Penulis: News Kempalan

KEMPALAN: Setiap kali bulan suci Ramadan berakhir, Iduladha tiba, atau malam Suro menyapa, suara-suara skeptis sering muncul ke permukaan. Ada yang mempertanyakan efektivitas ibadah ritual karena merasa kenyataan sosial tidak kunjung membaik.

Mereka berkata, “Kita puasa sebulan penuh, tapi kekerasan seksual di pesantren tetap ada.” Lalu, “Kita potong hewan kurban tiap tahun sebagai simbol pemotongan nafsu hewani, tapi keserakahan manusia justru makin menggila.” Atau, “Kita bertapa dan berziarah di malam Suro, tapi korupsi dan kejahatan tetap merajalela.”

Pertanyaan-pertanyaan ini terasa logis di permukaan, namun sesungguhnya lahir dari cara pandang yang tidak utuh terhadap esensi ibadah.

Kita perlu memahami, ritual agama bukan alat sulap yang otomatis menghapus semua kejahatan. Ritual adalah jalan pendidikan jiwa. Ibarat sekolah, ritual keagamaan adalah kurikulumnya, guru spiritualnya adalah nilai-nilai ilahiah, dan manusialah muridnya.

Bila ada murid yang masih gagal meski sekolah telah menyediakan segala fasilitas, maka yang harus dikoreksi bukan sekolahnya, melainkan kesungguhan sang murid menyerap pelajaran.

Puasa, kurban, dan berbagai bentuk ibadah bukan sekadar seremonial kosong. Puasa mengajarkan pengendalian diri, empati terhadap yang lapar, dan perenungan batin yang dalam. Kurban adalah simbol nyata penundukan ego dan penyerahan diri pada kehendak Tuhan, bukan sekadar penyembelihan hewan.

Ziarah dan tapa di bulan Suro adalah ekspresi spiritual mendalam yang telah membentuk budaya kesalehan masyarakat Nusantara selama berabad-abad. Namun, semua itu hanya bermakna jika dilandasi kesadaran dan penghayatan.

Fenomena penyimpangan seperti korupsi, kekerasan seksual, atau kerakusan bukan karena ritual agama tidak ampuh, tapi karena pelaku-pelakunya tidak pernah benar-benar memaknai dan menginternalisasi pesan ritual.

Kita tak bisa menyalahkan ibadah jika orang yang melakukannya hanya menjadikan itu sebagai rutinitas, bukan proses transformasi jiwa. Maka yang gagal bukanlah ibadah, melainkan kesungguhan pelakunya.

Dr. Quraish Shihab, ulama dan cendekiawan Islam Indonesia, pernah menegaskan: “Ibadah ritual seperti shalat, puasa, zakat, atau haji adalah sarana pembinaan moral dan spiritual. Bila pelakunya tetap berbuat zalim, maka ada yang salah dalam cara dia menjalankan atau memahami ibadah tersebut, bukan pada ibadah itu sendiri.”

Pandangan ini menjelaskan bahwa setiap ritual mengandung nilai edukatif yang dalam, namun tidak semua orang bersedia menyelami kedalamannya.

Seperti makanan bergizi yang tersedia di meja, tidak akan memberikan manfaat bila tidak disantap dengan benar atau malah diabaikan begitu saja.

Mereka yang menyebut ibadah tidak efektif sering lupa bahwa agama tidak pernah menjamin semua orang akan menjadi suci setelah beribadah.

Agama memberi jalan, tapi manusialah yang memilih apakah ia mau menempuhnya dengan sungguh-sungguh.

Bahkan di zaman para nabi pun, masih banyak yang kufur dan durhaka. Apakah itu berarti dakwah para nabi gagal? Tentu tidak.

Dakwah dan ibadah adalah bentuk kasih sayang Tuhan, bukan sistem paksaan yang menjamin hasil seragam.

Mengapa ada ustaz yang melakukan pelecehan seksual? Mengapa ada pejabat yang korupsi meski rajin umrah? Karena mereka telah menjadikan ibadah sebagai topeng, bukan proses tazkiyah (penyucian diri).

Bahkan iblis sekalipun dikenal sebagai makhluk yang dulu rajin beribadah sebelum kesombongannya menjatuhkannya. Ini menjadi pengingat bahwa kualitas ibadah tidak ditentukan oleh seberapa sering dilakukan, tetapi oleh niat dan kesungguhan hati.

Lebih jauh, kita harus hati-hati dengan narasi yang terlalu cepat menyimpulkan bahwa karena masih ada kejahatan, maka ibadah tidak berdampak.

Faktanya, banyak perubahan sosial dan pribadi yang tidak diberitakan media karena tidak sensasional. Berapa banyak orang yang tadinya gemar berjudi lalu berhenti setelah serius menjalani puasa?

Berapa banyak pemuda yang terselamatkan dari narkoba karena mendalami makna ziarah dan tirakat di bulan Suro? Kisah-kisah transformasi ini nyata, meski tidak sepopuler berita korupsi dan kejahatan.Kita juga perlu menyadari bahwa dunia bukan tempat yang steril dari keburukan.

Dunia adalah ladang ujian, dan keberadaan orang jahat tidak membatalkan kebaikan yang telah diperjuangkan oleh yang lain. Jangan sampai karena segelintir pelaku kejahatan memakai simbol agama, kita menggeneralisasi bahwa ritual dan agama telah gagal.

Itu seperti menyalahkan ilmu kedokteran karena ada dokter yang malpraktik. Bukan ilmu yang salah, tapi manusia yang menyimpang.

Agama memberi kita kesempatan untuk terus belajar menjadi lebih baik. Puasa, kurban, dan ritual lainnya adalah latihan spiritual berkala yang memungkinkan kita memperbarui tekad moral dan membersihkan diri dari keburukan.

Bila setelah itu manusia masih berbuat jahat, maka solusinya bukan dengan meninggalkan ritual, melainkan memperkuat kualitas pelaksanaannya.

Marilah kita lihat ibadah bukan sebagai beban seremonial, tapi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperbaiki kualitas hidup.

Menyalahkan ibadah karena kejahatan masih ada adalah logika terbalik. Justru dalam dunia yang makin rusak inilah kita butuh semakin banyak orang yang sungguh-sungguh menjalani ibadah dengan hati bersih dan niat lurus.

Karena dunia ini tidak akan berubah hanya oleh kritik, tapi oleh keteladanan mereka yang benar-benar menapaki jalan spiritualnya.

Sebagaimana ungkapan Imam Al-Ghazali, “Agama dan dunia adalah dua saudara kembar. Agama adalah fondasi, dan dunia adalah bangunan. Tanpa fondasi, bangunan akan runtuh; dan tanpa bangunan, fondasi takkan bermakna.”

Maka, jangan pernah meremehkan ibadah ritual. Bukan ia yang gagal, tapi sering kali kita yang masih alpa memaknainya. ()

Oleh: Bambang Eko Mei

KEMPALAN : Ada pameran lukisan judulnya : ‘Kecil Itu Keren’. Event ini berlangsung di Galeri Cipta I dan Cipta II, Gedung Trisno Sumardjo, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Berlangsung 18-29 Juni 2025.

Ini termasuk event internasional, karena selain diikuti oleh perupa dalam negeri, juga dari 12 negara : Jepang, Singapura, Turkiye, Belanda, Aljazair, Yunani, Rusia, dan sejumlah negara lainnya.

Sebanyak 500 lukisan terpajang di dua galeri tersebut.

Yang menarik dari event ini adalah pesertanya hanya boleh menyertakan lukisan berukuran 15 x 15 cm.

Dari mana informasi ini saya peroleh? Dari channel YouTube ‘LvR’ (Live Visual Radio) yang kontennya diberi tajuk : Kecil Itu Keren’ — sebagaimana nama event itu.

MS. Untung ketua panitia ‘Kecil Itu Keren’ memberi penjelasan bahwa event ini tidak sekadar acara seni rupa, tetapi sudah menjadi gerakan budaya. Karena di event ini, tidak saja melulu ajang pertemuan dan kreativitas seni rupa, juga menjadi ajang temu lintas disiplin seni dan pemerhati budaya.

Ada pengalaman menarik, bahkan mungkin unik, sebagaimana dikatakan MS. Untung, saat ia berdialog dengan salah satu pelukis senior. Ternyata ia kerepotan. “Kalau saya diminta melukis di atas kanvas ukuran 2 x 2 meter, mungkin satu jam selesai. Namun, kalau diharapkan melukis di atas bidang 15 x 15 cm, mungkin seminggu ide nggak keluar-keluar, ” katanya menirukan ucapan pelukis senior tersebut.

Dikatakan Untung MS., “kelihatannya mudah ya, padahal tidak sesederhana itu”. Lantas ia menambahkan, salah satu contoh adalah untuk penataan lukisan, “Bagaimana menata lukisan sebanyak itu supaya semuanya mendapat porsi yang adil, agar bisa dilihat pengunjung dengan sama-sama enaknya…”

Sebagaimana vlog yang dihasilkan channel ‘LvR’, konten berdurasi 10 menit 20 detik ini, enak ditonton karena tidak saja menyuguhkan visualisasi yang berperspektif indah, juga keterangan dari beberapa yang diwawancara begitu informatif.

Misalnya yang disampaikan Aidil Usman Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta : “Meski event ini menampilkan lukisan kecil-kecil, tapi soal kualitas harus melewati standar nilai yang kami tetapkan, apalagi ini pameran internasional. “(AM).

KEMPALAN: Di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, kita mengenal berbagai perayaan bernuansa spiritual mulai dari Ramadan, Idul Kurban hingga 1 Suro. Tapi ada pertanyaan besar yang sering diajukan, apa dampak sosial dari semua ini?

Kita puasa sebulan penuh tapi berita tentang kekerasan seksual di pesantren tetap menghiasi layar. Kita potong hewan kurban tiap tahun sebagai simbol pemotongan nafsu hewani tapi keserakahan manusia justru makin menggila. Kita berziarah dan bertapa di bulan Suro, tapi korupsi dan kejahatan masih memenuhi pemberitaan.

Perlu kiranya menelusuri jejak sejarah. Apakah nni warisan leluhur? Banyak yang tidak tau bahwa “Suro” bukan asli Jawa melainkan berasal dari kata Arab ‘Asyura’. Ini adalah hari raya di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Persia, perayaannya bersaing dengan Nairuz milik Zoroaster.

Setelah peristiwa tragis Karbala (680 M), di mana cucu Nabi Muhammad, Husein bin Ali, gugur kemudian hari ‘Asyura’ diubah menjadi hari berkabung bagi kalangan Syiah. Maka muncullah doktrin, “Haram berpesta di bulan Muharram.”

Tradisi ini masuk ke Jawa pada masa Sultan Agung (1613–1645), Raja Mataram Islam. Ia mengganti kalender Jawa (Pranata Mangsa) dengan kalender Hijriah, menggeser tahun baru lokal ke 1 Muharram yang kemudian disebut 1 Suro.

Dari sinilah sejarah penghapusan identitas lokal dilakukan secara halus dibungkus spiritualitas dan dikunci dengan larangan mempertanyakan dogma. Padahal, tidak ada kaitan antara Karbala dan kebudayaan agraris Jawa. Tapi propaganda spiritual berhasil dibangun dan bertahan hingga kini.

Mari kita jujur. Ritual apa pun, bila tidak melahirkan moralitas, hanyalah seremoni kosong.

Ramadan: Dikatakan sebagai bulan menahan nafsu. Tapi kasus pelecehan seksual di lingkungan agama tetap marak.

Idul Kurban: Dikenang sebagai simbol pemotongan sifat hewani. Tapi manusia tetap lebih rakus dari hewan yang dikurbankan.

1 Suro: Dirayakan dengan ziarah dan tirakat, tapi tanpa refleksi sosial atau solusi nyata untuk penderitaan rakyat. Korupsi kian menggila.

Dogma tidak mengenal koreksi. Tidak seperti ilmu pengetauan yang terus memperbarui dirinya, ritual keagamaan justru stagnan, kadang menolak ditinjau ulang. Akibatnya? Generasi milenial, Gen Z dan Gen Alpha makin sulit menemukan relevansi.

Mari kembalikan ruh ritual sebagai penggerak moral dan etika sosial. Bila itu tak terjadi maka generasi mendatang akan menertawakan tradisi yang kita puja-puja hari ini karena dianggap tak lebih dari teatrikal tanpa makna.

Kita tidak menolak spiritualitas. Tapi spiritualitas tanpa konteks sosial adalah kemewahan yang tak lagi relevan.
Sudah saatnya kita menyaring, mana warisan budaya lokal yang patut dilestarikan? Mana tradisi impor yang hanya menjadi alat kontrol sosial?

Jika tidak, ritual keagamaan akan menjadi artefak, dipajang, difoto, tapi tidak lagi hidup dalam keseharian rakyat. ()

Penulis Esai:
Rokimdakas
Sabtu 28 Juni 2025

KEMPALAN: Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di kanal you tube yang menyebut dirinya kini tak lagi tergantung pada kerja sama dengan media telah menimbulkan gelombang kritik dari kalangan pers, salah satunya datang dari Ketua Dewan Pakar PWI Pusat, Dhimam Abror.

Kritik ini bukan sekadar reaksi spontan, melainkan sebuah refleksi atas kekhawatiran mendalam terhadap arah demokrasi dan keberadaan media massa di tengah derasnya arus digitalisasi komunikasi politik.

Ketika seorang pejabat publik secara terbuka meremehkan peran media konvensional, maka sesungguhnya ia tengah meremehkan salah satu fondasi demokrasi itu sendiri.

Media massa bukan sekadar saluran informasi. Ia adalah institusi yang dibangun dengan fondasi etika, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial.

Dalam praktik jurnalistik, terdapat prinsip-prinsip yang tidak bisa ditawar seperti melakukan konfirmasi, keberimbangan, independensi, dan kode etik jurnalistik. Inilah yang membedakan media konvensional dengan media sosial.

Di media sosial, siapa pun bisa memproduksi dan menyebarkan informasi tanpa saringan, tanpa prosedur verifikasi, bahkan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap publik. Di sinilah letak kekhawatiran terbesar bagi Dhimam Abror.

Ketika seorang pemimpin lebih percaya kepada media sosial untuk menyampaikan informasi kepada publik, ia sesungguhnya membuka ruang seluas-luasnya bagi praktik komunikasi satu arah yang berpotensi manipulatif.

Pernyataan Dedi Mulyadi yang terkesan mengesampingkan peran media konvensional menimbulkan pertanyaan besar: apakah seorang pemimpin daerah sekelas gubernur masih memahami fungsi strategis media dalam demokrasi?

Media bukan sekadar “corong” untuk mempublikasikan kegiatan atau program pemerintah. Ia adalah mitra kritis, yang menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan.

Media yang sehat dan merdeka adalah syarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang sehat. Ketika media dikerdilkan, maka suara kritis akan dibungkam dan ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan akan menyempit.

Lebih jauh, pernyataan Dhimam bahwa “konten di medsos gak peduli etika karena gak punya aturan kode etik” menyoroti satu hal penting: bahwa media sosial tidak bisa dijadikan satu-satunya kanal komunikasi pemerintah.

Meskipun daya jangkau dan kecepatan distribusi informasi di media sosial sangat tinggi, tetapi tanpa filter dan tanggung jawab, informasi yang disebarkan di sana bisa menyesatkan.

Gubernur, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di daerah, seharusnya justru menjadi pihak yang paling paham pentingnya keberimbangan informasi dan objektivitas berita.

Alih-alih menjauh dari media konvensional, pejabat publik justru harus memperkuat sinergi dengan pers, agar informasi yang diterima publik tidak bias, tidak manipulatif, dan tidak sekadar berisi pencitraan semata.

Dalam konteks inilah Dhimam Abror menyebut Dedi Mulyadi sebagai figur “otoriter” yang tidak memahami esensi demokrasi. Istilah ini mungkin terdengar keras, namun kritik tersebut memiliki landasan kuat.

Otoritarianisme tidak selalu ditandai oleh tindakan represif secara fisik, tetapi juga bisa terlihat dari cara seorang pemimpin menolak diawasi, enggan dikritik, dan lebih memilih jalur komunikasi tunggal melalui media sosial yang dikendalikan sendiri. Ini adalah bentuk baru dari kontrol informasi yang terselubung.

Jika hal ini dibiarkan, maka sistem demokrasi kita akan mengalami kerusakan struktural dari dalam.

Pernyataan Dhimam yang membandingkan Dedi Mulyadi dengan Ganjar Pranowo juga menunjukkan kegelisahan atas munculnya pola komunikasi politik baru yang lebih menekankan aspek pencitraan ketimbang substansi kebijakan.

Di era media sosial, citra bisa direkayasa, kesan bisa dibangun secara instan, dan popularitas bisa dikemas tanpa harus dibarengi kualitas kepemimpinan yang nyata.

Namun, sebagaimana Dhimam sampaikan dengan lugas, “hasilnya zonk.” Sebuah ekspresi yang mencerminkan kekecewaan atas fenomena politik yang makin jauh dari nalar kritis dan kedewasaan demokrasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial kini menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap komunikasi modern. Namun, menjadikannya satu-satunya alat komunikasi, apalagi dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, adalah sebuah kekeliruan yang berbahaya.

Media sosial seharusnya menjadi pelengkap, bukan pengganti media konvensional. Karena tanpa jurnalisme profesional, informasi akan kehilangan akarnya pada kebenaran.

Gubernur Dedi Mulyadi bisa saja merasa bahwa media sosial memberinya ruang lebih bebas untuk berbicara langsung kepada publik.

Namun kebebasan yang tanpa batas justru menimbulkan persoalan baru. Tidak ada mekanisme check and balance, tidak ada verifikasi pihak ketiga, dan yang paling penting, tidak ada ruang untuk publik mengkritisi secara objektif karena komunikasi berjalan satu arah.

Itulah sebabnya, dalam sistem demokrasi modern, media massa tetap menjadi benteng terakhir bagi keberlangsungan akuntabilitas dan transparansi kekuasaan.

Sudah saatnya para pemimpin, baik di tingkat daerah maupun nasional, kembali menyadari peran penting media konvensional dalam menjaga kesehatan demokrasi.

Menolak media atau menganggap media tidak penting adalah tanda ketidaksiapan untuk diawasi. Dan pemimpin yang tidak siap diawasi adalah pemimpin yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan.

Maka, pernyataan Dhimam Abror bukan sekadar reaksi personal, tapi merupakan alarm bagi kita semua.

Bahwa di tengah derasnya arus digital dan kemudahan komunikasi, kita jangan sampai kehilangan prinsip dasar dalam demokrasi dengan mengkedepankan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas yang hanya bisa dijaga melalui media massa yang bebas dan bertanggung jawab. Itulah media konvesional. ()

Oleh: Bambang Eko Mei