Sabtu, 13 Juni 2026, pukul : 11:24 WIB
Surabaya
--°C

Ijazah (Palsu) Jokowi dan Streisand Effect


Oleh: Dhimam Abror Djuraid

KEMPALAN: Semakin dirahasiakan dan ditutup-tutupi semakin banyak orang yang “kepo”, ingin tahu. Itulah yang terjadi dengan kasus ijazah Jokowi dari UGM (Universitas Gadjah Mada). Semakin lama bukan semakin jelas, malah semakin kabur.

Secara alamiah manusia punya curiousity, rasa ingin tahu yang tinggi. Secara alamiah juga manusia selalu ingin tahu sesuatu yang dirahasiakan. Cobalah bikin eksperimen sederhana. Tempelkan tanda ‘’Dilarang Masuk, Banyak Rahasia’’ di sebuah pintu. Maka akan banyak orang yang berusaha mengintip apa yang ada di balik pintu itu.

Kasus ijazah Jokowi ibarat tanda dilarang masuk di sebuah pintu. Sekarang semakin banyak orang yang terlibat, tetapi masalahnya menjadi makin ruwet. Ada pemain-pemain baru yang muncul yang menjadikan permainan ini semakin riuh rendah.

Yang terjadi dalam kasus ini adalah efek berantai dari sebuah informasi yang ditutup dan dirahasiakan. Permasalahan yang sebenarnya sederhana sekarang berkembang menjadi rumit dan berliku-liku.

Semakin ditutupi semakin banyak yang ingin tahu. Itulah yang disebut sebagai ‘’Streisand Effect’’. Ini menjadi fenomena paradoks di era digital. Akses informasi di era digital makin mudah, dan semakin banyak publik yang bisa mengaksesnya.

Streisand Effect mengacu pada upaya untuk menyensor, menyembunyikan atau mengalihkan perhatian publik pada sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Alih-alih bisa menutupi informasi itu, upaya tersebut justru menjadi bumerang yang menyebabkan lebih banyak perhatian terhadap informasi yang berusaha disembunyikan itu.

Publik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, termasuk mereka cenderung ingin menilai sendiri persoalan tersebut. Ketika hal ini bercampur dengan fenomena FOMO (fears of missing out) rasa takut ketinggalan informasi, merasa ada sesuatu yang disembunyikan, atau terdapat pihak bertindak berlebihan terhadap sesuatu, hal ini dapat menyebabkan orang lain bereaksi. Kombinasi ini ditambah dengan ketidaksukaan alami orang-orang terhadap penyensoran pada sebuah hal.

Istilah Streisand Effect berasal dari kisah penyanyi sekaligus aktris Amerika Serikat, Barbra Streisand yang menggugat seorang fotografer pada 2003 lalu. Anda yang cukup senior tahu penyanyi ini melalui lagu hit ‘’Woman In Love’’. Kehidupan pribadinya dan hubungan asmaranya dengan Robert Redford seperti kisah fairytale di dunia dongeng.

Gugatan Streisand ini diajukan terhadap fotografer Kenneth Adelman pendiri California Coastal Records Project. Adelman memotret garis pantai California dari helikopter dan mengunggah fotonya ke Internet.

Adelman mengindikasikan bahwa gambar-gambar tersebut gratis untuk penggunaan nirlaba dan telah digunakan oleh lembaga pemerintah dalam tujuan penelitian ilmiah. Di antara lebih dari 12.000 foto pantai California hasil jepretan Adelman, terdapat satu foto yang menampilkan rumah besar milik Streisand. Streisand yang punya pengalaman di masa lalu pernah dilecehkan dan dikuntit oleh penggemar, akhirnya menggugat Adelman sebesar 50 juta dollar AS (sekitar Rp 750 miliar).

mengeklaim bahwa foto tersebut melanggar privasinya dan menunjukkan cara mengakses kediamannya. Saat gugatan diajukan, foto tersebut baru diunduh enam kali, termasuk dua kali oleh pengacara Streisand. Gugatan tersebut dipublikasikan secara luas, dengan diikuti dengan banyaknya minat dan aktivitas orang-orang untuk mencari tahu.

Sebulan setelah pengajuan gugatan, foto tersebut justru telah dilihat lebih dari 400.000 kali dan diunggah ulang di situs berita dan tempat lain di Internet. Oleh karena itu, upaya Streisand untuk menyembunyikan foto tersebut membuatnya menjadi lebih terekspos dibandingkan sebelumnya. Streisand pun kalah dalam gugatannya dan diperintahkan untuk membayar biaya hukum Adelman untuk kasus tersebut. Foto tersebut juga masih dipublikasikan secara luas di Internet.

Streisand Effect ini sekarang terjadi pada kasus ijazah Jokowi. Ia mengundang wartawan dan memamerkan ijazahnya, tetapi jurnalis tidak boleh mengambil foto. Bukannya menjadikan masalah klir tapi Jokowi sengaja menyulut rasa ingin tahu yang semakin besar. Ibarat lagu koplo ‘’bukak sitik joss…’’, Jokowi membuka sedikit dan semakin membuat publik kepo.

Jokowi keukeuh tidak mau menunjukkan ijazahnya. UGM juga keukeuh dengan keputusannya bahwa Jokowi sudah menyelesaikan seluruh tugas tri darma perguruan tinggi, dan sudah menerima ijazahnya.

Para pemburu ijazah palsu Jokowi tetap tidak percaya. Mereka meyakini ada konspirasi antara Jokowi dengan UGM. Pertemuan para pemburu ijazah palsu dengan pihak UGM tidak menyelesaikan masalah, malah sebaliknya makin membuat ruwet.

Dengan sikap Jokowi yang ‘’bukak sitihik joss’’ dan UGM yang tidak terbuka, plus para pemburu yang pantang mundur, maka terjadi skenario permainan yang makin kompleks.

Ada teori permainan atau Game Theory yang bisa menjelaskan fenomena ini. Dalam teori permainan ini pihak pemburu ijazah palsu akan menerapkan strategi zero sum game. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada kompromi. Mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa ijazah Jokowi palsu.

Kalau kita asumsikan bahwa para pemburu ijazah palsu ini benar, maka game theory beralih kepada UGM dan Jokowi. Kalau kita asumsikan bahwa UGM dan Jokowi bersalah, maka sekarang dua pihak itu sedang terlibat dalam prisoners dilemma.

Pilihan yang dihadapi UGM adalah mengaku salah dan ‘’mendapat hukuman yang lebih ringan’’. Atau sebaliknya, jika Jokowi mengaku salah maka hukumannya lebih ringan ketimbang hukuman yang harus ditanggung oleh UGM.

Kasus ijazah Jokowi kelihatannya belum akan selesai dalam waktu dekat. Bisa jadi Jokowi sengaja ‘’mengelola’’ konflik ini supaya namanya tetap ‘’floating’’ , mengambang dan terus menjadi pembicaraan publik.(DAD)

Editor: Izzat

Gubernur Khofifah: Pemprov Jatim Siap Urus Penerbitan Ulang Ijazah Pekerja yang Ditahan

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberi solusi konkret dalam persoalan penahanan ijazah pekerja yang diduga dilakukan oleh perusahaan di Kota Surabaya.

Pihaknya memastikan Pemprov Jatim akan menguruskan penerbitan ulang ijazah para pekerja yang ditahan. Khususnya untuk jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ditegaskannya, solusi ini menjadi wujud negara hadir di tengah persoalan dan polemik yang dihadapi masyarakat. Tak hanya itu, solusi ini sekaligus memberikan ketenangan pada para pekerja.

Terutama karena hingga sekarang mereka tidak dapat kepastian terkait keberadaan maupun kapan ijazah akan dikembalikan oleh perusahaan yang bersangkutan.

“Saya pastikan Pemprov Jawa Timur akan menuntaskan  permasalahan ini. Bahwa ijazah menjadi dokumen penting yang sesuai aturan hukum tidak boleh dilakukan penahanan termasuk oleh perusahaan tempat karyawan bekerja. Oleh karena itu Disnaker Jatim setelah koordinasi dengan posko pengaduan kota Surabaya akan memanggil pihak pelapor ke kantor Disnaker Jatim, Senin (21/4/25) untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan agar ijazah bisa kami proses penerbitannya,” tegas Khofifah, Minggu  (20/4).

“Oleh sebab itu, bagi pekerja yang telah melaporkan ijazahnya ditahan dan itu adalah ijazah SMA atau SMK,  Pemprov Jatim akan segera menguruskan untuk penerbitan ulang. Jika sekolahnya sudah tutup Dinas Pendidikan akan menerbitkan ulang asalkan datanya sudah masuk pada dapodik,” imbuhnya.

Berdasarkan data dari Pemkot Surabaya, total ada sebanyak 31 pekerja yang telah melaporkan kasus penahanan ijazah. Namun saat ini baru sekitar 11 pekerja yang data asal usul sekolahnya telah lengkap.

Karena itu, ia mengimbau bagi pekerja yang belum menyertakan data asal usul sekolah agar segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan melalui posko pengaduan yang telah didirikan oleh Pemkot Surabaya. Untuk kemudian datanya bisa dilanjutkan ke Pemprov Jatim yang akan meminta keterangan besok Senin (21/4) di kantor Disnaker Jatim.

“Termasuk jika ada masyarakat yang menghadapi kasus serupa bisa melaporkan juga. Karena ini menjadi masalah serius yang ingin kita atasi bersama,” tegasnya.

Meski begitu, Khofifah menegaskan, solusi penerbitan ulang ijazah ini tidak menghentikan proses hukum yang tengah berlangsung.

“Solusi ini tidak ada kaitannya dengan aparat penegak hukum. Jadi untuk hal yang terkait dengan aparat penegak hukum silakan dilanjutkan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, melakukan penahanan ijazah diketahui melanggar Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur No 8 Tahun 2016 Pasal 42. Dimana dalam aturan itu disebutkan bahwa pengusaha dilarang menyimpang dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan pekerjaan. Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda hingga Rp 50 juta.

Lebih lanjut Khofifah mengaku sudah melakukan pertemuan langsung dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal yang diduga melakukan penahanan ijazah pekerjanya.

“Kami bertemu langsung dengan pemilik perusahannya. Dan sudah kami tanya soal kasus penahanan ijazah tersebut. Dia mengaku tidak tahu soal penahanan ijazah karena yang melakukan proses rekrutmen dan seterusnya adalah HRD. Sedangkan HRD yang dimaksud katanya sudah resign. Artinya tidak diketahui ijazahnya saat ini posisinya di mana,” kata Khofifah.

“Oleh sebab itu kami tidak ingin hal ini menjadi keresahan yang berlarut. Maka solusi ini menjadi wujud negara hadir. Namun kami pastikan tidak menghentikan proses hukum yang berjalan,” pungkasnya.(Dwi Arifin)

Gubernur Khofifah Pastikan Dua Lokasi Sekolah Rakyat di Unesa Siap Beroperasi

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Rektor Unesa Prof Dr Nurhasan dan Kadispendik Jatim Aries Agung Paewai memberi keterangan pada awak media di Kampus Unesa Lidah Wetan, Surabaya, Jumat (18/4). (Foto: Dwi Arifin/kempalan.com).

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau lokasi calon Sekolah Rakyat (SR) yang berada di lingkungan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Kampus Lidah Wetan Surabaya, Jumat (18/4) sore.

Didampingi Rektor Unesa Prof. Dr. Nurhasan, Gubernur Khofifah meninjau dua lokasi sekaligus, yaitu Gedung Laboratorium Anti Doping sebagai calon Gedung SR dan Gedung Asrama Unesa Kampus Lidah Wetan sebagai Asrama siswa SR.

Rencananya, kedua gedung tersebut akan menjadi lokasi pelaksanaan Sekolah Rakyat untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di kawasan Kota Surabaya yang akan dimulai pada Juli 2025 mendatang.

Berbeda dengan calon Sekolah Rakyat di wilayah lain, Khofifah memastikan bahwa SR yang ada di Kampus Unesa ini telah siap menjadi Sekolah Rakyat Luar Biasa. Seluruh fasilitas baik untuk belajar mengajar hingga asrama telah didesain ramah disabilitas.

“Hari ini kita melihat bagaimana kesiapan Unesa dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat Luar Biasa. Nah di sini InsyaAllah siap untuk menerima peserta didik yang merupakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK),” ujar Khofifah.

Gubernur Khofifah didampingi Rektur Unesa Prof Dr.Nurhasan meninjau asrama yang akan dipergunakan untuk siswa Sekolah Rakyar.

Khofifah menambahkan, pemilihan Kampus Unesa sebagai salah satu lokasi calon Sekolah Rakyat merupakan upaya agar seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur nantinya memiliki Sekolah Rakyat tanpa terkecuali.

Hal ini, juga mengacu pada hasil pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI sebagai pengampu program, yang mana Kota Surabaya tercatat belum mengirimkan data lokasi calon Sekolah Rakyat.

“Fasilitasnya paling komplet dan komprehensif dimana ada klinik, sarana olahraga yang lengkap baik di dalam maupun luar asrama. Satu catatan pentingnya adalah di sini bisa menerima difabel,” ujar khofifah.

Selain itu, Khofifah menyampaikan kalau peserta didik SR nantinya dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di Unesa untuk mengembangkan talenta-talenta yang dimiliki. Mengingat, Unesa ialah Sport Science Nasional.

“Oleh sebab itu kami meminta kepada Pak Rektor agar asrama ini nantinya diajukan sebagai SR atas nama Kota Surabaya. Sehingga 38 Kab/Kota di Jatim InsyaAllah sekarang ini pada posisi siap untuk menyelenggarakan secara fisik,” tegasnya.

Tidak hanya kesiapan gedung beserta seluruh fasilitasnya, Khofifah juga menekankan pada kesiapan non fisik berupa konsep penyelenggaraan SR. Ia pun mengapresiasi konsep yang telah dibuat oleh Unesa yang mengedepankan proses pembentukan karakter melalui tiga tahap, yaitu input – proses – output.

“Secara konseptual sudah disiapkan oleh Unesa. Oleh sebab itu saya harap pada Rakor RPJMD tanggal 29 April  mendatang, Pak Rektor berkenan mempresentasikan konsep SR kepada bupati/wali kota dan stakeholder lainnya,” katanya.

Di sisi lain,  Khofifah juga menegaskan bahwa pihaknya terus proaktif terhadap semua proses pelaksanaan SR oleh pemerintah pusat. Salah satunya adalah dengan proaktif pada data keluarga yang berada di Desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Dari DTSEN kita mungkin 42 persen menyisir di Desil 1. Sehingga, ketika dari pusat nantinya menggunakan Desil 1 untuk perekrutan SR, Insya Allah kita ada dalam posisi siap menyelenggarakam SR di Juli mendatang,” ucapnya optimistis.

Di akhir, Khofifah menyebut pihaknya akan terus update terhadap guidance lanjutan dari pemerintah pusat, baik proses pembelajaran hingga rekrutmen tenaga pendidik dan asramanya.

“Pada dasarnya kita baru menyiapkan fisiknya saja. Yaitu gedung. Tapi terkait proses pembelajaran, rekruitmennya kita masih menunggu,” katanya.

Sementara itu, Rektor Unesa Prof. Dr. Nurhasan mengatakan bahwa Unesa sangat siap untuk turut menyukseskan Program Sekolah Rakyat oleh pemerintah pusat.

Ia mengatakan, Kampus Unesa memiliki keunggulan utamanya adalah ramah disabilitas, fasilitas olahraga dan seni budaya. Dan untuk asrama, Unesa telah menyiapkan asrama berkapasitas 150 orang sesuai jumlah siswa yang akan diterima pada angkatan pertama.

“Ketika nanti ditugasi pemerintah untuk sekolah rakyat terutama di level SMA maka tidak ada persoalan. Untuk angkatan pertama di Juli mendatang, Insya Allah Unesa sudah siap,” tegasnya.

Kesiapan ini diharapkannya bisa menjadi contoh bagi daerah lain sehingga bisa mempercepat pemutusan rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Turut hadir jajaran Wakil Rektor dan Civitas Unesa, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim Mohammad Yasin, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai, serta jajaran perangkat daerah terkait lainnya. (Dwi Arifin)

Pra Porprov IX Jatim 2025: 27 Tim Sepak Bola Putra Siap Berlaga, Ini Ketentuannya

SURABAYA-KEMPALAN :  Sebanyak 27 tim sepak bola putra dari kota dan kabupaten di Jawa Timur dipastikan ambil bagian dalam ajang Pra Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur 2025. Kepastian tersebut diumumkan dalam Manager Meeting yang digelar pada 15 April 2025 di Surabaya.

Dalam rapat tersebut, Asprov PSSI Jawa Timur bersama perwakilan daerah menyepakati sejumlah ketentuan umum dan teknis pelaksanaan kompetisi yang akan digelar pada 17–26 Mei 2025.

Peserta dan Syarat Pemain

Pra Porprov IX Jatim cabang olahraga sepak bola putra akan diikuti oleh 27 tim. Setiap tim diperbolehkan mendaftarkan maksimal 23 pemain dan 7 ofisial. Para pemain wajib berstatus amatir, dengan kelahiran antara 1 Januari 2005 hingga 31 Desember 2007.

Pemain yang pernah terdaftar dalam Elite Pro Academy (EPA) U-16 dan U-18 dalam dua tahun terakhir, serta pemain tim nasional kelompok umur, tidak diperkenankan mengikuti ajang ini. Semua pemain wajib memiliki E-KTP dan Kartu Keluarga.

Batas mutasi atau perpindahan pemain ditetapkan hingga 31 Desember 2024. Seluruh pendaftaran pemain dan ofisial harus dikirimkan melalui email ke pssi_jatim@yahoo.co.id paling lambat pada 25 April 2025.

Sistem dan Format Kompetisi

Sebanyak 27 tim akan dibagi ke dalam enam grup, terdiri dari tiga grup dengan empat tim dan tiga grup dengan lima tim. Sistem pertandingan menggunakan format setengah kompetisi.

Sebanyak 12 tim akan lolos ke putaran final Porprov IX Jatim 2025. Rinciannya, lima tim dari grup berisi empat tim (tiga juara grup dan dua runner-up terbaik) serta tujuh tim dari grup berisi lima tim (tiga juara, tiga runner-up, dan satu tim peringkat ketiga terbaik).

Penentuan peringkat akan mengacu pada perolehan poin, dengan sistem tiga poin untuk kemenangan, satu poin untuk hasil imbang, dan nol poin untuk kekalahan. Jika terdapat tim dengan poin yang sama, maka akan diberlakukan kriteria head-to-head, selisih gol, produktivitas gol, hingga poin fair play.

Kewajiban Tuan Rumah

Tim tuan rumah diwajibkan menyediakan stadion utama dan stadion pendamping, tempat technical meeting, serta menjamin keamanan dan kesehatan selama pertandingan. Selain itu, tuan rumah juga wajib menyediakan jaringan internet, petugas IT, serta rekaman pertandingan.

Biaya penginapan, konsumsi, dan transportasi lokal untuk perangkat pertandingan, panitia disiplin, serta koordinator wilayah ditanggung oleh tuan rumah. Sementara itu, biaya deklarasi perangkat pertandingan akan ditanggung oleh Asprov PSSI Jawa Timur.

Ponorogo Resmi Ikut Bertanding

Berdasarkan konfirmasi dari Askab PSSI Ponorogo dan KONI Kabupaten Ponorogo, tim sepak bola putra Kabupaten Ponorogo resmi akan mengikuti Pra Porprov IX Jatim 2025.

Ajang ini diharapkan menjadi wadah kompetitif untuk mencetak bibit-bibit unggul sepak bola Jawa Timur yang potensial melangkah ke level nasional.(Ambari Taufiq/Fasichullisan)

Pembagian Grup

ZONA 1

KAB. JEMBER

KAB. LUMAJANG

KAB. BONDOWOSO

KAB. BANYUWANGI

ZONA 2

KAB. PASURUAN

KAB. MOJOKERTO

KOTA PASURUAN

KAB PROBOLINGGO

ZONA 3

KAB. BANGKALAN

KAB. GRESIK

KOTA SURABAYA

KAB. PAMEKASAN

ZONA 4

KOTA BLITAR

KAB. BLITAR

KOTA KEDIRI

KOTA MOJOKERTO

ZONA 5

KAB. TRENGGALEK

KAB. KEDIRI

KAB. TULUNGAGUNG

KAB. MAGETAN

KAB JOMBANG

ZONA 6

KAB. TUBAN

KAB. LAMONGAN

KAB. BOJONEGORO

KAB. MADIUN

KAB PONOROGO

Terkait Kasus Penahanan Ijazah, Khofifah Tunggu Proses Update dari Polres Tanjung Perak

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memberi keterangan pada awak media, Jumat (18/4) sore. (Foto: Dwi Arifin/kempalan.com).

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akhirnya ikut mengomentari kasus penahanan ijazah oleh perusahaan UD Sentoso Seal yang terletak di kawasan pergudangan Margomulyo Surabaya.

Seperti diketahui, akibat kasus penahanan ini, 31 eks karyawan melaporkan perusahaan yang bersangkutan ke Polres Tanjung Perak didampingi langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Langkah ini  didukung oleh puluhan advokat dari berbagai lembaga hukum di Kota Surabaya. Bahkan, Eri Cahyadi memastikan akan mengawal kasus ini hingga yang bersalah terbukti bersalah.

Kepada awak media, Gubernur Khofifah mengaku sudah menghubungi pihak kepolisian dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Apalagi kasus penahanan ijazah ini sudah dibawa ke ranah hukum.

“Ya, saya sudah kontak Pak Eri, sudah melaporkan ke Polres Tanjung Perak. Karena gudang ini ada di Tanjung Perak. Kewenangannya ada di Polres Tanjung Perak,” kata Khofifah ketika ditemui Unesa Lidah Wetan, Surabaya, Jumat (18/4) sore.

Pada kesempatan tersebut Khofifah juga menjelaskan bahwa  Pemprov Jatim telah melakukan pengawasan melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans). Khususnya terkait kasus penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan.

Dia juga menyinggung terkait izin dari perusahaan yang melakukan penahanan ijazah. Pasalnya, di DPRD Surabaya terungkap jika UD Sentoso Seal ternyata tidak memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB).

“Jadi misalnya yang sekarang ini gudang itu rupanya terkonfirmasi tidak berizin. Hal-hal ini kan perizinannya di Surabaya. Tapi Pak Eri sudah terkonfirmasi. Itu sih, saat ini kita menunggu proses update dari Polres Tanjung Perak,” ujar Khofifah, mengakhiri. (Dwi Arifin)

Tumpengan Bareng Cipayung Plus, Khofifah Ajak Bersinergi Bangun Jatim

SURABAYA-KEMPALAN: Memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-65 organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar syukuran sederhana dengan mengundang Pimpinan Cipayung Plus serta Kader PMII se-Jatim di kediaman Jemursari Surabaya, Kamis (18/4) malam.

Dirangkai dengan khidmatnya tahlil dan Istighosah, acara syukuran organisasi pergerakan yang digeluti Gubernur Khofifah sejak muda itu diakhiri dengan pemotongan tumpeng.

Kepada para undangan yang hadir, secara khusus Khofifah berpesan agar mereka harus mampu menjadi referensi bagi anak-anak muda Indonesia untuk menjaga NKRI. Ia optimis Cipayung Plus dan Kader PMII se-Jatim dapat berkembang, berdampak, dan menginspirasi.

“Seluruh pergerakan yang dilakukan oleh Cipayung Plus ini adalah gerakan demokrasi yang harus tetap pada koridor menjaga keutuhan NKRI. Untuk itu mari bersatu padu bersinergi membangun Jawa Timur,” katanya.

“Bangunlah komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder sehingga terbangun sinergitas,” imbuhnya.

Dengan adanya sinergitas dan kolaborasi, peluang dalam membangun perekonomian di Jatim sangat tinggi. Karena dengan sinergi, stabilitas, dan kemanan wilayah dapat tercapai.

“Investor itu mau investasi, mereka melihat apakah negara ini, wilayah ini stabil tidak, aman tidak secara politik. Maka sinergi itu jadi kata kunci. Karena sinergi itu artinya membangun kesepahaman dalam perbedaan,” pungkasnya.

Khofifah menerangkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memberikan ruang untuk bisa membangun sinergitas. Sehingga, kader Cipayung Plus maupun PMII dapat berdiskusi dengan dinas terkait untuk menyusun program yang berseiring dengan kemaslahatan masyarakat Jatim.

“Saya sering menyampaikan, kalau ibu kota negara secara de jure pindah ke Kaltim, Insya Allah de facto-nya ada di Jatim. Maka kader-kader Cipayung Plus harus bisa manangkap peluang ini, kita bersatu padu, bersinergi bersama kita bangun Jawa Timur,” ucapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, keberadaan organisasi menjadi tempat mengasah kemampuan leadership atau kepemimpinan. Cipayung Plus, kata Khofifah, memberikan sumbangsih pengalaman berorganisasi dan berpolitik, hingga para kadernya pernah menduduki berbagai jabatan strategis di Pemerintahan. 

“Saya merasa bahwa Cipayung Plus  khususnya  PMII adalah tempat menggodok dan mengasah bagi saya, leadership itu terasah dengan dinamika yang luar biasa, karena saya Ketua cabang PMII perempuan pertama di Indonesia. Jadi dulu agak susah perempuan menjadi Ketua cabang, dan ini menurut saya mungkin trial pertama perempuan menjadi Ketua Cabang PMII di Surabaya,” katanya bernostalgia.

Di akhir ia juga berpesan agar dalam berdemokrasi, para kader organisaai mahasiswa harus mampu melihat wisdom setiap pemimpin. Salah satu yang patut menjadi rujukan adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

“Proses berdemokrasi membutuhkan wisdom. Kalau kita merasa paling benar sendiri, paling tahu, kita bisa hancur,” katanya

Sementara itu, Ketua Pimpinan Kordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur, Baijuri berharap, para kader PMII dapat meneladani jejak dan kiprah seorang Khofifah yang berhasil eksis dalam kepemimpinan nasional.

“Bu Khofifah ini adalah kader PMII perempuan pertama yang menjadi Gubernur. Ini harus menjadi contoh dan teladan kita. Untuk itu yang menjadi modal utama bagi kader kader PMII, terus bergerak, terus melatih mental, dan melatih kepemimpinan,” ucapnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu Ketua Pengurus Koordinator Cabang PMII Jatim Baijuri, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jatim Devi Kurniawan, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jatim Yusfan Firdaus, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jatim Hendra Prayogi, Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Jatim Noble Amrulloh, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jatim Edo Agasiswanto.

Selain itu juga hadir Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Komisariat Daerah 3 Jatim Popin Kurniawan, Sekretaris Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Jatim Gusti Ayu. (Dwi Arifin)

Penuhi Pasokan Kebutuhan Pokok, Surabaya Gandeng Blitar

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menerima kunjungan Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin di Ruang Kerja Walikota, Kamis (17/4).

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya terus berupaya menekan inflasi, salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah kerja sama dengan daerah penghasil komoditas seperti Blitar, khususnya untuk pasokan telur dan sayur.

Hal ini disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menerima kunjungan Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin di Ruang Kerja Walikota, Kamis (17/4).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan, Pemkot Surabaya melalui dinas terkait sedang melakukan pendataan menyeluruh terkait kebutuhan telur di berbagai sektor, mulai dari hotel, pasar, hingga rumah makan yang berada di Kota Pahlawan. Pendataan ini untuk mengetahui volume kebutuhan harian, serta harga yang sesuai dengan masyarakat.

“Jadi kami sudah melakukan kerja sama dengan Blitar, salah satunya adalah pemenuhan telur dan sayur. Tapi hari ini kita mendata semuanya yang ada di hotel, pasar, dan rumah makan terkait kebutuhannya. Sehingga kami akan langsung kerjasama dengan Blitar Raya, dengan itu akan dapat harga lebih bagus, lebih kompetitif karena langsung dari pedagangnya,” ujar Eri Cahyadi.

Eri Cahyadi menekankan bahwa kerja sama ini penting, mengingat Surabaya bukan merupakan daerah penghasil komoditas. Oleh karena itu, Ketua 

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu terus menguatkan kerja sama antar daerah.

“Karena Surabaya bukan penghasil tapi tempat pembeli, salah satu daerah penghasilnya di Blitar. Untuk itu, kami lakukan kerjasama,” jelasnya.

Selain sektor pangan, Eri Cahyadi menyebut bahwa potensi kerjasama juga mencakup sektor pariwisata. Surabaya dan Blitar merupakan dua kawasan yang memiliki jejak sejarah Presiden Republik Indonesia Ir Soekarno atau Bung Karno.

“Potensi ini yang bisa kami promosikan bersama. Kami akan sampaikan ke hotel-hotel mengenai sejarah itu begitu pula dengan Blitar, sehingga kerja sama tidak terbatas antar pemerintahan tapi juga wisatanya,” ungkapnya.

Eri Cahyadi menambahkan, Target penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Blitar akan dilakukan sekitar bulan Mei, tepatnya sebelum gelaran acara Munas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Surabaya.

“Ketika APEKSI berlangsung, kerja sama ini dapat menjadi salah satu contoh dan bukti nyata bahwa setiap daerah bisa saling bersinergi,” tandas Eri Cahyadi.

Sementara itu, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyambutbaik inisiatif kerja sama ini. Ia mengungkapkan potensi besar Blitar Raya dalam memasok kebutuhan telur, sayur hingga buah-buahan.

“Populasi ayam petelur di Blitar Raya bisa mencapai 200 ton per hari. Sehingga, potensi ini yang terus kita kembangkan untuk ditawarkan kepada daerah lain,” kata Syauqul Muhibbin.

Ia meyakini bahwa kerja sama antar daerah ini akan mempercepat pemenuhan kebutuhan masing-masing wilayah. 

“Jadi nanti pemenuhan kebutuhan masyarakat antara satu daerah dengan lainnya bisa lebih cepat,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Viral! Video Diduga Petugas Pemkot Surabaya Mencuri di Warung

Plt. Kepala Dinkominfo Kota Surabaya M. Fikser.

SURABAYA-KEMPALAN: Sebuah video viral beredar di media sosial memperlihatkan seorang pria paruh baya berseragam Satgas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) melakukan dugaan pencurian di sebuah warung, Kamis (17/4). Kejadian ini memicu spekulasi di masyarakat bahwa pelaku adalah petugas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya M. Fikser menegaskan bahwa seragam Satgas DPRKPCKTR yang terlihat dalam video adalah seragam lama dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP).

“DPRKPCKTR merupakan nama lama dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DPRKPP, dimana satgas tersebut telah tersebar ke DPRKPP, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pendidikan (Dispendik),” jelas Fikser, Jumat (18/4).

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya, Fikser menduga kuat bahwa seragam yang dikenakan oleh terduga pelaku adalah seragam lama yang sudah tidak dipergunakan atau bahkan dibuang, dan kemudian disalahgunakan untuk melakukan tindak kriminalitas.

“Hasil penelusuran oleh DPRKPP, Dinkes, Dispendik hingga Inspektorat Kota Surabaya tidak menemukan adanya personel dengan ciri-ciri seperti orang pada video dalam daftar pegawai PD Pemkot Surabaya,” tegas Fikser.

Lebih lanjut, pihaknya menyatakan telah menyerahkan kasus ini kepada pihak berwajib untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ia memastikan bahwa terduga pelaku bukanlah personel DPRKPP, yang merupakan nama saat ini dari DPRKPCKTR.

“Seragam yang digunakan orang pada video adalah seragam lama, besar kemungkinan pakaian tersebut sudah berpindah tangan atau dibuang. Kemungkinan lain, seragam lama tersebut dibuang dan disalahgunakan oleh terduga pelaku pencurian,” tandasnya.

Menyikapi kejadian ini, Fikser juga mengimbau kepada seluruh petugas atau satgas Pemkot Surabaya untuk lebih berhati-hati dalam menyimpan, menjemur, atau membuang pakaian seragam dari instansi manapun.

“Sebab, ketika diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seragam tersebut bisa disalahgunakan,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Pemkot Surabaya Selamatkan Ijazah Karyawan yang Ditahan Salon

Kepala Disnaker Kota Surabaya Achmad Zaini.

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak-hak pekerja di Kota Pahlawan dengan memfasilitasi pengembalian ijazah Oci Tartanti (22 tahun), seorang mantan karyawan salon yang sebelumnya ditahan oleh tempat kerjanya.

Penyerahan ijazah tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya Achmad Zaini pada Kamis (17/4).

Kasus ini bermula dari laporan Oci Tartanti melalui pesan langsung (Direct Message/DM) Instagram kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Laporan mengenai penahanan ijazahnya oleh sebuah salon kecantikan itu langsung direspon cepat oleh Disperinaker Kota Surabaya.

Kepala Disnaker Kota Surabaya Achmad Zaini mengungkapkan bahwa pihaknya segera menghubungi pihak salon dan melakukan negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Kami ke perusahaan dan melakukan negosiasi, perusahaan bersikap kooperatif. Ada beberapa hal yang didiskusikan bersama perusahaan dan Oci Tartanti sebagai pelapor,” ujar Zaini pada Jumat (18/4).

Zaini menjelaskan bahwa ijazah Oci ditahan lantaran yang bersangkutan masih memiliki tunggakan sebesar Rp 850 ribu dari total hutang Rp 1,3 juta. Setelah melalui mediasi dan Oci bersedia melunasi sisa tunggakan tersebut, pihak salon bersedia mengembalikan ijazahnya.

“Sisa tungakan sudah dibayar ke perusahaan dan ijazahnya dikembalikan. Perusahaan bukan menahan, tapi dia (pegawai) dilatih gratis oleh perusahaan. Dari tidak bisa jadi terampil, uang atau hutang itu sebagai imbalan,” terang Zaini.

Menyikapi kasus ini, Zaini mengimbau kepada perusahaan-perusahaan lain di Surabaya yang masih mempraktikkan penahanan ijazah atau dokumen penting karyawan untuk segera menyerahkannya kepada Pemkot Surabaya melalui posko pengaduan yang telah dibuka.

“Kami akan kooperatif terhadap perusahaan. Perusahaan boleh datang ke posko, karena di sana ada barcode nomor telepon saya, kepala bidang (kabid) untuk koordinasi. Kami tidak akan menyebut nama perusahaan dan silakan menyerahkan,” tegasnya.

Tiga posko pengaduan telah disediakan di lokasi strategis, yaitu Balai Kota Surabaya, Kantor Disperinaker Kota Surabaya, dan kantor pengacara Krisnu Wahyuono yang beroperasi setiap pukul 12.00 WIB.

Sementara itu, Oci Tartanti yang akrab disapa Cici menceritakan bahwa awalnya ia diminta membayar pinalti sebesar Rp 30 juta untuk mendapatkan kembali ijazahnya karena tidak menyelesaikan kontrak kerja selama tiga tahun dari tahun 2022-2025.

Ia memutuskan untuk keluar pada tahun 2023 karena hamil dan melahirkan. “Awalnya saya disuruh balik kerja lagi tapi tidak bisa sebab sudah ada anak. Terus saya resign kerja di Kediri. Perusahaan di Surabaya telepon bilang kalau saya memberikan ilmu dari salon Surabaya ke salon Kediri, katanya ada pinalti yang harus dibayarkan,” ungkap karyawan asal Nganjuk tersebut.

Atas bantuan cepat dan responsif dari Pemkot Surabaya, Cici menyampaikan rasa terima kasihnya karena dokumen pribadinya kini telah kembali dan dapat ia gunakan untuk mencari pekerjaan baru.

“Dari lapor melalui DM Instagram Pak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saya langsung diajak mengambil ijazah,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Analisis

Selamat Datang Kembali

Masuk untuk bergabung dalam diskusi

Buat Akun Baru

Daftar sekarang dan mulai berdiskusi

Kata sandi akan dikirim ke email Anda.