Dongkrak Kesejahteraan GTT, Komisi E DPRD Jatim Kawal Program Kemandirian Ekonomi Guru Menjadi Pilar Menuju Indonesia Emas 2045

SURABAYA-KEMPALAN: Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mengapresiasi sekaligus mengawal ketat realisasi Program Kemandirian Ekonomi Guru GTT (Guru Tidak Tetap). Langkah progresif Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini dinilai sebagai terobosan nyata dalam mendongkrak kesejahteraan dan ketahanan finansial para pendidik di tengah dinamisnya tantangan dunia pendidikan modern.Apresiasi tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja antara Komisi E DPRD Jatim dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jumat (22/5/2026).

Dalam forum strategis tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Jatim memaparkan cetak biru program yang dirancang secara holistik melalui pemberdayaan, pelatihan, dan pendampingan usaha berbasis keberlanjutan.Pada fase awal, program ini menyasar 500 guru GTT jenjang SMA, SMK, dan SLB di seluruh wilayah Jawa Timur. Fokus intervensi kebijakan ini bertumpu pada empat pilar utama: peningkatan pendapatan berbasis potensi lokal, penguasaan keterampilan pemasaran digital (digital marketing), pembukaan akses jejaring modal, serta pendampingan usaha jangka panjang.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im, menegaskan bahwa kebijakan inovatif ini merupakan wujud nyata kehadiran negara bagi para guru non-ASN yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan pendidikan di Jawa Timur.”Program ini wajib didukung penuh. Pemerintah tidak lagi sekadar melihat guru sebagai pengajar di ruang kelas, melainkan sebagai aset masyarakat produktif yang hak-hak kesejahteraannya harus diperkuat. Pendekatan pemberdayaan ekonomi seperti ini memberikan daya tahan dan martabat yang lebih baik bagi para guru,” ujar Suli Da’im, yang juga merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim tersebut menambahkan, stabilitas ekonomi guru berkorelasi linier dengan kualitas pendidikan. Ketenangan finansial diyakini mampu meningkatkan stabilitas psikologis, mempertebal semangat pengabdian, dan mengoptimalkan mutu proses belajar-mengajar di sekolah.Lebih lanjut, Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Umsida ini mengaitkan program lokal ini dengan visi besar Presiden RI, Prabowo Subianto. Dalam peta jalan menuju Indonesia Emas 2045, Presiden Prabowo menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan sektor pendidikan sebagai prioritas strategis nasional.

“Visi Presiden Prabowo sangat tegas; pembangunan bangsa wajib dimulai dari manusia. Guru adalah ujung tombak transformasi tersebut. Memperbaiki kualitas pendidikan mutlak harus berjalan beriringan dengan perbaikan kesejahteraan gurunya,” urai mantan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim tersebut.

Arah kebijakan ini juga dinilai selaras dengan kepemimpinan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, yang konsisten mengampanyekan penguatan karakter, peningkatan kualitas pendidik, serta ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkemajuan. Suli Da’im menyebut Abdul Mu’ti selalu memposisikan guru sebagai episentrum transformasi agar mereka dapat mengajar secara produktif dan terhormat.Kendati memberikan pujian, politisi senior ini memberikan catatan kritis yang tajam.

Ia mendesak agar program ini tidak terjebak pada seremonial pelatihan semata. Dinas Pendidikan wajib menjamin adanya empat instrumen pascapelatihan: pendampingan usaha yang konsisten, akses pasar yang luas, penguatan modal, serta evaluasi berbasis data berkala.Ke depan, Komisi E DPRD Jatim mendorong sinergi program ini dengan ekosistem yang lebih luas, seperti penguatan UMKM daerah, ekonomi kreatif berbasis sekolah, pemanfaatan platform digital, hingga kolaborasi riset bersama perguruan tinggi dan dunia usaha.

“Kita ingin mencetak paradigma baru. Guru tidak hanya menjadi pelita di ruang kelas, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi kreatif berbasis komunitas,” pungkasnya.

Program Kemandirian Ekonomi GTT Jawa Timur ini diharapkan memicu efek domino bagi daerah lain sebagai model kebijakan publik yang tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi berdampak langsung pada dimensi kesejahteraan sosial para pahlawan tanpa tanda jasa.(Ambari Taufiq/M Fasichullisan).