Penulis: News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Surabaya terus berupaya meningkatkan minat baca, khususnya bagi Generasi Z (Gen Z). Salah satu inovasinya adalah menyiapkan fasilitas terbaru berupa Virtual Reality (VR) Corner, yang rencananya akan ditempatkan di Perpustakaan Balai Pemuda Surabaya.

Hal ini disampaikan Kepala Dispusip Kota Surabaya Mia Santi Dewi saat melakukan paparan inovasi pejabat struktural di hadapan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, di Ruang Sidang Wali Kota, Senin (10/3). 

“Tantangan perpustakaan saat ini tidak hanya menjadi tempat membaca atau meminjam buku saja, tetapi juga sebagai pusat informasi, rekreasi, penelitian, dan tempat yang bisa mendokumentasikan warisan naskah sejarah, maupun sebagai tempat berkumpulnya komunitas,” kata Mia.

Karena itu, Dispusip Surabaya telah menyiapkan 5 inovasi terbaru untuk menjawab tantangan tersebut. Pertama, Dispusip Surabaya akan menyediakan Virtual 3 Dimensi Susur Sungai Kalimas. Inovasi ini menjadi sarana pengenalan ikon sejarah dan budaya Kota Surabaya, yaitu Sungai Kalimas yang dikemas secara kekinian melalui aplikasi Dispusip Virtual. 

“Jadi yang belum bisa berkunjung ke wisata Susur Sungai Kalimas, bisa merasakannya secara virtual. Nanti akan kita upload di Dispusip Virtual,” ujar dia.

Kedua, setiap tahunnya, Dispusip  akan menyusun Ensiklopedia Tematik Surabaya. Ensiklopedia ini berdasarkan penelusuran khasanah kearsipan dan sejarah Kota Surabaya, seperti perkembangan transportasi di Kota Pahlawan. 

Ensiklopedia ini bermanfaat sebagai layanan arsip kesejahteraan untuk masyarakat, pelestarian khasanah kearsipan dan sejarah Kota Surabaya, sebagai bahan pustaka, serta menjadi pendukung riset akademik.

“Kami memang berkeinginan setiap tahun bisa menghasilkan suatu buku atau kumpulan yang bisa dijadikan bahan pustaka terkait dengan sejarah ataupun yang berkaitan dengan seluruh Kota Surabaya,” terangnya.

Ketiga, Dispusip Surabaya akan menyediakan Virtual Reality (VR) Corner. VR Corner ini merupakan area yang didesain dan dilengkapi dengan peralatan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan virtual yang disimulasikan oleh komputer. 

Manfaat VR Corner ini antara lain, dapat menarik minat pemustaka dari generasi muda agar dapat menikmati video edukatif melalui cara yang berbeda (VR). Menghadirkan pembelajaran imersif yang melibatkan pengunjung secara aktif dalam simulasi yang disajikan. Serta, menghadirkan konten edukatif terutama tentang sejarah Kota Surabaya yang dikemas dalam bentuk kekinian atau konten lainnya.

“VR ini rencananya akan dibuat di Perpustakaan Balai Pemuda. Kami ingin menyajikan sejarah dan kebudayaan versi anak muda. Pengunjung akan menikmatinya melalui VR,” imbuhnya.

Keempat, melakukan pengembangan aplikasi BANPUSBOYO untuk standarisasi perpustakaan dan pembinaan akreditasi perpustakaan. Dengan adanya aplikasi ini, kegiatan pendataan dan pembinaan perpustakaan akan lebih efektif dan efisien. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur pengajuan akreditasi perpustakaan. 

Dan kelima adalah membranding Perpustakaan Umum Kota Surabaya, yakni Perpustakaan Rungkut. Rebranding di Perpustakaan Rungkut dilakukan dengan mengubah tampilan fisik dan juga penambahan fasilitas yang disediakan untuk pemustaka.

Untuk mewujudkan pelaksanaannya, maka dilakukan pengajuan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada tahun 2025, dengan harapan pada tahun 2026 dapat dilakukan renovasi pada fisik perpustakaan umum tersebut.

“Kami telah mengajukan permohonan ke Perpusnas (Perpustakaan Nasional) untuk DAK pembangunan Perpustakaan Rungkut, tinggal menunggu tahapan selanjutnya. Kami sudah mendesain, di dalamnya akan tersedia fasilitas bagi lansia dan disabilitas. Bahkan, kami juga menyediakan mini theatre, dan ruang saintek,” tandasnya. (Dwi Arifin)

TERNATE-KEMPALAN:  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan rangkaian kunjungan kerja ke Maluku Utara (Malut) hari ini, Selasa (11/3). Selama dua hari di sana, Gubernur Khofifah dijadwalkan akan melangsungkan dua agenda penting yaitu Misi Dagang dan Gathering Penguatan Pasar Daerah di Provinsi Maluku Utara.

Begitu tiba di Bandara Sultan Babullah, Kota Ternate, Gubernur Khofifah langsung disambut hangat oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos. Bersama jajaran Forkopimda Maluku Utara, Gubernur Malut Sherly Laos secara khusus mengalungkan syal kain khas Ternate, Batik Tubo pada Gubernur Khofifah.

Yang mana hal ini menjadi simbol sambutan hangat dari warga Maluku Utara untuk Gubernur Khofifah dan rombongan. Tidak hanya itu, Pengurus PW Muslimat NU Kota Ternate juga menyambut dengan memberikan buket bunga.

“Alhamdulillah siang ini kami, saya beserta jajaran Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim tiba di Maluku Utara. Insyaallah esok hari kami akan melaksanakan misi dagang antara Pemprov Jatim dan Maluku Utara. Sedangkan hari ini akan diadakan Gathering Penguatan Pasar Antar Daerah,” ujarnya.

Misi Dagang Jatim-Makuku Utara sudah didahului kegiatan Pra Misi Dagang pada tanggal 6 Maret dengan pertemuan secara online. Dimana yang melakukan penjajakan misi dagang via zoom tersebut adalah perwakilan pelaku usaha dari Jawa Timur dan Maluku Utara.

Tidak hanya pelaku usaha, pertemuan pra misi dagang tersebut juga melibatkan Perangkat Daerah, BUMN/BUMD, serta organisasi dan asosiasi Pengusaha terkait.

Gubernur Khofifah optimistis karena kesiapan misi dagang kali ini cukup matang, sehingga pihaknya berharap misi dagang ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha.

“Kita tingkatkan jejaring konektifitas Jatim dan Malut lewat misi dagang. Kami juga berupaya mendorong agar pelaku usaha lokal mendapatkan jejaring bisnis baru,” sambungnya.

Sedangkan untuk gathering Penguatan Pasar Daerah, ditegaskan Gubernur Khofifah adalah rangkaian yang juga selalu dilakukan dalam kegiatan Misi Dagang. Pertemuan ini diharapkan menjadi ajang penguatan sinergi untuk memperluas jaringan pasar produk unggulan daerah dan peningkatan kerjasama.

“Terima kasih Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly Laos yang secara khusus menyempatkan waktu menyambut kedatangan kami bersama rombongan,” tegas Khofifah.

“Kami harap kegiatan yang akan kita lakukan akan semakin memperkuat hubungan dagang antara Jatim dengan Maluku Utara. Sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kedua daerah dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Jatim maupun Maluku Utara,” pungkasnya.

Turut mendampingi Gubernur Khofifah dalam kunjungan ini, di antaranya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim Iwan serta Kepala Dinas Peternakan Indyah Aryani. (Dwi Arifin)

JOMBANG-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Masjid Ba’i Al Karim di Jalan Raya Ngrandu, Desa Sukorejo, Kecamatan Perak, Kabapaten Jombang, Senin (10/3).

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan dilanjutkan dengan pengguntingan untaian melati oleh Gubernur Khofifah didampingi oleh Bupati Jombang Warsubi dan Pengurus sekaligus Pendiri Masjid Ba’i Al Karim H. Juliono.

Masjid satu lantai perpaduan desain Jawa dan Timur Tengah ini dibangun dengan dana pribadi H. Juliono sebesar Rp2,6 miliar. Masjid ini dibangun untuk mengenang almarhum ayahanda H. Juliono yang telah meninggal dunia, serta sebagai bakti kepada kedua orang tua.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa keberadaan Masjid Ba’i Al Karim ini diharapkan mampu menjadi pusat kegiatan ke-Islaman bagi masyarakat di Desa Sukorejo. Serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

“Dengan adanya Masjid Ba’i Al Karim ini kami harap masyarakat bisa senantiasa memakmurkan masjid dan memakmurkan jama’ahnya  dengan berbagai kegiatan keagamaan yang berdampak positif bagi kemajuan masyarakat  serta pembentukan karakter madyarakat di Desa Sukorejo dan masyarakat Jombang pada umumnya,” kata Khofifah.

“Kita berharap masjid ini tidak hanya sebagai tempat untuk beribadah, tetapi dapat menjadi pusat kegiatan keislaman yang menguatkan persatuan, bina akhlak generasi muda, dan menumbuhkan semangat gotong royong di masyarakat,” tambah dia.

Lebih lanjut, Khofifah mengapresiasi pembangunan Masjid Ba’i Al Karim yang dibangun sebagai bukti bakti seorang anak kepada orangtuanya. Menurutnya, masjid ini akan menjadi amal jariyah yang tak pernah putus.

“Ini yang menjadikan kita selalu memohon kepada Allah SWT untuk menganugerahkan putra putri yang soleh salehah. Karena ini jariyah yang akan terus mengalir kepada orang tua yang telah dipanggil Allah SWT. Putra putri yang soleh solehah ini akan terus memberseiringi kehidupan orang tua yang sudah dipanggil Allah dengan amal jariyahnya,” kata Khofifah.

“Selamat kepada Pak H. Juliono telah selesai melakukan pembangunan masjid secara sendirian. Biasanya kalau orang amal itu _ngajak-ngajak,_ ini rupanya baktinya beliau pada ayahandanya maka masjid ini diberi nama Ba’i Al Karim,” imbuh dia.

Di akhir, Khofifah juga berpesan, agar selama bulan Ramadan, masyarakat dapat menjaga kesantunan baik dalam bertindak maupun bertutur kata. Jika ada perbedaan pendapat atau pandangan, ia menyarankan agar didiskusikan secara terbuka.

“Bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita sikap kesantunan. Apabila ada perbedaan bisa didiskusikan dengan saling terbuka tanpa ada perselisihan. Tetap menyampaikan dalam cara santun, kebersahajaan, dan saling menghormati satu dengan yang lain,” pungkas Khofifah.

Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi menyampaikan bahwa Pemkab Jombang mendukung penuh kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Jombang. Termasuk pembangunan tempat ibadah.

“Kami senantiasa mendukung pembangunan sarana keagamaan sebagai bagian dari komitmen kami dalam meningkatkan kesejahteraan spiritual masyarakat. Kami percaya bahwa membangun masyarakat yang religius adalah bagian dari pembangun daerah yang lebih baik,” kata dia.

Sebelumnya, Pendiri Masjid Ba’i Al Karim H. Juliono mengatakan bahwa pembangunan masjid tersebut merupakan janjinya kepada ayahnya yang telah dipanggil oleh Allah SWT.

“Nama masjid Ba’i Al Karim berasal dari nama bapak saya. Dan pembangunannya total menghabiskan dana Rp2,6 miliar. Alhamdulillah dari dana pribadi, tidak dari mana-mana karena saya ingin berbakti kepada kedua orang tua,” kata dia.

Turut hadir Bupati Jombang Warsubi dan jajaran Forkopimda Kab. Jombang, Bupati Jombang periode 2018-2023 Hj. Munjidah Wahab, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya terus memperkuat sistem Satu Data untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berbasis pada informasi yang akurat. Sebab, pengelolaan data yang baik menjadi kunci utama dalam pengambilan sebuah keputusan.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjat, usai paparan inovasi pejabat struktural di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Sabtu (8/3).

“Kenapa Pak Wali Kota Eri Cahyadi selalu menekankan pentingnya data? Karena data ini kan alat atau instrumen untuk membuat keputusan. Kalau datanya salah, tentu keputusan yang diambil akan salah,” ujar Irvan.

Irvan mengungkapkan bahwa saat ini Bappedalitbang bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya tengah fokus mewujudkan Data Center, yang akan menjadi basis data komprehensif mencakup berbagai sektor. Seperti di antaranya data terkait pendidikan, kesehatan, stunting, kemiskinan, hingga utilitas dasar kota.

“Sehingga ketika kita merumuskan prioritas pembangunan, termasuk target-target pembangunan itu berdasarkan data,” paparnya.

Misalnya, Irvan mencontohkan salah satunya terkait terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya. Di mana saat ini IPM Surabaya mengalami kenaikan di kisaran 0,71-1 poin, meskipun intervensi di sektor pendidikan telah dilakukan secara masif.

Ini tentu ada masalah dalam himpunan data yang mungkin belum pas. Bisa jadi ada warga yang sudah lulusan S2 tapi tidak mengupdate pendidikannya, sementara dalam sistem masih tercatat sebagai lulusan SMA. Hal seperti ini yang harus kita proaktif perbaiki,” jelasnya.  

Untuk itu, Irvan menekankan bahwa pendataan warga, baik KTP Surabaya maupun non-KTP yang tinggal di Surabaya, harus benar-benar valid. Data yang terkumpul nantinya mencakup seperti pendidikan, pekerjaan, penghasilan, hingga rekam medis masing-masing warga.

“Misal ketika ada warga di kawasan dengan potensi tinggi kasus TBC, pneumonia, atau penyakit lainnya, kita bisa memetakan dan memberikan treatment yang tepat. Dengan begitu, intervensi di sektor kesehatan maupun pendidikan bisa benar-benar tepat sasaran,” katanya. 

Irvan mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya telah memulai upaya pengumpulan data sejak dua tahun terakhir, khususnya terkait kemiskinan. Hal ini yang kemudian berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan stunting di Kota Pahlawan.

“Kenapa stunting kita terendah dan kemiskinan bisa turun drastis? Itu karena berbasis data. Tapi, data ini perlu terus disempurnakan. Karena itu, kami menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan keakuratan data, termasuk mencatat warga non-KTP Surabaya yang sudah lama tinggal di kota ini,” jelas Irvan.

Ia menyebut bahwa penyelesaian masalah warga non-KTP Surabaya akan dilakukan dengan pendekatan berbasis komunitas melalui program Kampung Madani dan Kampung Pancasila. Program ini akan menjadi concern Bappedalitbang Surabaya setelah fokus pada penguatan sistem Satu Data.

“Jadi penyelesaian problem kota berbasis pada masyarakat. Setelah Satu Data, concern berikutnya adalah Kampung Madani dan Kampung Pancasila. Jadi penyelesaian problem kota ini berbasis masyarakat,” tambah Irvan.

Sebagai informasi, IPM Kota Surabaya pada tahun 2024 berada di angka 84,69, lebih tinggi dibandingkan IPM Nasional (75,02) dan Provinsi Jawa Timur (75,35). Bappedalitbang Surabaya menargetkan peningkatan IPM Kota Pahlawan ke angka 86,00 pada tahun 2025 atau 10 besar nasional. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Ketersediaan bahan pokok di Pasar Keputran Utara Surabaya aman dan stabil. Sebagai salah satu pasar sentral penyedia bahan pangan di Surabaya, pasokan bahan pokok penting (Bapokting) di pasar ini tetap normal. Meski sempat terjadi kepadatan di awal Ramadan, situasi sekarang sudah kembali stabil.

Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Surabaya Agus Priyo mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi dan kenyamanan pengunjung.

“Saat awal Ramadan sempat terjadi kepadatan namun kini sudah tertangani dan lancar,” ujar Agus Priyo, Minggu (9/3).

Ia mengungkapkan bahwa kepadatan itu dikarenakan proses bongkar muat. Kenaikan harga cabai beberapa waktu lalu membuat pasokan cabai yang datang bersamaan. 

Hal ini menyebabkan kapasitas overload. Apalagi, jumlah kuli angkut sedang berkurang. Para kuli banyak yang mengambil libur karena awal Ramadan. 

“Ini menyebabkan proses bongkar muat menjadi lebih lama, kemudian memicu kepadatan di sekitar pasar,” terangnya.

Namun, saat ini situasi sudah terurai. “Loading pasokan cabai sudah stabil, jumlah kuli angkut juga sudah normal,” jelasnya.

Selain memastikan kelancaran arus kendaraan, Agus Priyo menyebut jika pasokan bahan pokok aman. Masyarakat diharapkan berbelanja dengan nyaman, tanpa khawatir kekurangan stok selama Ramadan. 

Agus Priyo juga memastikan bahwa PD Pasar Surya terus memantau kondisi pasar agar distribusi bahan pokok tetap terjaga dengan baik. Komoditas utama seperti cabai, bawang merah, bawang putih hingga aneka sayuran tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan.

“Ketersediaan bahan pangan mencukupi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Kami terus berkoordinasi dengan para pemasok agar pasokan tetap lancar dan harga terkendali,” ungkap dia.

Bahkan, ia memastikan bahwa PD Pasar Surya terus memantau perkembangan harga dan distribusi Bapokting. Pemantauan jmelibatkan Satgas Pangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan (Dinkopdag) serta Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Surabaya.

Sementara itu, salah satu pedagang Pasar Keputran Utara Sutrisno menyebutkan bahwa beberapa komoditas mengalami fluktuasi. Harga cabai rawit merah, misalnya. Sempat melonjak hingga Rp80-100 ribu per kilogram pada awal Ramadan, kini harga sudah turun.

“Harga cabai rawit sempat mengalami kenaikan, tetapi kini Rp50 ribu per kilogram,” kata Sutrisno.

Di samping cabai rawit, harga bawang merah cenderung stabil, yakni di angka Rp40 ribu per kilogram. Adapun komoditas lain seperti bawang putih juga stabil. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Sebagai upaya meningkatkan investasi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa  mengajak Bupati/ Wali Kota berkomitmen menyelesaikan  Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Komitmen tesebut disampaikan usai Rakor Penguatan Ekonomi Desa bersama Bupati/Wali Kota se-Jatim dengan materi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (9/3).

Khofifah mengatakan, penyelesaian RDTR sangat penting, karena memiliki dampak yang signifikan terhadap masuknya investor dan pertumbuhan investasi di Jatim. Terlebih saat ini, ketersediaan RDTR Jatim baru sekitar 86 dari 463 RDTR.

“RDTR menjadi bagian yang sangat penting bagi kita. Karena ini akan memberikan kepastian hukum bagi investor. Jika RDTR tidak segera kita tingkatkan, investor masih meraba-raba, bisa menyebabkan floating  investor,” kata Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah menambahkan bahwa Jawa Timur sekarang ini menjadi target investasi dari beberapa investor baik dari Amerika Serikat, Singapura, maupun Tiongkok.

Hal ini dapat dilihat dari data BPS Jatim tahun 2024 terkait realisasi investasi Penanaman modal asing (PMA). Realisasi investasi PMA Amerika Serikat mencapai Rp 21,32 triliun. Disusul Singapura Rp 9,12 triliun, Hongkong Rp 6,78 triliun, Tiongkok Rp 3,97 triliun, dan Jepang Rp 3,32 triliun.

“Beberapa investor dari Tiongkok mereka sudah selesai penjajakan dengan mitra dagangnya dan memang berniat untuk melakukan investasinya di Thailand lalu Indonesia. Di Indonesia sepertinya mereka cukup banyak yang ke Jawa Timur,” ungkap Khofifah.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan, terdapat empat isu utama menyangkut lahan. Pertama adalah land tenure. Diketahui, land teneure ini berkaitan dengan kepastian tanah dan kepemilikan tanah.

Berikutnya adalah land value atau nilai tanah. Isu ini berkaitan dengan penetapan nilai tanah baik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

“Isu ketiga itu ada land use, tanahnya mau digunakan untuk apa dan terakhir adalah _land development_, tanah ini mau dipakai atau dikembangkan untuk apa, apakah pertanian, pariwisata atau industri. Ini harus jelas,” terang Nusron.

Bila keempat isu utama ini terselesaikan, kepastian dan kepemilikan tanahnya jelas, Nusron meyakini kalau peluang masuknya investor akan sangat tinggi.

“Kalau masalah RDTR tidak diselesaikan, mohon maaf tidak mungkin akan ada investasi yang masuk. Karena pertama kali investor datang, itu yang ditanya adalah status tanah dan status tata ruangnya sudah clear and clean,  RDTR-nya sudah ada atau belum,” jelas Nusron.

Pada kesempatan tersebut, Nusron turut mengapresiasi kinerja Pemprov Jatim yang telah mendaftar sekitar 19,5 juta bidang tanah dan mensertifikasi 15,8 juta bidang tanah dari 21,1 juta bidang tanah.

“Kinerja Jatim sangat bagus, total bidang tanah yang terdaftar sudah 92 persen. Kami harapkan ini terus ditingkatkan lagi,” pungkas dia. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN:  Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Timur berkolaborasi menyukseskan program Sekolah Rakyat. Ajakan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (9/3) malam.

“Saya minta dukungan sekaligus ingin berkoordinasi dalam rangka menerjemahkan arahan Presiden (Prabowo) dalam menyelenggarakan sekolah rakyat. Kita ingin didukung oleh provinsi, kabupaten/ kota yang memiliki sarana prasarana yang bisa digunakan untuk memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul. 

Ia menambahkan, target pembangunan Sekolah Rakyat bagi anak-anak warga miskin yang berada di 10 persen terbawah (desil 1) pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), minimal satu sekolah di setiap kabupaten/kota serta dua di tingkat provinsi. Secara nasional, Presiden Prabowo menargetkan pendirian 100 Sekolah Rakyat dengan jenjang SD, SMP, dan SMA pada tahun ini.

Kementerian Sosial turut berperan dalam penyelenggaraan program ini dengan menyiapkan fasilitas yang dapat digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

“Kami punya 31 sentra, 6 balai yang siap untuk dijadikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, dan sekarang sudah 40 (yang siap),” kata Gus Ipul. 

Menurut Gus Ipul, tenaga pengajar sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara kurikulum Sekolah Rakyat sedang dimatangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Menurutnya, Sekolah Rakyat harus didukung dengan sumber daya yang kompeten agar pendidikan yang diberikan berkualitas.

“Jadi dari DTSEN dan Sekolah Rakyat, mungkin kita akan menurunkan pertemuan dengan dinas sosial dan dinas pendidikan di masing-masing kabupaten/ kota untuk SD dan SMP, kemudian dinas pendidikan di provinsi untuk SMA sehingga semua terukur. Kita ini menyiapkan pendidikan generasi emas 2045, pasti ini pendidikan yang harus qualified,” kata Khofifah.

Esensi Sekolah Rakyat

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009-2014 sekaligus Tim Formatur Sekolah Rakyat M Nuh mengatakan bahwa nama Sekolah Rakyat dipilih bukan untuk merendahkan, melainkan untuk menanamkan keberanian dan tekad maju pada anak-anak kurang mampu.

“Jadi dia berani secara clear, (berkata) saya memang miskin tapi saya ingin maju. Jadi dia tidak sembunyi-sembunyi kemiskinannya itu. Memang iya saya miskin, faktanya memang miskin tapi saya ingin maju,” kata M Nuh.

Sekolah Rakyat akan mengusung sistem boarding school atau asrama. Pendekatan ini diyakini lebih efektif dalam membangun karakter dan rasa percaya diri dibandingkan sekolah biasa. 

Menurut M Nuh, anak-anak miskin kerap mengalami inferiority complex atau rasa rendah diri, yang menghambat mereka berkembang.

“Karena memang anak-anak miskin itu perlu pembentukan karakter secara khusus, ini diangkat (kepercayaan diri) Sehingga untuk menemukan self confidence. Itu perlu pendekatan-pendekatan tersendiri yang rasanya tidak mungkin sekolah model biasa,” kata M Nuh.

Program ini juga menargetkan hasil jangka panjang. Dengan perhitungan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi selama 16 tahun, para lulusan Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi generasi yang siap bersaing dan menjadi generasi Indonesia Emas di tahun 2045.

“Sehingga sekarang momentum yang pas sekali (Program Sekolah Rakyat). Saat yang pas, kalau enggak kita semakin terlambat,” kata M Nuh. 

Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak masyarakat miskin, sekaligus mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.(Dwi Arifin)