Penulis: News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya terus berinovasi dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan. Kali ini, Pemkot Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memberikan bonus sebesar Rp200 ribu bagi warga yang berhasil merekam dan melaporkan aksi pembuangan sampah sembarangan.

Kepala DLH Surabaya Dedik Irianto menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya sungai di Kota Pahlawan.

“Kalau dengan mereka merekam dan diberi apresiasi sebagai bonus, mungkin masyarakat akan lebih giat lagi dalam menjaga lingkungan dan saling mengingatkan satu sama lain,” terang Dedik, Jumat (10/7).

Dedik memaparkan bahwa mekanisme pelaporan adalah warga cukup mengirimkan video rekaman aksi buang sampah sembarangan ke pihak kecamatan. Nantinya, video tersebut akan diteruskan ke tim yustisi DLH yang memiliki grup khusus dengan para camat untuk proses tracking.”Videonya dikirimin saja. Kalau warga ya ke kecamatan. Saya dengan camat kan ada grup DLH bersama bisa,” terang Dedik.

Namun, tidak semua laporan akan langsung berujung pada bonus. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, rekaman  video harus jelas dan memungkinkan identifikasi pelaku. Jika pelaku menggunakan kendaraan, plat nomor kendaraan harus terlihat.

Selanjutnya, setelah pelaku tertangkap, tim yustisi DLH akan menindaklanjuti laporan dengan mencari pelaku berdasarkan bukti video. “Ini yang penting. Bonus Rp200 ribu baru akan cair jika pelaku dikenakan denda yustisi sebesar Rp 300 ribu atau lebih. Kenapa begitu? untuk mengantisipasi potensi kecurangan di mana denda yang dibayar pelaku lebih kecil dari bonus yang diterima pelapor,” ungkap Dedik.

Selain itu, ungkap Dedik, aturan tersebut ditetapkan untuk mencegah adanya skenario pura-pura buang sampah sembarangan. “Kalau sampahnya sedikit dendanya cuma Rp75.000, bonusnya Rp200.000 ya tidak bisa,” tegas Dedik.

Mantan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya itu menegaskan, program ini berlaku untuk semua jenis pembuangan sampah sembarangan, tidak hanya di sungai. Denda yang dikenakan mulai Rp 75 ribu hingga Rp 50 juta tergantung seberapa besar pelanggaran itu dilakukan.

Meskipun Surabaya secara keseluruhan kini sangat bersih. Dedik mengakui beberapa titik masih menjadi perhatian. Salah satunya, Sungai Arimbi yang merupakan sungai sekunder dari pemukiman penduduk dan mengalir ke Pegirian, seringkali menjadi tempat pembuangan sampah. “Ada beberapa tempat yang menjadi perhatian kami dan masih memerlukan tindakan berkelanjutan untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan,” imbuhnya.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi DLH termasuk warga yang masih membuang sampah sembarangan di malam hari. Tim yustisi bahkan harus “nyanggong” (menunggu) di malam hari untuk menangkap pelanggar. “Setiap hari, tim kami berhasil menindak sekitar lima hingga belasan pelanggar. Tapi kalau petugas DLH sendiri tidak mendapatkan bonus karena itu adalah bagian dari tugas mereka,” kata Dedik.

Selain bonus bagi pelapor, upaya pencegahan lain yang dilakukan DLH adalah pemasangan papan imbauan di lokasi-lokasi yang sudah dibersihkan. Namun, Dedik menyayangkan, papan imbauan tersebut terkadang dicabut dan hilang.

“Harapannya tentu dengan adanya bonus ini, masyarakat bisa lebih disiplin dan tidak membuang sampah sembarangan. Saling mengingatkanlah agar menjaga kebersihan,” terangnya.

Untuk diketahui, hingga saat ini, sekitar 10 orang warga Surabaya sudah mendapatkan bonus Rp200 ribu ini sejak program diluncurkan sekitar 3 atau 4 bulan lalu. Pelaporan dapat dilakukan melalui kelurahan, kecamatan atau langsung ke tim yustisi DLH untuk diproses. (Dwi Arifin)

MALANG-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) yang menempuh pendidikan di Jawa Timur.

Dari 206 siswa-siswi ADEM alumni tahun 2024-2025 , sebanyak 105 orang berhasil lolos seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia melalui jalur SNBP dan SNBT 2025. Ini menandakan bahwa program ADEM ini memberikan dampak  signifikan untuk peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM), khususnya selama mereka bersekolah di Jawa Timur.

Apresiasi ini disampaikan Gubernur Khofifah saat menyambut kedatangan 145 siswa-siswi baru Program ADEM Tahun 2025 asal Papua dalam acara serah terima Siswa Program ADEM Wilayah Papua di Hotel Aria Gajayana, Kota Malang, Jumat (11/7). Para siswa akan melanjutkan pendidikan di 36 SMA dan SMK tersebar di Jawa Timur.

“Kami bersyukur prestasi ini karena terdapat proses, pembinaan, pendampingan, penguatan  dari guru dan kepala sekolah di sekolah-sekolah yang diamanatkan untuk membina mereka,” kata Khofifah.

“Para siswa siswi ADEM adalah siswa luar biasa. Semangat tetap giat belajar dan melanjutkan mimpi seperti kakak kakaknya terdahulu yang telah berkuliah di Universitas hebat di Indonesia,” lanjutnya.

Menurutnya, Program ADEM ini merupakan bentuk perhatian serius dari pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang bermutu dan merata bagi seluruh anak bangsa, sehingga bisa melahirkan prestasi yang membanggakan.

Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua, yaitu Sentani sebanyak 17 siswa, Sorong sebanyak 25 siswa, Manokwari sebanyak 13 siswa, Merauke sebanyak 13 siswa, Nabire sebanyak 19 siswa, Timika sebanyak 11, dan Wamena sebanyak 40 siswa.

“Selamat menempuh pendidikan di SMA dan SMK di Jawa Timur.  Saya adalah mamak  kalian  selama belajar di Jawa Timur ,” ujar Khofifah

Gubernur Khofifah menyebut, pendidikan menjadi pintu masuk dalam menuju kesuksesan di masa mendatang bagi anak anak Papua. Menurutnya, tidak ada jalan menuju kesuksesan selain belajar dengan keras dan disiplin.

“Anak-anakku bisa mencapai kesuksesan  diantaranya yang saat ini menjadi Menteri HAM Natalius Pigai, Wamendagri sekaligus perempuan pertama dari Tanah Papua yang menjadi Pj Gubernur Papua Tengah. Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM.

Kemudian Prof. Dra. Yohana Yembise, M.Sc, Ph.D, guru besar perempuan pertama dari Tanah Papua, dan pernah menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Khofifah berpesan dan memotivasi agar anak anak Papua agar  bercita cita setinggi langit dan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya.

“Anak-anakku, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang,” pesannya.

Sementara itu, Subkoordinator Beasiswa Puslapdik Kemendikdasmen Erwin Sahala Pangaloan mengungkapkan serah terima ini merupakan wujud nyata komitmen dalam mengakselerasi pendidikan di seluruh Indonesia. Nantinya, sebanyak 145 pelajar akan tersebar di 38 kabupaten/kota di seluruh Jatim.

Erwin berpesan kepada siswa siswi untuk memanfaatkan kesempatan dengan sebaik baiknya dengan giat belajar. Juga menyerap ilmu dan pengalaman sebanyak mungkin.

“Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik baiknya, serap ilmu dan pengalaman sebanyak banyaknya dari berbagai latar belakang budaya. Pendidikan adalah kunci membuka gerbang masa depan lebih baik,” harapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jatim Aries Agung Paewai melaporkan, maksud dari acara serah terima program Adem ini yakni upaya pemerintah dalam pemerataan kualitas pendidikan khususnya bagi anak anak papua dan papua barat terbaik serta daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).

Tujuannya lanjut Aries adalah pemerataan kualitas pendidikan, memupuk mental dan karakter sumber daya unggul generasi asal Papua serta akulturasi keragaman budaya antar papua dengan Jawa dan Bali.

Aries menambahkan, sebelum kegiatan serah terima siswa dilaksanakan para siswa terlebih dahulu mengikuti wawasan kebangsaan dan pembinaan karakter di Rindam Brawijaya Malang selama empat hari sejak tanggal 7 – 11 Juli 2025.

Selanjutnya, siswa mengikuti proses serah terima dari Pemprov Jatim kepada pihak sekolah selama dua hari yakni tanggal 11 – 12 Juli 2025.

“Allhamdulillah prestasi 105 ADEM lolos SNBP dan SNBT Tahun 2025. Mari kita jaga komitmen dan semangat agar ADEM tidak hanya menjadi program serah terima siswa namun juga gerbang bagi masa depan yang lebih cerah bagi anak anak papua,” sebutnya.

Nyanyikan Lagu Tanah Papua dan Lagu Bendera

Terdapat pemandangan menarik ketika Gubernur Khofifah mengajak seluruh pelajar Papua untuk bernyanyi bersama yakni Lagu Tanah Papua dan Lagu Bendera sembari mengibarkan bendera Merah Putih menjelang Kemerdekaan RI. Kebersamaan tersebut dimanfaatkan oleh seluruh siswa dengan mengangkat Bendera Merah Putih.

“Mari kita kibarkan Bendera Merah Putih setinggi tingginya di tanah papua baik yang di pelosok hingga ke tanah papua wilayah pegunungan menyambut Kemerdekaan RI pada Bulan Agustus mendatang,” ajaknya.

Dalam kesempatan tersebut Khofifah bersama Kadindik Jatim juga menyerahkan penghargaan kepada  pelajar berprestasi bidang akademik maupun non akademik.(Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya menggelar pengukuhan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Surabaya masa bakti 2025-2030 di Graha Sawunggaling, Jumat (11/7). Dalam pengukuhan ini, PGRI Kota Surabaya juga memberikan penganugerahan Ibunda Guru Kota Surabaya kepada Bunda PAUD Surabaya Rini Indriyani. 

Pengukuhan Pengurus PGRI tersebut dihadiri dan disaksikan secara langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Ketua PGRI Jawa Timur Djoko Adi Walujo, dan Ketua PGRI Surabaya Agnes Warsiati. Tidak hanya itu, dalam kesempatan ini juga dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Pemkot Surabaya, Anna Fajriatin, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Yusuf Masruh, seluruh anggota PGRI Surabaya.

Di kesempatan ini, Wali Kota Eri Cahyadi mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Agnes Warsiati sebagai Ketua PGRI Kota Surabaya masa bakti 2025-2030. Ia juga mengapresiasi kerja keras Agnes Warsiati selama menjadi Ketua PGRI masa bakti 2021-2025.

Menurut Eri Cahyadi selama lima tahun ke belakang para guru di Surabaya bisa bersatu menjadikan pendidikan Kota Pahlawan lebih baik lagi. 

“Matur nuwun dengan semangatnya jenengan, PGRI Surabaya, para guru bisa bersatu dan menjadi luar luar biasa. Alhamdulillah hari ini adalah pengukuhan PGRI dengan Bu Agnes terpilih kembali dan dengan seluruh jajaran. Saya ucapkan selamat berkah untuk Kota Surabaya,” kata Eri Cahyadi.

Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu meminta kepada Kepala Dispendik Yusuf Masruh, setelah pengukuhan pengurus PGRI, ada pertemuan guru-guru dua bulan sekali di Surabaya. Mulai dari perwakilan guru SD, SMP, dan SMA. Tujuannya, untuk berdiskusi bersama Pemkot Surabaya membuat program pendidikan yang dapat disepakati bersama-sama. 

“Karena bukan waktunya lagi pemerintah kota itu membuat program, tapi tidak pernah disampaikan, tiba-tiba guru harus berjalan (menjalan program). Yang saya harapkan di tahun 2026 nanti dan seterusnya adalah, kita duduk bersama bagaimana membuat program itu. Program yang bisa diterapkan sehingga kota itu menjadi sejahtera dan guru-guru ini juga bisa sejahtera hidupnya. Karena guru itu tanpa tanda jasa,” ujarnya. 

Selain itu, adanya pertemuan dua bulan sekali itu juga diharapkan, guru SD, SMP, dan SMA bisa menyelaraskan program-program pendidikan yang ada di Kota Surabaya. “Jadi agar tidak berbenturan dengan aturan, karena guru yang ada di SMA dan SMK kan ada di tempatnya (kewenangan) provinsi. Termasuk dengan perguruan tinggi yang ada di Surabaya,” harapnya. 

Dalam kesempatan ini, Ketua PGRI Surabaya Agnes Warsiati mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi yang selalu memberikan dukungan kepada guru di Kota Pahlawan. Tidak hanya itu, dalam kesempatan ini, Agnes juga mengucapkan selamat atas penganugerahan Ibunda Guru Kota Surabaya yang diberikan kepada Bunda PAUD Rini Indriyani. 

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Walikota Surabaya yang selalu memberikan dukungan, dan terima kasih kepada Ibu Rini yang menerima penganugerahan Ibunda Guru Surabaya,” kata Agnes. 

Di momen ini, Agnes mengajak seluruh guru di Kota Surabaya untuk terus menjaga integritas dan solidaritas ke depannya. Menurutnya, dalam lima tahun ke depan akan fokus dan memperjuangkan undang-undang perlindungan guru yang saat ini sedang diusulkan ke kementerian. “Supaya seluruh guru terlindungi saat menjalankan tugas. Apalagi Surabaya sudah ramah anak,” harapnya. 

Dikatakan, undang-undang perlindungan guru sangat diperlukan. Mengingat hingga saat ini masih ada kasus kriminalisasi yang dialami oleh guru. “Apalagi peran guru dalam mencerdaskan generasi muda sangat vital,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof Dr Nur Basuki Minarno SH M Hum turut berkomentar terkait ramainya pemberitaan pemanggilan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa oleh KPK.

Khofifah diketahui diperiksa KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.

Prof Basuki menilai pemanggilan Gubernur Khofifah adalah sesuatu yang lumrah terutama karena kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Jadi kalau gubernur dimintai keterangan itu sangat wajar. Tapi yang perlu dicatat jikalau ada seseorang diperiksa sebagai saksi, belum tentu mereka terlibat,” tegas Prof Basuki pada media, Kamis (10/7).

Dikatakannya, KPK dalam melakukan penyidikan tentu perlu memperoleh keterangan dari banyak sumber. Mulai dari saksi, ahli, atau keterangan tersangka. Pemeriksaan saksi ini sangat penting karena saksi inilah pihak yang mengetahui, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa.

“Dan keterangan saksi itupun tidak berdiri sendiri karena nantinya akan dicocokkan dan dilihat apakah memiliki kesesuaian, berelevansi dengan data yang lain,” ujarnya.

Terlebih kasus ini konteksnya adalah dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Jawa Timur.

“Kalau gubernur tidak diperiksa ya akan menjadi aneh karena produknya pengeluaran anggaran kan pergub. Tapi kembali lagi yang ditekankan, tidak selalu yang diperiksa sebagai saksi adalah pihak yang terlibat dalam permufakatan jahat,” sambung Prof Basuki.

Lebih lanjut ia pun menegaskan kasus ini adalah kasus dana hibah yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022. Yang mana kasusnya adalah terkait hibah pokok-pokok pikiran (pokir).

Dana hibah ini dialokasikan untuk menindaklanjuti pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang didapat dari hasil reses atau rapat dengar pendapat DPRD yang menjadi bahan pertimbangan atau dasar dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pokir menjadi mekanisme penyaluran dana APBD untuk mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh anggota DPRD. 

“Prinsipnya dalam hukum pidana siapa yang melakukan kesalahan, maka dialah yang dimintai tanggung jawab pidana. Dalam pemberian hibah pasti melibatkan eksekutif dengan legislatif dalam perencanaan dan penganggaran sampai ditetapkannya APBD,” tegas Prof Basuki.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan 21 orang tersangka. Sebanyak 21 tersangka itu terdiri dari 4 penerima suap dan 17 pemberi suap.

Para tersangka penerima suap itu terdiri dari tiga orang penyelenggara negara dan satu orang staf penyelenggara negara. Sementara, dari 17 tersangka pemberi suap, 15 di antaranya adalah pihak swasta, sedangkan dua orang lainnya adalah penyelenggara negara.

“Jika kemudian dalam pelaksanaannya ada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian daerah, maka pihak tersebutlah yang harus bertanggung jawab,” urainya.

Hal senada juga disampaikan Pakar Hukum Administrasi Universitas Airlangga (Unair) Emanuel Sujatmoko. Ia optimistis masyarakat maupun pihak yang berwenang tak mudah tergiring opini dengan pernyataan saling serang yang dilontarkan para saksi dalam kasus ini.

“Karena APH dalam menentukan apakah itu peristiwa memuat unsur pidana atau tidak itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdiri dari alat bukti dan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Bukan atas penilaian ataupun asumsi dari seseorang atau saksi. Terlebih saksi yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dalam perkara tersebut,” urai Emanuel.

Diketahui, KPK melakukan pemeriksaan pada Gubernur Khofifah sebagai saksi terkait kasus dugaan kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur 2019-2022.

“Kami optimis Gubernur Khofifah menjalani pemeriksaan sebagai bentuk tanggung jawab, dan saya juga percaya seluruh pejabat di Jatim menaati dan menjalankan prosedur hukum yang ada. Termasuk dalam menghadapi pemeriksaan hukum atas kasus yang saat ini sedang berlangsung,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Dr. Suli Da’im, S.Pd., S.M., M.M., resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Surabaya (IKA UM Surabaya).

Pemilihan tersebut dilakukan dalam forum Musyawarah IKA UM Surabaya yang digelar di Gedung At-Tauhid Tower, Kamis (10/7). Musyawarah ini dihadiri oleh perwakilan alumni lintas angkatan dan fakultas dari berbagai program studi.

Selain memilih ketua umum, forum juga menetapkan Khoirul Anam, M.Sos., yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan, Alumni, dan Inovasi UM Surabaya, sebagai sekretaris umum IKA UM Surabaya.

Dalam sambutannya, Dr. Suli Da’im menegaskan bahwa pembentukan IKA UM Surabaya merupakan langkah strategis untuk memperkuat hubungan antara alumni dan almamater.

“Kita ingin menjadikan alumni sebagai kekuatan penting untuk kemajuan kampus,” ujar Suli Da’im.

ia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan digelar rapat terbatas untuk melengkapi struktur kepengurusan inti serta membahas program-program prioritas yang akan segera dijalankan.

“Insya Allah, dalam sepekan ke depan struktur organisasi sudah rampung,” tambahnya.

Suli menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antaralumni dalam mewujudkan visi besar organisasi.

Menurutnya, kekuatan IKA terletak pada keberagaman latar belakang anggotanya yang tersebar di berbagai bidang profesi, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pemerintahan.

“Dengan potensi luar biasa ini, kami optimistis IKA UM Surabaya dapat berperan strategis dalam pengembangan kampus dan kontribusi sosial yang nyata di tengah masyarakat,” tegasnya.

Suli juga membuka ruang seluas-luasnya bagi para alumni untuk terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja ke depan.

Sementara itu, Wakil Rektor III UM Surabaya Dr. Nur Mukarromah S.K.M., M.Kes., yang turut hadir dalam forum tersebut, menyampaikan bahwa alumni memegang peran penting dalam pengembangan universitas, terutama dalam mendukung capaian akreditasi unggul.

“Banyak alumni kita yang saat ini menduduki posisi strategis di berbagai bidang. Ini menjadi indikator penting dalam penilaian akreditasi dan reputasi kampus,” ungkap Nur.

Ia juga menegaskan bahwa pihak kampus siap mendukung dan memfasilitasi kegiatan IKA UM Surabaya ke depan.

“Saya berharap akan ada pertemuan akbar alumni lintas program studi sebelum tahun ajaran baru 2025 dimulai,” harapnya.

Selain itu, Nur juga mendorong agar IKA UM Surabaya dapat dikembangkan hingga ke berbagai daerah, guna memperluas jejaring dan kontribusi alumni dalam berbagai sektor.

“Program kerja tahunan mulai disusun, seperti reuni akbar, pelatihan karier bagi mahasiswa, bakti sosial, job fair, hingga pemberdayaan masyarakat. Silakan digagas, dan kami siap memfasilitasi,” papar Sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jawa Timur itu.

Saat ini, Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki 9 fakultas dan 35 program studi, dengan ribuan alumni yang tersebar di berbagai wilayah dan berkiprah di beragam profesi.

Pembentukan IKA UM Surabaya diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara alumni dan institusi, serta menjadi motor penggerak kontribusi nyata bagi kemajuan universitas dan kemaslahatan masyarakat luas. (Dwi Arifin)