Di tengah zaman modern penuh gemerlap tehnologi canggih, saat dunia terkoneksi dalam jaringan nirkabel dan hampir semua kebutuhan dapat dipenuhi hanya dengan sentuhan jari, ada satu hal yang tetap tak tergantikan yakni tanah.
Bukan tanah virtual dalam bentuk aset digital atau metaverse, tapi tanah nyata yang bisa ditanami, digarap, dan menghasilkan makanan bagi miliaran manusia.
Ironisnya, saat ini banyak masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai melepaskan tanah warisan leluhur demi gaya hidup sesaat.
Sebaliknya para tokoh besar dunia sekarang justru berlomba membeli lahan pertanian.
Fenomena menjual tanah saat ini semakin terlihat jelas terlihat terutama di Indonesia.
Sawah-sawah yang dulu menjadi lambang ketahanan pangan kini berubah menjadi perumahan, ruko, atau bahkan lahan kosong tak terurus.
Pemiliknya, sebagian besar generasi muda, tergiur menjual karena iming-iming keuntungan cepat.
Hasil penjualan tanah tersebut kerap digunakan untuk membeli mobil baru, motor gede, gadget mahal, atau mengikuti tren investasi seperti kripto dan saham yang belum tentu dipahami secara mendalam.
Ada kebanggaan sesaat saat menukar warisan leluhur dengan simbol-simbol gaya hidup kekinian, tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap kedaulatan pangan dan ekonomi keluarga.
Sementara itu, dari belahan dunia lain, dua tokoh raksasa teknologi dunia menunjukkan arah yang sangat berbeda. Bill Gates, pendiri Microsoft, secara perlahan namun pasti menjadi pemilik lahan pertanian terbesar di Amerika Serikat.
Ia bukan membeli tanah untuk proyek properti atau ekspansi digital, melainkan untuk pengembangan pertanian dan riset ketahanan pangan.
Di Hawaii, Mark Zuckerberg—pendiri Meta (dulu Facebook)—mengakuisisi ribuan hektare tanah. Ia memanfaatkannya untuk konservasi alam, pembangunan sistem pertanian lokal, serta pelestarian ekosistem tradisional.
Dalam berbagai wawancara, mereka tak sekadar menyatakan kepedulian, namun menempatkan pangan dan alam sebagai prioritas masa depan.
Langkah keduanya menunjukkan sinyal yang kuat. Ketika dunia makin padat, sumber daya alam makin terbatas, dan populasi terus bertambah, maka persoalan paling fundamental bukanlah kecepatan koneksi internet atau kecanggihan robotika, melainkan apakah manusia masih bisa makan dan minum? Apakah masih ada tanah untuk menanam padi, sayuran, atau memelihara ternak? Dan apakah air bersih masih tersedia untuk dikonsumsi dan mengairi ladang?
Profesor David Battisti, ahli iklim dan pangan dari University of Washington, pernah menyatakan, Dalam 30 tahun ke depan, tantangan terbesar umat manusia bukan lagi bagaimana memperluas jaringan teknologi, tapi bagaimana memastikan bahwa setiap manusia masih bisa mengakses pangan dan air bersih.
Pendapatnya diamini oleh berbagai lembaga global, termasuk FAO (Organisasi Pangan Dunia), yang sejak 2015 telah memperingatkan bahwa dunia akan menghadapi “krisis pangan kronis” jika degradasi lahan dan perubahan iklim terus dibiarkan tanpa intervensi serius.
Krisis ini bukan cerita masa depan yang jauh. Bahkan sekarang, kita mulai merasakannya. Di berbagai wilayah Indonesia, musim tanam makin tak menentu.
Para petani kehilangan orientasi karena iklim tak bisa diprediksi, harga pupuk melambung tinggi, dan harga jual hasil panen tidak menentu.
Alih-alih diperkuat dan dimodernisasi, sektor pertanian kita justru ditinggalkan. Generasi muda enggan menjadi petani karena dianggap pekerjaan “kelas bawah” dan tidak menjanjikan secara ekonomi. Padahal, justru di tangan merekalah harapan akan ketahanan pangan berada.
Tanah bukan hanya soal aset, tapi soal peradaban.
Dalam sejarah panjang umat manusia, bangsa yang kuat dan bertahan adalah bangsa yang mampu mengelola sumber daya alamnya dengan bijak. Jepang, meski miskin sumber daya alam, tidak pernah mengabaikan pertanian.
Negara-negara Eropa, yang lebih dahulu mengalami industrialisasi, kini justru kembali mengembangkan pertanian organik dan mendorong masyarakatnya kembali ke desa.
Sementara itu, Indonesia yang dianugerahi tanah subur, iklim tropis, dan beragam komoditas unggulan malah tergoda menjual kekayaan paling dasarnya yaitu tanah.
Masa depan dunia adalah masa depan pangan. Tak peduli seberapa canggih dunia digital berkembang, manusia tetap memerlukan nasi, sayur, daging, dan air untuk hidup.
Aplikasi, algoritma, atau teknologi AI tidak bisa menggantikan beras di meja makan. Justru teknologi seharusnya menjadi alat bantu untuk memperkuat sektor ini, bukan untuk menjauhkannya.
Sudah saatnya kita melihat sawah dan ladang bukan sebagai peninggalan masa lalu yang harus ditinggalkan, tetapi sebagai fondasi utama menghadapi masa depan yang kian penuh ketidakpastian.
Negara juga harus hadir dengan kebijakan nyata. Perlindungan terhadap lahan pertanian harus diprioritaskan, bukan digusur demi proyek yang tak jelas orientasi jangka panjangnya.
Reformasi pertanian perlu digencarkan—dengan memberikan subsidi, pelatihan modern, dan teknologi tepat guna kepada para petani muda.
Pendidikan dan media juga perlu mengubah narasi—bahwa menjadi petani bukanlah profesi tertinggal, tapi garda depan penyelamat bangsa.
Jika Bill Gates dan Mark Zuckerberg yang hidup di dunia teknologi pun memilih kembali ke tanah, lalu mengapa kita—yang hidup di tanah paling subur di dunia—rela melepaskannya?
Kini saatnya kita membuka mata, bukan metaverse yang akan memberi makan anak cucu kita, tapi sawah-sawah yang dirawat hari ini.
Bukan investasi spekulatif yang bisa menjamin keberlangsungan hidup bangsa, tapi ketahanan pangan dan kedaulatan atas tanah yang kita miliki.
Karena tanah yang dipertahankan bukan hanya soal nilai ekonomi, tapi nilai kehidupan.
Tanah yang dibiarkan subur akan terus menghidupi, bahkan saat pemiliknya telah tiada. Dan air yang bersih akan terus mengalir jika alam dijaga dengan penuh tanggung jawab.
Maka sebelum kita kehilangan keduanya, mari bersatu menjaga tanah air kita—secara harfiah maupun batiniah. Sebab, seperti yang dikatakan seorang bijak, “Bangsa yang kehilangan tanahnya, adalah bangsa yang kehilangan masa depannya.”
Oleh Bambang Eko Mei
