Pansus LKPJ: Kemiskinan Turun, Pengangguran Sarjana Naik

Ketua Pansus LKPJ 2025 DPRD Surabaya Azhar Kahfi. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025 DPRD Surabaya Azhar Kahfi S.H menyampaikan sejumlah catatan penting terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya tahun anggaran 2025. Hal tersebut disampaikan di sela rapat Pansus yang berlangsung di ruang Komisi A .

Azhar menjelaskan, pihaknya telah melakukan pendalaman terhadap berbagai sektor, khususnya bidang ekonomi yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), hingga Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), serta bagian pengadaan barang dan jasa.

“Dari hasil pembahasan, terdapat peningkatan capaian kinerja pemerintah kota, khususnya dari sektor pajak dan retribusi. Ini menjadi catatan positif karena pada 2024 masih terdapat sejumlah evaluasi,” ujarnya.

Selain itu, Azhar juga menyoroti penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah penduduk miskin yang sebelumnya berada di angka 110 ribu jiwa pada 2024, menurun menjadi sekitar 105 ribu jiwa pada 2025.

“Artinya ada penurunan sekitar 5.000 jiwa yang berhasil dientaskan dari kemiskinan. Ini tentu menjadi capaian yang patut diapresiasi,” tambahnya.

Namun demikian, Pansus juga menemukan fenomena yang menjadi perhatian serius, yakni meningkatnya jumlah lulusan sarjana (S1) yang bekerja tidak tetap atau serabutan. Temuan tersebut diperkuat oleh data dari Bappeda dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Azhar, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak.

“Banyak lulusan sarjana yang belum terserap secara optimal di dunia kerja formal. Ini menjadi tantangan ke depan,” tegasnya.

Sebagai solusi, Pansus mendorong penguatan konsep triple helix, yaitu sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan perguruan tinggi. Ia menilai, upaya tersebut perlu diwujudkan tidak hanya melalui kegiatan job fair, tetapi juga dalam bentuk komitmen konkret.

“Kami mendorong adanya nota kesepahaman (MoU) dengan sektor swasta agar dapat merekrut lulusan sarjana asli Surabaya. Program ‘satu keluarga satu sarjana’ sudah baik, tinggal bagaimana tindak lanjutnya agar mereka terserap di dunia kerja,” jelasnya.

Dalam pembahasan LKPJ ini, Pansus turut mengundang seluruh OPD di lingkungan Pemkot Surabaya, dengan total sebanyak 46 OPD yang akan dimintai keterangan.

Terkait target penyelesaian, Azhar memastikan bahwa Pansus akan bekerja maksimal sesuai batas waktu yang ditentukan, yakni 30 hari kerja.

“Insya Allah kami kebut sesuai waktu yang diberikan yaitu 30 hari kerja. Ini bagian dari fungsi konstitusional dan tanggung jawab moral kami untuk memberikan catatan terhadap capaian maupun hal-hal yang perlu diperbaiki,” pungkasnya.

Secara umum, ia menilai capaian ekonomi Kota Surabaya pada 2025 menunjukkan tren positif dengan peningkatan pendapatan dan indeks ekonomi yang semakin membaik. (Dwi Arifin)