Penulis: News Kempalan

MALANG-KEMPALAN: Sosialisasi Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 untuk jenjang SMAN, SMKN, SLBN Provinsi Jawa Timur 2025/2026 terus dilakukan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Dalam Sosialisasi Gelombang V yang digelar di The Aliante Hotel, Kota Malang, Senin (21/4), Khofifah berpesan kepada 181 peserta terdiri dari kepala sekolah, kepala seksi, cabang dinas, dan operator sekolah agar menjaga pelaksanaan SPMB dengan integritas tinggi serta obyektif.

“Untuk menjaga kualitas pendidikan di Jatim, Saya minta jaga objektivitas jaga integritas, termasuk di entry point. Jangan menjadi setitik nila yang merusak susu sebelanga. Karena apa yang sudah panjenengan lakukan sangat luar biasa dengan melahirkan murid-murid terbaik. Jangan sampai setetes kesalahan merusak itu,” ujarnya.

Khofifah menjelaskan, untuk menguatkan komitmen ini, akan ada penandatanganan Pakta Integritas pada 2 Mei mendatang. Penandatanganan ini akan dilakukan oleh para kepala sekolah, kasi, operator, dan mereka yang terikat dengan SPMB dengan Kadisdik Jatim.

“Pakta integritas  ini harus mereka jadikan pegangan sebagai  pedoman untuk bisa memastikan bahwa SPMB 2025 ini dijaga dengan penuh integritas oleh semua tim,” katanya.

Hal itu, menurut Khofifah, demi menjaga nama baik dunia pendidikan Jawa Timur yang telah banyak menorehkan prestasi. Seperti tingkat penerimaan SNMPTN yang tertinggi di Indonesia selama lima tahun berturut-turut.

“Tadi Kepala Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Maria Veronica Irene Herdijono juga bilang kalau di Sistem Informasi Manajemen Talenta,  Jawa Timur nomor satu. Ini artinya bahwa prestasi pendidikan Jawa Timur luar biasa. Maka dengan ini kita harus menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Ke depan, Khofifah mengajak untuk memaksimalkan pengabdian kepada masyarakat. Guna mewujudkan generasi terbaik untuk Indonesia Emas 2045 yang diharapkannya dapat menjadi amal jariyah bagi mereka yang terlibat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timurp Aries Agung Paewai menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan dengan terbuka menjawab pertanyaan apapun yang dimiliki masyarakat seputar SPMB.

“Selain sosialisasi yang kita lakukan di lima gelombang, kami juga memiliki hotline yang bisa diakses 24 jam. Tapi lebih dari itu, Bu Gubernur berpesan untuk diadakan juga helpdesk yang membantu menjawab apapun pertanyaan dari masyarakat,” terangnya.

“Jadi pantang bagi kami untuk menutup diri terhadap berbagai pertanyaan. SPMB ini wajib kita laksanakan dengan penuh integritas dan semangat agar ini berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita kita bersama,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

BATU-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera (Putri Jawara) di Sekolah Alkitab Kota Batu, Senin (21/4).

Diserahkan tepat di peringatan Hari Kartini, program ini serupa kado bagi para perempuan tangguh tulang punggung keluarga demi meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat rentan di Jatim.

Dalam kesempatan ini, diserahkan bantuan KIP Putri Jawara kepada   120 penerima manfaat warga kota Batu, yang masing-masing menerima buku tabungan senilai Rp 3 juta. Bantuan ini disalurkan secara bertahap mulai minggu kedua bulan April hingga akhir Mei 2025.

“KIP Putri Jawara adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang belum terjangkau bantuan sosial. Bagaimana penguatan ekonomi perempuan tangguh sebagai kepala ekonomi keluarga. Mereka bukan tulang rusuk, mereka tulang punggung ekonomi keluarga,” ujar Khofifah.

“Total penerima KIP Putri Jawara akan menyasar 1.610 penerima manfaat di 15 kabupaten/kota di Jatim yang bekerja sama dengan dinas sosial setempat dan Bank Jatim dalam penyalurannya,” lanjutnya.

Adapun kabupaten/kota yang menjadi sasaran KIP Putri Jawara antara lain Kab. Bangkalan, Banyuwangi, Gresik, Jombang, Kediri, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Tulungagung, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya.

Ia pun menambahkan, program KIP Putri Jawara merupakan salah satu dari bentuk penyaluran KIP Jawara dengan empat kategori penerima manfaat. Antara lain, Putri Jawara, KPM Jawara, PPKS Jawara dan eks PPKS Jawara. Nantinya, masing-masing kelompok menerima bantuan modal usaha sebesar Rp 3 juta per orang.

Lebih lanjut, untuk masing-masing kategori penerima manfaat mempunyai kriteria yakni, Putri Jawara diperuntukkan bagi perempuan usia produktif yang memiliki embrio usaha atau keterampilan di bidang usaha ekonomi produktif, termasuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau sedang dalam tahap usulan.

Khusus penerima bantuan KIP Putri Jawara ini, kata Khofifah, merupakan perempuan tangguh yang berasal dari berbagai latar belakang kehidupan, antara lain driver ojek online, penyintas kekerasan, orang tua dengan anak stunting, dan korban perdagangan manusia.

“Mereka adalah perempuan yang telah memiliki usaha namun membutuhkan tambahan dukungan untuk memperkuat kemandirian ekonomi,” urainya.

Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, akan terus menyiapkan pendampingan usaha dan pelatihan kewirausahaan sederhana melalui dinas terkait. Hal ini dilakukan agar bantuan tidak hanya bersifat konsumtif, namun benar-benar mampu mengangkat taraf hidup keluarga miskin dan rentan secara jangka panjang.

Dengan diluncurkannya KIP Putri Jawara, Gubernur Khofifah menegaskan komitmennya dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berpihak kepada mereka yang kerap tercecer dalam bantuan arus utama.

“Lewat program KIP Putri Jawara, saya ingin memastikan semangat mewujudkan Jatim Sejahtera sebagai bagian dari Nawa Bhakti Satya. Melalui pemberdayaan sosial ekonomi yang inklusif bagi perempuan dan kelompok rentan,” katanya.

Kepada para ibu penerima manfaat, Gubernur Khofifah berharap agar apa yang diberikan pemerintah dapat langsung dirasakan oleh keluarga mereka. Ia juga menyampaikan agar bantuan yang diberikan digunakan dengan bijak dan untuk hal-hal yang produktif.

“Untuk ibu-ibu single mom, semoga kuat-kuat, sabar, dan mampu menjalankan tugas serta tanggung jawab dengan baik. Saya juga berdoa semoga anak-anak panjenengan bisa jadi Walikota, Kajari, Kapolres, dan posisi-posisi strategis lainnya. Sehat-sehat lahir batin semuanya,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Widiani mengatakan, KIP Putri Jawara menjadi kelompok terbesar dengan 1.610 penerima, diikuti oleh KPM Jawara sebanyak 700 orang, PPKS Jawara 578 orang dan eks PPKS Jawara 132 orang.

Setiap penerima manfaat akan mendapatkan bantuan senilai Rp 3 juta dalam bentuk dana tunai, yang disalurkan sejak 11 April hingga 19 Mei 2025.

“Total anggaran mencapai lebih dari Rp 9 miliar, dengan rincian Rp 4,8 miliar untuk KIP Putri Jawara, Rp 2,1 miliar untuk KIP KPM Jawara, dan Rp 1,7 miliar untuk KIP PPKS Jawara dan terakhir Rp 396 juta untuk KIP eks PPKS Jawara,” terang Novi.

Program ini tidak hanya berorientasi pada bantuan tunai, melainkan pada proses pemberdayaan sosial yang menyeluruh. Dengan demikian, untuk memastikan efektivitas program, Dinsos Jatim mengerahkan 61 pendamping di seluruh wilayah. Pembagian bantuan juga akan dibantu oleh pilar sosial Jawa Timur yang terdiri dari SDM PKH Plus, pendamping disabilitas, TKSK, dan Tagana.

“Para pendamping ini bertugas melakukan verifikasi dan validasi data, memberikan edukasi dan sosialisasi, serta mengawal proses pemanfaatan bantuan hingga benar-benar menghasilkan dampak,” tutupnya.

Acara ini berjalan semarak dengan lantunan lagu “Ibu Kita Kartini” yang dikumandangkan oleh para penerima manfaat. Tak hanya itu, Gubernur Khofifah mengundang dua orang penerima bernama Kartini yang lahir tepat pada Hari Kartini tanggal 21 April. Untuk keduanya, ia menambahkan Rp 1 juta sebagai hadiah. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Setelah polemik penahanan ijazah eks karyawan, kini perhatian publik kembali tertuju pada CV Sentoso Seal yang berlokasi di kawasan Margomulyo, Surabaya. Perusahaan tersebut diduga belum mengantongi Tanda Daftar Gudang (TDG) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, M. Fikser mengungkapkan bahwa permasalahan ini menjadi perhatian serius Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Karena itu, wali kota meminta Perangkat Daerah (PD) terkait berkoordinasi untuk menuntaskan persoalan tersebut.

“Selain itu, Pak Wali Kota Eri juga meminta Satpol PP bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) serta Perangkat Daerah (PD) terkait untuk melakukan pengecekan persyaratan izin perusahaan,” kata M Fikser, Senin (21/4).

Berdasarkan hasil penelusuran Satpol PP bersama Dinkopdag dan PD terkait di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Fikser menyebutkan bahwa tidak ditemukan dokumen TDG atas nama CV Sentoso Seal di alamat tersebut.

“Hasil penelusuran perangkat daerah terkait Pemkot Surabaya menyatakan bahwa CV Sentoso Seal tidak memiliki izin Tanda Daftar Gudang di Margomulyo. Padahal, TDG ini wajib dimiliki sesuai ketentuan Kementerian Perdagangan (Kemendag),” ujar Fikser.

Fikser menegaskan bahwa kewajiban memiliki TDG telah diatur dalam Permendag Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang. Dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa setiap pemilik gudang wajib memiliki TDG.

Dalam Pasal 4 ayat 1 Permendag menyatakan, bahwa penerbitan TDG merupakan kewenangan dari Menteri Perdagangan. Sementara pada Pasal 5 diterangkan bahwa Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan atau Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Dari data yang kami temukan, CV Sentoso Seal hanya memiliki Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) tahun 2012 dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2013. Namun tidak ditemukan data Nomor Induk Berusaha (NIB) dan TDG di Sistem OSS untuk gudang di JI Margomulyo Industri Nomor II/32  (alamat lama JI. Margomulyo Industri II H/14),” jelasnya.

Fikser menambahkan bahwa keberadaan TDG harus diperbarui setiap lima tahun sekali apabila kegiatan pergudangan masih berlangsung. Ketentuan ini juga tercantum dalam Pasal 7 Permendag tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.

“Apabila melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2), maka pemilik gudang dapat dikenai sanksi berupa penutupan gudang atau denda, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Terkait hal ini, Fikser menyatakan bahwa Pemkot Surabaya akan mengambil langkah lanjutan. Dinkopdag Surabaya bersama PD terkait berencana melakukan konsultasi langsung dengan (Kemendag), Senin (21/4), untuk memperjelas kewenangan sanksi atau penindakan.

“Kami ingin memastikan, siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau menutup gudang tersebut. Apakah dari pihak kementerian, pemerintah provinsi, atau pemerintah kota,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Memperingati Hari Kartini tahun ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani semangat juang RA Kartini dalam konteks kekinian. Ia menekankan pentingnya peran perempuan sebagai garda rumah tangga dan kekuatan sosial di tengah dunia yang terus dilanda ketidakpastian akibat konflik global, perang dagang, serta krisis ekonomi dan pangan.

“Perempuan hari ini bukan hanya simbol emansipasi, tetapi juga aktor utama dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan psikologis keluarga. Mereka adalah pilar ketangguhan bangsa yang dimulai dari rumah,” ujar Khofifah di Kota Surabaya, Senin (21/4).

Menurut Khofifah, perempuan, khususnya para ibu, memainkan peran kunci sebagai manajer ekonomi keluarga. Di tengah ketidakpastian global, mereka cermat menyusun strategi pengeluaran rumah tangga, mencari tambahan penghasilan, bahkan membuka usaha mikro dari dapur sendiri.

“Perempuan membuktikan bahwa kemandirian dan kreativitas bisa tumbuh dalam keterbatasan,” katanya.

Tak hanya itu, Khofifah menyebut perempuan juga menjadi penopang utama dalam ketahanan pangan keluarga, mulai dari mengelola konsumsi rumah tangga, menanam sayur di pekarangan, hingga mempraktikkan gaya hidup hemat energi. Dalam situasi sulit, peran ini menjadi sangat strategis bagi keberlangsungan keluarga.

“Lebih dari itu, perempuan juga berperan sebagai pelindung emosional dan pendidik nilai-nilai kehidupan bagi anak-anak. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka hadir sebagai penenang, penyemangat, sekaligus pendidik yang mengajarkan ketangguhan sejak dini,” ujar Khofifah.

Sebagai garda informasi di era digital, perempuan juga memiliki peran besar dalam membentuk literasi keluarga. Mereka menyaring informasi, membimbing anak-anak menghadapi dunia maya, serta menjaga agar keluarga tidak terjebak dalam disinformasi atau budaya instan.

“Kecakapan perempuan hari ini adalah gabungan antara kearifan lokal dan kecanggihan digital,” tambahnya.

Khofifah juga menyoroti kiprah perempuan dalam membangun solidaritas sosial berbasis komunitas.

“Di Jawa Timur, banyak gerakan perempuan yang terlibat dalam kegiatan sosial, politik, koperasi, hingga urusan bencana. Ini menunjukkan bahwa kekuatan perempuan tidak hanya di dalam rumah, tetapi juga di ruang publik,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peran tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan, akses pembiayaan UMKM, pendampingan digital, hingga perlindungan sosial bagi ibu dan anak.

“Semangat Kartini adalah semangat untuk bangkit, berdikari, dan tidak menyerah pada zaman. Dalam setiap krisis, perempuan Indonesia, selalu menemukan jalan untuk tetap kuat, berdaya, dan bermanfaat bagi sekitarnya,” pungkas Khofifah. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya mencatatkan kesuksesan dalam penyelenggaraan turnamen Kompetisi Sepak Bola Bangga Merah Putih (Barati) Cup Internasional 2025. Perayaan atas keberhasilan tersebut digelar dalam acara closing ceremony yang meriah di Stadion Gelora 10 Nopember (GION) Surabaya, Minggu (20/4) malam.

Ajang kompetisi sepak bola bergengsi tingkat internasional ini telah menobatkan tiga tim terbaik dari masing-masing kelompok usia. Assa Pro Soccer School tampil sebagai juara pertama untuk kategori usia 13 tahun, disusul Papua FA yang meraih gelar juara di kelompok usia 14 tahun, dan klub asal Spanyol, Rayo Vallecano, yang berhasil menduduki posisi puncak untuk kelompok usia 15 tahun.

Dalam sambutannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam menyukseskan perhelatan internasional di Kota Pahlawan ini.

“Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, pelatih, ofisial, panitia, relawan, dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam menyukseskan event internasional ini,” kata Ikhsan.

Menurutnya, kompetisi kali ini terasa istimewa karena seluruh atlet menunjukkan tingkat sportivitas dan semangat juang yang tinggi selama pertandingan. Baginya, setiap peserta yang terlibat layak disebut sebagai pemenang karena telah berjuang dan menampilkan bakat terbaiknya.

“Kalian semua adalah pemenang, sebab lebih dari sekadar hasil akhir, kalian telah membawa semangat persatuan, kebanggaan terhadap bangsa, serta membangun jembatan persahabatan antarnegara,” terang Ikhsan.

Secara khusus, Ikhsan juga menyampaikan ucapan selamat kepada para juara. Ia berharap, kemenangan yang diraih dapat menjadi pendorong semangat untuk terus berkembang dan mengharumkan nama bangsa di kancah yang lebih tinggi.

“Bagi yang belum meraih hasil terbaik, jangan berkecil hati. Setiap pertandingan adalah bagian dari proses menuju kematangan, dan setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan besar kalian,” pesannya.

Sebagai tuan rumah, Pemkot Surabaya merasa bangga dapat menyambut kedatangan para peserta dari berbagai negara. Keberhasilan penyelenggaraan event ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa Kota Surabaya memiliki kapasitas untuk menggelar acara berkelas internasional.

“Tentunya kami siap mendukung pelaksanaan Barati Cup Internasional untuk tahun-tahun mendatang. Semoga kebersamaan yang terjalin selama event ini meninggalkan kesan yang hangat, membekas dalam ingatan, dan memberikan inspirasi bagi kita semua,” ungkap Ikhsan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya Hidayat Syah menekankan,  event ini menjadi wadah yang efektif bagi anak-anak muda untuk mengembangkan potensi sepak bola mereka. Meskipun masih dalam usia remaja, lanjut Hidayat, para atlet mampu memperlihatkan tingkat sportivitas yang tinggi selama pertandingan berlangsung.

“Alhamdulillah, anak-anak ini sangat tertib dalam menjaga sportivitas dan semangat mereka sangat tinggi. Terlebih, mayoritas tim yang berhasil melaju ke babak final adalah tim-tim dari Indonesia,” jelas Hidayat.

Hidayat Syah juga menegaskan bahwa turnamen ini membuktikan bahwa kemampuan para atlet muda Indonesia tidak kalah saing dengan pemain dari negara lain. Berkaitan dengan potensi gelaran berikutnya, ia menyampaikan adanya kemungkinan untuk kembali diadakan di Kota Surabaya.

“Sudah ada kesepakatan dengan pihak panitia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk menggelar acara serupa dengan skala yang lebih besar di masa depan,” imbuhnya.

CEO Barati Mendunia Krisna W. Marsis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada Pemkot Surabaya atas dukungan penuh yang diberikan hingga suksesnya Barati Cup Internasional 2025.

“Berkat dukungan solid dari teman-teman dan Pemerintah Kota Surabaya, kita berhasil mencatatkan sejarah dengan menggelar turnamen internasional pertama yang diikuti oleh 7 negara dengan total 120 tim,” ujarnya.

Terakhir, Krisna berharap agar event internasional ini menjadi langkah awal yang berkelanjutan bagi Surabaya untuk terus menyelenggarakan ajang olahraga bergengsi lainnya, sekaligus menjadi platform pembinaan atlet-atlet muda Indonesia agar dapat berprestasi di kancah dunia.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga di tahun mendatang, kita dapat kembali mencetak sejarah dengan mengundang lebih banyak lagi tim sepak bola dari berbagai penjuru dunia, pungkasnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Southeast Asian Ministers of Education Organization Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP) dan rencana kerja tahunan (RKT) serta UNICEF Child Friendly Cities Initiative (CFCI),  (22/4) mendatang. MoU ini, menjadi momentum penting dalam upaya Kota Surabaya memperkuat program perlindungan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara holistik. 

Rencananya, dalam penandatangan MoU tersebut bersamaan dengan peluncuran berbagai program inovatif. Yang pertama, yakni program “7++ Kebiasaan Anak Indonesia Hebat”, dalam program ini terdapat 2 karakter khas Surabaya, yaitu Berani dan Gotong Royong beserta dengan aplikasi monitoringnya. 

Sedangkan yang kedua, yaitu program Kenali dan Deteksi Tumbuh Kembang Secara Dini (Kenari). Ketiga, ada peluncuran buku perlindungan anak “Amira dan Gadget” yang diterbitkan oleh Bunda PAUD atau Puspa Srikandi Kota Surabaya. Sedangkan yang keempat adalah, program “Rumah Perubahan” untuk anak dengan permasalahan sosial. 

Eri Cahyadi mengatakan, adanya kerja sama atau MoU ini, menjadikan Kota Pahlawan rumah terbaik untuk anak-anak. Tidak hanya itu, adanya program ini bisa juga dijadikan sebagai penunjang tumbuh dan perkembangan anak ke depannya.

“Sebagai wali kota, saya bertekad menjadikan Surabaya sebagai rumah terbaik bagi anak-anak. Sebagai orang tua, saya memahami bahwa tidak ada yang lebih berharga dari masa depan anak-anak kita. Kemitraan strategis ini akan memperkuat upaya kita dalam memberikan pendidikan dan perlindungan terbaik bagi generasi penerus Kota Surabaya.” kata Eri Cahyadi, Minggu, (20/4).

Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini menyebutkan bahwa program CFCI UNICEF di Surabaya akan difokuskan di lima area prioritas. Diantaranya adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak. 

Selain itu, juga untuk penguatan partisipasi anak dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan. Tidak hanya itu, pemkot juga memprioritaskan untuk peningkatan kapasitas dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. 

Selanjutnya, pemkot memprioritaskan program CFCI UNICEF ini untuk peningkatan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap hak-hak anak. Yang terakhir, yakni untuk peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data terkait situasi anak di Kota Surabaya. 

“Sementara itu, kolaborasi dengan SEAMEO CECCEP akan berfokus pada peningkatan kapasitas pendidik anak usia dini dan orang tua, melalui implementasi Modul Gembira yang dirancang untuk memfasilitasi transisi yang mulus dari pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar,” sebutnya. 

Sementara itu, Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani menyampaikan pentingnya melakukan pencegahan dini dalam perlindungan terhadap anak. Rini berharap, adanya program “7++ Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” ini bisa berkontribusi serta mendukung pengembangan karakter anak di Kota Surabaya ke depannya. 

“Dengan menambahkan nilai keberanian dan gotong royong pada kerangka nasional, maka kami menanamkan semangat khas Kota Surabaya pada anak-anak. Adanya buku ‘Amira dan Gadget’ ini diharapkan bisa menjadi cara untuk melindungi anak-anak kita di era digital,” harapnya.

Kerja sama antara Pemkot Surabaya dengan SEAMEO CECCEP dan CFCI UNICEF ini, menuai respon positif dari Direktur PAUD Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nia Nurhasanah. Menurut Nia, implementasi program prioritas nasional untuk pendidikan anak usia dini yang dilakukan Kota Surabaya patut dicontoh. 

“Penambahan nilai-nilai lokal dan sistem pemantauan digital meningkatkan program-program ini dan menciptakan model yang dapat dipelajari oleh kota lain,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya mendorong penyelesaian konflik antara penghuni dan pihak pengelola Apartemen Bale Hinggil. Terbaru, ratusan penghuni apartemen tersebut dikabarkan mengalami pemutusan fasilitas kebutuhan dasar berupa aliran listrik dan air.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa pemutusan fasilitas dasar tidak dibenarkan dalam situasi apapun.

“Bale Hinggil itu sudah saya sampaikan, yang namanya fasilitas dasar tidak boleh dimatikan. Ada kabar fasilitas dasar mati, makanya saya sampaikan bahwa fasilitas dasar tidak boleh dimatikan,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi, Sabtu (19/4).

Namun demikian, Eri menjelaskan bahwa perbedaan yang berkaitan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) memiliki ranah hukum tersendiri yang tidak bisa diselesaikan oleh Pemkot Surabaya.

“Tapi kalau terkait perbedaan dengan PPJB, PPJB di dalamnya ada beda-beda, maka tidak bisa kami menyelesaikan, tapi harus diselesaikan secara hukum. Karena itu kasus ini sudah saya minta pendampingan kejaksaan tinggi,” jelasnya.

Menurutnya, penyelesaian konflik PPJB harus dilakukan melalui Kejaksaan Tinggi karena menyangkut aspek legal antara dua pihak.

“Sehingga perbedaan yang ada PPJB itu diselesaikan di kejaksaan tinggi, karena kalau PPJB mengikat kedua belah pihak, itu sudah masuk hukum,” imbuhnya.

Namun, Wali Kota Eri menegaskan jika fasilitas dasar sampai dimatikan, maka hal tersebut menjadi ranah Pemkot Surabaya karena berkaitan dengan regulasi yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 19 Tahun 2023.

“Tetapi kalau fasilitas dasar dimatikan, berhadapan dengan pemkot, karena itu terkait dengan Perwali Surabaya,” tegas Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini.

Sebelumnya, Senin (16/12), Wali Kota Eri sempat turun langsung untuk melakukan mediasi antara penghuni dan pengelola Apartemen Bale Hinggil. Mediasi tersebut menindaklanjuti konflik yang mencuat, antara lain mengenai akses lift, tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta biaya service charge.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Eri telah menyampaikan bahwa apabila terjadi perselisihan terkait masalah hukum, Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (PPPSRS), maupun persoalan lainnya, fasilitas umum yang berkaitan dengan kebutuhan dasar di hunian vertikal tetap harus berfungsi seperti biasa. (Dwi Arifin)