KEMPALAN – Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan wajib bagi civitas akademika yang telah tertuang di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk itu, Departemen Sosiologi UNAIR (Universitas Airlangga) mengadakan pemberdayaan masyarakat untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pada kegiatan ini, Departemen Sosiologi UNAIR bekerja sama dengan Kelurahan Pradah Kalikendal dan KSH (Kader Surabaya Hebat). Kegiatan ini fokus untuk melakukan pemberdayaan kepada KSH di Kelurahan Pradah Kalikendal terkait isu stunting yang menjadi permasalahan sosial dan kesehatan.
Prof. Dr. Septi Ariadi, MA selaku Guru Besar di Departemen Sosiologi UNAIR dan Rani Sukma Ayu Suteja S.I.Kom., M.Sc selaku Dosen di Departemen Ilmu Komunikasi UNAIR ditunjuk sebagai pemateri. Sebagai partisipan, terdapat lebih dari 50 KSH dari berbagai RW di Kelurahan Pradah Kalikendal yang mengikuti kegiatan ini.
Mbak Rani, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa peran KSH dapat diperkuat melalui pendekatan komunikasi yang baik untuk mengatasi stunting. Peran komunikasi menjadi sangat penting, karena stunting bukan sekadar masalah gizi dan kesehatan, tapi juga sosial yang bisa diselesaikan melalui proses komunikasi dan edukasi yang baik.
KSH merupakan pihak yang dekat dengan masyarakat, dipercaya oleh warga, dan memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi secara informal maupun personal. Oleh karena itu, KSH dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan warga untuk dapat secara kolektif menyelesaikan permasalahan stunting.
Di lain sisi, Pak Septi, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa KSH menjadi garda terdepan untuk dapat menjangkau masyarakat secara menyeluruh. KSH memiliki trust dan legitimacy untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai stunting. Sebab, KSH adalah aktor lokal yang dekat dengan warga.
Pak Septi juga menerangkan bahwa terdapat faktor pemicu stunting, yaitu minimnya pengetahuan tentang gizi dan pola asuh, sanitasi dan akses bersih rendah, akses layanan kesehatan yang sulit, tradisi dan budaya makan tidak sehat, dan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan bergizi.
Di akhir, terdapat sesi tanya jawab yang interaktif antara pemateri dan partisipan. Partisipan merasa bahwa sosialisasi dan edukasi mengenai stunting sangat bermanfaat bagi KSH di Kelurahan Pradah Kalikendal.
KEMPALAN – Untuk memenuhi kewajiban sebagai civitas akademika, Departemen Sosiologi UNAIR berkomitmen untuk menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berdampak positif. Oleh karena itu, Departemen Sosiologi UNAIR (Universitas Airlangga) mengadakan pengabdian masyarakat dengan bersinergi bersama Kelurahan Pradah Kalikendal.
Pada kegiatan ini, Departemen Sosiologi UNAIR menginisiasi program pengabdian masyarakat dengan format sosialisasi dan dialog bersama KSH (Kader Surabaya Hebat). Isu yang diangkat dalam kegiatan ini adalah “Peran KSH untuk Mengatasi Isu Penelantaran Anak di Kelurahan Pradah Kalikendal, Kota Surabaya”.
Kegiatan ini dibuka oleh Prof. Dr. Bagong Suyanto, M.Si selaku Dekan FISIP UNAIR dan Guru Besar di Departemen Sosiologi UNAIR. Selain itu, Shanti Hartono, S.Sosio selaku perwakilan dari Kelurahan Pradah Kalikendal juga memberikan sambutan hangat dan memberikan dukungan yang besar atas pelaksanaan kegiatan ini.
Dalam kegiatan ini, Prof. Dr. Tuti Budirahayu, Dra., M.Si selaku Guru Besar di Departemen Sosiologi UNAIR berkesempatan untuk menjadi pemateri. Ibu Tuti, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa penelantaran anak berkaitan dengan situasi problematik ketika anak tidak mendapatkan hak-hak dasarnya, seperti fisik, mental, spiritual, dan sosial.
Ibu Tuti menerangkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab dari penelantaran anak. Di antaranya adalah keluarga yang tidak mampu, orang tua yang meninggal atau sakit, keluarga tidak harmonis, dan orang tua yang sengaja menelantarkan anak. Karena hal ini, anak menjadi terlantar dan mengalami kesulitan dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan.
Di akhir, Ibu Tuti menekankan bahwa KSH memiliki peran yang penting untuk dapat menjadi agen pelaporan dan pengawalan bagi anak yang terlantar. Sebab, pemerintah memiliki lembaga, seperti Dinas Sosial dan UPTD PPAA untuk menangani permasalahan tersebut. Oleh karena itu, KSH dapat membantu dalam proses pelaporan dan pengawalan secara gradual.
KEMPALAN – Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kewajiban bagi civitas akademika yang tercermin dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Karena hal ini, Departemen Sosiologi UNAIR (Universitas Airlangga) melakukan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Pradah Kalikendal, Kota Surabaya.
Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini diselenggarakan oleh Departemen Sosiologi UNAIR dengan menggandeng KSH (Kader Surabaya Hebat). KSH sendiri merupakan warga Surabaya yang diorganisir oleh pemerintah untuk membantu dalam isu-isu kesehatan, kesejahteraan sosial, dan juga lingkungan.
Isu mengenai kenakalan remaja diangkat oleh Departemen Sosiologi UNAIR sebagai substansi pembahasan dalam program pemberdayaan masyarakat ini.
Dalam kesempatan ini, Prof. Dr. Sutinah, Dra., MS selaku Guru Besar di Departemen Sosiologi UNAIR menyampaikan materi yang komprehensif mengenai isu kenakalan remaja.
Ibu Sutinah, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa kenakalan remaja dapat terjadi karena beberapa faktor. Misalnya, faktor internal, keluarga, lingkungan sosial, media-internet, dan sekolah. Oleh karena itu, penanganan kenakalan remaja juga harus disesuaikan dengan faktor penyebabnya.
Sebagai sosiolog, Ibu Sutinah juga menjelaskan bahwa kenakalan remaja memiliki implikasi yang serius. Di antaranya adalah putus sekolah, menjadi kriminal, gangguan psikologis, rusaknya hubungan sosial, dan ancaman keselamatan diri sendiri maupun orang lain.
Sebagai KSH, Ibu Sutinah mengungkapkan bahwa ada beberapa fungsi dan peran yang dapat dilakukan. Seperti, melakukan edukasi kepada keluarga, melakukan pemantauan wilayah untuk mengenali anak-anak berisiko, melakukan pendampingan kegiatan pada remaja, berkolaborasi dengan pihak sekolah hingga RT-RW, dan menjadi teladan bagi anak-anak muda.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini berjalan dengan baik, hangat, dan interaktif. KSH merasa bahwa program pengabdian masyarakat dari Departemen Sosiologi UNAIR sangat bermanfaat dan memberikan edukasi yang luas mengenai isu kenakalan remaja di Kota Surabaya.
SURABAYA – KEMPALAN: Pagi ini, Kamis (10/7/2025), Gubernur Jawa Timur KhofifahIndar Parawansa akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, publik dikejutkan oleh fakta bahwa pemeriksaan tidak dilakukan di Gedung KPK Jakarta seperti biasanya, melainkan di Gedung Ditreskrimsus Mapolda Jawa Timur, Surabaya.
Yang lebih mengejutkan, kedatangan Khofifah dilakukan secara diam-diam, melalui pintu belakang menggunakan mobil Innova hitam sekitar pukul 09.45 WIB. Kehadiran orang nomor satu di Pemprov Jatim itu nyaris luput dari perhatian awak media.
🔴 Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas?
Sikap KPK ini menimbulkan gelombang protes dan kekecewaan dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai bahwa tindakan tersebut bernuansaperlakuan istimewa dan mencederai prinsip persamaan di depan hukum.
📢 “Ini diskriminasi hukum. Semua orang seharusnya mendapat perlakuan yang sama. Tapi Khofifah seperti diberikan karpet merah,” ujar Prof. Sunarno Edy Wibowo, pakar hukum Universitas Narotama Surabaya.
“Sebelumnya Khofifah mangkir saat dipanggil ke Gedung KPK Jakarta. Kini justru dipermudah dengan diperiksa di daerah. Ini menciptakan preseden buruk bagi hukum di Indonesia,” tambahnya.
⚖️ Komentar Para Ahli Hukum & Praktisi
Dr. Hartoyo, Politisi & Pengacara:
“Selama yang memeriksa adalah penyidik KPK, boleh saja dilakukan di luar Jakarta. Tapi jika statusnya berubah jadi tersangka, pemerikaaan wajib dilakukan di Gedung Merah Putih Jakarta. “
Nurcholis, S.Pd.I., S.H.,MH. Praktisi Hukum:
“Kami selaku praktisi hukum , memohon dan berharap kepada KPK untuk melakukan proses penegakkan hukum dalam hal ini pemeriksaan terhadap gubernur jatim diperlakukan sama dihadapan hukum, terkesan KPK mengistimewakan gubernur jatim, dan mohon kepada KPK yang sudah mentersangkakan 21 orang , yang diantaranya Anggota DPRD jatim segera ditahan dan di bawa ke Pengadilan, demi kepastian hukum, kebenaran dan keadilan”, menuliskan pernyataannya lewat WhatsApp ketika diminta pendapat dan sikapnya oleh Kempalan.
🗂️ INFOGRAFIK – Fakta Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim
Tahun Anggaran
Lokasi
Status
2021–2022
Jawa Timur
Dalam penyidikan KPK sejak 2022
Jumlah Tersangka
21 Orang
Termasuk mantan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jatim
Posisi Khofifah
Saksi
Masih menjabat Gubernur saat kejadian
Lokasi Pemeriksaan
Mapolda Jatim
Tidak seperti biasanya di Gedung KPK
🚨 “Pemeriksaan Istimewa” Ini Mengundang Tanda Tanya
Kepala Biro ADPIM Pemprov Jatim, Pulung Chausar, yang hadir lebih awal di Mapolda Jatim, menolak memberikan keterangan. Wartawan yang menunggu sejak pagi tidak mendapat akses informasi apapun.
Langkah diam-diam lewat pintu belakang, penolakan wawancara, dan pemindahan lokasi pemeriksaan menjadi sinyal kuat bahwa ada hal yang ingin disembunyikan dari publik.
“Kalau memang tidak ada yang ditutupi, mengapa tidak datang lewat pintu depan seperti warga lainnya? Mengapa tidak di Jakarta seperti tersangka lain?” ujar salah satu aktivis antikorupsi yang hadir.
🧨 Penutup: KPK di Ujung Tanduk Kepercayaan Publik
Kasus ini menjadi ujian besar bagi KPK. Apakah lembaga antirasuah ini masih berdiri atas prinsip independen dan imparsial, atau telah berubah menjadi alat politik yang selektif dalam menegakkan hukum?
Ketika rakyat biasa harus duduk berjam-jam diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta, mengapa Khofifah cukup hadir di daerah? Di sinilah publik berhak bertanya:
Apakah hukum masih adil untuk semua?
Atau hanya berlaku bagi mereka yang tak punya kekuasaan?
Gubernur Jatim.Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan pimpinan The Nippon Foundation Mr. Yohei Sasakawa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (9/7) malam.
SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan pimpinan The Nippon Foundation untuk membahas penanganan eliminasi penyakit kusta di Jawa Timur.
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Chairman of the Nippon Foundation Mr. Yohei Sasakawa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (9/7) malam.
Didampingi Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Gubernur Khofifah menyambut hangat kedatangan Mr. Yohei Sasakawa serta Duta Besar Indonesia untuk Jepang H.E. Heri Akhmadi. Pertemuan ini juga dihadiri Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz yang akrab disapa Gus Kikin.
Dalam kesempatan ini, ][]Khofifah mengungkapkan optimisme, dengan bekal ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh The Nippon Foundation dapat mendukung eliminasi penyakit Kusta di seluruh Jawa Timur.
“Terima kasih atas support dan atensi yang luar biasa untuk mendukung eliminasi kusta di Indonesia utamanya Jawa Timur. Kehadiran Mr. Sasakawa untuk memberikan support agar Jatim bebas Kusta sungguh membahagiakan kami semua,” ujarnya.
Berdasar data yang dirilis oleh The Global Health Observatory WHO 2021, Indonesia tercatat sebagai negara dengan kasus baru kusta terbanyak ketiga setelah India dan Brazil. Sementara, berdasar data nasional di tahun 2024, jumlah kasus kusta di Indonesia sebanyak 14.698 kasus dan 2.198 kasus ada di Jawa Timur.
Ia melanjutkan, upaya dalam mengeliminasi kusta di Jawa Timur dan Indonesia seringkali menemui hambatan. Di tengah kemajuan teknologi kesehatan saat ini, penyakit kusta nyatanya sering dianggap tabu oleh masyarakat bahkan sering dianggap kutukan Tuhan.
“Keberadaan penyakit kusta sendiri di masyarakat sering dianggap tabu. Masih banyak masyarakat di berbagai daerah yang menganggap Kusta sebagai penyakit Kutukan Tuhan atau Karma. Tentu ini sangat disayangkan,” tuturnya.
Untuk itu, Khofifah menekankan pentingnya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi bahayanya penyakit kusta. Tidak hanya peran Pemda namun keberadaan kiai diharapkan mampu memberikan pemahaman yang tepat bagi masyarakat.
Mengacu pada kondisi-kondisi tersebut, Khofifah berharap agar Jatim dan The Nippon Foundation bisa menjalin sinergitas lebih melalui pertemuan kali ini. Pemprov Jatim bahkan disebutnya siap untuk menjadi partner bagi Nippon Foundation dalam memberantas Kusta.
Kesiapan itu juga ditunjukkan dengan keberadaan RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang mendapat penugasan Kemenkes RI sebagai sentra pelayanan Kusta di Indonesia.
“Harapannya, Nippon Foundation bisa memberikan penguatan Laboratorium, Research atau penelitian, hingga penyediaan reagen yang bisa lebih komprehensif,” pungkas Khofifah.
Senada dengan Gubernur Khofifah, Chairman of the Nippon Foundation Mr. Yohei Sasakawa juga mengatakan bahwa tantangan dari pemberantasan Kusta di dunia adalah stigma masyarakat terhadap para penderitanya.
Bukan hanya bagi yang masih dalam penyembuhan, tetapi juga bagi yang sudah sembuh, pandangan terhadap penderita penyakit kusta masih dianggap sebagai Kutukan Tuhan atau Karma.
“Pemahaman yang salah terhadap kusta menjadi salah satu halangan yang seringkali dijumpai. Dan ini harus ditindak dengan kerjasama dari seluruh pihak,” ujar Mr. Yohei Sasakawa.
Untuk itu, ia mengaku sangat senang bahwa Nippon Foundation dan Sasakawa Health Foundation bisa menjalin kerjasama dengan Gubernur Khofifah demi mewujudkan Jawa Timur yang semakin sehat.
“Pak Menkes Budi menargetkan Indonesia bebas Kusta dan Jawa Timur ditunjuk sebagai salah satu fokus utamanya. Kita yakin, jika Jatim bisa bebas Kusta maka dampaknya akan terasa di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, President of Sasakawa Health Foundation Mr. Dr. Takahiro Nanri, Senior Officer of Nippon Foundation Mrs. Dr. Akiko Horiba, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim terkait. (Dwi Arifin)
SIDOARJO -KEMPALAN: Ajang festival sepakbola usia dini “Super Soccer Festival 2025” yang di gelar Indonesia soccer Academy (ISA) selama tiga hari 4 -6 Juli 2025 di Stadion Jenggolo Sidoarjo berjalan sukses dan semarak.
Sebanyak 32 tim dari berbagai SSB, Klub dan Academy di Indonesia, seperti Garuda Muda Bali, Mataram Soccer Akademy Nusa Tenggara Barat (NTB) , Satria Muda (NTB) Indonesia Soccer Akademy, Bangkalan Soccer Akademi dan
Bintang Putra Sidoarjo mengikuti ajang super Soccer Festival tersebut.
Sanjaya salah satu pemilik klub Garuda Muda asal Bali yang juga peserta Super Soccer Festival 2025 mengakui kalau event ini salah satu yang paling keren selama mengikuti kejuaraan sepakbola usia dini di Indonesia.
” Ini merupakan salah satu event yang paling bagus di antara event-event yang pernah di ikuti. Selain profesional juga penyelenggaraan ini juga di kemas secara baik dan benar. Dan ini bisa menjadi contoh gresroots atau pembinaan yang tepat dan bagus,” ungkap Sanjaya pemilik klub Garuda Muda Bali.
Sementara itu penggagas dan penyelenggara Prof. Dr. Imam Syafii M. Kes mengatakan, bahwa event ini sudah menjadi kalender bagi Indonesia Soccer Akademi (ISA) setiap tahunnya. Selain dalam rangka HUT Indonesia Soccer Akademi event ini juga untuk pengembangan sepakbola usia dini.
“Ya ini merupakan salah satu program kami(ISA) untuk membantu pemerintah dalam percepatan Sepakbola di Indonesia,” ucap sang Profesor.
Lebih lanjut pria yang juga guru besar Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini menambahkan, format Super Soccer Festival 2025 ini membuat tim yang berkompetisi merasa senang , enjoy dan yang lebih penting adalah semua peserta bisa merasakan gelar juara.
” Kami sengaja membuat format kompetisi yang Fun game dan simple. Sehingga para peserta/ tim benar-benar di uji secara mental dan baik” ucap Prof Imam.(Ambari Taufiq/M Fasichullisan)
Inilah daftar lengkap dan pemenang Super Soccer Festival 2025
KU 14
Kategori Garuda
Juara 1 : Laga Sota Pemelsan
II : Elite Soccer Akademi JP -YTL
III : Bintang Putra Sidoarjo
IV : Indonesia Soccer Akademi
Kategori Elang
Juara I : Garuda Muda Bali
II : Asifa Malang
III : Garuda FC Ada
IV : Bangkalan Soccer Akademi
Kategori Merpati
Juara I : Satriuda Muda NTB
Kategori Merpati
Juara I : Satria Muda NTB
II: Surabaya FC
III : Mataram Soccer Akademi
IV : Surabaya Soccer Akademi.
*Top skor KU 14
M Ferdi +Soccer Akademi) 5 gol.
Pemain terbaik KU 14
*A. Maulana(Laga Sota pamekasan)
Kiper Terbaik
Bisma Arisma (Laga Sota pamekasan)
KU 12 Tahun
Kategori Garuda
Juara I : BSC Sidoarjo
II : Bangkalan Soccer Akadem
III : Bintang Putra Sidoarjo
IV : Surabaya Soccer Akademi.
Kategori Elang
Juara I : FFA Sidoarjo
II : Garuda Muda Bali
III: Indonesia Soccer Akademi
IV : Rungkut FC
Kategori Merpati
Juara I: D’Borta Sidoarjo
II : PSHW Pamekasan
III: Mataram Soccer Akademi
Top skor KU 12
Dzaky Asraf ( Bangkalan Soccer Akademi) 5 gol
Pemain Terbaik KU 12
Daffa Nesta (BSC Sidoarjo)
Kiper Terbaik
Ilham Prasetya ( FFA Sidoarjo).
KU 10
Kategori Garuda
Juara I: Garuda Muda Bali
II: Indonesia Soccer Akademi
III : Subangkit Soccer School
IV : Juanda FC Kuning
Kategori Elang
Juara I : Juanda FC Biru
II : Satria Muda NTB
III: Bintang Putra Sidoarjo
IV : Rungkut FC
Kategori Merpati
Juara I: Laga Sota pamekasan
II : Surabaya Soccer Akademi
Top skor
M Aliando Nanda ( Subangkit Soccer School) 8 gol.
Pemain Terbaik
Kenan Al Fatih Putra Wardhani (Indonesia Soccer Akademi)
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba.
SURABAYA-KEMPALAN; Pemkot Surabaya menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang berlangsung di Ruang Sidang Balai Kota Surabaya, Rabu (9/7).
Kerja sama ini meliputi transfer pengetahuan (knowledge transfer) dalam pengembangan inovasi dan teknologi pelayanan publik, perdagangan hingga pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA).
Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba. Kegiatan ini juga disaksikan Kepala Perangkat Daerah (PD) terkait dari kedua pemerintah daerah.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut baik kerjasama ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah untuk mendorong kemajuan bersama di berbagai sektor.
“Alhamdulillah hari ini kita melakukan kerja sama MoU antar dua wilayah, Kota Surabaya dan Kabupaten Halmahera Selatan,” kata Wali Kota Eri.
Ia juga mengungkapkan bahwa Halmahera Selatan memiliki potensi besar dalam sektor maritim yang dapat dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan logistik di Surabaya. Terlebih, arus pengiriman peti kemas dari Surabaya ke Halmahera Selatan dan sebaliknya selama ini cukup signifikan.
“Tadi beliau (Bupati Halmahera Selatan) dalam paparannya yang disampaikan sangat luar biasa. Karena sumber daya alamnya terkait laut sangat luar biasa,” jelasnya.
Karena itu, Wali Kota Eri menyatakan bahwa kerja sama ini ke depan tidak hanya terbatas pada layanan publik, namun juga menyentuh sektor ekonomi. Termasuk pula pengembangan storage atau gudang penyimpanan di kedua wilayah hingga Koperasi Merah Putih.
“Kebutuhan seperti ikan dari laut itu bisa disuplai langsung dari Halmahera Selatan, maka akan berjalan Koperasi Merah Putih yang ada di Halmahera Selatan dengan Koperasi Merah Putih yang ada di Surabaya,” terangnya.
Wali Kota Eri menegaskan bahwa MoU ini bukan sekadar dokumen formal, melainkan akan direalisasikan dalam bentuk nyata di berbagai sektor, baik pelayanan publik, maupun perekonomian.
“Insya Allah MoU itu tidak hanya dalam selembar kertas, tapi kita akan wujudkan tidak hanya bidang pelayanan publik dan reformasi birokrasi, tapi terkait juga dengan perekonomian yang ada di Surabaya dan Halmahera Selatan,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan terkait kemungkinan pengembangan gudang penyimpanan di kedua wilayah, Wali Kota Eri menyatakan kesiapannya untuk merealisasikan hal tersebut bersama Pemkab Halmahera Selatan.
“Kita akan membuat storage-storage itu. Jadi (potensi) apa yang ada di Surabaya dikirim ke Halmahera Selatan, itu bisa dibuatkan storage oleh Mas Bupati, sekaligus yang bergerak adalah teman-teman warga yang di sana, begitu juga sebaliknya,” ujarnya.
Wali Kota Eri menegaskan bahwa kelebihan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah bisa saling melengkapi untuk mengatasi kekurangan yang ada. “Setiap wilayah pasti punya kelebihan, dan kelebihan itu bisa digunakan untuk (melengkapi) kelemahan wilayah lainnya,” tuturnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba. Ia menilai bahwa kerja sama antara Halmahera Selatan dan Surabaya ini menjadi momentum bersejarah bagi kedua wilayah.
“Kami dari Kabupaten Halmahera Selatan bahagia sekali karena hari ini bisa bertemu Pak Wali Kota secara langsung dan kita sudah melakukan penandatangan MoU terkait kerja sama dalam berbagai sektor yang ada,” ujar Bassam Kasuba.
Bassam berharap kolaborasi antara Pemkot Surabaya dan Pemkab Halmahera Selatan dapat mendorong pengembangan sektor-sektor strategis. Termasuk pula memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat kedua daerah.
“Dari mulai reformasi birokrasi, kemudian tadi bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang bisa memenuhi kebutuhan Surabaya, begitu pula dengan Halmahera Selatan,” tandasnya. (Dwi Arifin)
SURABAYA-KEMPALAN; Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, melakukan penertiban pada bangunan liar (bangli) di sepanjang Jalan Ketintang Permai, Rabu (9/7). Penertiban ini dilakukan, lantaran banyaknya bangli yang berdiri di atas tanah aset milik Pemkot Surabaya tersebut.
Camat Jambangan Kota Surabaya Ahmad Yardo Wifaqo mengatakan, pada giat tersebut, dilakukan penertiban pada 22 bangunan liar sebagai upaya pengembalian aset milik Pemkot Surabaya, serta pengembalian fungsi fasilitas umum (fasum) di wilayah tersebut.
“Sebanyak 22 bangunan kami lakukan penataan serta pembersihan, untuk kemudian dilakukan pengamanan aset,” kata Yardo, sapaan akrabnya.
Yardo menerangkan, sebelum dilakukan penertiban tersebut, pihaknya bersama perangkat wilayah setempat telah melakukan sosialisasi serta pendekatan kepada para pemilik usaha di wilayah tersebut.
“Dari pihak kelurahan dan kecamatan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemilik usaha. Kita sudah sampaikan, bahwa ini adalah aset pemerintah kota yang akan dikembalikan sesuai fungsinya,yang mana pendekatan ini sudah kami lakukan selama satu tahun lebih,” terangnya.
Ia menambahkan, pasca penertiban dan pembersihan bangunan, akan dilakukan pengamanan di lokasi tersebut.
“Selanjutnya akan dilakukan pengamanan, karena dibelakang ada bozem yang mana fungsinya untuk tangkapan air yang ada di wilayah Ketintang Permai ini. Sehingga aliran air bisa dibagi, tidak hanya ke pintu Sungai Afur tetapi bisa masuk ke dalam bozem, dengan harapan tidak ada lagi genangan di wilayah ini,” imbuhnya.
Pada giat tersebut, petugas Satpol PP Kota Surabaya bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, melakukan penataan serta membantu para pemilik usaha untuk memindahkan barang-barang yang masih dapat dipergunakan oleh para pemilik.
Lebih lanjut, Yardo menerangkan, upaya penataan serta pengamanan tanah aset Pemkot Surabaya tersebut, bakal rampung dalam waktu tiga hari.
“Kami upayakan hari ini selesai supaya bersih, namun karena ada beberapa stand melakukan pembersihan secara mandiri, maka kami beri waktu sampai tiga hari. Sehingga kami berikan kesempatan kepada warga untuk mengemasi barangnya, namun kalau membutuhkan bantuan, kami bantu untuk angkut,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Surabaya Yudhistira mengatakan, dalam giat pengamanan aset milik Pemkot Surabaya pihaknya bersama dinas terkait akan secara masif melakukan pengawasan pada aset-aset milik Pemkot Surabaya.
“Kami bergerak menindaklanjuti surat permohonan bantuan penataan yang kami terima dari dinas terkait. Kegiatan monitoring ini kami lakukan sebagai upaya menekan potensi penyalahgunaan aset milik pemerintah kota. Oleh karena itu, kami berharap dapat memperkuat sinergi dengan perangkat wilayah setempat agar setiap indikasi pendirian bangunan liar dapat sesegera mungkin diantisipasi dan ditertibkan,” pungkasnya. (Dwi Arifin)
MATARAM-KEMPALAN: Misi Dagang Pemprov Jawa Timur dengan Nusa Tenggara Barat mencatatkan transaksi final mencapai Rp 1.068.809.135.000,- nilai ini meningkat sangat signifikan dibanding misi dagang yang sebelumnya digelar tahun 2023 dengan transaksi sebesar 251,39 miliar.
Bahkan angka ini merupakan transaksi misi dagang tertinggi sepanjang tahun 2025 mengungguli transaksi misi dagang yang dilakukan di Kalimantan Timur Mei lalu yang mencapai Rp 1.053.146.943.500,-.
Misi Dagang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Hotel Lombok Raya, Mataram, Rabu (9/7).
Atas capaian tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan optimismenya bahwa misi dagang akan membuka peluang baru yang lebih luas bagi dunia usaha serta investasi di Jawa Timur maupun Nusa Tenggara Barat
“Alhamdulillah transaksi final per pukul 17.00 WITA transaksi yang tercatat mencapai Rp 1,068 triliun dengan rincian Jatim menjual Rp 764,912 miliar dan Jatim membeli Rp 153,896 miliar. Jatim Investasi senilai Rp 150 miliar. Transaksi ini di atas target kita dan semoga terus menumbuhkan perekonomian bagi kedua provinsi,” ujarnya.
Menurutnya, hasil transaksi pada misi dagang hari ini bisa tembus Rp 1,068 triliun dan di atas target, karena embrio bisnis Jatim dan NTB sudah terbentuk.
“Untuk itu, mari kita tingkatkan hasil transaksi untuk memberikan penguatan yang lebih kolaboratif hari ini dan akan datang,” kata Khofifah.
Misi Dagang di Nusa Tenggara Barat dihadiri 200 pelaku usaha dari kedua provinsi, terdiri dari 80 pelaku usaha dari Provinsi Jawa Timur dan 120 pelaku usaha dari Provinsi Nusa Tenggara Barat.
“Dari hasil transaksi, Jatim menjual produk hasil pakan ikan dan udang, rokok, kopi, cabe, daging ayam beku, daging bebek, ayam kampung, produk batik , fashion dan bumbu dapur organik. Sebaliknya Jatim membeli yellow Fin tuna, tembakau, jagung, hasil perikanan, dan kulit kambing mentah garaman, bibit bawang merah, dan sapi hidup,” jelasnya.
Khofifah menjelaskan, selama ini Nusa Tenggara Barat menyuplai beberapa komoditas utama seperti jagung, tembakau, udang, cabai dan paprika segar, sayuran akar dan umbi, ikan hias dan komoditas lainnya.
Sebaliknya Jawa Timur banyak menyuplai komoditas mobil penumpang, produk kue kering manis, pakan hewan, obat-obatan, minyak kelapa sawit murni, minuman ringan dan komoditas lainnya ke Nusa Tenggara Barat.
“Semoga misi dagang ini berdampak signifikan bagi hubungan kerjasama di berbagai bidang ekonomi dan budaya antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ungkap Khofifah.
Disampaikan Khofifah, pelaksanaan misi dagang Provinsi Jawa Timur merupakan upaya fasilitasi untuk mempertemukan para pelaku usaha dari Jawa Timur dan Provinsi NTB.
Khususnya, menyebarluaskan potensi produk industri, perdagangan, perikanan, agribisnis dan peluang investasi lainnya secara terintegrasi dalam rangka memenuhi substitusi impor (bahan baku) dan kebutuhan lainnya yang diharapkan mampu meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri.
“Misi dagang tahun ini, kerja sama yang terjalin meningkatkan volume perdagangan dan memperkuat jaringan bisnis sehingga membuka peluang baru yang lebih luas bagi dunia usaha serta investasi di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat,” ungkapnya.
“Neraca perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai tahun 2023 mengalami surplus Rp 5,29 triliun,” tuturnya.
Menurut Khofifah, angka-angka ini menunjukkan hubungan dagang antara kedua provinsi terus berkembang, memberikan manfaat bagi para pelaku usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah.
“Kami optimis, misi dagang tahun ini membuka peluang baru yang lebih luas bagi dunia usaha serta investasi di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat sekaligus meningkatkan volume perdagangan dan memperkuat jaringan bisnis antara Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat,” jelasnya.
Lebih lanjut, upaya strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperluas pasar, Khofifah mengatakan, optimalisasi muatan berangkat dan muatan balik untuk memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya diperlukan suatu upaya, yakni kegiatan kerja sama mewujudkan integrasi pasar dalam negeri sehingga meningkatkan perdagangan antar pulau.
“Kami ingin mendorong semangat yang sama dalam memperkuat perdagangan antar daerah, termasuk dengan Provinsi NTB,” pungkas Khofifah.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan kegiatan misi dagang menjadikan Provinsi NTB siap menjadi penyedia bahan baku bagi Provinsi Jatim.
“Kami berusaha menjadi penyedia bahan baku yang baik bagi Jatim sehingga hubungan akan saling mengisi dan mengembangkan peluang bisnis sekaligus banyak hal yang dapat saya pelajari dari Jatim,” jelasnya.
Pada misi dagang juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebanyak 2 Perangkat Daerah, 9 BUMD dan 3 Asosiasi dari kedua Provinsi.
Turut hadir, Ketua DPRD Provinsi Jatim Musyafak Rouf, Kepala OJK Jatim Yunita Linda Sari, Deputi Kantor Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI Jatim) Ridzky Pribadi, Ketua Kadin Jatim Dwi Putranto, Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo, Perangkat Daerah, para pimpinan BUMD serta asosiasi pengusaha dari Jatim maupun NTB. (Dwi Arifin)
