Pesta Pora Yang Sudah Terlalu Lama (Bag-2)

Penundaan ekspor listrik hijau bukan kegagalan. Itu adalah negosiasi yang sedang berjalan. Yang kali ini – baru untuk pertama kalinya dalam sejarah hubungan energi kedua negara – Indonesia yang menentukan syaratnya.

Oleh: Agus M Maksum

KEMPALAN: Satu angka yang menjelaskan mengapa Singapura tidak bisa tidur nyenyak setiap kali Jakarta bicara soal energi.

Ketika Indonesia akhirnya sadar bahwa pipa gas dan kabel listrik yang di dalamnya mengalir ke utara adalah kartu truf yang selama puluhan tahun dibiarkan tergenggam orang lain

Listrik Singapura – Hidup di Atas Kabel Orang Lain Sembilan Puluh Lima Persen (95%)

Saya ingin mengajak Anda membayangkan sebuah skenario.

Bayangkan kota terkaya di Asia Tenggara. Gedung-gedung pencakar langit yang menyala sepanjang malam. Pusat keuangan yang memproses triliunan dolar setiap detik. Server-server raksasa milik Google, Amazon, Microsoft yang berdengung tanpa henti. Hotel-hotel bintang lima yang AC-nya tidak pernah mati. MRT yang beroperasi dari subuh hingga lewat tengah malam.

Kemudian – tiba-tiba – kerannya ditutup.

Bukan keran air. Keran gas. Dari bawah laut. Dari perut Sumatera dan Natuna. Dari pipa yang selama puluhan tahun mengalir diam-diam ke arah utara.

Apa yang terjadi dengan kota itu?

Jawabannya bukan spekulasi. Jawabannya ada dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah Singapura sendiri – yang kalau dibaca dengan teliti, isinya lebih jujur dari yang kita bayangkan.

Sembilan Puluh Lima Persen

Angka ini perlu diulang terus sampai kita benar-benar memahaminya. Pada tahun 2024, Singapura itu mengandalkan gas alam sekitar 95 persen untuk pembangkitan listriknya.

Bukan 50 persen. Bukan 70 persen. Sembilan puluh lima persen. Dan gas itu dari mana?

Dari total 12,3 miliar meter kubik gas alam yang dikonsumsi Singapura setiap tahunnya, sekitar 6 miliar meter kubik diimpor melalui pipa – dari Indonesia dan Malaysia. Sisanya dari LNG yang diimpor dari berbagai penjuru dunia.

Artinya, hampir separuh bahan bakar yang menyalakan seluruh Singapura –  semua gedung, semua server, semua lampu, semua AC – mengalir melalui pipa bawah laut dari bumi Indonesia dan Malaysia.

Ini bukan dependensi kecil-kecilan. Ini ketergantungan eksistensial.

Peta Kabel yang Tidak Pernah Dipajang di Museum

Ada dua pipa utama yang menjadi nadi energi Singapura dari Indonesia.

Pertama, pipa dari Lapangan Suban di Sumatera Selatan – mengalir ratusan kilometer ke bawah laut, masuk ke sistem pembangkit Singapura.

Kedua, pipa dari Lapangan Natuna – ladang gas raksasa di tengah Laut China Selatan, yang gasnya juga sebagian dialirkan ke Singapura.

Enam kontrak gas antara Singapura dengan Indonesia dan Malaysia tersebut dijadwalkan berakhir antara 2028 dan 2029, tanpa jaminan perpanjangan.

Pemerintah Singapura sangat sadar akan kerentanan ini. Tapi selama puluhan tahun, selama kontrak terus diperpanjang, selama harganya murah, apalagi pasokannya lancar – tidak ada urgensi untuk berubah.

Sampai Indonesia mulai serius mengatakan: tidak.

Industri Apa yang Bergantung pada Listrik Itu?

Sebelum bicara dampak, mari kita petakan dulu siapa saja yang “makan” dari listrik yang sumbernya adalah gas Indonesia.

Pertama: Data Center.

Di Singapura, 7 persen dari total konsumsi listrik nasional mengalir ke data center – dan angka ini diproyeksikan naik menjadi 12 persen pada 2030.

Tujuh persen mungkin terdengar kecil. Tapi dalam konteks konsumsi listrik Singapura yang mencapai 58 terawatt jam setahun – itu artinya data center saja telah mengonsumsi lebih dari 4 terawatt jam per tahun. Setara dengan kebutuhan listrik jutaan rumah tangga.

Singapura kini menjadi tuan rumah lebih dari 100 data center, 1.195 penyedia layanan cloud, dan 22 jaringan koneksi internet – menjadikannya hub digital terbesar di Asia Tenggara.

Google ada di sini. Amazon Web Services ada di sini. Microsoft Azure ada di sini. Meta ada di sini. Semuanya membutuhkan listrik yang tidak pernah boleh padam, 24 jam sehari, 365 hari setahun.

Kedua: Sektor Keuangan dan Perbankan.

Sektor keuangan dan asuransi menyumbang 14,3 persen dari total GDP Singapura yang mencapai 731,4 miliar dolar Singapura pada 2024.

Bank-bank terbesar dunia beroperasi dari sini. DBS, OCBC, UOB – bank-bank regional raksasa. Citibank, JPMorgan, HSBC, Goldman Sachs  – semua punya kantor regional di sini.

Transaksi derivatif senilai miliaran dolar diproses setiap menit. Semua butuh listrik. Semua butuh server. Semua butuh pendingin.

Ketiga: Industri dan Komersial.

Data EMA Singapura 2024 menunjukkan: sektor komersial dan jasa mengonsumsi 23 terawatt jam atau 40,2 persen dari total listrik nasional. Sektor industri menyusul dengan 23 terawatt jam atau 39,4 persen. Rumah tangga hanya 14,6 persen.

Artinya, lebih dari 80 persen listrik Singapura habis untuk bisnis saja – bukan untuk rumah tinggal. Hotel-hotel Orchard Road. Mal-mal Marina Bay. Gedung-gedung perkantoran di CBD. Kilang-kilang minyak di Jurong Island.

Semuanya hidup dari listrik yang – di hulunya – bersumber dari gas yang telah dipompa dari perut bumi Indonesia.

Ketika Keran Mulai Dikurangi

Perubahan tidak terjadi mendadak. Tapi tanda-tandanya sudah lama ada. Pada 2023, penurunan pasokan gas dari Indonesia menyebabkan impor gas pipa Singapura anjlok 20 persen.

Kontrak gas Indonesia yang berakhir tahun itu diperpanjang dengan volume yang jauh lebih kecil, mengguncang pasokan Singapura dan memaksanya semakin bergantung pada LNG.

Dan, pada September 2025, terjadi momen yang sangat jarang: seorang anggota parlemen Singapura mengajukan pertanyaan resmi kepada Wakil Perdana Menteri soal dampak “rekalibrasi perdagangan LNG Indonesia”.

Jawaban Wakil PM Gan Kim Yong sangat terbuka dan jujur. Ia mengakui: “Indonesia adalah salah satu sumber utama impor gas alam Singapura. Kontrak kami dengan Indonesia berakhir pada akhir 2028. Permintaan gas domestik Indonesia juga terus tumbuh. Ini mungkin mempengaruhi seberapa banyak gas yang bisa terus diekspor Indonesia ke negara lain.”

Kalimat yang diucapkan dengan tenang di parlemen Singapura itu. Tapi bagi siapa saja yang memahami konteks energinya – itu adalah pengakuan terkait kerentanan yang sangat serius.

Drama Listrik Hijau: Dari MoU Bersejarah ke “Belum Ada Kesepakatan”

Inilah bagian yang paling dramatis dari cerita ini.

Kita sudah tahu dari seri sebelumnya: pada 13 Juni 2025, Indonesia dan Singapura menandatangani MoU bersejarah – ekspor listrik hijau 3,4 gigawatt senilai 30 hingga 50 miliar dolar AS. MoU itu ditandatangani dengan penuh seremonial. Difoto bersama. Dirilis ke media.

Lalu apa yang terjadi? Proyek-proyek itu terhenti. Hampir tidak bergerak.

Seorang analis energi berkata terus terang: “Kalau mereka ingin memenuhi target pengiriman pertama pada 2028, konstruksi besar-besaran seharusnya sudah dimulai sekarang, pada 2026. Bagaimana bisa memulai jika pembiayaan eksternal tidak bisa diamankan?”

Dan lebih mengejutkan lagi: Plt Dirjen Ketenagalistrikan ESDM Tri Winarno menjawab pertanyaan media dengan kalimat singkat: “Sampai sekarang belum ada kesepakatan soal manfaat apa yang kami dapatkan kalau kami mengekspor listrik ke Singapura.”

Belum ada kesepakatan. Setelah MoU ditandatangani. Setelah foto bersama. Setelah konferensi pers.

Ada dua akar masalahnya.

Pertama, soal izin ekspor yang hanya berlaku 5 tahun. Batas waktu izin ekspor lima tahun membuat proyek-proyek ini tidak menarik bagi pembiayaan bank. “Sulit mengamankan pendanaan jangka panjang ketika tinjauan lisensi terjadi setiap lima tahun, sementara siklus hidup infrastruktur energi biasanya 20 hingga 25 tahun,” kata seorang analis.

Investasi triliunan rupiah untuk membangun PLTS dan kabel bawah laut, tapi izin ekspornya hanya lima tahun? Bank mana yang mau membiayai itu?

Kedua, masalah yang lebih mendasar. Indonesia masih bertanya: apa yang kita dapat?

Ekspor listrik bersih 3 gigawatt dari Indonesia ke Singapura dipastikan tidak bisa dilakukan tahun 2026 ini. Infrastruktur transmisi yang diperlukan masih dalam tahap pembangunan, butuh setidaknya 1 hingga 1,5 tahun lagi untuk bisa beroperasi.

Dan di balik alasan teknis itu, ada negosiasi substansial yang belum selesai. Indonesia ingin investasi industri, kawasan industri hijau, dan juga transfer teknologi – bukan sekadar menjadi pemasok listrik murah bagi data center Singapura. Indonesia mulai naik level dalam bernegoisasi dengan Singapura

Skenario yang Tidak Ada di Brosur Pariwisata Singapura

Sekarang izinkan saya melakukan sesuatu yang jarang dilakukan media arus utama: membayangkan skenario paling ekstrem.

Apa yang terjadi kalau Indonesia benar-benar menghentikan semua pasokan energi ke Singapura?

Gas pipa dihentikan. Kontrak baru tidak diperpanjang. Listrik hijau tidak dieksekusi.

Kita tidak perlu berspekulasi – karena Singapura sendiri sudah mengakuinya dalam dokumen resmi. Pemerintah Singapura secara eksplisit menyatakan: “Singapura membangkitkan sekitar 95 persen listriknya menggunakan gas alam. Gas diimpor melalui pipa dari Malaysia dan Indonesia, serta dari sumber global dalam bentuk LNG. Ini berarti pasokan energi kami sangat terkait dengan pasar bahan bakar global. Gangguan berkepanjangan pada pasokan bahan bakar global akan mempengaruhi ketersediaan bahan bakar dan menciptakan ketidakpastian yang lebih besar.”

Bahkan gangguan kecil pun sudah terbukti serius. Ketika terjadi gangguan gas di masa lalu, misalnya, dua pertiga dari 5.000 megawatt kapasitas pembangkit Singapura yang bergantung pada gas langsung terancam.

Otoritas energi Singapura sampai membuat rencana darurat khusus, termasuk menghubungkan dua pipa gas Indonesia agar bisa saling menopang jika salah satu bermasalah.

Tanpa gas Indonesia, dalam hitungan jam:

🔴 Data center mulai beralih ke generator darurat – yang kapasitasnya terbatas

🔴 Sistem keuangan berpotensi terganggu – transaksi melambat atau terhenti

🔴 MRT mengandalkan sistem cadangan

🔴 Rumah sakit berjalan dengan daya darurat

🔴 Hotel dan gedung komersial mulai pemadaman bergilir

Dan itu semua tanpa menghitung dampak seccara psikologis terhadap pasar keuangan. Ketika kepastian pasokan energi terancam, modal akan kabur jauh lebih cepat dari listrik yang padam.

Ini bukan ancaman. Ini adalah aritmatika energi yang sudah lama dipahami Singapura – dan itulah mengapa mereka selama puluhan tahun menjaga hubungan energi dengan Indonesia tetap berjalan mulus, dengan harga yang menguntungkan mereka.

Gasco: Pengakuan Diam-Diam Atas Kelemahan

Ada satu tanda paling jelas dari betapa seriusnya Singapura memandang ancaman ini.

Pada 2025, Singapura mendirikan GasCo – sebuah badan negara baru yang bertugas memusatkan pengadaan dan pasokan gas alam untuk sektor ketenagalistrikan Singapura.

Sebelumnya, setiap perusahaan pembangkit listrik membeli gas sendiri-sendiri. Tidak terkoordinasi. Tidak punya daya tawar kolektif. Sangat rentan kalau ada satu kontrak yang bermasalah.

Wood Mackenzie menyebut model pengadaan gas yang terdesentralisasi itu sebagai “ancaman nyata terhadap keamanan energi Singapura, terutama di saat volatilitas pasar”.

GasCo adalah respons atas kerentanan itu. Tapi mendirikan lembaga baru tidak serta-merta menyelesaikan masalah mendasarnya: Singapura tetap tidak punya gas sendiri.

Apa Artinya Semua Ini?

Saya tidak mau mengakhiri tulisan ini dengan triumfalisme murahan – seolah-olah Indonesia sekarang punya “senjata” untuk mengancam Singapura.

Bukan itu point-nya.

Pointnya adalah: hubungan energi ini seharusnya selalu menjadi hubungan yang seimbang. Indonesia memberi, Singapura membayar dengan harga yang adil dan memberi manfaat nyata bagi Indonesia – bukan sekadar mengalirkan uang ke sistem keuangan mereka, bukan sekadar memperkuat posisi mereka sebagai hub regional dengan energi murah dari selatan.

Selama puluhan tahun, keseimbangan itu tidak ada. Indonesia memberi terlalu murah. Singapura menerima terlalu banyak.

Sekarang negosiasi sedang berlangsung ulang. Dengan lebih banyak kartu di tangan Indonesia. Dengan kesadaran yang lebih besar dari pemerintah kita tentang nilai sebenarnya dari apa yang kita miliki.

Penundaan ekspor listrik hijau bukan kegagalan. Itu adalah negosiasi yang sedang berjalan. Yang kali ini – baru untuk pertama kalinya dalam sejarah hubungan energi kedua negara – Indonesia yang menentukan syaratnya.

Dan kemudian Singapura, kota yang tidak bisa hidup tanpa listrik dari selatan, mendengarkan dengan sangat seksama.

Bagian 2 dari kolom “Pesta Pora yang Sudah Terlalu Lama”. Data bersumber dari Wood Mackenzie, EMA Singapore, MTI Singapore, IEEFA, Indonesia Business Post, Antara News, dan Asia News Network, periode 2024–2026. (Bersambung Bag-3)

*) Agus M Maksum, Anggota MPUII (Majelis Permusyawaratan Ummat Islam Indonesia)

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.