemukan banyak parkir liar di luar data 1.400 titik yang sudah ditentukan oleh Dishub Surabaya.

“Panjenengan harus berkomitmen menghilangkan titik parkir di luar 1.400 titik itu, dan tidak ada lagi orang membayar parkir selain di selain titik parkir yang ditentukan. Kalau terjadi parkir liar di titik ini, maka tegaskan akan kita ambil titik ini, kan bisa begitu. Nah selama ini tidak pernah dilakukan,” katanya. 

Tidak hanya itu, Eri juga mengeluhkan adanya soal kemacetan yang disebabkan parkir tepi jalan umum (TJU) di Surabaya. Dirinya menyebutkan, kemacetan yang disebabkan parkir TJU itu kerap terjadi di Jalan Tunjungan, Jalam Urip Sumoharjo, hingga Jalan Basuki Rahmat. 

Karena, pada saat ia melintasi titik-titik tersebut, sering menemukan mobil yang terparkir seharian, sehingga ketika di jam-jam tertentu menyebabkan kemacetan. Maka dari itu, ia meminta kepada Kadishub Surabaya agar menerapkan tarif progresif di beberapa titik parkir TJU. 

“Nah, Pak Tundjung sudah tahu titik itu. Berarti, ya sudah naikkan tarif progresifnya, misal satu jam Rp 5 ribu, setelah satu jam jadi Rp 10 ribu kemudian dua jam Rp 15 ribu, jadi tidak ada batasan maksimalnya. Karena ada di Jalan Urip Sumoharjo parkir di situ seharian, sampai saya capek telepon temen-temen Dishub untuk mengingatkan itu,” tuturnya. 

Eri menegaskan, agar permasalahan-permasalahan tersebut cepat selesai, sebaiknya dicantumkan ke dalam komitmen visi-misi dan inovasi Kadishub Surabaya. “Kalau nggak sanggup, aku mundur pak. Nah, kan apik iku (kan bagus begitu),” tegasnya.

Di samping itu Kadishub Surabaya, Tundjung Iswandaru mengatakan, masalah parkir liar memang masih permasalah di kota-kota besar seperti Surabaya. Meskipun begitu, ia mengaku, akan berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan parkir liar di Surabaya ke depannya. 

Tundjung mengungkapkan, Dishub tidak bisa menegakkan parkir liar sendiri, menurutnya juga perlu bantuan jajaran dari kepolisian sebagai penegak hukum. “Jadi akan berusaha semaksimal mungkin, salah satunya berkoordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian untuk menekan itu, apapun caranya,” ungkapnya. 

Sementara itu, terkait tarif parkir progresif, Tundjung mengatakan, untuk merealisasikan itu membutuhkan alat ukur yang digunakan untuk memastikan durasi parkir kendaraan. “Nanti akan kita cek, dalam arti pirantinya harus ada, alat ukurnya harus ada dahulu. Misal, dia masuk jam berapa, keluar jam berapa, itu yang harus kita pastikan dahulu dan jangan sampai masyarakat tidak ada kepastian,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Hadiri Sertijab Ketua TP PKK Tulungagung, Arumi Beri Empat Arahan

TULUNGAGUNG-KEMPALAN: Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Ketua TP PKK Kab. Tulungagung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa Tulungagung, Selasa (11/3). 

Prosesi Sertijab dilakukan dari Purna Tugas Pj. Ketua TP PKK Tulungagung Diana Puspitasari Heru Suseno kepada Ketua TP PKK Tulungagung Periode 2025-2030 Endang Dwi Retnowati Gatut Sunu Wibowo. 

Kepada Endang Dwi Retnowati serta jajaran pengurus yang baru, Ketua TP PKK Jatim Arumi berpesan agar segera ‘Gas Pol’ terhadap seluruh program kerja yang telah disiapkan. Terdapat empat arahan khusus yang disampaikan Arumi kepada jajaran Pengurus TP PKK Tulungagung. 

Yang pertama adalah penguatan kelembagaan mulai dari level Kabupaten hingga Desa/Kelurahan, utamanya terkait peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut diimplementasikan melalui penguatan Dasa Wisma di level RT/RW/Dusun.

“Saya titip kepada seluruh Camat, Dasa Wisma ini peluru nya PKK. Penguatan SDM dari seluruh Kader PKK tentu harus diprioritaskan,” tuturnya. 

Kemudian, TP PKK Kab. Tulungagung diharapkan bisa fokus pada program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

“TP PKK Kab/Kota harus punya program prioritas tersendiri dan tentunya berseiring dengan program pemerintah daerah setempat,” ucap Arumi Bachsin.

Yang ketiga, ia memesankan penguatan inovasi dan adaptasi dalam bidang pemanfaatan teknologi. Harapannya, dengan besarnya potensi yang dimiliki PKK, nantinya bisa Catch Up atau mengejar perkembangan yang ada sehingga memberikan input bagi masyarakat yang lebih baik.

Sedangkan yang terakhir, Ketua TP PKK Jatim Arumi menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara program TP PKK dengan Perangkat Daerah maupun lembaga terkait di Pemda. Ia menegaskan bahwa TP PKK tidak hanya khusus bersinergi dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak saja, tetapi bisa menjalin sinergitas dengan dinas-dinas lainnya.

“Harus terjalin sinergitas yang kuat, karena TP PKK memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah daerah dalam menyukseskan berbagai program,” katanya. 

Di akhir, ia kembali berpesan agar seluruh pengurus TP PKK Tulungagung periode 2025-2030 bisw melanjutkan keberhasilan program bahkan melebihi capaian periode sebelumnya. 

“Tulungagung selalu masuk dalam lima besar kepengurusan PKK terbaik di Jawa Timur. Tulungagung memiliki luas wilayah, demografi dan potensi yang beragam. Saya yakin Ibu Endang dan tim bisa mempertahankan bahkan melebihi keberhasilan yang sebelumnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Tulungagung H. Gatut Sunu Wibowo mengatakan bahwa peran PKK sangatlah penting dalam membantu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk itu, ia menegaskan komitmen Pemda untuk mendukung penuh program TP PKK Kab. Tulungagung. 

“Saya berharap PKK Kab. Tulungagung bisa terus berinovasi dengan program yg efektif dan berdampak pada kesehatan fisik dan spiritual dalam sebuah keluarga. Karena keluarga adalah sistem terkecil dengan porsi terbesar bagi perkembangan seorang anak,” tegasnya. (Dwi Arifin)

Pemprov Jatim Kembali Gelar Mudik Gratis 2025, Ini Harapan Khofifah

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

TERNATE-KEMPALAN:  Pemprov Jawa Timur kembali menggelar program Mudik Gratis Lebaran 1446 H bagi warga Jawa Timur yang ingin pulang kampung untuk merayakan Idulfitri tahun 2025 ini bersama keluarga.

Program ini bertujuan untuk memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan gratis bagi masyarakat, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas selama arus mudik dan arus balik.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian Pemprov Jatim dalam membantu masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Dengan adanya Mudik Gratis, lanjut Khofifah, diharapkan beban biaya perjalanan warga dapat berkurang dan mereka bisa sampai di kampung halaman dengan lebih aman, nyaman dan bahagia.

“Mudik gratis ini adalah bagian dari komitmen kami untuk melayani masyarakat Jawa Timur. Kami ingin memastikan bahwa warga bisa mudik dengan aman, nyaman, dan bahagia tanpa harus terbebani biaya transportasi saat mudik. Selain itu, program ini juga membantu mengurangi risiko kecelakaan di jalan akibat tingginya volume kendaraan pribadi,” ujar Gubernur Khofifah di sela-sela kunjungan kerja ke Maluku Utara, Selasa (12/3).

Untuk memastikan kelancaran mudik gratis ini, Khofifah menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan berbagai operator transportasi dan melakukan uji kelayakan bagi kesiapan armada guna menjamin keselamatan pemudik selama perjalanan.

“Kami telah menyiapkan ratusan armada bus untuk melayani warga yang ingin mudik dari Surabaya ke berbagai wilayah di Jawa Timur dan juga dari Jakarta ke berbagai wilayah di  Jawa Timur,” jelasnya.

Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan tahun ini mudik gratis diselenggarakan dalam dua gelombang keberangkatan. Gelombang pertama akan dilaksanakan pada 28 Maret 2025 dengan rute Jakarta ke berbagai wilayah Jawa Timur.

Rute-rute yang dilayani untuk mudik gratis dari Jakarta ke berbagai wilayah Jatim ini diantaranya, Jakarta-Pamekasan-Sumenep dengan 9 armada bus. Lalu Jakarta-Bojonegoro-Tuban-Lamongan-Gresik dengan jumlah armada sebanyak 10 bus.

Kemudian, Jakarta-Pacitan 7 bus, Jakarta-Nganjuk-Jombang 7 armada bus, Jakarta-Maospati-Madiun-Ponorogo dengan armada sebanyak 22 bus. Jakarta-Kediri-Tulungagung 3 bus, lalu Jakarta-Mojokerto-Surabaya-Malang 6 bus dan Jakarta-Lumajang-Jember-Banyuwangi dengan jumlah armada 6 bus.

“Untuk Mudik dari Jakarta ke Jawa Timur kita sediakan
Quota Mudik = 4800 seat. Pendaftaran lewat Pawarta Jatim di Jakarta, mulai tanggal 8 Maret 2025. Per hari ini dari Quota 4.800 seat sudah terdaftar 4.720 seat, sisa 80 seat per tanggal 11 Maret 2025,” ujarnya.

“Selain itu nanti kita juga menyediakan untuk balik dari Jatim ke Jakarta quota 2000 seat,” ujarnya.

Layani 20 Kabupaten/Kota

Sementara itu, untuk gelombang kedua akan diberangkatkan dari Surabaya ke berbagai daerah di Jawa Timur pada 29 Maret 2025 dengan rute Surabaya-Madiun
8 bus, Surabaya-Magetan 12 bus, Surabaya-Ponorogo17 bus, Surabaya-Nganjuk (via jalan arteri) 3 bus dan Surabaya-Tulungagung 3 bus.

Lalu, Surabaya-Blitar (via Pare) 1 bus , Surabaya-Trenggalek 8 bus, Surabaya-Bondowoso 1 bus, Surabaya-Pacitan 15 bus, Surabaya-Jember 5 bus, Surabaya-Malang-Blitar 2 bus dan Surabaya-Banyuwangi (via Jember) 8 bus.

Kemudian, Surabaya-Banyuwangi (via Situbondo) 4 bus, Surabaya-Ngawi 8 bus, Surabaya-Tuban 1 bus,   Surabaya-Sumenep 2 bus dan Surabaya- Bojonegoro 2 bus. Kesemua rute antar wilayah Jatim ini akan dilayani dengan jumlah total sebanyak 100 armada bus.

“Per hari ini, Mudik Bus (AKDP) antar kota di Jawa Timur.
Quota 4000 seat sudah terisi 1.720 seat (online 40%). Untuk quota pendaftaran _online_ sudah habis terisi. Sedangkan untuk pendaftaran _offline_ quota 2.280 seat masih tersedia semuanya karena pendaftaran mulai tanggal 16 Maret 2025,” tegas Khofifah.

Selain itu, untuk memaksimalkan upaya mewujudkan mudik yang aman dan nyaman bahi warga masyarakat, Gubernur Khofifah juga menyediakan angkutan gratis untuk mengangkut kendaraan sepeda motor atau R2, dengan jumlah kuota yang disediakan sebanyak 400 unit R2 untuk diangkut ketempat tujuan pemudik.

“Keselamatan adalah prioritas utama. Kami ingin masyarakat sampai di kampung halaman dengan selamat, sehingga bisa merayakan Lebaran dengan penuh kebahagiaan,” katanya

Jalur Laut

Tak hanya mudik gratis melalui angkutan darat, Khofifah juga mengatakan pihaknya juga menyelenggarakan mudik gratis via angkutan laut, yakni dari pelabuhan jangkar Situbondo ke Pulau Raas dan Pulau Sapudi Madura. Untuk pendaftaran mudik gratis via angkutan laut ini dimulai dari tanggal 17 Maret 2025 baik melalui online maupun offline.

“Untuk yg via angkutan laut dari pelabuhan jangkar kita siapkan 3.500 seat penumpang dan mengangkut kendaraan R2 sebanyak 2100 unit dengan jumlah 14 trip atau 7 x Pulang Pergi (PP),” urainya.

Selain mudik gratis, Khofifah menyampaikan bahwa Pemprov Jatim juga akan menyediakan program balik gratis, yaitu layanan transportasi untuk kembali ke kota asal setelah Hari Raya Idulfitri. Dengan adanya program ini, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai biaya transportasi untuk perjalanan kembali setelah Lebaran.

Khofifah berharap program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Ia juga meminta agar semua pihak yang terlibat bekerja sama demi kelancaran dan keselamatan para pemudik.

“Mari kita manfaatkan program ini dengan baik. Semoga perjalanan mudik tahun ini berjalan lancar dan semua pemudik dapat merayakan Lebaran bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat,” tutupnya.

Sebagai informasi, bagi masyarakat yang ingin mengikuti program mudik gratis maupun balik gratis Pemprov Jatim, informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui situs Dinas Perhubungan Jawa Timur atau bisa datang langsung ke Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Jl. Ahmad Yani Surabaya.

Untuk mudik gratis jalur laut dari Pelabuhan Jangkar – Pulau Raas – Pulau Sapudi. Total ada Quota 7 kali pulang pergi atau 14 Trip denga kuota sebanyak 3.500 seat dan Roda 2 sebanyak 2100 unit R2.

Pendaftaran akan dibuka online dan offline mulai tgl 17 Maret 2025. Sampai dgn saat ini quota masih utuh dan belum ada yang mendaftar. (Dwi Arifin)

Penghematan Belanja Tidak Direncanakan Sebelumnya

Oleh: Awalil Rizky*
KEMPALAN: Rencana efisiensi anggaran tahun 2025 diperintahkan oleh Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025. Inpres langsung ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dengan Surat Edaran nomor S-37/MK.02/2025 pada 24 Januari 2025. Target efisiensi adalah memangkas belanja hingga Rp306,69 triliun.

Selama tiga minggu proses penyusunan rencana ternyata terjadi banyak dinamika, sehingga dilakukan rekonstruksi efisiensi. Sebelumnya, Kementerian dan Lembaga diminta menghitung sendiri serta berkomunikasi dengan mitra komisi di DPR. Terpaksa kemudian dilakukan koordinasi langsung oleh Menteri Keuangan dan Sekretariat Negara dengan pemaparan alokasi baru bagi seluruh K/L.

Rekonstruksi anggaran yang baru belum memiliki payung hukum dan dipublikasi resmi, dikemukakan lagi rencana tambahan. Bahkan, rencana baru oleh Presiden Prabowo dipidatokan pada acara partai tanggal 15 Februari. Disampaikan adanya tiga putaran pemangkasan anggaran, yang menghemat anggaran hingga Rp750 triliun.

Pada saat hampir bersamaan, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. RPJMN dilengkapi dengan lampiran berisi analisis Pemerintah tentang kondisi terkini kehidupan bernegara, termasuk bidang ekonomi. Salah satu substansi isi penting adalah proyeksi berbagai indikator ekonomi, sebagai target dan arah kebijakan pemerintahan Prabowo hingga 2029.

Salah satu kelompok indikator adalah sasaran fiskal, seperti: pendapatan, belanja, keseimbangan primer, defisit dan pembiayaan. Sasaran fiskal RPJMN 2025-2029 dinyatakan dalam persen atas Produk Domestik Bruto (PDB). Sasaran Belanja Negara pada tahun 2029 disajikan dalam rentang, yakni 16,20-20,50%, atau dengan nilai tengah sebesar 18,35% dari PDB.

Target rasio belanja RPJMN ini lebih tinggi dibanding realisasi era 2015-2024, yang rata-rata hanya 15,40% dari PDB. Bahkan, rata-rata era prapandemi (2015-2019) hanya 14,98% dari PDB. Artinya, pemerintahan Prabowo merencanakan kenaikan belanja yang lebih tinggi tiap tahunnya dibanding era Jokowi.

Belanja Negara terdiri dari dua kelompok, yaitu Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer Ke Daerah (TKD). Sasaran BPP pada 2029 dalam rentang 11,79-15,01%, atau dengan nilai tengah sebesar 13,40% dari PDB.

Target rasio BPP pada RPJMN ini lebih tinggi dibanding realisasi era 2015-2024, yang rata-rata hanya 15,40% dari PDB. Bahkan, rata-rata era prapandemi (2015-2019) hanya 14,98% dari PDB. Artinya, pemerintahan Prabowo juga merencanakan kenaikan lebih tinggi dibanding era Jokowi.

Sasaran TKD pada tahun 2029 dalam rentang 4,41%-5,49%, atau dengan nilai tengah sebesar 4,95% dari PDB. Target rasio TKD pada RPJMN ini lebih tinggi dibanding realisasi era 2015-2024, yang rata-rata hanya 4,87% dari PDB. Bahkan, rata-rata paska prapandemi (2020-2024) hanya 4,37% dan 3,90% pada 2024.

Berdasar sasaran pada RPJMN 2025-2029, pemerintahan Prabowo merencanakan kenaikan TKD lebih tinggi dibanding BPP. Jika terealisasi nilai tengah sasaran, maka porsi TKD atas total Belanja Negara sedikit meningkat, dari 25,77% menjadi 26,98%.

Porsi alokasi anggaran ke Daerah yang direncanakan sedikit meningkat tersebut belum signifikan untuk membalik arah kebijakan era kedua Jokowi. Era pertama Jokowi sempat meningkatkan porsi TKD, dari 32,28% (2014) menjadi 35,20% (2019). Setelahnya menurunkan porsi secara signifikan tiap tahun, hingga hanya sebesar 25,77% pada 2024.

Perlu diketahui bahwa Perpres ditandatangani pada 10 Februari 2025, namun berbagai perhitungan indikator sebagian besar selesai disusun pada akhir Desember. Bahkan data realisasi APBN 2024 pun masih bersifat prakiraan saat itu.

Secara kedudukan hukum, RPJMN mestinya lebih tinggi dibanding Inpres, apalagi hanya Surat Edaran Menkeu. Terlebih lagi, belum jelas kedudukan hukum pidato Presiden pada acara Partai Gerindra. Padahal dari uraian di atas saja tampak bahwa Inpres dan Surat Edaran tidak bersesuaian dengan sasaran RPJMN.

Ide besar efisiensi anggaran patut didukung, karena sudah disadari sejak lama adanya inefisiensi APBN. Akan tetapi, prosedur yang benar, transparan dan berdasar pertimbangan teknokratis harus tetap dijaga. Sejauh ini, arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo justru menjadi kurang jelas. (Izzat)

Editor: Nur Izzati Anwar (Izzat)

*Prof Awalil Rizky: Ekonom Bright Institute

Air Mata

Oleh: Dahlan Iskan

KEMPALAN: Umur Fahrul 24 tahun. Masih perjaka. Ia sudah punya hak paten lima buah. Semua terkait hasil penelitiannya sebagai sarjana biologi.

Nama lengkapnya Fahrul Nurkolis. Asli Caruban, ibu kota baru kabupaten Madiun. Di situ ia sekolah sampai tamat SMA.

Saat masih kelas lima SD, ibunya kian tidak bisa melihat. Lalu buta total. Mata sang ibu tetap kelihatan membuka, seperti orang normal, tapi tidak ada yang bisa dilihat.

Hasil pemeriksaan: ada tumor di otaknya. tumor berhasil dikeluarkan. Nyawanya selamat. Tapi harus ada yang dikorbankan: syaraf matanya.

Ayah Fahrul yang semula sering ke luar Jawa berhenti bekerja. Sang ayah ahli potong pohon besar. Dengan alat gergaji mesin.

Sejak tidak bisa lagi pergi-pergi ayah Fahrul beternak kambing. Di belakang rumah. Juga pelihara ikan nila. Tanam cabe.

Di SMAN 2 Mejayan, Caruban, Fahrul ingin jadi dokter. Ia selalu ingat ibunya yang sakit. Tapi ia takut darah. Maka ia pilih jurusan biologi. Ia cari universitas yang bisa memberikan beasiswa.

Berbagai lamaran ia layangkan. Yang menerimanya: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di fakultas Saintek. Jurusan biologi.

Kini UIN tidak hanya punya fakultas agama. Di Saintek itu ada jurusan lain: informatika dan fisika murni. Segera buka: fakultas kedokteran.

Saat mendaftar itu Fahrul melampirkan banyak sertifikat. Selama di SMA ia rajin ikut karya ilmiah remaja. Sering ikut lomba yang diadakan berbagai universitas. Sering menang.

Salah satunya: penelitian terhadap mangga. Mengapa penderita gula darah tidak disarankan makan mangga. Kadar gulanya ternyata memang tinggi. Tapi ia temukan: dari mangga bisa dibuat gula. Kristal. Seperti gula pasir. Hanya warnanya agak merah.

Setelah jadi gula, justru boleh diminum oleh penderita diabetes. Itu karena senyawa bio aktifnya bisa dikonsentrasikan dalam bentuk gula.

Saat di semester dua di UIN Sunan Kalijaga hasil penelitian itu ia sempurnakan. Lalu ia mendapat undangan untuk mempresentasikannya di sebuah konferensi biologi di Bangkok. Dapat penghargaan.

Yang lebih menggembirakannya: di Bangkok itu Fahrul kenal dengan Dr dr Nelly Mayulu dari Manado. Ia peneliti rumput laut di Universitas Sam Ratulangi. Khusus terkait dengan kandungan gizinya.

Setelah melihat keseriusan Fahrul, Dr Nelly minta anak itu untuk melakukan penelitian atas anggur laut. Itu salah satu jenis rumput laut. Kalau rumput laut yang biasa Anda lihat itu tidak berdaun, ini punya ”daun”. Bentuk daunnya seperti buah anggur.

Bagi masyarakat Jepara, Jateng, kegunaan jenis anggur laut ini untuk urap. Pun di Nusa Dua, Bali. Atau di wilayah pantai lainnya. Mereka menyebutnya: sayur urap lawi-lawi.

Saat tawaran ke Manado itu tiba kebetulan sedang ada Covid-19. Kampus tutup. Kuliah bisa dari mana saja. Fahrul pun ke Manado. Ia diminta tinggal di rumah Dr Nelly. Setahun penuh. Makan pun ditanggung orang baik itu. Bahkan Dr Nelly pula yang membayar biaya penelitiannya.

Hasilnya: jauh lebih baik dari gula mangga. Bahkan tidak harus diproses menjadi gula. Cukup diwujudkan dalam bentuk tepung –yang senyawa bio aktifnya sudah dikonsentrasikan.

Tidak hanya untuk diabetes. Juga untuk mengendalikan sel kanker.

Selama setahun di Manado (banyak anggur laut di sana) Fahrul sudah melakukan uji coba lengkap. Terhadap binatang uji coba: tikus. Hasilnya sangat memuaskan.

Fahrul pun mematenkan penemuannya itu: dua dari anggur laut, satu dari mangga, satu lagi dari sarang burung.

Sarang burung, kalau dikonsentrasikan bio aktifnya, ternyata baik untuk diabetes dan obesitas. Lebih baik dari mangga. Tapi kalah jauh dari anggur laut.

Kapan hasil penelitian itu bisa jadi barang industri? Konkretnya: kapan saya bisa beli (untuk istri saya?) Bukankah mereka yang terkena gula darah jumlahnya puluhan juta? Semua merasa menderita?

Fahrul sudah melakukan pembicaraan dengan dunia industri. Yang sudah deal: dengan Prof Dr Nurpudji. Dia guru besar Unhas, Makassar. Dia sudah punya perusahaan: memproduksi albumin dalam bentuk kapsul. Bahan bakunya Anda sudah bisa menduga: ikan gabus. Haruan. Di Jawa disebut ikan kutuk.

Prof Nur akan menjadikan penemuan Fahrul sebagai kapsul produk suplemen. Belum bisa menjadi obat. Perlu banyak tahap penelitian klinis untuk menjadikannya obat.

Fahrul kini mengambil S-2 di Unair Surabaya. Jurusan Farmakologi –masuknya di fakultas kedokteran, bukan fakultas farmasi.

“Kapan kawin?”

“Masih ada 15 penelitian lagi yang sedang saya tekuni,” katanya.

“Kenapa melebar? Kenapa tidak menukik lebih dalam?”

“Saya itu peneliti. Bukan orang industri,” katanya. “Indonesia begitu kaya dengan bahan yang bisa diolah. Jangan sampai seperti sambiloto dan kemukus hak patennya di tangan Jepang,” ujar Fahrul.

UIN sudah mulai melahirkan peneliti seperti Fahrul. Yang tidak hanya bicara apakah keluar air mata bisa membatalkan puasa.(Dahlan Iskan)

Editor: Nur Izzati Anwar (Izzat)

PSU Pilkada Magetan Digelar 22 Maret di 4 TPS, Semua Petugas KPPS Diganti

Komisioner KPU Jatim Choirul Umam.(Foto: Dwi Arifin/kempalan.com).

SURABAYA-KEMPALAN: Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Magetan akan digelar Sabtu, 22 Maret 2025. Sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), PSU digelar di 4 TPS. Yakni di TPS 01 dan TPS 004 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, TPS 001 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, serta TPS 009 Desa Selotinatah, Kecamatan Ngariboyo.

Hal ini disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim Choirul Umam dalam acara Evaluasi Penyampaian Informasi Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Surabaya, Selasa (11/3) sore..

“Mengacu amar putusan Mahkamah Konstitusi, satu satunya di wilayah Jawa Timur yang digelar PSU, ada di Kabupaten Magetan dan digelar di 4 TPS,” kata Choirul Umam.

Umam juga menyampaikan bahwa dalam PSU Pilkada Magetan nanti KPU Jatim akan mengganti seluruh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Selain itu, dipastikan setiap tahap pelaksanaan PSU berjalan kredibel, transparan, dan adil. Ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi pada 24 Februari 2025 lalu,  yang menegaskan bahwa 24 Daerah menggelar PSU lanjutan.

“Tujuannya adalah agar PSU dilakukan oleh KPPS yang benar-benar kredibel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi tetap terjaga,” tegasnya.

Umam menjelaskan bahwa langkah pergantian seluruh petugas KPPS sebanyak 28 orang merupakan bagian dari strategi KPU Jatim. Yaitu untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme pelaksanaan PSU.

“Perubahan ini kami lakukan untuk menghindari potensi kecurangan dan memastikan, setiap tahapan pelaksanaan PSU berjalan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. Kami juga telah berkomunikasi intensif dengan semua pihak yang berkepentingan untuk memastikan bahwa pelaksanaan PSU di Magetan dapat berjalan dengan lancar dan transparan,” ujarnya.

Lebih lanjut  Choirul Umam menyampaikan bahwa di hari itu nantinya akan dikukan penghitungan perolehan suara di tiap-tiap TPS dan diteruskan hingga tingkat kabupaten. “Selanjutnya, tergantung KPU setempat untuk mengumumkan hasil PSU Pilkada di Kabupaten Magetan tersebut,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Magetan Noviano Suyide usai acara Pelantikan 28 anggota KPPS di Gedung Jalak Lawu Magetan, Senin (10/3) lalu mengatakan, untuk gelaran PSU, KPU menganggarkan Rp 403 juta.

Berbagai persiapan terus dilakukan KPU Kabupaten Magetan untuk pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Magetan 2024. Termasuk kebutuhan logistik, KPU telah menyiapkan 2.000 surat suara khusus PSU, yang telah melewati proses penyortiran dan pelipatan.

Seperti diketahui, di Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan 2024 yang dilaksanakan pada 27 November 2024 lalu, paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Nanik Sumantri-Suyatni Priasmoro mendapatkan 137.347 suara. Paslon nomor urut 2 Hergunadi-Basuki Babussalam mendapat 131.264 suara. Sedang paslon nomor urut 3 Sujatno-Ida Yuhana Ulfa mendapatkan 136.083 suara. (Dwi Arifin)

Kasus Korupsi Terus Bermunculan, Tegas atau Tebang Pilih?

Oleh: Sunarno Edy Wibowo dan Hartoyo*

KEMPALAN: Rentetan kasus korupsi di awal tahun 2025 sungguh sangat menyesakkan dada. Bagaimana tidak, satu kasus korupsi ditangani, kasus lainnya muncul. Semua kasus ini terindikasi masif dan terstruktur. Baru saja kasus timah selesai, muncul kasus Pertamina. Belum tuntas, muncul lagi kasus emas palsu. Ironisnya, semua kasus ini telah berlangsung bertahun-tahun sebelum akhirnya terbongkar.

Pertanyaannya, ke mana saja para penegak hukum di era Jokowi? Mengapa kasus-kasus ini baru terungkap sekarang? Belum lagi kasus demi kasus yang melibatkan Kejaksaan Agung. Seperti ada keraguan dalam menangani kasus Pertamina, misalnya. Awalnya, minyak oplosan disebut dalam rilis resmi, tetapi tiba-tiba bahasanya diubah menjadi “minyak yang di-blending.”

Apa Kata Pakar Hukum?

Lalu, bagaimana pendapat para pakar hukum tentang carut-marut kasus korupsi ini? Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., menilai ada ketidakseriusan penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Ia menyoroti adanya kesan tebang pilih dalam proses hukum, di mana beberapa kasus akhirnya jalan di tempat.

“Contohnya kasus DPRD Jawa Timur. Hingga kini, yang ditahan hanya Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar, Sahat. Sementara itu, tersangka lainnya belum diproses lebih lanjut meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap Prof. Bowo, panggilan akrabnya.

Menurutnya, integritas, transparansi, dan kesungguhan sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus-kasus ini. Ia juga menyoroti kasus Bank Jawa Barat (BJB) yang menyeret nama Ridwan Kamil. “Kasus ini sudah digeledah, ya segera tuntaskan, jangan mandek seperti kasus Khofifah. Setelah digeledah, tidak ada kelanjutannya,” katanya.

Dalam kasus Pertamina, Prof. Bowo menegaskan bahwa para pelaku harus dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Ini menyangkut uang besar, mencapai Rp1,9 kuadriliun. Kemana uang itu mengalir? Siapa saja yang menerima? Apakah legislatif, yudikatif, atau aparat pejabat lainnya? Semua ini harus diusut agar uang tersebut bisa kembali ke negara,” tegasnya.

Menurutnya, rakyatlah yang menjadi korban dari semua skandal ini. Jika para penegak hukum benar-benar membela kepentingan rakyat, maka mereka harus membuktikannya dengan tindakan nyata, bukan sekadar wacana.

“Saya tegaskan, hukum harus ditegakkan berdasarkan KUHP, bukan kepentingan politik. Jika hukum dijadikan alat politik, negara ini bisa hancur,” pungkas Prof. Bowo dalam wawancara dengan Kempalan.

Senjata Politik dalam Kasus Korupsi Tanah

Sementara itu, Dr. Hartoyo, S.H., M.Hum., menyoroti maraknya kasus korupsi tanah. Menurutnya, kasus-kasus ini sebenarnya sudah lama terjadi, tetapi sering dimainkan sebagai senjata politik oleh penguasa.

Hartoyo saat bersama Todung Mulya Lubis

“Kita semua tahu, meskipun bukan pakar hukum, bahwa ada korupsi dalam kasus-kasus tersebut. Namun, masih saja ada upaya menutup-nutupinya,” ujar Hartoyo yang beberapa tahun lalu berhasil menuntaskan pendidikan S3 di Unair Surabaya.

Ia mencontohkan kasus timah yang telah berlangsung lama, tetapi baru terungkap pada akhir 2024. “Vonis awalnya hanya 6 tahun, padahal dugaan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Baru setelah Presiden Prabowo menginstruksikan agar hukuman diperberat menjadi 50 tahun, barulah Mahkamah Agung mengubah putusan menjadi 20 tahun penjara. Di mana letak keadilan?” tanyanya.

Menurut Hartoyo, pemerintah harus serius dalam menegakkan hukum secara adil dan tanpa tebang pilih. Kasus-kasus yang masih terkatung-katung harus segera dituntaskan agar ada kepastian hukum.

“Contohnya kasus DPRD Jatim, sampai sekarang belum ada kejelasan. Jika semua kasus hukum diselesaikan dengan tuntas dan berkeadilan berdasarkan KUHP, maka negara ini akan makmur,” ujar Hartoyo, yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur selama dua periode.

Kesimpulan

Rentetan kasus korupsi di awal 2025 menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih penuh tanda tanya. Transparansi dan kesungguhan dalam menangani kasus-kasus ini menjadi sorotan utama. Jika hukum terus dijadikan alat politik dan penegakannya tebang pilih, maka keadilan akan semakin jauh dari harapan rakyat. (Moy)

Editor: Nur Izzati Anwar (Izzat)

*Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum. Guru Besar Universitas ASEAN dan pakar Hukum Pidana.

*Dr. Hartoyo.SH.MH. pengacara senior dan pemerhati hukum.

Perjalanan Ferry Is Mirza dan Arti Milad ke-70

KEMPALAN : Saya kira siapapun yang terlibat aktif di dunia jurnalistik, khususnya di Jawa Timur, banyak yang mengenal sosok energik, supel, ekstrovet, dan yang murah senyum ini. Selain itu dikenal sebagai pribadi yang humble.

Di kepengurusan PWI Jatim 2021-2026, Ferry Is Mirza –demikian sosok ini– dikenal sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan.

Selain itu, Ferry Is Mirza adalah pemegang kartu Wartawan Utama yang dikeluarkan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia dengan nomor : 3170-PWI/WU/DP/X/2012/23/03)55.

Sebagaimana banyak jurnalis ketahui, tidak banyak wartawan di Indonesia yang memegang kartu kategori ini.

Seminggu lalu saya menerima pesan dari sosok camera face tersebut, isinya tentang undangan buka puasa di Resto Kampi Hotel, sebuah hotel bintang empat yang terletak di jantung kota Surabaya. Persisnya pada Ahad 9 Maret lalu.

Ketika diundang sosok ini pada acara gathering di salah satu pusat kuliner di Sidoarjo awal Januari tahun ini, Ustaz Ferry –demikian saya biasa memanggil– sudah mengisyaratkan akan adanya undangan tersebut. Hal ini juga dalam rangkaian ulang tahunnya yang saya lupa saat itu disebutkan akan yang ke berapa.

Ada monolog dalam hati setelah menerima undangan via WA tersebut dan setelah saya menyampaikan: “InsyaAllah hadir, Ustaz”, bahwa sosok ini punya potensi latent, tidak saja menyangkut financial, tapi upaya untuk senantiasa “menyenangkan banyak orang”.

Ketika hal ini saya obrolkan dengan wartawan dan penyair Toto Sonata, 73 tahun, sependapat dengan saya. “Dan Ferry itu punya kelebihan yang tidak semua orang punya, dimana banyak unsur digabungkannya menuju muara yang menuansakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana riang gembira.”

Pada saat bertemu pada hari Ahad sore itu, lantas saya tanya “Ini milad yang ke berapa?”, dijawab : “Ke-70, Cak Amang”.

Bagaimana deskripsi sosok ini?

Saya perkirakan banyak yang tak menduga bahwa sosok ini dulunya adalah seorang aktivis. Jejak itu bisa dibaca dari buku pertama yang ditulisnya : Dari Aktivis Jadi Jurnalis.

Bagaimana detilnya?

Ke-aktivis-an Ustaz Ferry dimulai pada tahun 1978 dengan ikut protes ke Mendikbud Daoed Yoesoef dalam gelombang demo anti-NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan).

Akibatnya dia di-DO dari Unpad, Bandung.

Selain di-DO, pada tahun itu juga, Ustaz Ferry sempat ngendon di RTM (Rumah Tahanan Militer) di Jl. Aceh, Bandung.

Di RTM itu dalam waktu bersamaan, dibui juga Heri Akhmadi, Indro Tjahjono, Ibrahim G. Zakir (almarhum), Galib (almarhum), Deny Kifni (almarhum), dan sejumlah nama lain.

Saat menjadi aktivis di Bandung, Ferry Is Mirza sebetulnya sudah mengenal dunia jurnalistik, meski bukan dalam tataran profesionalitas, yakni sebagai redaktur media stensilan : Mahasiswa Menggugat.

Setelah Pemilu 1982, oleh almarhum Indra Prayitno Ketua Amubra serta AMPI Jatim, dan yang direstui almarhum Pak Said Progo Ketua Golkar Jatim, Ferry Is Mirza gabung ke AMPI.

Disitulah ke-aktivis-an Ustaz Ferry berlanjut, yang kemudian menjadi cukup bekal untuk terjun ke dunia jurnalistik.

Namun sebelum terjun ke jagad kewartawanan, Ferry Is Mirza sempat menerjuni dunia kerja non-jurnalistik :

Di Puskud Jatim sebagai Kepala Unit Pelayanan TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) wilayah PG Semboro, Jember, sambil kuliah lagi di Unej FISIP jurusan Hubungan Internasional.

Di sela kerja dan kuliah, sering menulis artikel tentang pergulaan di Harian Surabaya Post.

Baru pada tahun 1988 bergabung di Jawa Pos, di tempatkan di Malang.

Dan pada tahun 1990-1992, oleh manajemen Jawa Pos, Ustaz Ferry ditugasi untuk ikut menangani manajemen Harian Karya Dharma (Jawa Pos Group).

Lalu menjadi Ka Biro Jawa Pos Jember merangkap Lumajang (1994-1996), Ka Biro Madura di Bangkalan (1997-1998).

Tahun 1999-2001 ditugaskan membidani Malang Post.

Selanjutnya pada 2002-2003 diberi tugas menangani Satria Pos, Purwokerto.

Tahun 2004, Ferry Is Mirza mengajukan pensiun dini.

Pada tahun itu, Ferry oleh Arif Afandi mantan Pimred JP yang jadi Wawalikota Surabaya diminta untuk menjadi stafsus. Selain itu sebagai wakil menejer tim Persebaya mendampingi menejer Indah Kurnia waktu itu Kacab BCA Tunjungan dan kini anggota DPR RI.

Pada saat bersamaan Ferry juga menerbitkan Tabloid Green Force dan Majalah Pro M bersama dua sahabat karibnya almarhum Abubakar Yarboo dan almarhum Indro Sulistiyo.

Selain itu Ferry juga aktif di kepengurusan PWI Jatim era Ketua Dhimam Abror (2002) dan Ahmad Munir (2006) serta Ainurahim (2018) hingga kini era Ketua Luthfil Hakim (2022-2026) sebagai Sekwan Kehormatan.

Ferry juga aktif di kepengurusan PSSI saat La Nyalla Mattaliti jadi Ketum.

Lantas Ferry menambahkan catatan, sebelum ke Jawa Pos — pada 1985-1987
mendampingi Eddy Rumpoko (ER) mengawal Harian Suara Indonesia (SI) yang ditangani Pak Sugiono Walikota Malang bersama manajemen Harian Sinar Harapan.

“Di koran ini, saya berkenalan dengan sahabat Pak Amang, yakni Pak Toto Sonata, yang saat itu Pemred SI adalah Pak Peck Diono,” ujar Ustaz Ferry. “Hingga saat ini saya berkawan baik dengan Pak Toto yang supel itu.”

“Selain menakhodai SI, saya dan almarhun ER pada 1985-1988 mendirikan dan mengasuh Sasana Tinju Javanoea Boxing Camp. Alhamdulillah melahirkan petinju juara IBF dan WBC Internasional : Nurhuda yang seangkatan Monod, almarhum Michael Arthur, Abdi Pohan, dan Edward Apay.”

Aktivitas non-jurnalistik lainnya dilakoninya, yakni pada tahun 2005-2007 bekerja di PT Panderman Indah Jaya (Kusuma Agro Wisata) Hotel dan Properti sebagai Direktur HRD-GA.

“O ya, hampir lupa. Waktu kuliah di Hubungan Internasional, Unej, saya sudah berkeluarga,” tambah Ferry.

Btw, selain terus menulis di sejumlah media online dan medsos, Ustaz Ferry adalah manager public relation PT. IMLI (Indra Multi Logam Industri), Surabaya.


Seusai acara buka puasa dan syukuran milad ke-70 yang dihadiri lebih kurang 40 jurnalis senior, di antaranya tampak Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim, Sekretaris PWI Jatim Dr. Eko Pemuji, Machmud Suhermono, Budi Harisma, Toto Sonata, Amran Lalowe, Pudji Laksono, Arifin BH, Yousri Nur Raja Agam, Budi Bola, Ita Nasyiah, Djoko Tetuko, Rachmat Adhi Kurniawan, dan sejumlah sosok lain, lantas saya tanyakan kepada Ferry Is Mirza, “Apa arti milad ke-70?”

Ferry Is Mirza menjawab dengan senyum, lantas begini : “Semuanya karena hidayat Alloh, Cak Amang.”

Banyak dinamika yang dialaminya.

Dan pada dinamika itu, menurut Ferry Is Mirza, ada semacam mata rantai yang menghubungkan dari ‘halte ke halte’. Yang, kemudian membawanya kepada hidayat Alloh tersebut.

Lebih lanjut pria peranakan Bapak-Ibu BJB –Batak Jawa Bugis– ini menjelaskan, dilahirkan di Klinik Bersalin Muhammadiyah Jl. KH. Mas Mansur, Surabaya.

Perihal tempat lahir dan bidan yang menangani adalah almarhumah Bu Burhan dan almarhumah Bu Tulus. “Ini dituturkan almarhumah Ibu ketika saya usia 10 tahun dan alhamdulillah terpatri di ingatan sampai kini,” jelas pria yang juga akrab dipanggil Bang FIM dan Opung FIM ini, seraya menambahkan bahwa nama kedua orangtuanya almarhum H. Moch Gazali Dalimunthe dan almarhumah Hj. Siti Nur Laila Lubis.

Pada salah satu capaian karier, FIM juga dikenal salah seorang yang dekat dengan Dahlan Iskan (DIS) bos Jawa Pos (JP). Saking dekatnya, meski sudah purna-kerja pada tahun 2004 dari JP, pada 2007 FIM diminta datang Ke China.

Ini salah satu singgungan karier dan berkah kedekatannya dengan Pak DIS. “Semuanya karena kebesaran Alloh yang memberikan hidayah, Cak Amang.”

“Ya waktu itu 27 Februari 2007, saya ditelepon Pak Bos DIS dan ditanya, “Paspor apa masih berlaku?”.

Kalau masih, diminta menyerahkan ke Pak Yamin Hamid di Jawa Holiday Travel Jl. Progo. FIM pun menjawab : “Siap!”

Saat menyerahkan paspor, Pak Yamin menyampaikan pesan dari Pak DIS untuk mengajak Hadiaman Santoso (Has) dan Ajo Yousri Raja Agam.

Lebih lanjut dijelaskan FIM, “Singkat kisah pada 3 Maret 2007, saya bersama Oom Has almarhum dan Ajo Yousri terbang ke Beijing via Singapura.”

Sesampai di airport Beijing yang menjemput adalah Robert Li saudara angkat Pak DIS. Beijing yang kali pertama FIM kunjungi, benar-benar membuatnya kagum.

“Tadinya saya kira seperti Glodok, Jakarta. Ternyata kota modern dan megah,” kata FIM yang lantas menambahkan, dari Beijing ke Tianjin naik kereta cepat 320 Km/jam. “Kalau di sini semacam KA super cepat Jakarta-Bandung itu.”

Di Tianjin langsung bertemu DIS di apartemen tempat tinggalnya bersama Ibu Naspiah/Bu DIS.

Di awal bertemu itu, DIS menjelaskan ia mengundang untuk menemani menjelang transplant (ganti hati).

“Ya Allah, saya kaget, begitu juga almarhum Oom Has dan Ajo Yousri”.

Alhamdulillah operasi ganti hati DIS di Tianjin Transplant Cancer Center berjalan lancar dan berhasil dengan baik.

“Dan sehari setelah dapat hati baru dari donor pria U-28 tahun itu, DIS langsung menulis kisahnya dengan laptop yang saya bawa dari kantor JP Jakarta,” jelas FIM.

Begitu juga pada 24 Desember 2009 menjelang pelantikan DIS menjadi Dirut PLN, FIM ditelepon untuk segera datang ke Jakarta.

“Alhamdulillah, saya bersama Puang Nyalla yang kebetulan lagi di Jakarta, mendampingi Pak DIS dilantik oleh Meneg BUMN almarhum Mustafa Abubakar di kantor pusat PLN Jl. Trunojoyo,” ungkap FIM yang pernah menjadi pengawal DIS saat pria kelahiran Magetan ini jadi Dirut PLN 2009-2011 yang kemudian ditunjuk Presiden SBY menggantikan Mustafa Abubakar sebagai Meneg BUMN 2012-2014. (Amang Mawardi).

Pemkot Surabaya Integrasikan Aduan DPRD dengan Aplikasi WargaKu

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya terus berupaya mempercepat pelayanan publik, salah satunya dalam penyelesaian aduan masyarakat. Terbaru, pemkot berencana mengintegrasikan aduan masyarakat yang masuk ke DPRD Kota Surabaya dengan aplikasi WargaKu.

Inovasi ini disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memimpin paparan inovasi pejabat struktural yang berlangsung di Ruang Sidang Wali Kota, Senin (10/3).

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri Cahyadi menginstruksikan Sekretaris DPRD Kota Surabaya, Musdiq Ali Suhudi, untuk segera merealisasikan integrasi sistem tersebut.

Menurutnya, integrasi ini akan semakin memperkuat sinergi antara Pemkot dan DPRD Surabaya dalam menangani aduan masyarakat. Dengan adanya satu sistem yang terhubung, respons terhadap aduan warga dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.  

Dalam paparannya,  Eri menekankan tiga poin utama terkait inovasi ini. Pertama, pentingnya menjembatani komunikasi antara Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya untuk memperkuat sinergitas kebijakan.  

“Kedua, digabungkan aspirasi virtual, website DPRD, dan laporan bisa dikoneksikan dengan WargaKu. Ketiga, digitalisasi semua, mulai undangan hingga resume rapat. Sehingga bisa ambil kesimpulan dalam sebuah permasalahan, apa yang harus dikerjakan,” ujarnya.

Eri menjelaskan bahwa dengan sistem digitalisasi, seluruh data aduan dan hasil rapat dapat terdokumentasi dengan baik, sehingga mempermudah pengambilan keputusan.

“Kalau nanti ada permasalahan yang berkaitan dengan Pemkot Surabaya, bisa dikoneksikan dengan WargaKu, yakni aplikasi aduannya orang Surabaya,” jelasnya.

Selain integrasi aduan,  Eri juga mendorong digitalisasi dalam proses administrasi dan pencatatan laporan kegiatan di lingkungan DPRD Surabaya. “Hal ini diharapkan dapat mempermudah penentuan kebijakan ke depan,” imbuhnya.

Sebagai contoh, ia mengusulkan agar hasil rapat yang berlangsung di ruang Komisi DPRD dapat langsung diakses melalui aplikasi. Dengan begitu, Sekretariat DPRD bisa secara real-time mengetahui hasil rapat serta pengaduan warga yang masuk setiap hari. 

“Ketika sudah digitalisasi, maka Sekretariat DPRD bisa mengetahui hasil rapat maupun pengaduan warga masuk setiap hari,” pungkas Eri Cahyadi. (Dwi Arifin)

Analisis

Selamat Datang Kembali

Masuk untuk bergabung dalam diskusi

Buat Akun Baru

Daftar sekarang dan mulai berdiskusi

Kata sandi akan dikirim ke email Anda.